Beranda blog Halaman 764

Gaji Ribuan Honorer Aceh Utara Belum Tersedia di APBD 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Gaji (Foto: infobanknews.com)

NUKILAN.id | Lhoksukon – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, menghadapi ketidakpastian setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 disahkan tanpa mencantumkan alokasi untuk gaji mereka. Kondisi ini bertentangan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, yang sebelumnya meminta pemerintah daerah menganggarkan gaji honorer dalam APBD.

Surat dari Menpan RB tertanggal 12 Desember 2024 menginstruksikan pemerintah daerah untuk memasukkan gaji honorer dalam APBD 2025, mengingat rekrutmen tenaga honorer masih berlangsung hingga awal tahun depan. Namun, Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, menjelaskan bahwa surat tersebut tiba setelah APBD 2025 disahkan.

“Masalahnya, surat Menpan tiba setelah APBD disahkan. Selain itu, anggaran kami difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kami akan mempelajari situasi ini dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri,” ujar Dayan dikutip dari Kompas.com, Kamis (19/12/2024).

Gaji Honorer Membutuhkan Rp 30 Miliar per Tahun

Menurut Dayan, kebutuhan anggaran untuk menggaji tenaga honorer di Aceh Utara mencapai sekitar Rp 30 miliar per tahun. Saat ini, APBD kabupaten tersebut sedang dalam proses koreksi dan sinkronisasi di Pemerintah Aceh. Jika harus dilakukan penyesuaian untuk memasukkan gaji honorer, perubahan ini akan membutuhkan waktu dan berisiko menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami tidak ingin mengambil risiko. Oleh karena itu, langkah pertama adalah berkonsultasi terkait surat dari Menpan,” tambahnya.

Ribuan Honorer Terancam Tanpa Gaji

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara, terdapat 2.130 tenaga kontrak dan 1.634 tenaga bakti yang kini terancam tanpa gaji pada tahun depan. Keberadaan mereka selama ini dianggap vital dalam mendukung operasional pemerintahan serta pelayanan publik di Aceh Utara.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan honorer yang telah lama memberikan kontribusi signifikan, meski status mereka kerap dianggap tidak pasti. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diharapkan dapat segera menemukan solusi agar nasib para tenaga honorer tersebut dapat terjamin.

Editor: Akil

Oknum Karyawan BSI Ditahan, Gelapkan Dana Deposito Nasabah Rp700 Juta

Penulis
Rezi
-
0
oknum karyawan Bank Syariah Indonesia berinisial AD (30). (Foto: Dok. Polda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penyidik Subdit 2 Fismondev Ditreskrimsus Polda Aceh kembali menahan satu oknum karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) berinisial AD (30) karena diduga terlibat kasus perbankan syariah dengan cara mengalihkan dana deposito nasabah hingga mencapai Rp700 juta, Rabu, 18 Desember 2024.

“Benar, penyidik Fismondev Ditreskrimsus Polda Aceh telah menahan seorang petugas customer service PT. BSI Tbk, KCP Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, berinisial AD. Yang bersangkutan telah mengaku mengalihkan dana deposito nasabah hingga Rp700 juta,” kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy, melalui Kasubdit Fismondev AKBP Supriadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan, Rabu, 18 Desember 2024.

Supriadi menjelaskan, pada 4 Juni lalu seorang nasabah datang ke BSI KCP Indra Makmu untuk mencairkan dana deposito miliknya sebanyak Rp700 juta. Namun, tersangka AD yang saat itu bertugas sebagai customer service mengatakan agar pencairan deposito dilakukan pada 13 Juni saja.

“Tersangka ini menunda pencairan deposito nasabah, tetapi ia juga meminta bilyet deposito beserta KTP nasabah dengan alasan untuk proses pencairan. Nasabah yang memang sudah lama mengenal AD langsung percaya. Namun, setelah administrasi nasabah diterima, tersangka malah langsung mencairkan deposito itu ke rekening baru yang dibuat tersangka atas nama nasabah juga,” jelas Supriadi.

Setelah menguasai seluruh dana deposito nasabah, AD memindahkan seluruh dana deposito itu ke rekening Seabank miliknya melalui mesin EDC pada Agen BSI Smart di wilayah Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, menggunakan kartu ATM yang dicetak tersangka menggunakan nama nasabah.

