PSPS Pekanbaru Tahan Imbang Persiraja 1-1 di Lampineung

-

14/02/2026

Muharram–Syukri di Aceh Besar — Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Muharram Idris dan Syukri. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Tepat satu tahun pasangan Muharram Idris dan Syukri memimpin Kabupaten Aceh Besar dengan membawa janji perubahan dalam tata kelola pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga kini, sebagian publik masih mempertanyakan arah kebijakan dan wujud konkret perubahan yang dijanjikan tersebut.

Pemerhati sosial budaya sekaligus akademisi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, M. Nur kepada Nukilan.id menilai belum terlihat pergeseran signifikan dalam pola pengelolaan pemerintahan daerah selama satu tahun kepemimpinan berjalan.

Menurutnya, sejumlah narasi pembangunan yang belakangan dipublikasikan justru lebih menyerupai kelanjutan program pemerintahan sebelumnya, bukan terobosan baru dari kepemimpinan saat ini.

Ia merujuk pada pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Jumat, 13 Februari 2026, berjudul “Aceh Besar Menapak Fondasi, Merajut Harapan.” Dalam pemberitaan tersebut, beberapa program seperti pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha mikro, serta pendampingan pelaku usaha dinilai merupakan agenda berkelanjutan.

“Pertanyaannya sederhana, apakah program-program itu benar-benar tercantum dalam APBK 2026? Jika ada, jalankan secara serius dan tepat sasaran. Jika tidak, ini bukan sekadar janji kosong, tetapi bisa menjadi pembohongan publik,” tegas M. Nur.

Selain menyoroti program pembangunan, ia juga mengkritik gaya kepemimpinan yang dinilai masih didominasi kegiatan seremonial. Menurutnya, energi pemerintah daerah terlihat lebih banyak terserap pada aktivitas simbolik dibandingkan kerja substantif yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Publik bisa menilai secara kasat mata. Agenda masih didominasi seremoni. Jika pola kerja tidak berubah, maka sulit berharap lahirnya perubahan nyata,” ujarnya.

M. Nur juga menilai penataan struktur birokrasi berjalan lambat. Hingga satu tahun masa kepemimpinan, posisi pelaksana teknis program disebut belum tertata secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

“Bagaimana program dapat berjalan maksimal jika struktur eksekutornya belum jelas? Ini menimbulkan pertanyaan, apakah memang sudah ada perencanaan yang matang sejak awal,” katanya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan ketegasan serta keberanian dalam mengambil keputusan, dengan orientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kepemimpinan tidak cukup dengan retorika. Pemimpin harus tegas, berani menentukan arah, dan memastikan program berjalan. Jabatan publik bukan ruang untuk berjalan tanpa target yang jelas,” tutupnya. (XRQ)

Nilam Aceh Kembali Menguat di Tengah Tantangan Regulasi EUDR

Penulis

-

14/02/2026

NILAM ACEH — Ilustrasi minyak nilam. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Aceh pernah menjadi salah satu penghasil nilam terbesar di Indonesia pada awal hingga pertengahan 1990-an. Namun, konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disertai krisis moneter 1997–1998 membuat produksi nilam di wilayah berjuluk Serambi Mekkah tersebut mengalami penurunan signifikan.

Dalam tiga tahun terakhir, produksi nilam mulai menunjukkan tanda kebangkitan. Meski demikian, upaya pemulihan tersebut kembali menghadapi tantangan setelah sebagian lahan budidaya terdampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh sejak November 2025.

Project Manager PROMISE II IMPACT International Labour Organization (ILO), Djauhari Sitorus, mengatakan beberapa daerah sentra nilam mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

“Ada beberapa kabupaten penghasil nilam (di Provinsi Aceh) yang terdampak (bencana), sehingga lahannya hancur. Kami sedang menjajaki bagaimana bisa mendukung itu (pemulihan),” ujar Djauhari dikutip Nukilan.id, Kamis (12/2/2026).

Saat ini, sejumlah wilayah terdampak telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca status tanggap darurat dicabut. ILO tengah mengumpulkan data lahan nilam yang rusak sambil menunggu arahan dari pemerintah daerah terkait langkah pemulihan.

ILO menyatakan kesiapan membantu proses rehabilitasi, terutama melalui penyediaan bibit bagi petani. Menurut Djauhari, nilam memiliki keunggulan karena masa panennya relatif singkat, yakni sekitar empat hingga lima bulan, lebih cepat dibandingkan komoditas seperti kopi atau kakao.

