Beranda blog Halaman 579

Makan Bergizi Gratis buat Kroni

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi makan bergizi gratis. (Foto: iStockphoto)

NUKILAN.id | Opini – Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menyisakan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025, program ini digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Namun, realisasi di lapangan justru menunjukkan ironi: makanan tidak layak konsumsi, vendor gulung tikar karena tak dibayar, dan pelaksanaan yang minim transparansi serta penuh konflik kepentingan.

Dengan anggaran fantastis sebesar Rp71 triliun, program ini sedianya menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Namun, fakta menunjukkan bahwa anggaran sebesar itu pun hanya cukup hingga pertengahan tahun, menyisakan kekhawatiran akan kelanjutan program. Lebih jauh, pembengkakan anggaran berisiko menambah beban fiskal dan memicu peningkatan pungutan pajak bagi rakyat.

Konsistensi Prabowo dalam menjalankan program ini mengingatkan kita pada pernyataannya dalam pidato Maret 2025: “Anjing menggonggong, kafilah berlalu.” Ia tampak bergeming atas kritik, baik dari pakar gizi, aktivis antikorupsi, hingga masyarakat luas. Tapi, apa jadinya jika kafilah berjalan sambil membawa beban bobrok administrasi, perencanaan yang lemah, dan distribusi yang amburadul?

Kritik terhadap program ini bukan tanpa alasan. Banyak pihak menyoroti bahwa MBG tidak disiapkan dengan saksama. Tidak seperti kebijakan serupa di negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, atau Tiongkok, di mana pelibatan publik dan proses perencanaan berlangsung secara terbuka dan terukur, MBG justru lahir secara top-down. Tidak ada konsultasi publik. Tidak ada koordinasi antarlembaga. Bahkan, pengambilan keputusan tampak semata-mata bertumpu pada kehendak presiden.

Lebih mengkhawatirkan, pelaksanaan MBG mengandung aroma kuat nepotisme dan konflik kepentingan. Investigasi menemukan bahwa sejumlah yayasan mitra Badan Gizi Nasional memiliki kedekatan langsung dengan Presiden Prabowo dan lingkaran politiknya. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, misalnya, dikelola oleh tokoh-tokoh dekat Prabowo, termasuk anak dan adiknya. Ada pula Yayasan Prabu Center 08 yang melibatkan staf khusus Menteri Pertahanan, serta Yayasan Bosowa Bina Insani milik keluarga pengusaha dan elite politik.

Kemitraan semacam ini bukan sekadar persoalan etika. Ketika proyek makanan untuk rakyat dikelola oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, maka potensi penyimpangan makin besar. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan menerima laporan bahwa sejumlah mitra MBG menurunkan harga per porsi dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 demi keuntungan pribadi, bahkan menyerahkan pekerjaan ke pihak ketiga tanpa kejelasan kualitas. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bisa masuk ke ranah korupsi sistemik.

Laporan juga menyebutkan adanya makanan basi dan tak layak konsumsi. Di satu sisi, anak-anak dipaksa mengonsumsi makanan seadanya, di sisi lain pihak-pihak yang ditunjuk secara sepihak memanen keuntungan. Jika ini bukan persekongkolan elit, lalu apa?

Jika Prabowo benar-benar ingin mewujudkan visinya tentang gizi anak bangsa, maka jalan pintas bukan jawabannya. Program MBG harus segera dihentikan untuk dievaluasi secara menyeluruh. KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan wajib turun tangan. Audit harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pencairan anggaran.

Jika hendak dilanjutkan, program ini harus dibangun ulang dari titik nol. Pemerintah perlu menyusun perencanaan dengan matang, melibatkan para ahli, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja perwakilan dari masyarakat penerima manfaat. Pendanaan harus dikaji ulang agar tidak menjadi beban fiskal yang mencederai sektor lain. Sebab, tak ada gunanya anak makan gratis di sekolah jika orang tuanya di rumah kehilangan pekerjaan karena industri tumbang akibat anggaran negara yang terserap ke program populis yang ugal-ugalan.

Dalam demokrasi, kebijakan publik seharusnya menjadi ruang partisipasi, bukan alat balas jasa politik. MBG, jika terus dijalankan dalam model saat ini, bukan hanya gagal memenuhi tujuannya, tapi juga bisa menjadi preseden buruk bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk memperkaya handai tolan.