Namun, pada 18 Juni 2024, AD mengakui perbuatannya pada Branch Manager atau pimpinan cabang. Atas dasar pengakuan tersebut, tersangka langsung di-audit dan diketahui bahwa memang benar AD telah mencairkan seluruh dana deposito nasabah sebesar Rp700 juta. Karena merasa dirugikan, BSI melaporkan AD ke Polda Aceh.

“AD diduga telah melakukan pencatatan palsu dalam transaksi dan atau tidak melaksanakan langkah-langkah dalam proses penerbitan nomor rekening serta pencairan deposito tanpa sepengetahuan nasabah dan atau penyalahgunaan dana deposito milik nasabah, sehingga AD akan dijerat dengan Pasal 63 Ayat (4) huruf b dan Pasal 66 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” tutup Supriadi.

Sebelumnya Penyidik juga Menahan Satu Oknum Karyawan BSI di KCP Lhoknga

Sebelumnya, pada 29 Oktober 2024, Penyidik Subdit 2 Fismondev Ditreskrimsus Polda Aceh juga telah menahan satu oknum karyawan BSI berinisial APW (32) karena terbukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan yang terjadi pada PT BSI KCP Lhoknga, Aceh Besar.

APW yang merupakan pegawai BSI bagian marketing diduga menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan dengan cara meminta sebagian dana hasil pencairan pembiayaan mitraguna kepada tiga nasabah, dengan alasan akan disetorkan sisa utang kredit sebelumnya.

Namun, dana tersebut malah digunakan untuk keperluan tersangka. Para nasabah pun percaya, karena pelaku ini petugas marketing yang memproses pembiayaan mereka.

Kini, berkas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar.

Reporter: Rezi

Tiga Terpidana Korupsi PSR Aceh Barat Dieksekusi ke Rutan Kajhu

Penulis
Rezi
-
0
Tiga terpidana kasus korupsi PSR di Aceh Barat. (Foto: Dok. Kejari Aceh Barat)

NUKILAN.id | Aceh Barat – Kejaksaan Negeri Aceh Barat mengeksekusi tiga terpidana kasus korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Kajhu, Aceh Besar.

Ketiga terpidana yang dieksekusi adalah Danil Adrial, mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Said Mahjali, mantan Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan Aceh Barat dan Zamzami, Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare.

“Benar, eksekusi ketiga terpidana dilakukan setelah putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Taqdirullah S.H., M.H., saat dikonfirmasi Nukilan, pada Selasa (17/12/2024).

Taqdirullah menjelaskan, berdasarkan putusan MA, Danil Adrial dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun, sedangkan Said Mahjali divonis 7 tahun penjara. Keduanya juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Kemudian terpidana Zamzami, dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Selain hukuman penjara, Zamzami juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar.

“Terkait terpidana Zamzami yang bersangkutan juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar. Pelaksanaan eksekusinya akan menyusul,” jelas Taqdirullah.

Dalam perkara ini, ketiga terpidana terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi Program PSR, yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

“ketiganya terbukti bersalah merugikan keuangan negara melalui pengelolaan dana PSR, “ pungkasnya.

Reporter: Rezi

Sektor Pertanian, Tulang Punggung Ekonomi Aceh yang Harus Berbenah

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi sawah. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Sektor pertanian tetap menjadi penyokong utama perekonomian Aceh. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan, sektor ini menyumbang 29,74 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Meski menjadi tulang punggung ekonomi, sektor pertanian di Aceh menghadapi tantangan yang kompleks. Statistisi Ahli Muda BPS Aceh, Hilda Aprina, mengungkapkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada investasi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kendala sektor pertanian di Aceh adalah kurangnya kualitas SDM. Padahal, jika investasi yang masuk didukung dengan SDM dan infrastruktur memadai, banyak persoalan dapat diatasi,” jelas Hilda dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).

Hilda menyoroti pentingnya peran pemerintah untuk menggenjot kapasitas petani melalui pelatihan-pelatihan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanpa terlalu bergantung pada kondisi iklim yang kerap menjadi momok bagi hasil panen.