“Pelan-pelan dibantu (pemulihan lahan budi daya). Kami beruntung dengan mitra Universitas Syiah Kuala, universitas negeri di sana yang memang memilikinya pusat penelitian untuk atsiri, termasuk Nilam. Mereka membantu petani-petani Nilam,” tuturnya.

Upaya Menghidupkan Industri Nilam

Untuk memperkuat kembali industri nilam di Aceh, ILO menggandeng sejumlah tokoh lokal, salah satunya penerima Indonesia Innovator Award 2025, Syaifullah Muhammad. Kolaborasi tersebut menggabungkan keahlian teknis budidaya dengan penguatan aspek bisnis dan manajemen.

“Kami bertemu dengan beliau (Syaifullah Muhammad). Jadi, beliau aspek teknis budidaya nilamnya jago sekali. Kalau buat parfum dia hafal. Kami membantu dengan kewirausahaannya, akses keuangan, dan pembuatan ERP-nya (Enterprise Resource Planning). Jadi, saling menguntungkanlah gitu,” ucap Djauhari.

Selain itu, ILO juga bermitra dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki laboratorium pengujian kualitas nilam di Banda Aceh. Kampus tersebut menyediakan fasilitas produksi sekaligus pelatihan gratis bagi generasi muda untuk menjadi peracik parfum.

Pemerintah Kota Banda Aceh turut mendorong pengembangan industri nilam sebagai identitas daerah melalui kerja sama dengan ILO.

Tantangan Standar EUDR

Melalui program MyNilam, ILO membantu pelaku usaha memenuhi standar keberlanjutan guna memperluas akses pasar Eropa. Salah satu tantangan utama datang dari regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menuntut ketertelusuran produk secara ketat untuk memastikan tidak berasal dari aktivitas deforestasi.

Aturan tersebut mewajibkan produsen, termasuk petani di Aceh, menunjukkan lokasi penanaman dan panen nilam secara jelas. Budidaya harus dilakukan di lahan pertanian yang sah dan bukan kawasan hutan.

“Mereka (konsumen Eropa) harus tahu bahwa produk nilam ini dipanen dan ditanam bukan di wilayah yang dilarang, bukan di daerah hutan. Ada ketertelusuran tadi. Bisa dilacak karena manajemen kami itu bisa pengkodean poligon. Jadi mereka tahu di sistemnya tuh, ‘Oh si Bapak ini tuh lahannya di sini loh’, begitulah petanya,” tutur Djauhari.

Upaya pemulihan pascabencana dan penyesuaian terhadap standar internasional diharapkan menjadi momentum kebangkitan kembali industri nilam Aceh sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas ke pasar global. (xrq)

Tuanku Muhammad Soroti Ketidakteraturan Jadwal Angkut Sampah, Minta DLHK3 Banda Aceh Lebih Disiplin

Penulis

-

14/02/2026

WhatsApp-Image-2026-02-12-at-21.30.27 — Tuanku Muhammad Soroti Ketidakteraturan Jadwal Angkut Sampah, Minta DLHK3 Banda Aceh Lebih Disiplin. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kedisiplinan dalam pengangkutan sampah menjadi salah satu faktor utama untuk menjaga kebersihan kota sekaligus kesehatan lingkungan masyarakat. Upaya menjaga kebersihan, menurut DPRK Banda Aceh, tidak hanya menjadi tanggung jawab warga dalam membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, tetapi juga bergantung pada konsistensi jadwal pengangkutan oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPRK Kota Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat semata-mata mengandalkan kesadaran masyarakat. Kehadiran armada pengangkut sesuai jadwal dinilai sama pentingnya untuk mencegah penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di lingkungan warga.

“Saya meminta agar DLHK3 Banda Aceh bisa lebih disiplin dalam menerapkan jadwal pengangkutan sampah sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan. Jika pengangkutan yang berjalan berubah-dan tidak sesuai maka penumpukan akan terjadi dan menimbulkan masalah di lingkungan masyarakat,” ujar Tuanku.

Ia menilai, kepastian jadwal menjadi kunci agar masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, DLHK3 juga diminta memperkuat sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait jadwal pengangkutan di masing-masing wilayah.

Menurutnya, apabila terjadi kendala teknis seperti kerusakan armada atau hambatan operasional lain yang menyebabkan perubahan jadwal, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial resmi maupun saluran informasi publik lainnya.

