Beranda blog Halaman 596

DPRA Lantik Muzakir Manaf dan Fadhlullah Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2025-2030

Penulis
Redaksi
-
0
Pelantikan Muzakir Manaf dan Fadhlullah Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2025-2030. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRA Zulfadhli, A.Md yang bertindak sebagai pimpinan sidang, didampingi oleh Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad dan Salihin, SH.

Pelantikan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2025, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Suasana khidmat menyelimuti prosesi yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh H. Takdir Feriza Hasan, S.Pd.I. Ia juga memimpin pembacaan Shalawat Badar sebelum seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan Himne Aceh “Aceh Mulia” yang dipandu oleh Putroe Nurul Syifa.

Usai pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara, Menteri Dalam Negeri menyematkan tanda pangkat dan jabatan kepada pasangan kepala daerah yang baru. Prosesi ini ditutup dengan peusijuek adat oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, sebagai simbol doa dan restu untuk pemimpin baru tanah rencong.

Dalam sambutannya, Ketua DPRA Zulfadhli menyampaikan harapan agar kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dapat terjalin erat demi pembangunan Aceh ke depan.

“Penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bersama DPRA untuk berkomunikasi dengan baik guna membangun Aceh yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Zulfadhli.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pemilihan kepala daerah dan pelantikan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan yang terlibat dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini,” ujarnya.

Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru pemerintahan Aceh untuk lima tahun ke depan, di tengah berbagai tantangan pembangunan dan harapan besar dari masyarakat.

Editor: AKil

Illiza-Afdhal Resmi Pimpin Banda Aceh, Siap Wujudkan Kota Kolaborasi

Penulis
Redaksi
-
0
Illiza-Afdhal Resmi Pimpin Banda Aceh, Siap Wujudkan Kota Kolaborasi. (Foto: MC BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah resmi menakhodai Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lima tahun ke depan setelah dilantik oleh Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atas nama Presiden RI. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna di gedung DPRK Banda Aceh pada Rabu, 12 Februari 2025.

“Saya Gubernur Aceh atas nama Presiden Republik Indonesia resmi melantik Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh,” ujar Mualem—sapaan akrab Muzakkir Manaf—saat prosesi pelantikan.

Illiza-Afdhal ditetapkan sebagai pemimpin baru ibu kota Provinsi Aceh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-223 Tahun 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024.

“Saya percaya keduanya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ujar Mualem, yang pada pagi hari sebelumnya juga telah dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Mendagri Tito Karnavian.

Dalam pidato perdananya, Illiza menegaskan bahwa kepemimpinannya selama lima tahun ke depan adalah amanah yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

“Dukungan semua kalangan merupakan energi besar untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Maka dari mimbar mulia ini, kami berharap tidak ada lagi sekat tim Paslon 1, 2, 3, dan 4. Kita semua sama, berkolaborasi membangun kota.”

Menurutnya, pembangunan Banda Aceh harus dilandasi semangat kebersamaan dan pemahaman yang sama demi mencapai tujuan bersama.

“Dari awal saya menyadari bahwa untuk membangun kota ini perlu saling memahami, menghargai, dan menyamakan visi. Sebuah visi yang mampu mempererat silaturahmi, membuka ruang ekspresi, mendorong tumbuhnya inovasi, dan mewujudkan sebuah kota inklusi,” ujarnya.

“Dan visi besar itu adalah ‘Banda Aceh Kota Kolaborasi’,” ujarnya lagi.

Illiza juga meminta dukungan dari seluruh mitra kerja, termasuk DPRK dan unsur Forkopimda.

“Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu bekerja sama demi menghadirkan kebaikan bagi seluruh warga kota.”

Ia menegaskan bahwa Banda Aceh harus menjadi ibu kota provinsi yang layak huni, dapat diandalkan, menarik bagi investasi, berkelanjutan, ramah wisatawan, dan meninggalkan kesan bagi setiap orang yang datang.

“Kini, sudah saatnya kita jadikan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang liveable, reliable, marketable, sustainable, visitable, dan memorable,” ujar Illiza.

