Beranda blog Halaman 584

Demo Berujung Duka, Unaya Laporkan Enam Orang ke Polda Aceh

Penulis
nukil
-
0
Demo Berujung Duka, Unaya Laporkan Enam Orang ke Polda Aceh. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Aksi unjuk rasa yang berujung duka di Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh terus bergulir ke ranah hukum. Pihak kampus resmi melaporkan enam orang ke Polda Aceh, yang diduga menjadi penggalang aksi demonstrasi hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Rektor Unaya, Dr Nurlis Effendi, menyebut langkah hukum ini merupakan bentuk komitmen kampus untuk mencari keadilan atas insiden memilukan yang terjadi pada Kamis (17/4). Dalam aksi tersebut, seorang anggota satuan tugas kampus bernama Wahidin dilaporkan meninggal dunia saat bertugas mengamankan jalannya demonstrasi.

“Benar kita menempuh jalur hukum. Sedari awal kita selalu mengikuti proses hukum dan administrasi yang sesuai ketentuan hukum di NKRI, kami ingin keadilan,” ujar Dr Nurlis saat ditemui di Banda Aceh, Senin (21/4).

Pelaporan dilakukan oleh Ketua Yayasan Abulyatama Aceh, Musa Bintang. Menurutnya, peristiwa ini tak bisa dianggap sebagai insiden biasa karena telah menimbulkan korban jiwa.

“Tujuh korban luka-luka, dan satu orang meninggal dunia. Karena itu ini jadi persoalan hukum,” kata Musa.

Rektor Nurlis menjelaskan, keenam orang yang dilaporkan terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk dosen dan unsur masyarakat sipil. Sementara mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa tidak diikutsertakan dalam laporan tersebut.

“Sejauh ini belum ada mahasiswa yang dilaporkan. Sebab kita anggap mahasiswa itu murni menyalurkan aspirasi, hanya saja ada kelompok-kelompok yang menungganginya,” tambahnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima pihak yayasan dan rektorat, terdapat tiga klaster dalam aksi demonstrasi tersebut. Klaster pertama berasal dari kalangan mahasiswa, klaster kedua dari dosen, dan klaster ketiga diduga merupakan kelompok provokator eksternal.

“Namun yang jadi masalah terdapat klaster ketiga. Ini saya duga klaster provokasi. Mereka ini dikumpulkan di dalam sebuah gudang di dekat kampus,” ungkap Nurlis.

Ia menegaskan bahwa unjuk rasa dalam lingkungan kampus adalah hal yang wajar, selama dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Pihak kampus, lanjutnya, selalu terbuka terhadap proses belajar-mengajar dan tidak pernah mengekang kegiatan akademik.

Kini, kasus tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada aparat penegak hukum untuk ditangani secara adil dan transparan.

“Kami menyerahkan semuanya pada proses hukum. Mari kita sama-sama percaya penanganan oleh aparat hukum,” tutup Dr Nurlis.

Sekda Aceh dan Dinamika Birokrasi

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Sekda. (Foto: zonatotabuan.co)

NUKILAN.id | Opini – 19 Februari 2025, suasana Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh dipenuhi cahaya. Lantai marmer berkilau, raut wajah para pejabat tampak sumringah. Di tengah ruangan, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyerahkan selembar Surat Keputusan (SK) penting kepada Alhudri. Dengan senyum lebar, mantan Kepala Dinas Sosial Aceh itu menerima mandat baru: Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, menggantikan Diwarsyah.

Namun, seperti banyak kisah politik di negeri ini, kehangatan itu hanya seumur jagung.

Sehari berselang, badai kecil mulai bertiup. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli — lebih dikenal sebagai Abang Samalanga — dengan lantang menyatakan bahwa SK Alhudri cacat hukum. Ia menunjuk absennya telaah staf dan paraf Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) sebagai lubang prosedural fatal.

Pernyataan Zulfadhli segera membelah opini publik. Pemerintah membalas. Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Kamaruzzaman alias Ampon Man, menegaskan bahwa tanda tangan gubernur sudah cukup untuk melegalkan keputusan tersebut. Asas presumption of legality — bahwa keputusan pejabat publik dianggap sah hingga dibatalkan pengadilan — menjadi tameng utama mereka.

