Beranda blog Halaman 76

Pemkab Aceh Besar Gelar Aksi Gotong Royong Massal Sambut Ramadhan 1447 Hijriah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Besar Gelar Aksi Gotong Royong Massal Sambut Ramadhan 1447 Hijriah. (Foto: MC Abes)

NUKILAN.ID | JANTHO — Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melaksanakan kegiatan gotong royong massal yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai PPPK di lingkungan pemerintah daerah, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut turut melibatkan unsur TNI dan Polri. Aksi bersih-bersih difokuskan pada area perkantoran pemerintah, tempat ibadah, ruas jalan utama, serta lingkungan permukiman masyarakat di wilayah Aceh Besar.

Gotong royong massal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman menjelang bulan penuh berkah.

Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil, mengatakan kegiatan tersebut memiliki makna strategis, tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan keteladanan ASN di tengah masyarakat.

“Gotong royong massal ini merupakan bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kenyamanan dalam beribadah sekaligus menjadi contoh nyata bagi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum menjelang Ramadhan perlu dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari nilai keimanan dan tanggung jawab sosial.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi budaya yang berkelanjutan, baik di lingkungan ASN maupun masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih dan tertata, insya Allah ibadah Ramadhan dapat dijalankan dengan lebih khusyuk,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat semangat kebersamaan dan nilai gotong royong di kalangan ASN.

“Gotong royong massal ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan, khususnya dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Aceh Besar secara khusus menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengerahkan masing-masing 10 ASN guna melakukan pembersihan terpusat di kawasan Masjid Al-Munawwarah, yang menjadi salah satu pusat aktivitas ibadah masyarakat di ibu kota kabupaten.

“Masjid Al-Munawwarah merupakan salah satu pusat aktivitas ibadah masyarakat di ibu kota kabupaten. Karena itu, kami menurunkan personel secara khusus agar kebersihan dan kenyamanan lingkungan masjid benar-benar terjaga menjelang Ramadhan,” ujarnya.

Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut mencerminkan sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program kebersihan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi budaya kerja dan kebiasaan positif yang terus dilaksanakan,” pungkas Sekda Aceh Besar. (XRQ)

Dinas Perdagangan Aceh Tengah Gelar Pasar Murah di Tiga Titik Jelang Ramadan

Penulis
Redaksi
-
0
Daftar Harga Pasar Murah Dinas Perdagangan Aceh Tengah. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah akan menggelar kegiatan pasar murah selama tiga hari berturut-turut, mulai 14 hingga 16 Februari 2026. Program ini dilaksanakan sebagai upaya menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Kegiatan pasar murah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah serta Bulog. Pelaksanaannya dilakukan serentak di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasar murah akan dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Lut Tawar, dengan jadwal sebagai berikut:

  • Sabtu, 14 Februari 2026, di Halaman UPTD Pasar Tanoh Gayo Paya Ilang, Kecamatan Bebesen, mulai pukul 09.00 WIB.

  • Minggu, 15 Februari 2026, di Terminal Lama Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, mulai pukul 09.00 WIB.

  • Senin, 16 Februari 2026, di Lapangan Sanggamara Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, mulai pukul 09.00 WIB.

Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Zulkarnain, SE., MM., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah provinsi yang dilaksanakan secara serentak di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan paket sembako bersubsidi dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Satu paket kebutuhan pokok dijual seharga Rp208.500, dengan rincian sebagai berikut:

  • Beras premium 10 kilogram: Rp110.000

  • Gula 2 kilogram: Rp27.000

  • Minyak goreng 2 liter: Rp33.000

  • Telur 1 papan: Rp38.500

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selain itu, warga diharapkan dapat memanfaatkan pasar murah ini sebagai kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ekonomis menjelang Ramadhan. (XRQ)

Komunitas Pariwisata Gotong Royong Renovasi Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tengah

Penulis
Redaksi
-
0
Relawan dari kalangan pelaku pariwisata menyalurkan bantuan bencana di Aceh Tengah, Sabtu (31/1/2026). (FOTO: ANTARA/HO-Dok ASPPI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Komunitas pelaku pariwisata yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi sosial dengan membersihkan sekaligus merenovasi masjid yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemulihan rumah ibadah menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Koordinator komunitas pelaku pariwisata lintas organisasi, Apri Al Amin, mengatakan masjid yang menjadi sasaran kegiatan berada di Desa Kala Segi, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

“Ada sebanyak 50-an relawan dari komunitas pelaku pariwisata ikut membersihkan dan renovasi Masjid Arafah di Desa Kala Segi Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini untuk mendukung pemulihan keagamaan pascabencana,” katanya.