“Penentuan jadwal harus pasti jika ada perubahan harus dikabarkan. Jika tidak maka akan terjadi penumbukan sampah di tepi-tepi jalan dan depan rumah warga. Belum lagi jika sampai malam tidak diambil maka akan bertambah bau dan mengundang anjing liar yang bisa mengacak-ngacak sampah tersebut. Contohnya seperti jadwal pengangkutan sampah di jalan T. lamgugob yang mulai berubah tidak menentu. Dulu jadwal mobil pengangkut sampah akan lewat sekitaran jam 07.00-08.00 sehingga masyarakat akan berupaya meletakkan sampahnya sebelum jam tersebut agar bisa terangkut. Tapi sekarang jadwal tersebut tidak lagi seperti biasa dan berubah tidak menentu. Belum lagi akhir-akhir ini di desa Lamgugob mulai banyak anjing liar yang berkeliaran,” Ujar Tuanku.

Selain menyoroti kinerja pengangkutan, Tuanku Muhammad yang juga Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 telah menyediakan armada serta melakukan pengawasan, namun keberhasilan pengelolaan sampah tetap membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan warga.

Masyarakat diharapkan tetap disiplin membuang sampah sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan agar sistem pengelolaan sampah berjalan efektif dan lingkungan kota tetap bersih.

Kemenag dan BI Tanam 5.000 Pohon Kopi di Aceh Tengah, Dorong Wakaf Produktif Berbasis Ekonomi Umat

Penulis

-

14/02/2026

kemenag wakaf — Kemenag dan BI Tanam 5.000 Pohon Kopi di Aceh Tengah, Dorong Wakaf Produktif Berbasis Ekonomi Umat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Upaya memperkuat pengelolaan wakaf produktif sekaligus mendorong kemandirian ekonomi umat terus digalakkan Kementerian Agama (Kemenag) di Aceh. Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tengah bersama Bank Indonesia (BI) Cabang Lhokseumawe meluncurkan program penanaman 5.000 batang kopi di lahan wakaf seluas 2,5 hektare.

Program bertajuk Gerakan Berwakaf Pohon Kopi, Bermaslahat untuk Umat dan Menjaga Alam tersebut dipusatkan di tanah wakaf milik Yayasan Wakaf Ikhlas Beramal, Desa Paya Bener, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (13/2/2026).

Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah, Wahdi MS, mengatakan gerakan ini merupakan bentuk sinergi lintas lembaga dalam mengembangkan wakaf produktif berbasis sektor pertanian, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi umat yang selaras dengan pelestarian lingkungan.

“Kita berharap ini akan menjadi cikal bakal dari kebangkitan umat dan sekaligus sebagai solusi untuk perekonomian umat,” ujarnya dalam siaran pers Kemenag yang diterima Nukilan.id.

Ia menjelaskan, wakaf melalui program tersebut tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Komoditas kopi dipilih karena menjadi salah satu potensi unggulan Aceh Tengah sekaligus dinilai ramah terhadap ekosistem setempat.

Sebelumnya, aparatur sipil negara (ASN) Kemenag telah menanam 2.000 batang kopi di lahan wakaf produktif Dusun Kala Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, pada awal 2024 dan kini memasuki masa panen.

“Hasil panen kopi wakaf tersebut akan disalurkan untuk mendukung kepentingan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kala Wih Ilang, sekaligus untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat mualaf dan masyarakat kurang mampu di wilayah setempat,” kata Wahdi.

Wakaf Produktif Diperluas

Kepala Unit Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah BI Lhokseumawe, Riemas Anugerah Maulana, menilai peluncuran 5.000 batang kopi di Kota Wakaf Aceh Tengah menjadi langkah awal yang positif dalam membangun manfaat sosial sekaligus ekonomi produktif.

Menurutnya, program tersebut tidak sekadar kegiatan penghijauan, tetapi diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi umat melalui pengelolaan wakaf yang produktif. Budidaya kopi diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha baru, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh, Azhari, menyebut Aceh Tengah layak menyandang predikat Kota Wakaf karena berbagai inovasi pengembangan wakaf produktif yang telah dilakukan.

“Aceh Tengah dapat dijadikan contoh pengelolaan wakaf produktif dan ini harus menjadi semangat bagi kota dan kabupaten lainnya dalam mengelola wakaf,” ujar Azhari.

Aceh Tengah tercatat sebagai satu-satunya Kota Wakaf di Aceh dari enam kota wakaf pertama di Indonesia, bersama Kabupaten Siak, Kota Padang, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wajo, dan Kota Tasikmalaya.

Kemenag berharap pengembangan wakaf produktif terus diperluas di berbagai daerah di Aceh. Saat ini, program difokuskan pada pemanfaatan tanah wakaf yang sebelumnya terbengkalai, termasuk mendorong setiap ASN menanam satu pohon di lahan wakaf.