Sebelum resmi dilantik, Illiza mengungkapkan bahwa ia dan Afdhal telah mulai bekerja dengan menyerap aspirasi masyarakat serta merumuskan sejumlah langkah strategis.

“Walaupun baru sebatas menggali informasi, menyerap aspirasi, dan merumuskan beberapa solusi.”

“Namun setelah pelantikan ini, dengan doa dan semangat kolaborasi kami akan langsung melakukan ‘Kolabor Aksi’.”

Illiza mengajak seluruh warga kota untuk merasa memiliki Banda Aceh dan turut serta dalam pembangunan.

“Kepada seluruh warga kota, Banda Aceh tercinta adalah rumah bersama. Dan membangun kota ini menjadi tanggung jawab kita semua.”

Di akhir pidatonya, ia menegaskan bahwa sejarah akan mencatat momen ini sebagai awal dari semangat kolaborasi yang lebih besar.

“Akhirnya, di depan Taman Bustanussalatin yang menjadi saksi sejarah panjang peradaban. Maka biarkanlah pada hari ini, sejarah juga akan mencatat bahwa kita semua siap untuk berkolaborasi demi hari ini dan masa depan nanti.”

“Terima kasih atas semua doa, dukungan, dan kepercayaan. Amanah ini adalah sebuah kehormatan dalam pengabdian,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, sejumlah anggota DPR RI, anggota DPRK Banda Aceh, unsur Forkopimda Aceh dan Banda Aceh, serta para kepala daerah periode sebelumnya.

Kelompok KKN 195 UNIMAL Salurkan Tanaman Sayur untuk Warga Desa Keude Lapang

Penulis
Redaksi
-
0
Kelompok KKN 195 UNIMAL. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Lhokseumawe – Sebagai bagian dari program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kelompok KKN 195 Universitas Malikussaleh (UNIMAL) telah menyerahkan berbagai tanaman sayur kepada warga Desa Keude Lapang. Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga.

Penyerahan tanaman sayur yang terdiri dari cabai, terong, dan labu air ini dilakukan di Balai Desa Keude Lapang, dan disaksikan oleh perangkat desa, warga penerima manfaat, serta anggota kelompok KKN. Tanaman-tanaman ini dipilih karena mudah ditanam dan memiliki potensi ekonomi yang besar bagi warga desa.

Fira Aziza Simanjuntak, perwakilan Kelompok KKN 195, menyatakan bahwa program ini adalah bentuk kontribusi mahasiswa terhadap masyarakat.

“Kami berharap tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dan bermanfaat bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sayur sehari-hari,” ujar Fira.

Syarifatur Romadhoni, anggota lain dari kelompok KKN 195, menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian rumah tangga.

“Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pertanian rumah tangga,” katanya.

Kepala Desa Keude Lapang, Sulaiman, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Tanaman ini akan sangat bermanfaat bagi warga, terutama dalam meningkatkan ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

Warga setempat juga menunjukkan antusiasme yang besar terhadap program ini. Salah satunya, Ibu Saupina, mengungkapkan rasa syukurnya dan berharap dapat memanfaatkan bantuan tanaman untuk bercocok tanam di halaman rumah.

“Bantuan ini sangat membantu dan memberikan motivasi untuk bercocok tanam sendiri,” katanya.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya bercocok tanam di pekarangan rumah, yang tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga kesejahteraan ekonomi keluarga. Kelompok KKN 195 juga berencana melakukan pendampingan agar perawatan tanaman berjalan dengan baik dan hasil panen dapat optimal.

Kegiatan ini menjadi salah satu contoh nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam program KKN, yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Desa Keude Lapang.

Editor: AKil

DLHK Aceh Barat Ajak Perusahaan Briket Sampah Berinvestasi

Penulis
Redaksi
-
0
DLHK Aceh Barat Ajak Perusahaan Briket Sampah Berinvestasi. (Foto: CATAT.CO)

NUKILAN.id | Meulaboh – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, Bukhari, mengajak perusahaan yang memproduksi briket berbahan baku sampah untuk berinvestasi di wilayahnya. Menurutnya, Aceh memiliki potensi pasar yang besar bagi briket sebagai bahan bakar alternatif, terutama bagi industri seperti pabrik semen dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang selama ini bergantung pada batu bara.