Apri Al Amin yang juga Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Aceh menjelaskan, kegiatan yang dilakukan para relawan meliputi pembersihan fasilitas masjid, seperti kamar mandi, tempat wudhu, hingga ruang shalat. Selain itu, relawan turut melakukan pengecatan pada sejumlah bagian bangunan, terutama area kamar mandi.

“Masjid Arafah tersebut ikut terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025. Kehadiran komunitas pelaku pariwisata di lokasi bencana sebagai bentuk dukungan pemulihan Kabupaten Aceh Tengah,” kata Apri Al Amin.

Ia menambahkan, Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan di Aceh yang sebelumnya ramai dikunjungi wisatawan sebelum bencana hidrometeorologi melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025.

Selain kegiatan renovasi, para relawan juga menyalurkan bantuan perlengkapan ibadah kepada masyarakat setempat, seperti sajadah dan kitab suci Al Quran. Bantuan sosial lainnya juga diberikan kepada anak-anak berupa paket donasi alat tulis.

“Selain membersihkan dan merenovasi masjid, kami juga menyalurkan perlengkapan shalat seperti sajadah dan kitab suci Al Quran kepada masyarakat setempat. Termasuk menyalurkan paket donasi kepada anak-anak berupaya alat tulis,” kata Apri Al Amin.

Sebelumnya, komunitas pelaku pariwisata lintas organisasi tersebut juga telah menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah.

“Kami berharap bantuan logistik tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Kami juga terus mendukung upaya percepatan pemulihan bencana di Provinsi Aceh,” kata Apri Al Amin.

Bank Aceh dan Pemkab Aceh Jaya Dorong Digitalisasi, Transaksi Keuangan Gampong Mulai Beralih Non Tunai

Penulis
Redaksi
-
0
ank Aceh dan Pemkab Aceh Jaya Dorong Digitalisasi, Transaksi Keuangan Gampong Mulai Beralih Non Tunai. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | CALANG — Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama Bank Aceh terus mendorong digitalisasi tata kelola keuangan desa melalui penerapan sistem transaksi non tunai. Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan sosialisasi dan pelatihan aplikasi Internet Banking Corporate (IBC) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Aceh Jaya.

Kegiatan ini bertujuan mempermudah transaksi keuangan gampong sekaligus meningkatkan edukasi dan inklusi produk perbankan syariah bagi aparatur desa. Pelatihan diikuti para keuchik dan kaur keuangan gampong se-Kabupaten Aceh Jaya, serta dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK), Kepala DPMPKB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa), serta pimpinan Bank Aceh Cabang Calang. Kegiatan berlangsung di Aula DPMPKB Aceh Jaya, Kamis (12/2/2026).

Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial, S.IP., mengatakan kegiatan tersebut merupakan pertemuan kedua bersama para keuchik setelah dilakukan evaluasi di sembilan kecamatan pada pertengahan bulan lalu.

“Dari hasil evaluasi itu, ada beberapa catatan yang harus kita tindak lanjuti bersama, salah satunya melalui kegiatan hari ini,” kata Dahrial.

Ia menegaskan, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan dana gampong bukan kebijakan sepihak pemerintah daerah maupun kepentingan perbankan, melainkan amanat regulasi nasional. Kebijakan tersebut merujuk pada edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tertanggal 8 September 2025 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurutnya, aturan serupa sebenarnya telah didorong sejak 2022 melalui edaran sebelumnya.