Program makan bergizi gratis seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Tapi jika yang terjadi justru pesta anggaran oleh elite dan kroni, maka saatnya rakyat bersuara: hentikan! Jangan biarkan anak-anak kita jadi korban dari ambisi politik yang lapar kekuasaan, tapi miskin perencanaan. (XRQ)

Penulis: Akil

41 Kampus Ditetapkan Jadi Penyelenggara Beasiswa SDM Sawit 2025, 5 di Antaranya Berada di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Beasiswa. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar gembira bagi para pelajar dan lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan pendanaan. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi menetapkan 41 lembaga pendidikan sebagai penyelenggara Program Beasiswa SDM Sawit 2025.

Dikutip Nukilan.id dari surat resmi bernomor Peng-3/DPKS/2025 yang diterbitkan BPDP pada 23 April 2025, proses seleksi lembaga pendidikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi proposal yang masuk sejak pengumuman sebelumnya pada 2 Desember 2024.

“Pengumuman ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Jumlah peserta per Program Studi akan dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama BPDP yang disampaikan pada kesempatan pertama atau pembahasan selanjutnya,” jelas Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrahman, dalam surat resmi tersebut.

Dalam penetapan tahun ini, sebanyak 41 lembaga pendidikan dari berbagai wilayah di Indonesia lolos seleksi, dengan total 94 program studi yang ditawarkan. Program ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari diploma hingga sarjana.

Khusus untuk Aceh, terdapat lima kampus yang terpilih sebagai mitra penyelenggara, yakni Politeknik Aceh, Politeknik Aceh Selatan, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Politeknik Kutaraja, dan Universitas Teuku Umar. Kehadiran lima lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda Aceh dalam industri kelapa sawit berkelanjutan.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah lembaga pendidikan tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Bila pada 2024 hanya terdapat 23 lembaga, maka pada 2025 meningkat menjadi 41 lembaga. Penambahan ini seiring dengan meningkatnya jumlah penerima beasiswa, dari 3.000 peserta menjadi 4.000 peserta.

Dengan bertambahnya kuota dan penyebaran lembaga pendidikan yang lebih merata, BPDP berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit nasional. (XRQ)

Reporter: Akil

DPR Sering Rapat di Hotel, Zico Simanjuntak Gugat UU MD3 ke MK

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi, (Foto: Aditia Noviansyah)

NUKILAN.id | Jakarta — Praktik rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di luar kompleks parlemen kembali menuai sorotan. Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak resmi mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Zico mempermasalahkan frasa “semua rapat di DPR” dalam bunyi pasal yang menyebutkan bahwa “semua rapat di DPR wajib dilakukan di Gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik.”

Dikutip dari Tirto, Zico menganggap frasa tersebut membuka celah bagi DPR untuk kerap menggelar rapat di luar gedung parlemen, seperti di hotel atau tempat lain yang dinilai tidak relevan dengan semangat efisiensi dan transparansi.

“Karena DPR sering tidak melakukan meaningful participation yaitu partisipasi yang bermakna dari publik,” kata Zico.

Zico menilai, selama ini DPR lebih sering berperan sebagai stempel pengesahan undang-undang ketimbang menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Ia juga khawatir praktik rapat di luar kompleks parlemen justru memperlemah partisipasi publik dalam proses legislasi.

Ia menegaskan, MK perlu memberikan tafsir yang jelas dan mengikat bahwa semua rapat DPR harus digelar di dalam Gedung DPR RI, demi menjaga keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Zico juga menyinggung persoalan efisiensi anggaran. Di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan belanja negara, DPR justru dianggap memberikan citra buruk dengan tetap menggelar rapat di hotel atau tempat mewah lainnya.

“Saat rakyat disuruh efisiensi, DPR tetap rapat di hotel sekalipun ada gedung dan ruangan memadai. Itu termasuk argumen kedua, tapi pokok utamanya yang di atas,” tambah Zico.

Menanggapi gugatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya menghargai langkah Zico. Ia menilai, langkah itu merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara.

“Ya itu kan hak konstitusi, perkembangannya nanti seperti apa, kita lihat,” kata Cucun saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Gugatan ini menjadi sorotan di tengah kritik publik terhadap kinerja legislatif yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Putusan MK nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai lokasi penyelenggaraan rapat-rapat DPR serta menjawab kegelisahan masyarakat soal akuntabilitas wakil rakyat mereka.