“Saya melihat Aceh memiliki potensi untuk pasar briket mengingat kita memiliki sejumlah pabrik yang selama ini berbahan bakar batu bara seperti PLTU dan pabrik semen. Jadi dengan adanya produksi briket, maka akan ada alternatif. Karena itu kita mengundang perusahaan-perusahaan yang memproduksi briket dari sampah untuk berinvestasi,” kata Bukhari dikutip dari CATAT.CO, Rabu (12/2/2025).

Selain sektor industri, briket juga bisa menjadi bahan bakar rumah tangga yang lebih terjangkau sebagai pengganti elpiji. Bukhari menilai, pemanfaatan sampah sebagai bahan baku briket tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Dengan adanya pabrik produksi briket, kita bisa menggandeng kabupaten kota lainnya di Aceh untuk kebutuhan baku jika dari Aceh Barat tidak mencukupi. Kehadiran pabrik briket yang pertama sekali itu sudah pasti menjaga lingkungan dari pencemaran sampah rumah tangga, selain itu juga menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Karena sudah secara otomatis maka akan kita bentuk bank sampah untuk membeli sampah rumah tangga dihasilkan masyarakat,” ujarnya.

DLHK Aceh Barat berencana menjalin kerja sama dengan berbagai daerah di Aceh untuk memasok bahan baku pembuatan briket. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri briket berbasis sampah di wilayah tersebut, sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah yang lebih berkelanjutan.

Editor: Akil

Ahli Waris Laksamana Keumalahayati Terima Hibah Aset dari Pemerintah Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ahli Waris Laksamana Keumalahayati Terima Hibah Aset dari Pemerintah Aceh. (Foto: Dinsos Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyerahkan hibah aset kepada ahli waris Pahlawan Nasional Laksamana Keumalahayati sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Prosesi penyerahan berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (11/2/2025), dan disaksikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Dr. H. Safrizal ZA, M.Si serta Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob.

Hibah berupa sebidang tanah dan rumah tersebut diberikan melalui Lembaga Adat dan Kesultanan Aceh Sultan Alaidin Muhammad Daudsyah dan diserahkan secara simbolis oleh Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Malik Mahmud Alhaytar. Sementara itu, penandatanganan perjanjian hibah dilakukan oleh Plt. Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Diwarsyah dengan Cut Neneng Mahmidatul Hasanah, perwakilan Lembaga Adat dan Kesultanan Aceh.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Safrizal menekankan bahwa hibah ini merupakan wujud penghargaan terhadap para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa.

“Alhamdulillah, kita baru saja melakukan prosesi penyerahan rumah kepada keluarga Pahlawan Perempuan Aceh Laksamana Keumalahayati, berupa sebidang tanah dan rumah sebagai bentuk penghargaan kita kepada pahlawan kita,” ujar Safrizal.

Ia menambahkan bahwa proses hibah ini telah direncanakan sejak 2017-2018 namun sempat mengalami kendala administrasi. Kini, setelah mendapat persetujuan DPRA dan dikeluarkannya Keputusan Gubernur, aset tersebut akhirnya dapat diserahkan kepada keluarga ahli waris.

Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Alhaytar, juga mengungkapkan kebahagiaannya atas penyerahan hibah ini.

“Saya sangat senang sekali karena turut berpartisipasi dalam memuliakan Pahlawan yang telah mengharumkan nama Bangsa Indonesia dan tentu saja Aceh,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Aceh yang telah menginisiasi penyerahan hibah ini di Meuligoe Wali Nanggroe.

“Terima kasih banyak kepada Pj Gubernur Aceh karena beliau telah mengambil inisiatif agar saya memberikan rumah kepada ahli waris Pahlawan kita Keumalahayati. Ini juga sangat memenuhi hajat dan keinginan saya sejak awal. Hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan,” lanjutnya.