Namun polemik tidak berhenti di tataran normatif. Faisal Jamaluddin, juru bicara tim relawan Mualem-Dek Fadh, mengungkapkan adanya ketergesaan dan kekeliruan administratif dalam penyusunan SK tersebut. Ini, menurutnya, berpotensi menjadi masalah di kemudian hari.

Di tengah silang pendapat itu, akademisi hukum dari Universitas Syiah Kuala, M Jafar, berpendapat lain. Ia menegaskan bahwa aspek administrasi, seperti paraf atau telaah staf, bukan syarat formil yang membatalkan keabsahan SK secara hukum.

Dengan begitu, perdebatan menjadi cermin betapa rapuhnya tatanan birokrasi kita: ketika tafsir hukum bisa lentur tergantung kepentingan.

Namun, panggung drama ini belum berakhir. Pada 17 Maret 2025, tanpa banyak seremoni, Alhudri digeser. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menunjuk M Nasir Syamaun sebagai Plt Sekda baru. Alasan resmi? “Penyegaran birokrasi.”

Tentu, narasi ini terdengar manis. Namun bagi publik yang jeli, peristiwa ini lebih menyerupai koreksi halus terhadap ketegangan yang sempat mencuat. Apalagi, kehadiran Zulfadhli dalam pelantikan Nasir menjadi isyarat politik yang terlalu jelas untuk diabaikan.

Ada hubungan lama yang dikedepankan: Nasir, kata Kamaruzzaman, sudah mengenal Mualem lebih dari 15 tahun sejak aktif di KONI. Chemistry itu menjadi dalih sahih bagi “pemilihan pasangan” baru dalam rumah tangga pemerintahan. Analogi yang menarik — dan cukup jujur — bahwa dalam birokrasi, kedekatan personal kerap mengalahkan parameter objektif lainnya.

Kini, Nasir mengemban dua jabatan sekaligus: Kepala Dispora Aceh dan Plt Sekda Aceh. Sementara Alhudri kembali ke posisi Staf Ahli Gubernur.

Kisah pergantian Plt Sekda ini meninggalkan pelajaran penting. Pertama, lemahnya prosedur administrasi tetap menjadi penyakit lama birokrasi Aceh. Kedua, politik kedekatan personal — bukan meritokrasi — masih dominan dalam pengisian jabatan strategis.

Di tengah riuh politik yang kadang berbalut senyum diplomatis, rakyat Aceh tetap memendam satu harapan: tata kelola pemerintahan yang lebih solid, profesional, dan terbebas dari tarik-menarik kepentingan.

Apakah pergantian ini akan menjadi awal penyegaran birokrasi? Atau justru menandai babak baru dalam cerita lama: pergulatan kuasa yang berbalut kepentingan personal?

Jawabannya, seperti biasa, akan ditulis oleh waktu. Dan sejarah Aceh akan terus mengalir, kadang deras, kadang berliku — mengikuti irama politik yang dimainkan di atas panggung kekuasaan. (XRQ)

Penulis: Akil

Pemerintah Aceh Raih Gold Award atas Komitmen Perkuat Ekosistem Halal di Indonesia

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (dua dari kiri) saat menerima penghargaan di Aula UB, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (21/4/2025). (Foto: Humas BPPA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komitmen Pemerintah Aceh dalam memperkuat ekosistem halal di Indonesia kembali mendapat apresiasi di level nasional. Dalam ajang UB Halalmetric Award 2025 yang digelar Universitas Brawijaya, Malang, Pemerintah Aceh berhasil menyabet gold award untuk kategori sektor pemerintahan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam seremoni yang berlangsung di Aula Universitas Brawijaya, Senin (21/4/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Dr Berry Juliandi, serta Wakil Rektor I Bidang Akademik UB, Prof Dr Imam Santoso.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi kami untuk terus mengembangkan potensi Aceh dalam sektor halal. Terima kasih Universitas Brawijaya dan Kementerian Dikti atas pengakuan ini,” ujar Fadhlullah dalam keterangannya di Banda Aceh, Senin.

Penilaian UB Halalmetric Award dilakukan melalui metode self-reporting yang mencakup lima indikator utama, yakni: kebijakan (policy), pendidikan, riset, infrastruktur, dan ekosistem halal. Keberhasilan Pemerintah Aceh memenuhi lima indikator tersebut mengukuhkan posisinya sejajar dengan berbagai institusi nasional lainnya yang dinilai berhasil mengintegrasikan prinsip halal dalam pembangunan berkelanjutan.

Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Aceh dalam memperkuat ekosistem halal, tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga menyentuh sektor strategis seperti pendidikan, riset, hingga pariwisata.

“Apa yang kita capai hari ini akan terus kita pertahankan, bahkan kita kembangkan agar dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat Aceh,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal, menyambut penghargaan ini sebagai energi baru dalam percepatan program wisata halal yang menjadi bagian penting dari arah pembangunan daerah.

“Penguatan ekosistem halal, termasuk sektor pariwisata, telah menjadi komitmen bersama. Kita akan terus memperkuat infrastruktur dan layanan wisata syariah agar Aceh tampil sebagai destinasi utama halal tourism di Indonesia,” ujar Almuniza.

Dalam ajang yang sama, sejumlah perguruan tinggi dan pelaku industri tanah air turut menerima penghargaan platinum award, di antaranya UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Malang, PT Aerofood ACS, dan PT Ajinomoto Indonesia.

Penghargaan ini diharapkan semakin memantapkan langkah Aceh dalam mewujudkan visinya sebagai kawasan unggulan halal di Asia Tenggara.

Editor: AKil

Fakta Menarik Tentang Hari Senin: Nomor 4 Jarang Diketahui

Penulis
Akil
-
0
Ilsutrasi hari senin. (Foto: citizen.riau24.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Hari Senin sering kali mendapat reputasi buruk sebagai hari paling berat dalam sepekan. Namun, di balik keluh kesah banyak orang, ada sejumlah fakta menarik tentang hari pertama kerja ini, mulai dari asal-usul namanya hingga tradisi unik di berbagai negara.

1. Asal Nama “Senin” dalam Bahasa Indonesia

Dalam bahasa Indonesia, kata “Senin” ternyata berasal dari bahasa Arab الاِثْنَيْنِ (al-itsnayn), yang berarti “hari kedua”. Ini sesuai dengan sistem penanggalan dalam tradisi Islam, di mana hari pertama adalah Minggu atau Ahad.

Dikutip Nukilan.id dari kitab Al-Adab al-Mufrad karya Imam Bukhari, Senin dianggap sebagai hari istimewa dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin dan juga sering berpuasa pada hari ini sebagai bentuk ibadah sunah. Selain itu, etimologi kata “Senin” sendiri juga tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. Hari yang Paling Tidak Disukai

Bukan rahasia lagi bahwa banyak orang merasa berat menjalani hari Senin. Berbagai survei, termasuk dari YouGov (2019) dan Gallup Poll, menunjukkan bahwa Senin sering disebut sebagai hari paling tidak disukai.

Istilah “Monday Blues” bahkan lahir untuk menggambarkan perasaan malas, sedih, atau kehilangan motivasi saat menghadapi awal pekan setelah menikmati libur akhir pekan.

3. Senin dalam Mitologi Nordik

Dalam budaya Nordik kuno, Senin dihubungkan dengan dewi bulan bernama Máni, saudara dari dewi matahari, Sól. Hal ini memengaruhi bahasa Inggris modern, di mana “Monday” berasal dari “Moon’s Day” atau “hari bulan”.

Penjelasan tentang hubungan ini Nukilan.id temukan dalam buku Norse Mythology karya Neil Gaiman, yang menggali mitos dan legenda masyarakat Nordik kuno.

4. Fakta Sains: Risiko Serangan Jantung Meningkat di Hari Senin

Sebuah penelitian di Inggris pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa risiko serangan jantung cenderung meningkat pada Senin pagi. Stres akibat kembali bekerja setelah akhir pekan diyakini menjadi faktor pemicu.

British Heart Foundation mencatat bahwa lonjakan hormon stres kortisol di pagi hari bisa memperburuk risiko ini, membuat Senin menjadi hari yang perlu diwaspadai bagi kesehatan.

5. Hari Khusus di Berbagai Negara

Meski di banyak tempat Senin dipandang “kelabu”, di beberapa negara justru punya makna spesial.

Mengutip Thai Royal Traditions, Nukilan.id menemukan fakta bahwa, kuning adalah warna nasional di Thailand, warna yang dikaitkan dengan Raja Bhumibol Adulyadej karena beliau lahir pada hari Senin. Tradisi ini masih sangat kuat dalam budaya Thailand.