Editor: AKil

Semangat Kartini di Tanah Rencong: Perempuan Aceh Menembus Sekat Patriarki

Penulis
nukil
-
0
Foto bersama Staf Flower Aceh bersama kelompok perempuan di komunitas, perwakilan unsur pemerintah terkait dan LSM dalam memperingati Hari Kartini pada 21 April 2025 di Banda Aceh dan Aceh Utara. (Foto/ist).

NUKILAN.id | Banda Aceh – Perempuan Aceh kian mantap melangkah di ruang-ruang publik, menantang batasan tradisi yang selama ini dikendalikan oleh budaya patriarki. Di balik gerakan ini, Flower Aceh telah menjadi motor penggerak yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan selama lebih dari tiga dekade.

Sejak didirikan pada 23 September 1989, Flower Aceh menjadi organisasi perempuan pertama yang lahir di tengah situasi konflik di Aceh. Awalnya mereka fokus pada isu lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Namun seiring perjalanan waktu, cakupan gerakan mereka semakin luas: dari pendampingan korban kekerasan hingga pelatihan kepemimpinan perempuan.

“Dulu perempuan tidak terlibat dalam rapat gampong. Sekarang, mereka mulai hadir, bahkan ikut menentukan arah kebijakan desa,” ujar Elvida, Ketua Pengurus Flower Aceh. Menurutnya, perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang pendidikan dan pendampingan di akar rumput.

Saat ini, Flower Aceh mendampingi 175 perempuan dari tujuh kabupaten/kota di Aceh. Mereka tampil sebagai pengambil peran penting di masyarakat: tuha peut, kader kesehatan, kepala urusan desa, penggerak PKK, hingga tokoh adat dan agama.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, menjelaskan bahwa pendekatan mereka bersifat menyeluruh—membangun kapasitas, memperkuat kesehatan, dan memperluas jaringan dukungan sosial.

“Ketika perempuan sehat, sadar, dan didukung, mereka mampu menjadi agen perubahan yang kuat,” tegasnya.

Namun, membangun kesadaran kritis tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh proses panjang dan berkelanjutan melalui pengorganisasian, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor. Apalagi, budaya patriarki yang masih mengakar menjadikan pelibatan laki-laki sebagai bagian penting dari strategi perubahan.

Dalam konteks Aceh yang kuat dengan nilai keislaman, Flower Aceh juga berupaya membangun dialog konstruktif agar ajaran agama menjadi jembatan, bukan hambatan, bagi keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

“Nilai kepemimpinan sejati adalah tentang semangat membawa perubahan dan keadilan,” tambah Riswati.

Ia menekankan bahwa keberadaan perempuan di ruang publik bukanlah ancaman, melainkan energi positif bagi pembangunan yang lebih inklusif.

“Kehadiran perempuan bukan ancaman, tapi kekuatan untuk pembangunan yang lebih adil dan inklusif,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Hendra Lesmana, Koordinator Divisi Kekerasan terhadap Perempuan dan Perempuan Kepala Keluarga (KPP) Flower Aceh. Ia menekankan bahwa perjuangan kesetaraan bukan sekadar isu perempuan, tapi menyangkut keadilan sosial yang harus diperjuangkan oleh semua pihak.

“Keterlibatan laki-laki sangat penting untuk menghapus bias dan stereotip. Tanpa dukungan semua pihak, perjuangan kesetaraan tidak akan berjalan efektif,” kata Hendra.

Momentum Hari Kartini menurutnya menjadi pengingat bahwa perubahan tidak akan hadir jika hanya mengandalkan satu pihak.

“Perjuangan untuk kesetaraan bukan hanya tugas perempuan. Ini tugas kita bersama. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan mengambil alih peran laki-laki, tapi berjalan bersama, saling mendukung, dan bertumbuh bersama,” tutupnya.

Hari Kartini di Aceh bukan sekadar perayaan simbolik, tetapi menjadi ruang refleksi atas langkah panjang perempuan yang terus bergerak, menembus sekat-sekat patriarki, dan menorehkan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan—mulai dari tingkat gampong hingga panggung kebijakan.