“Mulai triwulan I tahun ini, seluruh gaji perangkat gampong harus dibayarkan secara non tunai. Ini bukan misi pribadi kami atau pimpinan, dan bukan juga misi Bank Aceh, tapi tuntutan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Selain mengikuti regulasi, sistem pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan transparansi serta keamanan pengelolaan keuangan desa. Dahrial menekankan bahwa penggunaan transaksi elektronik diharapkan dapat mengurangi risiko tindak kriminal yang kerap terjadi saat aparatur desa membawa uang tunai dalam jumlah besar.

“Pihak desa harus berkoordinasi dengan bank. Tidak ada alasan lagi kepala desa dirampok ketika pulang setelah menarik dana desa atau tidak sempat menarik dana desa,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan literasi digital bagi aparatur desa, terutama kaur keuangan, agar mampu mengoperasikan sistem transaksi berbasis elektronik.

“Kalau ada kaur keuangan yang tidak melek internet, tidak bisa menggunakan laptop atau smartphone, dengan segala hormat berarti tidak cocok di posisi tersebut dan sebaiknya ditempatkan di posisi lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menargetkan sistem penggajian perangkat gampong dapat dilakukan setiap bulan mulai 2027. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah meminta komitmen serta kesiapan aparatur desa dalam mengadopsi sistem keuangan digital secara penuh.

Ketabahan Warga Pidie Jaya Bangkit dari Banjir, Bersiap Sambut Ramadhan di Tengah Keterbatasan

Penulis
Redaksi
-
0
Mendekati bulan suci Ramadhan, para penyintas banjir Aceh di Pidie Jaya menunjukkan ketabahan luar biasa, berjuang membangun kembali kehidupan di tengah sisa lumpur bencana. (FOTO: AntaraNews)

NUKILAN.ID | MEUREUDU — Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, para penyintas banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, terus berjuang menata kembali kehidupan mereka di tengah sisa lumpur bencana yang belum sepenuhnya pulih. Ketabahan warga terlihat dari upaya mandiri membangun kembali tempat tinggal, sekaligus mempersiapkan ibadah di bulan penuh berkah.

Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan kerusakan luas di 18 kabupaten dan kota. Hingga kini, deru alat berat masih terdengar di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, membersihkan endapan lumpur yang mengering di kawasan permukiman warga.

Salah seorang penyintas, Mariati (51), menjadi saksi beratnya dampak bencana tersebut. Rumahnya tertimbun lumpur setinggi sekitar 2,5 meter hingga tidak lagi layak dihuni. Meski lebih dari dua bulan telah berlalu, proses pemulihan di wilayah daerah aliran Sungai Meureudu masih berlangsung perlahan.

Kerinduan memiliki rumah yang layak sekaligus keinginan menyambut Ramadhan menjadi dorongan kuat bagi warga untuk bangkit dari keterpurukan.

Membangun Rumah di Atas Sisa Lumpur

Setelah sempat mengungsi di gedung serbaguna Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Mariati bersama suaminya, Teuku Muzafar Syah, memutuskan kembali ke lahan rumah mereka di Desa Manyang Cut.

Dengan memanfaatkan material bekas yang masih tersisa, keduanya membangun rumah semipermanen di bagian loteng rumah lama yang tertimbun lumpur. Pembangunan dilakukan secara swadaya tanpa bantuan pemerintah, dengan mengandalkan kayu dan seng bekas.

Rumah panggung sederhana itu diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu melalui gotong royong keluarga. Meski jauh dari kata ideal, bangunan tersebut kini menjadi tempat berlindung mereka menjelang Ramadhan.

Rumah darurat itu telah dilengkapi kasur, peralatan memasak, serta kulkas yang kembali berfungsi setelah aliran listrik PLN pulih. Namun, Mariati masih berharap adanya bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah yang lebih layak karena tempat tinggal sementara tersebut belum memiliki toilet maupun akses air bersih.

Ancaman Banjir Susulan Masih Menghantui

Kondisi Sungai Meureudu yang kini lebih lebar tetapi dangkal membuat kawasan permukiman di sekitarnya tetap rentan terhadap banjir susulan. Permukaan sungai yang hampir sejajar dengan permukiman menyebabkan air mudah meluap saat hujan turun.