Menurut Hilda, hasil pertanian Aceh selama ini lebih banyak dikirim ke luar daerah untuk diolah. Hal ini mengakibatkan nilai tambah dari produk justru dinikmati oleh daerah lain.

“Kalau proses pengolahan dilakukan di Aceh, masyarakat Aceh sendiri yang akan menikmati nilai tambahnya,” tegasnya.

Integrasi sektor pertanian dengan sektor lain juga dinilai sangat penting. Contohnya, kolaborasi dengan sektor industri untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk jadi yang memiliki daya jual lebih tinggi.

Tak hanya pertanian, sektor perikanan Aceh yang memiliki hasil laut melimpah juga menghadapi kendala klasik. Para nelayan sering kesulitan memasarkan hasil tangkapannya, terutama saat produksi melimpah.

“Ketika stok melimpah, pasar tidak mampu menyerap semuanya. Investasi dalam pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah dapat menjadi solusi,” ujar Hilda.

Hilda juga menyinggung kontribusi sektor pertambangan yang mencapai 7,1 persen terhadap ekonomi Aceh pada triwulan III 2024. Namun, ia mengingatkan bahwa sumber daya tambang bersifat terbatas.

“Kita harus belajar dari negara seperti Arab Saudi yang menggunakan pendapatan tambang untuk membangun sektor ekonomi lain. Aceh juga bisa mengikuti langkah serupa agar ekonomi berkelanjutan dapat tercapai,” imbuhnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, Hilda menekankan pentingnya dukungan pemerintah, mulai dari peningkatan pelatihan petani, pembangunan infrastruktur, hingga integrasi lintas sektor. Dengan langkah ini, Aceh berpeluang untuk tidak hanya menjadi penghasil produk mentah tetapi juga menciptakan produk jadi yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakatnya.

Dari pertanian, perikanan, hingga tambang, Aceh sejatinya memiliki potensi besar. Namun, upaya bersama untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan nilai tambah menjadi kunci untuk menjadikan sektor-sektor tersebut lebih produktif dan berkelanjutan.

Editor: Akil

SBY, JK, dan Boediono Luncurkan Memoar Kuntoro Mangkusubroto: Tokoh Pemulihan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Suasana saat peringatan satu tahun wafatnya Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto (1947-2023) bertajuk "Belajar dari Kuntoro: Integritas, Kepemimpinan dan Pengabdian" di Jakarta. (Foto: Kumparan)

NUKILAN.id | Jakarta – Dalam rangka peringatan satu tahun wafatnya Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto (1947-2023), buku memoar bertajuk “Berenang di Segara Kuntoro: Analekta Memoar” resmi diluncurkan di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024). Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh besar, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), serta Wapres ke-11 Boediono.

Buku ini mengisahkan perjalanan hidup, pemikiran, serta nilai-nilai yang dijunjung Kuntoro, yang dikenal sebagai mantan Menteri Pertambangan dan Energi sekaligus Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pasca-tsunami 2004. Kuntoro wafat pada 2023 di usia 76 tahun.

Dalam simbolisasi peluncuran, SBY didampingi JK dan Boediono menyerahkan buku tersebut kepada keluarga Kuntoro, yang diwakili oleh sang istri, Tuti, dan putra sulungnya, Adil Prananda. “Dengan ini, buku ‘Berenang di Segara Kuntoro’ resmi diluncurkan. Semoga kisah dan ajarannya terus menginspirasi,” ujar SBY.

Inisiatif dari Sahabat dan Keluarga

Buku berwarna hijau ini ditulis oleh 56 sahabat dekat Kuntoro serta dua anggota keluarganya. Pembuatan buku ini merupakan inisiatif organisasi Handai Kuntoro dan Institut Devirologi Indonesia (IDeA). Erry Riyana, salah satu inisiator sekaligus mantan pimpinan KPK, menjelaskan bahwa buku ini merupakan ajakan untuk memahami nilai-nilai hidup yang dipegang Kuntoro.

“Sebuah ajakan untuk belajar dari Kuntoro. Belajar tentang nilai-nilai seperti integritas, keberanian mengambil keputusan, menjaga kepercayaan, dan melayani dengan sepenuh hati,” tutur Erry dalam sambutannya.

SBY turut mengenang momen spesial saat Kuntoro mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, termasuk dari mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton.