Sementara itu, di Jepang, banyak restoran menawarkan “Senin Spesial” berupa diskon makanan untuk menarik pelanggan yang butuh semangat lebih di awal pekan, sebagaimana dilaporkan oleh Japan Times. (XRQ)

Reporter: AKil

Malahayati, Sang ‘Malaikat Maut’ Cornelis de Houtman

Penulis
Akil
-
0
Laksamana Keumalahayati. (Foto: lpmprogress.com)

NUKILAN.id | Feature – Pada suatu hari di pertengahan Juni 1599, dua kapal layar raksasa berbendera Belanda merapat perlahan di pelabuhan Aceh. Dibalik kibaran layar-layar putih itu, tersembunyi ambisi dua bersaudara: Cornelis dan Frederick de Houtman.

Mereka datang bukan hanya membawa rempah-rempah, namun dalam pikirannya juga ada warisan kolonialisme yang perlahan mulai menggerogoti wilayah-wilayah di Nusantara.

Namun petualangan mereka di Serambi Mekah berakhir tragis. Dalam duel satu lawan satu yang tak terlupakan, Cornelis de Houtman tewas ditikam oleh seorang perempuan Aceh, Laksamana Malahayati—sosok yang kemudian diakui sebagai laksamana perempuan pertama di dunia.

Kedatangan yang Disambut Baik, Berakhir Berdarah

Dari Banten ke Madura, lalu Bali hingga akhirnya menyambangi Aceh, pelayaran de Houtman bersaudara merupakan bagian dari upaya agresif Belanda mencari pusat rempah-rempah di wilayah timur.

Namun alih-alih membangun hubungan harmonis, ekspedisi mereka justru menyisakan pertikaian demi pertikaian dengan masyarakat setempat.

Kisah tentang Laksamana Malahayati telah banyak ditulis oleh berbagai penulis, di antaranya Maya M.A. Ananda, Endang Moerdopo, dan Ismail Sofyan.

Dalam buku Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah karya Ismail Sofyan, disebutkan bahwa pada awalnya masyarakat Aceh menyambut kedatangan orang-orang Belanda dengan cukup baik.

Pada masa itu, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil (1589–1604) masih membuka peluang diplomasi dengan bangsa asing.

Namun, penulis buku ini menguraikan, situasi berubah dengan cepat akibat sikap arogan para awak kapal Belanda, yang diperparah oleh hasutan seorang Portugis yang dipercaya oleh Sultan.

Benih-benih ketegangan tumbuh diantara kesultanan dan tamunya dari Eropa. Tak lama kemudian, perintah dari istana keluar: dua kapal Belanda, de Leeuw dan de Leeuwin, harus diusir.

Dan yang ditugaskan untuk menjalankan operasi itu adalah seorang perempuan yang jauh dari stereotip kebanyakan: Keumalahayati, atau yang lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati.

Dari Putri Istana Menjadi Panglima Laut

Penulis merasa penasaran siapa sebenarnya wanita ini. Ketika membolak balik buku sejarah, penulis menemukan catatan siapa sebenarnya wanita tangguh dari ujung barat pulau Sumatera ini.

Laksamana ini terlahir dari keluarga bangsawan militer, darah kepahlawanan mengalir deras dalam diri Malahayati. Ayahnya, Laksamana Mahmud Syah, adalah cucu Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah—pendiri Kesultanan Aceh.

Sejak belia, Malahayati menunjukkan minat lebih pada dunia militer ketimbang kehidupan keraton yang penuh hiasan.

Ia merupakan alumnus Mahad Baitul Makdis, akademi militer Kesultanan Aceh yang kala itu bekerja sama dengan ahli-ahli strategi militer dari Turki Utsmani. Di sanalah kemampuan tempurnya diasah hingga matang.

Setelah suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Teluk Haru, Malahayati justru menapaki karier yang semakin tinggi di medan perjuangan.

Atas jasanya, Sultan Alauddin mengangkatnya menjadi Komandan Istana Darud-Dunia, sebelum kemudian dipercaya sebagai Laksamana Laut.

Dalam novel Laksamana Malahayati Sang Perempuan Keumala karya Endang Moerdopo, Malahayati disebut-sebut sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai laksamana laut, tidak hanya di Nusantara, tetapi mungkin juga di dunia.

Barisan Janda Penjaga Lautan

Kepemimpinan Malahayati bukan hanya soal strategi laut dan keberanian pribadi. Ia juga pemimpin spiritual dan emosional bagi ratusan perempuan yang kehilangan suami dalam peperangan.