Bupati Aceh Barat Temui Wamen Investasi, Bahas Proyek Strategis dan Penguatan Ekonomi

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, melakukan serangkaian pertemuan strategis di Jakarta dalam upaya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, Rabu (23/4/2025). (Foto Pemkab Aceh Barat)

NUKILAN.id | Jakarta — Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, melakukan sejumlah pertemuan penting di Jakarta sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Salah satu agenda utama adalah audiensi dengan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todobua Pasaribu, yang berlangsung pada Rabu (23/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Tarmizi mempresentasikan berbagai potensi unggulan Aceh Barat secara langsung kepada pemerintah pusat. Ia berharap langkah ini mampu menarik perhatian para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah proyek-proyek strategis yang telah memiliki Feasibility Study dan bahkan masuk dalam daftar Memo Info Top 10 Proposal tingkat nasional versi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Kami hadir untuk memperkenalkan potensi Aceh Barat secara langsung dan berharap dukungan pemerintah pusat untuk memfasilitasi investor yang tertarik,” ujar Tarmizi.

Usai bertemu Kementerian Investasi, Bupati melanjutkan agendanya dengan diskusi teknis bersama Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembahasan berfokus pada peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, terutama di ruas Meulaboh hingga perbatasan Kabupaten Pidie.

Diskusi juga mencakup rencana pembangunan jalan dua jalur di Meureubo serta pembangunan Jembatan Pribu. Infrastruktur ini direncanakan akan mulai dibangun pada 2025 hingga 2027 dengan estimasi anggaran lebih dari Rp135 miliar.

“Jembatan Pribu akan mulai dibangun pada tahun 2025 hingga 2027 dengan estimasi anggaran mencapai lebih dari Rp135 miliar,” ucap Tarmizi.

Tidak hanya itu, Bupati Tarmizi turut menemui Deputi IV Badan Intelijen Negara (BIN) Bidang Ekonomi. Pertemuan ini membahas strategi sinergi lintas sektor untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah yang saat ini tengah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.

“Dukungan semua pihak sangat kami butuhkan. Dengan anggaran terbatas, efisiensi menjadi kunci utama agar pembangunan tetap berjalan,” tambah Tarmizi, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga.

Langkah proaktif ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Strategi jemput bola yang dilakukan Tarmizi diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang investasi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Editor: Akil

TII Soroti Penugasan Jokowi ke Vatikan

Penulis
Akil
-
0
Felia
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Felia Primaresti. (Foto: TII)

NUKILAN.id | Jakarta — Penunjukan Joko Widodo sebagai utusan resmi Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada 24 April 2025 menuai sorotan tajam. Pasalnya, Jokowi yang telah lengser sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto, kembali menjalankan tugas negara atas penunjukan langsung dari Presiden Prabowo.

Dilansir dari detik.com, penugasan ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri serta sejumlah media nasional, namun langkah tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai batas kewenangan serta etika dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), mengkritisi penugasan tersebut karena dinilai mencederai prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang profesional.

“Kehadiran pejabat nonaktif dalam kapasitas diplomatik resmi tanpa mandat konstitusional dinilai menyalahi prinsip dasar birokrasi yang profesional dan akuntabel,” kata Felia kepada Nukilan.id, pada Jumat (24/4/2025).

Felia juga menilai bahwa penunjukan Jokowi sebagai utusan negara mencerminkan kuatnya pengaruh mantan presiden tersebut di lingkar kekuasaan, bahkan setelah tak lagi menjabat secara resmi. Dalam pandangannya, langkah Presiden Prabowo merepresentasikan kecenderungan “path dependency”, di mana kesinambungan politik era Jokowi tetap dipelihara demi menjaga stabilitas dalam dan luar negeri.

Namun, ia menilai praktik seperti ini justru menandakan dominasi figur individu dalam pengambilan kebijakan negara. Padahal, menurutnya, Presiden bisa saja mengutus pejabat aktif seperti wakil presiden, menteri luar negeri, atau perwakilan diplomatik lainnya.

“Padahal, bisa saja diutus wakil presiden atau menteri luar negeri, atau perwakilan diplomatik Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh, Felia menyebut bahwa langkah tersebut berpotensi mengaburkan garis batas antara kekuasaan formal dan loyalitas personal.

“Situasi ini juga sejalan dengan konsep ‘strong men, weak state’, yang menggambarkan lemahnya institusi negara ketika kekuasaan lebih berpihak kepada figur personalistik,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Felia juga menegaskan bahwa,loyalitas presiden terhadap mantan presiden tampak lebih dominan daripada ketaatan terhadap norma hukum dan etika jabatan. (XRQ)

Reporter: Akil

Bupati Aceh Besar Lantik Pengurus Tani Merdeka

Penulis
nukil
-
0
Bupati Aceh Besar Lantik Pengurus Tani Merdeka. (Foto: MC Aceh Besar)

NUKILAN.id | Jantho – Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, yang akrab disapa Syech Muharram, secara resmi melantik pengurus Tani Merdeka Indonesia untuk wilayah Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang. Pelantikan berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (24/4/2025).