“Ada satu waktu Bill Clinton berkata kepada saya, ‘Bisa tidak saya pinjam Kuntoro?’ Saya tersenyum dan bertanya, ‘Apa maksudnya?’ Clinton menjawab, ‘Karena dia begitu hebat menangani Aceh,’” ungkap SBY.

Kuntoro, Inspirasi bagi Generasi Muda

Putra sulung Kuntoro, Adil Prananda, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini. Menurutnya, buku ini adalah penghormatan terbesar bagi sang ayah.

“Malam ini yang paling berbahagia adalah Bapak saya. Melalui buku ini, ia tahu bahwa hidupnya bermakna. Terima kasih,” ujarnya.

Peluncuran buku ini menjadi refleksi atas kiprah Kuntoro yang tak hanya dikenang sebagai pemimpin penuh integritas, tetapi juga sebagai figur yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, khususnya Aceh, dalam masa-masa sulit. Buku ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai kepemimpinan dan pengabdian dalam kehidupan sehari-hari.

Editor: Akil

Puncak Anugerah Inovasi Aceh 2024: Langkah Nyata Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
Redaksi
-
0
PJ Gubernur Safrizal dan forkopimda Aceh saat menghadiri Puncak acara Anugerah Inovasi Aceh 2024 di Gedung Anjong Mon Mata. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Gedung Anjong Mon Mata di Banda Aceh menjadi saksi puncak acara Anugerah Inovasi Aceh 2024, Rabu (18/12/2024). Dengan tema besar “Melalui Inovasi Daerah, Kita Wujudkan Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Kewilayahan Menuju Pembangunan Aceh Berkelanjutan,” acara ini menjadi panggung penghormatan bagi para inovator yang berkontribusi nyata di berbagai bidang.

Anugerah Inovasi Aceh 2024 dirancang untuk mengapresiasi individu, kelompok, dan organisasi yang menciptakan perubahan melalui gagasan inovatif. Bidang yang dilombakan mencakup teknologi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, hingga pengembangan wilayah yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., hadir dan memberikan penghargaan secara langsung kepada para pemenang. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan kebanggaan terhadap berbagai inovasi yang muncul dari berbagai penjuru Aceh.

“Inovasi adalah motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat menciptakan solusi yang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana,” ujar Safrizal.

Lebih lanjut, Safrizal menyoroti pentingnya tiga pendekatan utama dalam mendukung inovasi. Pertama, pendekatan integral, di mana teknologi canggih bukanlah satu-satunya fokus, tetapi dijadikan sebagai pendukung utama untuk menciptakan solusi inovatif. Kedua, perhatian pada pengembangan sumber daya manusia atau brainware, selain perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Ketiga, menjadikan inovasi sebagai nafas utama pemerintahan untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk anggota Forkopimda Aceh. Mereka turut memberikan apresiasi kepada para inovator yang berhasil membawa perubahan positif melalui karya-karyanya.

Dengan semangat inovasi yang terus digaungkan, Anugerah Inovasi Aceh 2024 menjadi bukti bahwa Aceh memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, tidak hanya di bidang teknologi tetapi juga dalam pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Editor: Akil

Eksekusi Cambuk Enam Terpidana Pelanggar Syariat Digelar di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Eksekusi Cambuk Enam Terpidana Pelanggar Syariat Digelar di Banda Aceh. (Foto: MC Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Suasana di Taman Bustanussalatin, Kota Banda Aceh, pada Rabu (18/12/2024), terasa tegang. Di hadapan puluhan warga yang menyaksikan, enam orang terpidana pelanggar syariat Islam menjalani eksekusi cambuk.

Para terpidana yang dieksekusi terdiri dari empat orang yang terlibat dalam kasus judi online, satu orang dalam kasus khamar atau minuman keras, dan satu lainnya atas kasus pelecehan seksual.

Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Banda Aceh, Roslina A Djalil, menjelaskan bahwa eksekusi cambuk ini merupakan bagian dari penegakan hukum syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

“Sebelum eksekusi dilakukan, seluruh terpidana telah menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka memungkinkan untuk menerima hukuman,” kata Roslina di sela-sela pelaksanaan eksekusi.