Gerakan tersebut menjadi pesan bahwa wakaf tidak hanya dimaknai sebagai simbol ibadah, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam mendorong kebangkitan ekonomi umat berbasis potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan. (xrq)

Polisi Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Geumpang, Tekankan Perlindungan Lingkungan dan Keselamatan Warga

Penulis

-

14/02/2026

NUKILAN.ID | SIGLI — Polda Aceh menegaskan komitmennya dalam memberantas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, terkait penertiban tambang emas ilegal yang dilakukan Polres Pidie bersama Polda Aceh dan TNI di kawasan pegunungan Geumpang, Kabupaten Pidie, Senin (9/2/2026).

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polri dalam menegakkan hukum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penambangan ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang sangat serius, mulai dari kerusakan hutan hingga potensi bencana alam,” tegas Joko Krisdiyanto.

Operasi penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, Kompol Hermanto Bowo Laksono, S.I.K., dengan dukungan Kabag Ops Polres Pidie AKP Raja Amiruddin Harahap, S.Sos., serta Kasat Reskrim Polres Pidie AKP Dedy Miswar, S.Sos., M.H., bersama personel gabungan TNI dari Kodim 0102/Pidie.

Kabid Humas kepada Nukilan.id menjelaskan, tim gabungan menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas PETI di kawasan Km 17 dan Km 18 Alue Kamara, Gampong Pulo Loih, Kecamatan Geumpang. Untuk mencapai lokasi, personel harus menempuh perjalanan sekitar 25 kilometer menggunakan kendaraan, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 8 kilometer melewati medan pegunungan yang berat.

“Ini menunjukkan keseriusan aparat di lapangan. Medan yang sulit tidak menjadi penghalang bagi petugas untuk memastikan wilayah tersebut bersih dari aktivitas tambang ilegal,” ujarnya.

Di lokasi penertiban, petugas menemukan sejumlah titik bekas aktivitas penambangan emas ilegal. Meski tidak ditemukan pelaku di tempat dan aktivitas tambang telah berhenti beroperasi, aparat tetap mengamankan barang bukti berupa tiga drum berisi bahan bakar minyak jenis solar dan empat drum kosong. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dititipkan di Polsek Geumpang.

Sebagai bagian dari langkah penegakan hukum sekaligus pencegahan, petugas juga memusnahkan satu unit alat ayakan dengan cara dibakar agar tidak dapat digunakan kembali. Selain itu, spanduk imbauan larangan pertambangan ilegal turut dipasang sebagai upaya preventif dan edukasi kepada masyarakat setempat.

“Kami ingin menegaskan bahwa Polri tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi. Masyarakat diharapkan memahami bahwa PETI membawa dampak buruk jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kehidupan sosial,” jelas Joko Krisdiyanto.

Ia menambahkan, Polda Aceh bersama jajaran akan terus bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait guna melakukan pengawasan berkelanjutan dan penindakan tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Aceh.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam penambangan tanpa izin. Mari bersama-sama menjaga alam Aceh agar tetap lestari demi generasi yang akan datang,” pungkasnya. (XRQ)

USK Perkuat Peran Guru Biologi dalam Edukasi Lingkungan Lewat Workshop di Banda Aceh

Penulis

-

14/02/2026

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar workshop bertajuk “Peran Guru Biologi dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Hidup bagi Siswa dan Masyarakat” yang diikuti sekitar 60 guru biologi dari Kota Banda Aceh dan wilayah sekitarnya. Kegiatan tersebut berlangsung di SMA Negeri 11 Banda Aceh pada Kamis (6/2/2026).

Workshop dibuka secara resmi oleh Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Aceh, Samsuar, M.Pd. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa guru biologi memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam menanamkan kesadaran lingkungan kepada peserta didik, terutama di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di Aceh.

Pada kegiatan ini, Abdullah hadir sebagai narasumber utama dan memaparkan berbagai strategi inovatif yang dapat diterapkan guru biologi untuk mengintegrasikan isu lingkungan hidup ke dalam kurikulum maupun proses pembelajaran di sekolah. Ia menekankan bahwa pendidikan biologi tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep ilmiah, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Workshop tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Ikatan Alumni Biologi FKIP USK, Pusat Riset Konservasi USK, dan MGMP Biologi Aceh. Selama kegiatan berlangsung, para peserta terlihat antusias mengikuti sesi diskusi serta berbagi pengalaman mengenai praktik pembelajaran berbasis lingkungan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing.

Salah satu peserta, Rina, guru biologi dari salah satu SMA di Banda Aceh, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru sekaligus inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran biologi yang lebih kontekstual dan relevan dengan persoalan lingkungan di sekitar siswa. Ia berharap materi yang diperoleh dapat diterapkan serta disebarluaskan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Melalui workshop ini, USK berharap kesadaran lingkungan dapat ditanamkan sejak dini melalui peran aktif guru di sekolah. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat gerakan pendidikan lingkungan yang berkelanjutan di Aceh, sejalan dengan upaya mitigasi dan pencegahan risiko bencana.