Ketua posko pengungsian darurat Desa Manyang Cut, Teuku Nazarudin, menghadapi persoalan serupa. Rumahnya masih terhimpit lumpur dan sulit dibersihkan, sehingga ia menilai satu-satunya solusi adalah membongkar bangunan lama dan meninggikan rumah di atas endapan lumpur yang telah mengeras.

Trauma akibat banjir bandang pada malam 25 November 2025 juga masih membekas di benak warga. Mariati mengaku kerap terbangun dari tidur karena teringat peristiwa banjir besar yang terjadi malam itu.

Gotong Royong Bangun Meunasah Darurat

Di tengah keterbatasan, semangat kebersamaan warga tetap terjaga. Mereka bergotong royong membangun meunasah darurat agar masyarakat dapat menjalankan ibadah selama Ramadhan.

Pembangunan fasilitas ibadah ini difasilitasi Kementerian Agama bersama Baznas setelah warga mengajukan permintaan karena bangunan meunasah lama sulit diselamatkan dari timbunan lumpur.

Meunasah berukuran 14 x 10 meter tersebut dibangun dengan rangka baja, lantai panggung, serta dinding semipermanen setinggi 1,2 meter. Lokasinya berada di atas endapan lumpur setebal sekitar 2,5 meter di kawasan sebelum Jembatan Meureudu, di tepi jalan lintas nasional Banda Aceh–Medan.

Selain rumah ibadah, pemerintah juga membangun sumur bor melalui Kementerian ESDM serta fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang disediakan oleh perusahaan konstruksi BUMN. Fasilitas tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat, termasuk relawan dan warga nonmuslim yang datang membawa bantuan.

Meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, meunasah darurat itu telah digunakan warga untuk beribadah pada malam nifsu syaban awal Februari lalu. Warga berharap fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan secara penuh ketika Ramadhan tiba.

Di tengah keterbatasan dan trauma bencana, semangat untuk bangkit tetap menjadi kekuatan utama masyarakat Pidie Jaya dalam menyongsong Ramadhan dengan harapan baru.

Bupati Aceh Barat Ultimatum 50 Keuchik: Kembalikan Dana Desa atau Diberhentikan per April 2026

Penulis
Akil
-
0
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengultimatum sebanyak 50 kepala desa (keuchik) agar segera mengembalikan dana desa berdasarkan temuan audit sejak 2022 hingga 2025. Jika tidak dipenuhi, para kepala desa tersebut akan diberhentikan mulai 1 April 2026.

Dilansir Nukilan.id, ultimatum tersebut disampaikan Tarmizi saat memimpin rapat koordinasi kabupaten (rakorkab) di Auditorium Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Kamis sore. Ia mengatakan pihak kepolisian telah memberikan tenggat waktu pengembalian hingga Maret 2026.

“Pak Kapolres Aceh Barat sudah memberi waktu sampai bulan tiga,” katanya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas hasil audit Inspektorat Aceh Barat terkait pengelolaan kas desa. Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap indikasi tindak pidana korupsi dana desa.

Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, total temuan dana desa yang hingga kini belum ditindaklanjuti atau belum dikembalikan oleh sejumlah aparatur desa mencapai lebih dari Rp40,9 miliar.

Tarmizi menegaskan, apabila para kepala desa tidak mengembalikan dana sesuai hasil audit, maka pemerintah daerah akan mengambil tindakan administratif berupa pemberhentian.

Ia menyatakan, terhitung mulai 1 April 2026, sebanyak 50 kepala desa yang terindikasi melakukan pelanggaran akan diberhentikan apabila kewajiban pengembalian dana tidak dipenuhi.

Selain sanksi administratif, para kepala desa juga diingatkan akan menghadapi konsekuensi hukum jika tetap tidak mengembalikan dana desa tersebut.

Menurut Tarmizi, selama ini dirinya kerap menerima keluhan masyarakat dan tokoh desa terkait dugaan pengelolaan dana desa yang tidak transparan. Namun, ia menegaskan tidak serta-merta mempercayai laporan tanpa dasar audit resmi.

“Jangan jelekkan kepala desa ke saya, saya lebih percaya ke inspektorat (hasil auditnya),” kata Tarmizi.

Ia juga menyinggung adanya kabar mengenai pejabat Inspektorat Aceh Barat yang menilai pemerintah daerah belum bersikap tegas dalam menindaklanjuti temuan audit.