Ia juga mengingatkan masyarakat Banda Aceh untuk menjauhi berbagai bentuk perbuatan yang melanggar hukum syariat, seperti judi online, konsumsi minuman keras, dan pelecehan seksual.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak kehormatan orang lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Roslina mengajak masyarakat untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Hal ini, menurutnya, dapat menciptakan suasana masyarakat yang lebih bermartabat dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi di Aceh.

Eksekusi cambuk yang digelar secara terbuka ini menjadi pengingat nyata akan tegaknya hukum syariat Islam di Aceh. Hukuman tersebut, menurut Roslina, bertujuan untuk menjaga norma dan kesucian masyarakat dari berbagai perbuatan yang dianggap maksiat dalam agama Islam.

Acara tersebut ditutup dengan himbauan agar masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus berupaya menjaga keutuhan moral dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Editor: Akil

Konsumsi BBM di Aceh Naik 7,1 Persen Selama Libur Akhir Tahun

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Pertamina. (Foto: Dok. Mypertamina).

NUKILAN.id | Banda Aceh – Libur akhir tahun menjadi momen yang selalu dinanti banyak orang, terutama untuk melakukan perjalanan bersama keluarga. Di Aceh, tingginya mobilitas masyarakat selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 tercermin dari lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), yang diprediksi naik hingga 7,1 persen dibandingkan kondisi normal.

Sales Area Manager (SAM) Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Surya Suganda, mengatakan kebutuhan BBM jenis Gasoline seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo meningkat dari rata-rata 1.884 kiloliter (KL) per hari menjadi 2.018 KL per hari.

“Peningkatan ini seiring dengan tingginya aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur akhir tahun,” kata Surya di Banda Aceh, Selasa (17/12/2024).

Namun, konsumsi Gasoil (Solar, Dexlite, Pertamina Dex) justru diprediksi turun tipis sebesar 0,04 persen. Sementara itu, kebutuhan LPG untuk rumah tangga juga diperkirakan meningkat sebesar 6,7 persen dari 445 metrik ton (MT) per hari menjadi 475 MT per hari.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan BBM dan LPG di Aceh tetap aman. Infrastruktur penunjang telah disiapkan, termasuk 20 SPBU siaga, 131 agen LPG siaga, tiga mobil tangki standby, serta satu motorist.

Satgas Natal dan Tahun Baru

Dalam rangka memastikan kelancaran distribusi energi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang mulai beroperasi sejak Senin (16/12/2024) hingga Kamis (9/1/2025).

“Kami memastikan pasokan BBM di seluruh Terminal BBM dan SPBU di wilayah Aceh mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Satgas Natal dan Tahun Baru,” ujar Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria.

Selain itu, layanan energi tambahan juga disiapkan, termasuk 287 SPBU siaga, 932 agen LPG siaga, 45 mobil tangki standby atau SPBU Kantong, tujuh Modular Pertashop, 32 motorist, dan enam fasilitas kesehatan. Bahkan, layanan pendukung di jalur Tol Binjai-Langsa berupa dua mobil tangki standby dan dua Modular Pertashop telah dioperasikan.

Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar, Pertamina Patra Niaga juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN lain, perbankan, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

“Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk Pertamina juga dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135,” tambah Satria.

Kesiapan yang dilakukan Pertamina ini diharapkan dapat mendukung kelancaran masyarakat dalam menikmati libur akhir tahun, tanpa khawatir dengan pasokan energi yang diperlukan untuk perjalanan mereka.

Editor: Akil

Riset MUI: 85 Persen Masyarakat Indonesia Beralih ke Produk Lokal

Penulis
Redaksi
-
0
Logo dan Gedung Majelis Ulama Indonesia (Foto: Dok. MUI)

NUKILAN.id | Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan bahwa aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel mendorong masyarakat Indonesia untuk beralih menggunakan produk lokal. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh MUI, sekitar 85 persen masyarakat kini lebih memilih produk nasional dibandingkan produk global.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI bidang hukum, Dr. KH Ikhsan Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

“Dari riset yang kami lakukan, sekitar 85 persen masyarakat Indonesia beralih dari produk global ke produk nasional. Ini adalah hasil yang sangat positif,” kata Ikhsan.