Cut Neneng Mahmidatul Hasanah, penerima hibah, diketahui merupakan keturunan ke-42 dari Laksamana Keumalahayati. Saat ini, ia bersama keluarga menetap di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Editor: Akil

Bank Aceh Syariah Bagikan Dividen Rp300 Miliar, Tumbuh 1,35 Persen dari Tahun Lalu

Penulis
Redaksi
-
0
Bank Aceh Syariah Bagikan Dividen Rp300 Miliar, Tumbuh 1,35 Persen dari Tahun Lalu. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Bank Aceh Syariah mengumumkan pembagian dividen tahun buku 2024 kepada Pemerintah Aceh dan seluruh kabupaten/kota di Aceh sebagai pemegang saham, dengan nilai total mencapai Rp300 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan 1,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp296 miliar.

Plt Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menyampaikan bahwa peningkatan ini mencerminkan kinerja keuangan yang solid serta pertumbuhan berkelanjutan bank tersebut sepanjang 2024. Keputusan pembagian dividen ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2025 yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (11/2/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Aceh serta 23 bupati dan wali kota se-Aceh.

“Kami berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang sehat dan peningkatan efisiensi operasional. Hal ini memungkinkan kami untuk memberikan nilai lebih besar kepada para pemegang saham,” ujar Fadhil.

Ia menambahkan, kinerja positif Bank Aceh pada 2024 didukung oleh permodalan yang memadai, dengan rasio kecukupan permodalan atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencapai 21,89 persen per Desember 2024. Dengan modal yang kuat ini, Bank Aceh dapat terus berekspansi dan meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam laporan keuangan tahunannya, Bank Aceh mencatatkan laba bersih sebesar Rp590 miliar dengan total aset mencapai Rp31,9 triliun, atau tumbuh 4,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi pembiayaan pada 2024 mencapai Rp20,4 triliun, naik 9,19 persen dari Rp18,6 triliun di tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Aceh pun meningkat menjadi Rp26,2 triliun.

“Kami berharap dividen ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pemegang saham Bank Aceh,” kata Fadhil.

Ia juga menegaskan komitmen Bank Aceh untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pemegang saham serta masyarakat Aceh. Kepercayaan pemegang saham, menurutnya, menjadi faktor utama dalam pencapaian kinerja positif bank tersebut pada 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, mengapresiasi kinerja Bank Aceh dan mendorong jajaran direksi untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar setara dengan bank nasional.

“Kita memang lebih kecil, tapi harus bisa jadi smart bank. Bank Aceh juga harus terus mengembangkan sistem syariah yang lebih baik. Tetap solid dalam bekerja,” ujar Safrizal ZA.

Dengan capaian positif ini, Bank Aceh optimistis dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian daerah serta para pemegang saham di masa mendatang.

Editor: Akil

Dishub Aceh Rekayasa Lalin Saat Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Penulis
Akil
-
0
Peta rekayasa lalu lintas saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2025 - 2030. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menyambut pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2025-2030 yang akan dilaksanakan pada Rabu (12/2/2025) di Gedung DPR Aceh, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh mengumumkan adanya rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

“Arus lalu lintas dari Simpang Jambo Tape menuju Simpang Lima akan ditutup sementara mulai pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB.” dikutip Nukilan.id dari Instagram resmi Dishub Aceh pada Rabu (12/2/2025).

Penutupan jalan ini diperkirakan akan berdampak pada kelancaran perjalanan, oleh karena itu, Dishub Aceh mengimbau agar pengendara mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan yang mungkin terjadi.

Selain itu, beberapa ruas jalan di sekitar Gedung DPR Aceh, seperti Jalan Teungku Malem I, Jalan Teungku Angkasa, Jalan Teungku Chik Kuta Karang, dan Jalan Study Fond, akan diberlakukan parkir kendaraan di sisi jalan (on-street parking). Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran acara dan memudahkan akses bagi para tamu undangan serta aparat yang terlibat dalam acara pelantikan.