“Mungkin ini sikap inspektur, bek tantang kee (jangan tantang saya),” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi dengan bahasa Aceh.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan langkah tersebut diambil untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa sekaligus memastikan uang negara dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (xrq)

Ketua DPRK Serap Aspirasi Warga Lamlagang, Infrastruktur hingga Isu Sosial Jadi Sorotan

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua DPRK Serap Aspirasi Warga Lamlagang, Infrastruktur hingga Isu Sosial Jadi Sorotan. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menggelar kegiatan reses untuk menampung aspirasi masyarakat di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Rabu (11/01/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari reses I masa persidangan II Tahun 2026. Dalam agenda itu, Irwansyah menyerap berbagai masukan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan guna mendorong peningkatan kesejahteraan warga.

Kehadiran politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Reses menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituennya. Selain menyampaikan aspirasi, warga juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan saran, kritik, serta harapan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga meliputi perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, pembangunan balai pengajian, serta bantuan bagi rumah ibadah. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Irwansyah menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi agar dapat direalisasikan.

“Meski selama ini sudah banyak yang telah direalisasikan aspirasi warga namun saya akan terus memperjuangkan melakukan advokasi kepada pemerintah apa yang telah menjadi aspirasi yang disampaikan,” kata Irwansyah.

Selain persoalan infrastruktur dan sosial ekonomi, ia juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya pencurian, judi online, serta peredaran narkoba di kalangan remaja. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam melindungi generasi muda dari pengaruh negatif tersebut.

“Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat, sya menegaskan bahwa akan terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan kebutuhan mereka secara maksimal,” tuturnya.[]

Pramuka MAN 2 Banda Aceh Hadiri Sosialisasi dan Orientasi Saka SAR Kota Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Pramuka MAN 2 Banda Aceh Hadiri Sosialisasi dan Orientasi Saka SAR Kota Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sejumlah anggota Pramuka MAN 2 Banda Aceh mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Orientasi Saka SAR Kota Banda Aceh yang digelar pada Minggu, 8 Februari 2025, di Kantor SAR Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti calon anggota Saka SAR dari berbagai gugus depan di Banda Aceh.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Saka SAR Kota Banda Aceh, Supriyadi. Dalam kegiatan itu, ia juga menjadi fasilitator utama yang menyampaikan materi pengenalan Saka SAR kepada peserta.

Dalam paparannya, Supriyadi menjelaskan program kerja Saka SAR Kota Banda Aceh, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta sistem pembinaan bagi anggota. Ia juga memaparkan fasilitas dan pengalaman lapangan yang akan diperoleh, seperti pelatihan dasar pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), simulasi kebencanaan, hingga keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan.

Peserta dari Pramuka MAN 2 Banda Aceh terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Melalui sosialisasi ini, mereka memperoleh gambaran mengenai peran Saka SAR dalam mendukung kesiapsiagaan bencana dan aksi kemanusiaan, khususnya di wilayah Kota Banda Aceh.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong anggota Pramuka MAN 2 Banda Aceh untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam Saka SAR Kota Banda Aceh, sekaligus mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Raih Akreditasi Unggul dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Penulis
Akil
-
0
Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Raih Akreditasi Unggul dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhasil memperoleh akreditasi A atau predikat unggul dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) setelah melalui serangkaian proses evaluasi dan penilaian standar nasional.

Kepala Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Suherman, kepada Nukilan.id mengatakan capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi peningkatan mutu layanan perpustakaan ke depan.

“Kita berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan sesuai standar nasional,” kata Kepala Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Suherman, di Banda Aceh, Jumat.

Predikat unggul tersebut diberikan setelah tim Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Perpusnas RI melakukan visitasi serta penilaian pada 18 Desember 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, perpustakaan kampus tersebut dinilai telah memenuhi standar nasional perpustakaan.

Sertifikat akreditasi bernomor AKR.03.00/5125/2025 diterbitkan pada 23 Desember 2025 dan berlaku selama lima tahun sejak tanggal penetapan.