Mendukung Produk Lokal

Ikhsan menyebutkan, semangat boikot ini tidak hanya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina, tetapi juga untuk mendukung kemajuan produk lokal. Ia berharap aksi tersebut terus berlanjut demi memberikan dampak yang lebih besar, baik dari sisi ekonomi nasional maupun solidaritas kemanusiaan.

“Semangat ini harus dipelihara. Tidak hanya soal menentang penindasan, tetapi juga untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa,” ujarnya.

Namun, Ikhsan juga mengingatkan umat Islam di Indonesia untuk mewaspadai strategi yang disebutnya sebagai “Palestina Washing”. Menurut dia, hal ini dilakukan oleh perusahaan multinasional yang terafiliasi dengan Israel untuk mengelabui publik agar memandang perusahaan mereka peduli terhadap isu Palestina.

“Ada banyak jenama global datang ke MUI meminta dukungan karena mereka terdampak gerakan boikot ini. Mereka ingin boikot dihentikan, tetapi umat harus tetap waspada,” tambahnya.

Dampak Boikot secara Global

Gerakan boikot yang marak terjadi di berbagai belahan dunia disebut memberikan tekanan signifikan pada perusahaan multinasional. Penurunan penjualan menjadi salah satu efek nyata dari aksi solidaritas ini.

“Prinsip kemanusiaan tidak boleh ditinggalkan. Palestina adalah isu kemanusiaan yang melintasi sekat-sekat agama,” tegas Ikhsan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati, Dr. Harmono, menambahkan bahwa boikot terhadap produk tertentu sejalan dengan semangat dasar bangsa Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Ia menilai, langkah ini adalah wujud nyata dukungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Boikot ini bertujuan agar keuntungan tidak mengalir ke pihak yang menindas. Dengan begitu, kekuatan mereka akan melemah, dan kita berharap penindasan berhenti,” ujarnya.

Gerakan boikot ini tidak hanya mencerminkan solidaritas masyarakat terhadap Palestina, tetapi juga menunjukkan potensi besar produk lokal untuk bersaing di pasar nasional dan internasional.

Editor: Akil

Strategi Tiongkok Menjajah Ekonomi Lewat E-commerce

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi China. (Foto: Freepik)

NUKILAN.id | Opini – Tiongkok sedang mengarahkan bidiknya ke Indonesia. Kali ini, bukan dengan militer atau diplomasi keras, tetapi melalui platform e-commerce. Langkah ini terlihat dari rancangan peraturan baru pemerintah Tiongkok yang mendorong pembangunan gudang di luar negeri serta memperluas bisnis e-commerce lintas batas atau cross-border e-commerce. Kebijakan ini disokong penuh oleh subsidi negara, menciptakan strategi baru yang bisa kita sebut sebagai “penjajahan ekonomi modern.”

Sektor perdagangan lintas batas ini menjadi salah satu mesin penghasil devisa terbesar bagi Negeri Tirai Bambu. Menurut data intelijen Inggris tentang Asia Tenggara, industri e-commerce Tiongkok kini memegang kendali penting dalam perdagangan internasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintahnya, aplikasi seperti TikTok Shop, Temu, dan AliExpress semakin agresif merambah pasar Indonesia.

Bayangkan saja, Temu yang baru hadir di Tanah Air pada 2023 sudah meraup lebih dari 100 juta unduhan di Google Play Store. TikTok Shop, bagian dari raksasa teknologi ByteDance, dengan mudah menarik minat konsumen lokal. Faktor utamanya? Harga yang sangat murah, subsidi besar-besaran, dan algoritma canggih yang memperkuat daya saing produk Tiongkok di pasar online.

Mengapa E-commerce Tiongkok Diminati?

E-commerce Tiongkok diminati bukan karena konsumen Indonesia “gila belanja” secara online. Fenomena ini adalah refleksi dari kondisi ekonomi yang timpang. Di tengah kemiskinan yang merajalela, banyak masyarakat lebih memilih mencari barang murah demi menghemat pengeluaran. Platform seperti TikTok Shop dan Temu menjadi pelarian, bukan pilihan.

Di sisi lain, platform-platform ini dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan produk buatan Tiongkok. Algoritma mereka memprioritaskan barang dari negara asalnya, sementara produk lokal nyaris tak mendapat tempat. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia yang mencoba bertahan di platform tersebut akhirnya harus bersaing dalam kondisi yang tidak adil. Margin keuntungan mereka dipangkas habis-habisan oleh tekanan harga murah yang didikte oleh raksasa e-commerce itu.