Bersama mereka, ia membentuk pasukan Inong Balee—barisan janda pemberani yang rela mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanah air.

Pasukan Inong Balee bermarkas di Teluk Lamreh, Krueng Raya, Aceh Besar. Di puncak bukit, mereka mendirikan benteng pengintai yang memantau lalu lintas kapal di Selat Malaka.

Dari sanalah mereka melihat dua layar besar yang membawa Cornelis dan Frederick memasuki wilayah Aceh.

Duel di Atas Kapal

Pertempuran pun tak terelakkan. Pada 21 Juni 1599, armada Malahayati menyerang kapal-kapal Belanda. Pertempuran berlangsung sengit. Di tengah kepungan pasukan perempuan bersenjata, Cornelis de Houtman tetap memilih bertahan di kapalnya.

Namun tak ada pelaut yang bisa melawan tekad seorang laksamana yang kehilangan suami dalam perang. Malahayati memimpin langsung pengepungan.

Ia melompat ke kapal Cornelis, dan terjadi duel yang kelak dikenang dalam sejarah.

Bersenjatakan pedang, Cornelis mencoba menahan gempuran. Tapi di tangan Malahayati, rencong Aceh menari seperti kilat. Dalam satu tusukan cepat dan presisi, rencong itu mengakhiri hidup Cornelis de Houtman.

Tanggal 11 September 1599 menjadi saksi bisu tewasnya Cornelis de Houtman di tangan seorang perempuan Aceh.

Siapa sangka, Malahayati—Laksamana perempuan pertama di dunia—menjadi ‘Malaikat Maut’ bagi sang penakluk dari Barat.

Frederick, yang lebih beruntung, ditangkap hidup-hidup dan dipenjara. Belanda pun sementara waktu harus menerima kekalahan telak di Serambi Mekah.

Warisan Abadi di Bukit Krueng Raya

Kisah heroik Laksamana Malahayati turut diabadikan oleh penulis asal Belanda, Marie van C. Zeggelen, dalam bukunya yang berjudul Oude Glorie. Hingga kini, nama Malahayati tetap harum dan dikenang oleh rakyat Aceh sebagai simbol keberanian dan keteguhan seorang perempuan pejuang

Ia bukan hanya laksamana pertama, tapi juga simbol perlawanan perempuan terhadap kolonialisme.

Jenazahnya dimakamkan di kaki Bukit Krueng Raya, di dekat pangkalan militer yang dahulu menjadi tempat pelatihan pasukannya.

Di sana, laut masih bergemuruh, ombak seakan menyanyikan lagu keberanian dari masa lalu.

Ada catatan sejarah yang berhadil Nukilan dapatkan, lebih dari empat abad kemudian, pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Malahayati. Sebuah pengakuan atas jasa-jasanya yang melampaui zaman.

Kini, bila menyebut nama-nama pahlawan perempuan dari Aceh, kita tidak hanya mengenal Cut Nyak Dien atau Cut Meutia.

Di ujung senarai itu, berdiri pula seorang laksamana wanita, dengan rencong di tangan dan keberanian di dada—Laksamana Malahayati. (XRQ)

Penulis: AKil

Satpol PP WH Aceh Rumuskan SOP Penegakan Salat Jamaah, Plt Sekda: Harus Selaras hingga ke Daerah

Penulis
nukil
-
0
Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP. MPA membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam dan Penerapan Ingub Nomor 1 Tahun 2025 dengan Kasatpol PP dan WH Kabupaten/Kota Lantai III di Gedung Rapat Satpol PP dan WH Aceh, Senin, 21/04/2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Salat Fardhu Berjamaah dan Kewajiban Mengaji di Satuan Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Aceh menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala Satpol PP WH kabupaten/kota, Senin (21/4/2025).

Rakor yang berlangsung di Aula Kantor Satpol PP WH Aceh itu dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, Muhammad Nasir. Dalam arahannya, Nasir menegaskan pentingnya keselarasan langkah antara Satpol PP WH provinsi dan daerah dalam menegakkan instruksi tersebut.

“Rakor ini sangat penting agar selaras semuanya, jangan di provinsi bicara penerapan Ingub, sementara di kabupaten/kota belum beraksi,” kata Nasir.