Dishub Aceh juga mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan dan menyesuaikan dengan rekayasa lalu lintas yang telah ditetapkan demi kelancaran acara tersebut. (XRQ)

Reporter: Akil

Kebijakan Iklim di Aceh Utamakan Responsif Gender

Penulis
Redaksi
-
0
Kebijakan Iklim di Aceh Utamakan Responsif Gender. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) untuk Gender dan Perubahan Iklim, Chandra Sugarda, menekankan pentingnya kebijakan iklim yang lebih inklusif dan responsif gender di Aceh. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Kebijakan Responsif Gender dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Transisi Energi” di Banda Aceh, Selasa (11/2/2025).

Menurut Chandra, Aceh telah memiliki Kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE) melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2022. Kebijakan ini memberikan insentif anggaran kepada kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu indikator penilaiannya adalah perlindungan perempuan dan anak.

“Dalam TAPE sudah ada aspek perlindungan perempuan dan anak, tetapi masih bisa diperdalam agar lebih responsif gender,” ujar Chandra.

Chandra mengusulkan beberapa langkah untuk memastikan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Aceh lebih berperspektif gender. Salah satunya adalah memasukkan indikator yang lebih spesifik untuk mengukur dampak kebijakan lingkungan terhadap perempuan, seperti keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan dan pertanian berkelanjutan.

“Kabupaten/kota yang mengadopsi program adaptasi berbasis komunitas yang dibutuhkan oleh perempuan juga sebaiknya mendapatkan insentif tambahan,” katanya.

Selain itu, Chandra menekankan pentingnya pendanaan iklim yang responsif gender. Ia menyarankan adanya alokasi dana khusus bagi usaha ekonomi perempuan di sektor ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan energi terbarukan berbasis komunitas.

“Jika pendanaan diberikan secara umum tanpa mempertimbangkan gender, maka yang lebih banyak mengaksesnya biasanya laki-laki,” jelasnya.

Chandra juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam perencanaan kebijakan iklim, pembangunan infrastruktur adaptasi yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, serta pengembangan mekanisme perlindungan sosial bagi perempuan terdampak perubahan iklim.

“Asuransi iklim dan bantuan langsung tunai harus memastikan perempuan yang kehilangan mata pencaharian akibat perubahan iklim dapat mengakses bantuan tersebut,” tambahnya.

Ketua Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Syiah Kuala (USK), Suraiya Kamarazzuaman, mengatakan bahwa Aceh sebenarnya sudah memiliki kebijakan yang mengedepankan gender. Namun, partisipasi perempuan dalam aksi perubahan iklim masih sangat terbatas.

“Dari riset yang kami lakukan di delapan kabupaten/kota di Aceh, perempuan hampir tidak pernah terlibat dalam perencanaan kebijakan. Mereka hanya berperan dalam pelaksanaan, itu pun dalam program beranggaran kecil dan bersifat sukarela. Untuk mentoring, mereka juga tidak terlibat,” ungkap Suraiya.

Ia juga menyoroti bahwa pendekatan mitigasi bencana dan perubahan iklim sejak pasca-tsunami masih belum berubah. Sosialisasi dan edukasi lebih sering menyasar laki-laki, meskipun perempuan adalah kelompok yang paling berisiko terdampak.

Sebagai contoh, Suraiya menyebutkan bencana kekeringan di Lhoknga, Aceh Besar, dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak besar pada perempuan. Kekeringan menyebabkan beban domestik perempuan meningkat secara drastis.

“Saya mendapati beberapa ibu-ibu yang mengalami pendarahan terus-menerus karena harus mengangkut air. Ada juga yang kesehatannya terganggu karena beban domestik yang semakin berat,” katanya.

Suraiya menegaskan bahwa kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Aceh harus lebih memperhatikan realitas yang dihadapi perempuan. Dengan demikian, program yang diterapkan tidak hanya efektif dalam menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan terdampak.