Strategi “Create Demand” ala Tiongkok

Kebijakan subsidi pemerintah Tiongkok untuk pengusaha e-commerce mereka bukan sekadar bantuan biasa. Ini adalah strategi create demand yang dirancang untuk membanjiri pasar negara lain dengan produk murah. Begitu pasar lokal ketergantungan pada produk Tiongkok, tekanan ekonomi dan politik bisa dimainkan. Bayangkan, industri lokal mati, dan negara hanya bergantung pada barang impor dari Tiongkok. Inilah bentuk baru penjajahan ekonomi yang jauh lebih halus namun mematikan.

Lebih dari itu, pemerintah Tiongkok juga memperkuat fasilitas pendukung seperti gudang di luar negeri, pengelolaan data lintas batas, hingga optimalisasi jalur ekspor. Dengan bunga pinjaman 0 persen dan insentif lainnya, mereka mampu memberikan keuntungan besar bagi pelaku bisnis di negaranya.

Ancaman bagi Indonesia

Ekspansi e-commerce Tiongkok seharusnya menjadi nation threat bagi Indonesia. Sayangnya, hingga kini belum ada langkah antisipasi serius dari pemerintah. Regulasi yang ada baru sebatas aturan formalitas tanpa solusi konkret untuk melindungi pasar lokal.

Pejabat kita masih sibuk dengan agenda politik, sementara pelaku UMKM harus berdarah-darah menghadapi tekanan dari raksasa e-commerce. Minimnya dukungan untuk membangun platform e-commerce lokal yang kompetitif membuat kita semakin kalah langkah. Padahal, APBN Indonesia hanya sekitar Rp3.000 triliun, jauh dibandingkan nilai transaksi e-commerce Tiongkok yang mencapai Rp27.000 triliun per tahun. Bagaimana kita bisa melawan jika pendekatan pemerintah hanya reaktif, bukan strategis?

Perlunya Strategi Nasional

Indonesia harus segera merumuskan strategi nasional untuk melawan dominasi e-commerce Tiongkok. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

  1. Mendorong Investasi pada Platform Lokal: Pemerintah harus memberikan subsidi atau insentif bagi pelaku usaha e-commerce lokal. Tanpa dukungan finansial yang memadai, mustahil platform lokal bisa bersaing.
  2. Membuat Regulasi yang Proaktif: Regulasi yang ada harus diarahkan untuk membatasi praktik predatory pricing oleh raksasa asing. Perlu pula perlindungan terhadap UMKM lokal agar tidak tergerus oleh tekanan pasar.
  3. Meningkatkan Literasi Digital: Banyak pelaku usaha lokal yang belum sepenuhnya memahami bagaimana memanfaatkan platform digital. Pelatihan dan pendampingan teknis harus menjadi prioritas.
  4. Memanfaatkan Pasar Lokal: Konsumen Indonesia harus diajak untuk lebih mencintai produk lokal melalui kampanye edukasi. Jika konsumen terus bergantung pada produk impor, industri lokal akan semakin terpinggirkan.
  5. Memperkuat Diplomasi Ekonomi: Indonesia perlu bersikap tegas dalam hubungan bilateral dengan Tiongkok. Perlindungan terhadap pasar dalam negeri harus menjadi salah satu agenda utama.

Bangun Kemandirian atau Tergantung Selamanya

Masifnya penetrasi e-commerce Tiongkok adalah ancaman nyata bagi kemandirian ekonomi Indonesia. Ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi soal masa depan bangsa. Jika tidak ada upaya serius untuk melindungi industri lokal, Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang ekonomi Tiongkok. Dan ketika ketergantungan itu semakin dalam, kita akan sulit untuk keluar dari jerat penjajahan ekonomi modern.

Pilihan ada di tangan kita: membangun kemandirian atau terus menjadi konsumen bagi negara lain. Jangan sampai generasi mendatang mengingat kita sebagai bangsa yang gagal mempertahankan martabat ekonominya. (XRQ)

Penulis: Vira Fitriani (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan USK)

1...763764765...2,548Halaman 764 dari 2,548

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id