Dalam sambutannya, Muharram menyambut baik kehadiran kelompok tani ini yang dinilainya sangat mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pertanian.

“Saya menyambut baik ini sesuai dengan visi-misi saya yaitu peningkatan masyarakat ekonomi Aceh Besar, saya akan bergerak sisi pertanian, ekonomi kreatif dan lainnya,” ujar Muharram.

Pada kesempatan itu, Muharram juga menyerahkan bendera pataka kepada para pengurus sebagai simbol dukungan dan kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Ia mengingatkan agar kelompok ini tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Saya mau sampaikan, kepada saudara sekalian, jangan sampai satu organisasi yang bagus ini menjadi kekuatan politik di daerah itu hati-hati. Jadi mari sama-sama mengedepankan independensi untuk masyarakat Aceh dan khususnya di Aceh Besar,” tegasnya.

Muharram juga menekankan bahwa sektor pertanian harus menjadi ruang yang inklusif bagi seluruh petani dari berbagai latar belakang.

“Ketika berbicara petani itu tidak boleh diseragamkan, sebab petani itu beragam warna partai politik. Ia menyampaikan bahwa partai politik manapun itu harus bisa mendukung seluruh petani yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tani Merdeka Indonesia Wilayah Aceh Besar, Nabhani, menyatakan komitmennya untuk membangkitkan kembali sektor pertanian, khususnya pangan dan kehutanan, dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis data.

“Kelompok-kelompok ini bekerja bersama pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi pangan. Dengan sistem kelompok, tujuan utama yang ingin dicapai adalah bagaimana menyatukan satu data. Data tersebut mencakup data air, luas lahan, dan pinjaman untuk pembangunan pertanian. Jika satu data ini bisa diterapkan, maka kita bersama pemerintah bisa melangkah dengan sistem yang modern,” ujar Nabhani.

Ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah dalam hal legalisasi kelompok tani yang sudah dibentuk di bawah Sistem Data Pertanian dan Pangan (SDPP), agar prosesnya berjalan lebih mudah dan sesuai ketentuan hukum.

“Kami siap untuk mendengar dan membantu aspirasi masyarakat di bidang pertanian, bahkan sampai ke tingkat nasional. Jadi, jika ada yang ingin menyampaikan masukan atau ide terkait pertanian, kami siap mendampingi,” tambahnya.

Adapun pengurus yang dilantik meliputi Nabhani sebagai Ketua Tani Merdeka Indonesia Wilayah Aceh Besar, Desi Anara untuk Wilayah Kota Banda Aceh, dan Adriansyah sebagai Ketua Wilayah Kota Sabang.

Acara pelantikan turut dihadiri para pemangku kepentingan di bidang pertanian, serta perwakilan dari masing-masing wilayah yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka Indonesia.

Gubernur Aceh Sambut Kajati Baru Yudi Triadi dengan Prosesi Adat

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh yang diwakili Plt Sekda Aceh, M. Nasir, menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru, Yudi Triadi, di Bandara Sultan Iskandar Muda, Kamis (24/4/2025). (Foto: Humas Pemerintah Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru, Yudi Triadi, dengan prosesi adat peusijuk di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kamis (24/4/2025).

Gubernur Aceh yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, M. Nasir, memimpin langsung penyambutan tersebut. Prosesi peusijuk dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, di ruang VIP bandara sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan resmi dari masyarakat Aceh.

“Selamat datang kepada Bapak Yudi Triadi di Tanah Rencong. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah, menjaga supremasi hukum, dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh,” ujar Gubernur dalam sambutannya yang disampaikan oleh M. Nasir.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam penyambutan ini, antara lain Pangdam Iskandar Muda Brigjen Niko Fahrizal, Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basyrah, Rektor Universitas Syiah Kuala Profesor Marwan, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Sulaiman Abda, Kabinda Aceh, serta jajaran pejabat lainnya.