Proses visitasi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas Yoyo Yahyono, Eka Meifrina, dan M Abdul Hafidh. Penilaian mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari koleksi, sarana dan prasarana, layanan, tenaga perpustakaan, hingga inovasi serta tata kelola.

Sementara itu, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Mujiburrahman, menegaskan komitmen institusi dalam memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan pengembangan akademik mahasiswa.

“Anggaran untuk pengelolaan perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh terus ditingkatkan guna menunjang kualitas layanan dan koleksi,” kata Prof Mujiburrahman.

Perolehan akreditasi A atau unggul ini menempatkan perpustakaan UIN Ar-Raniry sebagai salah satu perpustakaan perguruan tinggi yang telah memenuhi standar mutu pengelolaan dan layanan di tingkat nasional. (xrq)

BRIN Dorong Reformulasi Pilkada Papua, Usulkan Model Keterwakilan Seperti Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Warga Banda Aceh memperlihathatkan surat suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di TPS 03 Merduati, Banda Aceh, Aceh, 30 November 2024. PSU Pilkada 2024 digelar berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kota Banda Aceh karena ditemukannya pelanggaran pemilih yang mencoblos lebih dari sekali. (Foto: ANTARA / Irwansyah Putra)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua dirumuskan ulang dengan menekankan aspek keterwakilan, serupa dengan pola yang diterapkan di Aceh. Usulan ini muncul setelah BRIN menilai sistem noken yang digunakan di sejumlah wilayah Papua belum efektif meredam potensi konflik.

Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada beberapa pelaksanaan pilkada di Papua, ditemukan adanya distorsi yang berujung pada konflik.

“Karenanya, saya mendorong pilkada di Papua itu ditekankan pada aspek keterwakilannya, bukan soal dipilih langsung atau tidak langsung,” kata Wahyu saat ditemui di Auditorium BRIN, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Februari 2026.

Menurut Wahyu, sebelum revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, pilkada di Papua dilaksanakan melalui mekanisme tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Namun setelah revisi, mekanisme kembali menjadi pemilihan langsung oleh rakyat dengan menggunakan sistem noken.

Ia menjelaskan, sistem noken pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah konflik. Namun dalam praktiknya, sistem tersebut dinilai belum mampu menjawab persoalan di lapangan. Selain tidak diatur secara rinci dalam regulasi, penerapan noken juga disebut tidak melalui persetujuan mayoritas orang asli Papua.

“Mestinya ada diskusi dulu, apa tetap menggunakan apa yang dirumuskan dalam otsus atau secara langsung. Tetapi, itu tidak dilalui sehingga menjadi masalah,” ujar Wahyu.

Melihat dinamika tersebut, BRIN mengusulkan agar Papua mempertimbangkan sistem seperti di Aceh, yang memadukan partai politik nasional dan partai lokal dalam proses pencalonan. Model ini dinilai dapat memperkuat aspek kesepakatan dan keterwakilan figur-figur daerah.

Wahyu mencontohkan pencalonan Muzakir Manaf pada pilkada sebelumnya di Aceh. Selain diusung Partai Gerindra, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—juga didukung partai lokal Aceh, sehingga dinilai memperkuat legitimasi dan keterwakilan di tingkat daerah.

“Ini juga akan mendorong partispasi di Papua yang lebih luas lagi. Jadi, konsen kami bukan lagi pada sebatas langsung atau tidak langsung dalam konteks Papua,” ucapnya.

Sebelumnya, pelaksanaan pilkada dengan sistem noken di sejumlah wilayah Papua, mulai dari Mamberamo Tengah hingga Puncak Jaya, berakhir ricuh pada November 2024. Kericuhan dipicu oleh ketidakpuasan salah satu kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menilai terjadi intervensi dalam proses pemungutan suara.

Akibat insiden tersebut, sebanyak 94 orang dilaporkan terluka. Seorang perwira kepolisian juga tertusuk anak panah yang dilepaskan oleh dua kubu pendukung saat bentrokan terjadi.

BRIN menilai, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pilkada di Papua diperlukan guna mencegah konflik serupa terulang pada masa mendatang, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan politik setempat.

1...757677...2,390Halaman 76 dari 2,390

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id