Ia juga mengingatkan agar seluruh personel Satpol PP WH mengedepankan pendekatan persuasif saat bertugas di lapangan. Menurutnya, penegakan harus dimulai dari sosialisasi yang baik, kemudian dilanjutkan dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP WH Aceh, Jalaluddin, menjelaskan bahwa rakor ini difokuskan pada penyusunan program kegiatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama untuk mendukung implementasi Instruksi Gubernur dan Qanun Syariat Islam.

“Kita harapkan nanti rapat ini melahirkan SOP di lapangan guna memudahkan kita dalam pelaksanaan tugas. SOP ini akan kita susun bersama-sama agar bisa diterima masyarakat sehingga Ingub ini bisa berjalan cepat di seluruh Aceh,” ujar Jalaluddin.

Langkah cepat yang diambil Satpol PP WH ini turut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ilmiza Saaduddin Djamal. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat untuk turut menyukseskan pelaksanaan instruksi tersebut.

“Yang dicanangkan Pak Gubernur mari sama-sama kita dukung dan kita pastikan bisa berjalan sesuai harapan,” kata Ilmiza.

Menurutnya, kebijakan yang mewajibkan salat berjamaah merupakan langkah luar biasa dan patut menjadi perhatian semua pemangku kepentingan.

“Kalau namanya pembangunan fisik, proyek, itu bisa berjalan otomatis, tapi terkait hal ini perlu perhatian serius dari pemangku kebijakan,” tambahnya.

Ilmiza menilai, salat berjamaah yang ditegakkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjadi jalan bagi kemuliaan dan martabat Aceh. “Dengan salat jamaah, saya yakin Aceh akan mulia dan bermartabat,” pungkasnya.

Aceh Besar Terima Bantuan 115 Ton Benih Unggul untuk Dukung Produksi Padi

Penulis
Redaksi
-
0
Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Aceh Besar, Rita Aulia memperlihatkan hasil panen padi (Foto: Distan Aceh Besar)

NUKILAN.id | Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menerima bantuan sebanyak 115 ton benih unggul untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya komoditas padi, pada musim tanam tahun 2025.

“Bantuan benih unggul yang menjadi salah satu pendukung peningkatan produktivitas itu bersumber dari bantuan provisi dan pusat,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Aceh Besar, Rita Aulia, di Aceh Besar, Minggu (20/4/2025).

Bantuan tersebut terdiri dari 50 ton benih yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan 65 ton benih padi gogo yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Rita, penggunaan benih unggul merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Untuk itu, pihaknya juga terus mengintensifkan edukasi kepada petani melalui para penyuluh agar tidak lagi menggunakan benih asal-asalan.

“Kami juga terus memberikan pemahaman kepada petani melalui penyuluh agar petani menggunakan benih unggul guna mendukung meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” katanya.

Ia menambahkan, penyaluran benih unggul ini tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga memperluas areal tanam yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Aceh Besar.

Pemerintah daerah meyakini bahwa dengan meningkatnya produksi pertanian, kesejahteraan petani pun akan ikut terdongkrak seiring naiknya pendapatan mereka.

Diketahui, Aceh Besar memiliki lahan sawah seluas 25.692 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 16.904 hektare merupakan sawah beririgasi teknis, sementara sisanya—sekitar 8.770 hektare—merupakan sawah tadah hujan yang bergantung pada curah hujan musiman.

Editor: Akil

Perempuan Prancis Raih Hak Pilih pada 21 April 1944

Penulis
Akil
-
0
Perempuan Prancis Raih Hak Pilih pada 21 April 1944. (Foto: Pinterest)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tanggal 21 April 1944 menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam perjalanan hak-hak sipil di Prancis. Untuk pertama kalinya, perempuan di negeri itu secara resmi diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menyusul dekret yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sementara Republik Prancis di bawah pimpinan Jenderal Charles de Gaulle.

Langkah ini, yang dituangkan dalam Ordonnance d’Alger, berbunyi tegas:
“Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes”
(“Perempuan memiliki hak memilih dan dipilih dalam kondisi yang sama dengan laki-laki”).

Meski dibandingkan dengan negara Eropa lain keputusan ini tergolong terlambat, dekret tersebut menjadi puncak dari perjuangan panjang perempuan Prancis, yang kontribusinya selama Perang Dunia II mengubah tatanan sosial dan stereotip gender yang telah lama mengakar.