Warga Antusias Serbu Pembukaan Pasar Murah Serentak di Takengon

Penulis

-

14/02/2026

NUKILAN.ID | TAKENGON – Suasana di Pasar Paya Ilang, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, tampak jauh lebih ramai dari biasanya pada Sabtu (14/2/2026). Sejak pagi hari, masyarakat dari berbagai penjuru daerah tersebut berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk menghadiri pembukaan Pasar Murah Serentak yang digelar di 23 kabupaten/kota se-Aceh.

Kegiatan pasar murah ini merupakan langkah Pemerintah Aceh dalam menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), guna memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Pembukaan kegiatan tersebut diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Aceh.

“Sesuai instruksi Bapak Gubernur Muzakir Manaf, pasar murah ini harus merata di 23 kabupaten/kota. Tujuannya jelas, agar masyarakat kita tidak terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan puasa,” ujar Muhammad Diwarsyah saat meninjau stok sembako di lokasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si., yang mewakili pemerintah kabupaten/kota, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang hadir di lokasi pasar murah.

Menurutnya, pemilihan Pasar Paya Ilang sebagai salah satu titik pelaksanaan kegiatan dinilai sangat tepat karena berada di lokasi strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

“Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Kehadiran pasar murah ini benar-benar dinantikan karena selisih harganya yang cukup signifikan dengan harga pasar reguler. Ini bantuan yang sangat terasa bagi warga kami,” tutur Mursyid.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, T. Adi Darma, yang turut memantau langsung proses transaksi di lapangan, berharap program ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Harapan kami, masyarakat bisa terbantu dan tenang dalam menghadapi Ramadan tanpa harus khawatir dengan lonjakan harga sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Sekda kita. Dengan adanya pasar murah di seluruh Aceh ini, kita berupaya maksimal menekan inflasi daerah dan menjaga daya beli warga tetap stabil,” ungkap T. Adi Darma.

Pasar murah tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Februari 2026. Dalam kegiatan itu, berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur dijual dengan harga subsidi di sejumlah titik yang telah ditentukan di masing-masing kabupaten/kota di Aceh.

Aceh Barat Siapkan Puluhan Ekor Ternak Bantuan Presiden untuk Warga Terdampak Banjir Jelang Meugang

Penulis

-

14/02/2026

Ciri-Sapi-Aceh — Ilustrasi sapi aceh. (Foto: sapibagus.com)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan membeli puluhan ekor ternak kerbau dan sapi untuk disalurkan sebagai daging segar kepada masyarakat terdampak bencana banjir bandang. Bantuan tersebut bersumber dari dana Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp1 miliar yang telah diterima pemerintah daerah.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, didampingi Wakil Bupati Said Fadheil di Meulaboh, Kamis, mengatakan bantuan daging tersebut akan dibagikan kepada masyarakat di 52 desa prioritas yang terdampak bencana alam, bertepatan dengan tradisi meugang menyambut bulan suci Ramadhan tahun ini.

“Ada 52 desa prioritas terdampak bencana alam yang akan mendapatkan bantuan daging segar di tradisi meugang menyambut bulan suci Ramadhan tahun ini,” kata Tarmizi.

Menurutnya, berdasarkan estimasi harga ternak di Aceh Barat, satu ekor kerbau diperkirakan seharga Rp20 juta dan mampu menghasilkan sekitar 100 hingga 120 kilogram daging yang nantinya dibagikan kepada masyarakat korban bencana.

Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan untuk seluruh desa penerima, pemerintah daerah masih mengalami kekurangan tiga ekor ternak. Kekurangan tersebut, kata Tarmizi, akan ditutupi oleh pemerintah daerah melalui bantuan yang telah dihimpun dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

“Nanti kekurangan ini kami yang tutupi,” sebutnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan pembelian sapi untuk tradisi meugang bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh dengan total nilai lebih dari Rp72,7 miliar.

Bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme transfer dana dari Presiden melalui Sekretariat Presiden langsung kepada 19 pemerintah kabupaten/kota pada Selasa (10/2/2026) dengan total anggaran Rp72.750.000.000.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan penyaluran bantuan kepada masyarakat akan dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota setelah dana diterima oleh daerah yang terdampak bencana banjir bandang.

Reki Safari Kembali Pimpin PBFI Banda Aceh Periode Baru

Penulis

Rezi

-

13/02/2026