Editor: Akil

Polri Tangkap Empat Warga Aceh, Diduga Bagian dari Jaringan Narkotika Internasional

Penulis
Redaksi
-
0
Polri Tangkap Empat Warga Aceh, Diduga Bagian dari Jaringan Narkotika Internasional. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mengungkap jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. Tim gabungan dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, dan Ditjen Bea Cukai berhasil menangkap empat warga Aceh yang terlibat dalam peredaran sabu skala besar.

Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mukti Juharsa, dalam keterangannya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/2), mengungkapkan bahwa keempat tersangka berinisial I, F, E, dan M. Mereka diamankan dalam operasi yang berlangsung pada 7 dan 8 Februari 2025.

“Pelaku orang Indonesia semua. Warga Aceh,” kata Mukti.

Dari penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 135 kilogram sabu yang diduga berasal dari Thailand. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan ke beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Medan dan Jakarta.

Mukti menyebut bahwa narkotika yang diamankan kemungkinan besar berasal dari jaringan Fredy Pratama, seorang bandar narkoba internasional yang hingga kini masih buron.

“Kita dapat laporan kalau ada barang masuk dari Thailand. Ini mungkin asli barangnya Fredy Pratama. Fredy ini masih sindikasi membuat hubungan kuat di Indonesia,” ujarnya.

Keempat tersangka memiliki peran yang berbeda dalam jaringan ini. Tersangka I bertindak sebagai pengendali operasi, F bertugas menjemput sabu di darat, E berperan sebagai transporter yang membawa barang dari laut, sementara M bertugas menjemput langsung sabu dari Thailand menggunakan kapal.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima Bareskrim Polri tentang rencana pengiriman sabu ke wilayah Aceh melalui perairan Selat Malaka. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada jaringan yang dikendalikan oleh tersangka I di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Besar.

Tim gabungan kemudian melakukan pemantauan dan menemukan bahwa tersangka E tengah menjemput paket sabu di perairan dekat Pantai Ujong Blang, Lhokseumawe. Saat kapal yang membawa narkotika tersebut merapat ke pantai, petugas segera melakukan penyergapan dan mengamankan tujuh karung berisi sabu. Tersangka I dan F yang berperan dalam operasional jaringan ini juga berhasil ditangkap.

Pada keesokan harinya, tepatnya 8 Februari dini hari, polisi melanjutkan pengejaran terhadap kapal serta anak buah kapal (ABK) yang terlibat dalam pengiriman sabu dari Thailand. Hasilnya, tersangka M berhasil ditangkap di Kabupaten Lhoksukon, Aceh Utara. Sementara itu, seorang ABK berinisial K masih dalam pengejaran pihak berwajib.

Editor: Akil

Empat Pengungsi Rohingya di Aceh Timur Jadi Tersangka Penyelundupan Manusia

Penulis
Redaksi
-
0
Empat Pengungsi Rohingya di Aceh Timur Jadi Tersangka Penyelundupan Manusia. (Foto: MetroTv)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur menetapkan empat warga etnis Rohingya sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan manusia. Mereka diduga berperan dalam membawa 72 pengungsi Rohingya hingga akhirnya terdampar di wilayah Aceh Timur.

Keempat tersangka berinisial AB (51), MU (48), MH (46), dan NO (45). Menurut Kasatreskrim Polres Aceh Timur, Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, mereka memiliki peran masing-masing dalam perjalanan tersebut.

“Hasil penyelidikan mengungkap bahwa AB dan MU bergantian menjadi nakhoda kapal, sementara MH bertindak sebagai navigator, dan NO bertugas sebagai teknisi mesin,” ujar Adi Wahyu, Selasa (11/2/2025).

Polisi menetapkan status tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap keempat orang tersebut serta meminta keterangan dari sejumlah pengungsi Rohingya yang ikut dalam perjalanan itu.

Adi Wahyu menambahkan bahwa para pengungsi yang baru tiba di Aceh Timur membenarkan peran keempat tersangka dalam perjalanan laut yang mereka tempuh.

“Saat ini, keempat tersangka telah diamankan di sel tahanan Polres Aceh Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” pungkasnya.

Editor: Akil

1...595596597...2,460Halaman 596 dari 2,460

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id