Perlawanan di Tengah Pendudukan

Dilansir Nukilan.id dari artikel Routledge yang berjudul Women and the Second World War in France (1999), Sejarawan Hanna Diamond menyebutkan bahwa Perang Dunia II menciptakan “paradoks pembebasan” bagi perempuan Prancis. Di tengah pendudukan Nazi, banyak perempuan yang mengambil peran publik untuk pertama kalinya, baik sebagai pejuang Résistance maupun sebagai kepala keluarga, menggantikan suami yang ditahan atau dideportasi.

Diamond mencatat, sekitar 70 persen tenaga kerja di sektor industri perang Prancis diisi oleh perempuan. Situasi ini tidak hanya meruntuhkan peran domestik tradisional, tetapi juga membuktikan kapasitas perempuan dalam menangani tugas-tugas vital negara.

Christine Bard, dalam karyanya Les femmes dans la société française au XXe siècle (2003), menegaskan bahwa pengalaman ini menghancurkan argumen klasik bahwa perempuan “tidak cocok” untuk urusan politik. Bahkan, kelompok Résistance seperti Comité Français de Libération Nationale (CFLN) aktif memperjuangkan hak pilih perempuan sebagai bagian dari rekonstruksi demokrasi pascaperang.

Dekret Bukan Hadiah

Pengakuan resmi pada 21 April 1944 bukanlah hadiah politik, melainkan konsekuensi logis dari kenyataan yang sudah berlangsung di lapangan. Banyak perempuan, seperti Lucie Aubrac dan Marie-Madeleine Fourcade, sudah memimpin jaringan-jaringan Résistance, mengambil keputusan-keputusan strategis yang vital bagi kelangsungan perjuangan melawan pendudukan Jerman.

Diamond (1999) menekankan, keputusan pemerintah sementara untuk memberikan hak pilih adalah bentuk pengakuan terhadap peran aktif perempuan, bukan sekadar kebijakan simbolis.

Tantangan di Balik Kemenangan

Namun, seperti diungkapkan oleh Bard (2003) dan Diamond (1999), jalan menuju kesetaraan sejati masih panjang. Dalam pemilu pertama yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi pada tahun 1945, hanya 33 perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota parlemen—sekitar 5 persen dari total kursi yang tersedia.

Bard mencatat, rendahnya angka representasi ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya dukungan dari partai politik terhadap calon perempuan, serta norma-norma sosial yang masih kuat mempertahankan peran domestik bagi perempuan.

Selain itu, Diamond menemukan bahwa perempuan yang aktif dalam Résistance sering kali didorong untuk “kembali ke dapur” setelah perang usai, meskipun pengalaman mereka dalam organisasi, logistik, dan kepemimpinan selama masa perang terbukti luar biasa.

Jejak Panjang Menuju Kesetaraan

Peristiwa 21 April 1944 menjadi titik awal penting dalam perjalanan panjang perempuan Prancis untuk meraih hak-hak politik yang setara. Meski tantangan masih menghadang, langkah berani Pemerintah Sementara itu membuka pintu bagi transformasi sosial yang lebih luas di tahun-tahun berikutnya.

Sejarah mencatat, bahwa hak memilih bukan hanya soal surat suara yang dijatuhkan ke kotak pemilu, melainkan juga pengakuan terhadap martabat, kontribusi, dan potensi perempuan dalam membangun bangsa. (xrq)

Reporter: Akil

Wakil Gubernur Fadhlullah Pastikan Renovasi Asrama Mahasiswa Aceh di Malang Segera Dilaksanakan

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Fadhlullah Pastikan Renovasi Asrama Mahasiswa Aceh di Malang Segera Dilaksanakan. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | Malang — Pemerintah Aceh memastikan akan segera merenovasi secara menyeluruh asrama mahasiswa Aceh di Malang, Jawa Timur. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat mengunjungi Asrama Putri Pocut Baren pada Senin, 21 April 2025.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Wakil Gubernur ke wilayah Jawa Timur, yang difasilitasi oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA). Dalam lawatan ini, Fadhlullah turut didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal, serta Kepala BPPA, Said Marzuki.

Saat berdialog langsung dengan para mahasiswa, Fadhlullah mendengarkan berbagai keluhan mengenai kondisi asrama yang dinilai sudah tidak layak huni. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari atap bocor, saluran air yang rusak, hingga genangan air ketika hujan turun.

Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti dapur, lemari penyimpanan, dan pencahayaan juga disebut tidak memadai. Bahkan, beberapa mahasiswa mengeluhkan bau tak sedap dari wastafel yang kerap mengganggu kenyamanan.