Setelah prosesi peusijuk, kegiatan dilanjutkan dengan jamuan makan siang di ruang VIP bandara. Dalam kesempatan tersebut, Plt Sekda Aceh menegaskan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan tugas Kejaksaan di bawah kepemimpinan Kajati baru.

Diketahui, Yudi Triadi resmi menjabat sebagai Kepala Kejati Aceh usai dilantik oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, pada Rabu (23/4/2025) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Ia menggantikan Joko Purwanto yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Editor: Akil

Dugaan Korupsi Pembangunan Dermaga, Kejari Aceh Timur Tahan Dua Tersangka

Penulis
nukil
-
0
Ilustrasi korupsi. (Foto: detikcom)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk — Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dermaga tempat pelelangan ikan di Gampong Kuala Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 senilai Rp709,3 juta.

“Kedua tersangka yakni berinisial SB selalu pelaksana kegiatan dan ES selaku konsultan pengawas. Kedua memiliki peran masing-masing dalam tindak pidana pembangunan dermaga tempat pelelangan ikan tersebut,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejari Aceh Timur, Akbar Pramadhana, di Banda Aceh, Kamis (24/4/2025).

Proyek pembangunan dermaga tersebut dikerjakan oleh CV Bungi Jaya Nusantara. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai penyimpangan. Hasil audit fisik dan mutu oleh tim ahli forensik menunjukkan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.

Selain ketidaksesuaian volume dan mutu beton, pekerjaan tersebut juga tidak memenuhi standar SNI 2847-2019 tentang struktur beton. Beberapa bagian struktur bangunan bahkan dinilai tidak layak digunakan dan berpotensi membahayakan kekuatan daya tahan dermaga.

“Beberapa bagian struktur bangunan dinyatakan tidak layak digunakan dan membahayakan daya tahan dermaga. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Timur, kerugian yang ditimbulkannya mencapai Rp156,6 juta,” ujar Akbar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Jaksa penyidik menahan keduanya dan menitipkan di Lapas Kelas IIB Idi, Kabupaten Aceh Timur, selama 20 hari ke depan. Kejari Aceh Timur menegaskan komitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan anggaran negara,” tegas Akbar.

Sebelumnya, Kejari Aceh Timur juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gudang arsip milik pemerintah daerah setempat.

Kemlu Sesalkan Aksi Bawa Poster “Free Papua, Free Maluku, Free Aceh” di Forum PBB

Penulis
Redaksi
-
0
Markas PBB di Geneva. (Foto: iStock)

NUKILAN.id | Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia angkat suara terkait beredarnya video sejumlah orang yang membawa poster bertuliskan “Free Papua, Free Maluku, Free Aceh” dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Aksi tersebut terjadi dalam agenda United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) dan menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat atau akrab disapa Roy, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan forum internasional.

“Memang ada insiden mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) beberapa hari yang lalu,” kata Roy kepada awak media usai konferensi pers di Gedung Palapa, Kemlu, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan, UNPFII merupakan forum resmi di bawah PBB yang menjadi ruang bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi mengenai pemberdayaan masyarakat adat dan kerja sama antarnegara dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan.

“Amat disayangkan, memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri,” ujarnya.

Insiden tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas keamanan PBB. Dalam video yang beredar, terlihat anggota United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) menghampiri meja sekelompok orang berpakaian adat yang memajang lembaran bertuliskan “FREE Maluku.” Selain itu, tersebar pula foto yang memperlihatkan tulisan “FREE MALUKU, FREE PAPUA, FREE ACEH” dengan latar logo PBB.

Roy menegaskan bahwa forum-forum resmi PBB merupakan bentuk kerja sama antar pemerintah. Karena itu, kehadiran individu yang mengatasnamakan organisasi non-pemerintah (NGO) namun memanfaatkannya untuk agenda kelompok tertentu tidak dapat dibenarkan.

“Jadi ketika ada orang-orang mencari sensasi yang melakukan hal tersebut sudah jelas-jelas itu melakukan tindakan yang menyalahgunakan forum dan mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali apalagi etika untuk berperilaku dalam masyarakat internasional,” tegas Roy.

Kemlu RI menilai insiden tersebut sebagai tindakan provokatif yang tak mencerminkan semangat kerja sama dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota yang dijunjung dalam sistem PBB. Pemerintah Indonesia pun akan terus memantau perkembangan isu tersebut dan berkoordinasi dengan otoritas internasional terkait.

Editor: Akil

1...578579580...2,543Halaman 579 dari 2,543

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id