“Kita sudah dengar langsung dari mahasiswa. Permasalahan seperti atap bocor, saluran air dari dapur, bahkan sampai bau tak sedap dari wastafel, ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah Aceh akan memastikan perbaikan dilakukan secara menyeluruh,” tegas Fadlullah.

Ia juga menekankan bahwa renovasi tidak boleh dilakukan secara tambal-sulam. Sebaliknya, perbaikan harus menyeluruh dan menyasar seluruh titik kerusakan. Dengan begitu, asrama dapat kembali menjadi tempat tinggal yang layak bagi mahasiswa.

“Kami hadir untuk mendengar dan memberi solusi. Mahasiswa adalah aset masa depan Aceh. Sudah sepatutnya mereka mendapat tempat tinggal yang layak selama menuntut ilmu,” ujarnya.

Selain mengunjungi Asrama Pocut Baren, Fadhlullah juga menyempatkan diri meninjau dua asrama lainnya, yakni Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia dan Asrama Chik Ditiro. Di setiap titik kunjungannya, ia berdialog langsung dengan para penghuni.

Di hadapan mahasiswa, Fadhlullah menyampaikan apresiasinya atas semangat belajar yang tetap menyala meski tinggal jauh dari kampung halaman. Ia juga berpesan agar para mahasiswa terus menjaga nama baik Aceh dan mempersiapkan diri untuk turut membangun daerah sepulang nanti.

Renovasi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Aceh dalam merespons kebutuhan mahasiswa Aceh di perantauan. Dengan perhatian yang lebih serius terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semangat belajar para mahasiswa semakin meningkat.

25 Mahasiswa UIN Ar-Raniry Laksanakan Pengabdian Internasional di Malaysia

Penulis
nukil
-
0
25 Mahasiswa UIN Ar-Raniry Laksanakan Pengabdian Internasional di Malaysia. (Foto: UINAR)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Sebanyak 25 mahasiswa dan enam dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh diberangkatkan ke Malaysia untuk mengikuti program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Kolaborasi Internasional. Kegiatan ini berlangsung di Madrasah Mustafawiyah, Kedah, mulai 20 April hingga 4 Mei 2025.

Dekan FDK UIN Ar-Raniry, Prof Kusmawati Hatta, menyampaikan bahwa keikutsertaan sivitas akademika dalam program ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama internasional yang telah disepakati antara UIN Ar-Raniry dan mitra di Malaysia.

“Program kolaborasi itu merupakan bagian dari implementasi Memorandum of Agreement (MoA) antara kedua institusi,” ujar Prof Kusmawati di Banda Aceh, Minggu (20/4/2025).

Ia turut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program lintas negara ini dan memberikan pesan khusus kepada para peserta agar menjaga nama baik institusi selama berada di luar negeri.

“Jaga perilaku, sikap, dan karakter karena akan menjadi cerminan institusi kita di tengah masyarakat Malaysia. Tunjukkan integritas sebagai duta kampus dalam setiap aktivitas,” katanya.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama FDK, Dr Sabirin, menuturkan bahwa selama dua pekan ke depan, para mahasiswa akan berkolaborasi dengan mahasiswa dari Universiti Sains Malaysia (USM) dan Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Mereka akan terlibat dalam berbagai aktivitas pengabdian dan pertukaran pengetahuan di lingkungan Madrasah Mustafawiyah.

Selain itu, para peserta juga dijadwalkan mengunjungi komunitas diaspora Aceh di Kampung Yan, Kedah, serta Masjid Aceh di Pulau Penang. Kegiatan ini bertujuan mempererat jejaring kebudayaan dan memperkuat identitas Aceh di kancah internasional.

“Mereka juga akan mengunjungi komunitas diaspora Aceh di Kampung Yan, Kedah, serta Masjid Aceh yang berada di Pulau Penang sebagai bagian dari upaya memperkuat jejaring dan identitas kebudayaan Aceh di luar negeri,” ujar Dr Sabirin.

Acara pelepasan rombongan berlangsung di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FDK, Dr Mahmuddin, Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) FDK, Dr Abizal, serta Afdhal Purnama selaku Kasubtim Fungsi Kerja Sama dan Kelembagaan Biro AAKK UIN Ar-Raniry.

1...583584585...2,543Halaman 584 dari 2,543

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id