Beranda blog Halaman 578

Nicholas Serukan Masyarakat Soroti Substansi, Bukan Lokasi Rapat DPR

Penulis
Akil
-
0
Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Jakarta – Belakangan ini, pelaksanaan rapat kerja legislatif yang digelar di hotel menuai perbincangan hangat di kalangan publik. Isu tersebut semakin memanas setelah advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Meskipun polemik ini menarik perhatian banyak pihak, ada sudut pandang yang lebih luas terkait esensi dari rapat kerja tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Nicholas Martua Siagian, Direktur Asah Kebijakan Indonesia.

Saat dihubungi Nukilan.id pada Sabtu (26/4/2025), Nicholas mengungkapkan bahwa jika yang dipermasalahkan hanya lokasi rapat, maka gugatan ini bisa meleset dari esensinya.

“Karena mau rapat di Senayan, di Bogor, atau bahkan di luar negeri sekalipun, yang paling penting adalah dua hal, yaitu partisipasi publik yang bermakna dan kualitas rancangan regulasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aspek transparansi, pelibatan publik, keterbukaan data, dan ruang diskusi lintas sektor harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses legislasi.

“Transparansi, pelibatan publik, keterbukaan data, dan ruang diskusi lintas sektor harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses legislasi,” ujarnya.

Bagi Siagian, gugatan yang diajukan ke MK ini sebenarnya bisa menjadi momen reflektif, bukan hanya bagi DPR, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.

“Gugatan ke MK ini memang bisa menjadi momentum reflektif, bukan hanya bagi DPR, tapi juga bagi kita semua untuk menuntut proses legislasi yang lebih substansial,” katanya.

Nicholas menambahkan, alih-alih sibuk mempermasalahkan tempat di mana rapat berlangsung, masyarakat seharusnya lebih kritis dalam mempertanyakan substansi dari apa yang sedang dibahas dalam rapat tersebut.

“Jangan sampai kita sibuk mempermasalahkan ‘di mana rapatnya’, tapi lupa mempertanyakan ‘apa yang dirapatkan’, ‘apa isi yang dibahas’, hingga ‘siapa saja yang dilibatkan’,” tegasnya, mengingatkan pentingnya kualitas legislasi itu sendiri daripada hanya terpaku pada lokasi penyelenggaraannya.

Dengan perspektif ini, polemik terkait lokasi rapat kerja legislatif seharusnya menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses legislasi yang lebih partisipatif dan transparan demi kepentingan publik. (XRQ)

Reporter: Akil

DPR Sering Rapat di Hotel, Apakah Salah? Ini Kata Pakar

Penulis
Akil
-
0
Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Jakarta – Polemik terkait pelaksanaan rapat kerja legislatif di hotel belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Baru-baru ini, advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak resmi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Zico mempermasalahkan frasa “semua rapat di DPR” dalam pasal tersebut, yang berbunyi, “semua rapat di DPR wajib dilakukan di Gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik.”

Menurutnya, bunyi pasal ini membuka peluang bagi DPR untuk menggelar rapat di luar kompleks parlemen, seperti di hotel atau tempat lain, yang dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi dan transparansi.

Dikutip dari Tirto, Zico menilai praktik rapat di luar gedung DPR bisa memperlemah partisipasi publik dalam proses legislasi. Ia juga mengkritik kecenderungan DPR yang lebih sering berperan sebagai stempel pengesahan undang-undang ketimbang menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Dalam gugatannya, Zico meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan tafsir yang jelas dan mengikat, bahwa semua rapat DPR harus diselenggarakan di dalam Gedung DPR RI. Tujuannya adalah untuk menjaga keterbukaan informasi serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh pakar kebijakan publik, Nicholas Martua Siagian. Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia ini menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, pelaksanaan rapat di luar kompleks parlemen bukanlah hal yang sepenuhnya keliru.

“Dalam praktiknya, rapat kerja legislatif yang dilakukan di luar kompleks DPR bisa jadi memang dibutuhkan untuk intensifitas pembahasan tertentu,” ungkap Nicholas saat dihubungi Nukilan.id pada Sabtu (26/4/2025).

Menurutnya, masalah baru muncul ketika praktik ini dilakukan secara berlebihan dan melenceng dari fungsi utama lembaga legislatif.

“Masalah yang muncul adalah ketika intensitasnya berlebihan dan menggantikan fungsi utama ruang parlemen sebagai tempat deliberasi publik yang transparan,” tambahnya.

Karena itu, Nicholas menekankan pentingnya masyarakat untuk mengarahkan sorotan kritik kepada hal yang lebih mendasar, yakni akuntabilitas proses, bukan semata-mata pada lokasi rapat.

“Jadi, menurut saya bukan soal ‘rapat di hotel’ yang seharusnya jadi sasaran kritik utama, melainkan kuantitas yang tidak proporsional serta lemahnya akuntabilitas proses,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa meski praktik ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, etika birokrasi tetap menjadi pegangan utama dalam menjaga integritas lembaga legislatif.

“Memang persoalan ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pada etika birokrasi. Jadi kembali ke cara pandang pimpinan yang bertanggungjawab,” tutup Nicholas. (XRQ)

Reporter: AKil

BNN Musnahkan Perkebunan Ganja Terselubung di Aceh Besar

Penulis
nukil
-
0
BNN memusnahkan tiga hektare ladang ganja di dua lokasi di Aceh Besar, Aceh. (Foto: detikSumut).

NUKILAN.id | Jantho – Tim gabungan BNN Pusat, TNI, Polri, dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penanaman ganja terselubung di tengah perkebunan pinang di Aceh Besar. Operasi ini memusnahkan 15.000 batang ganja dengan berat basah mencapai 7,5 ton, serta membongkar modus baru pelaku yang berusaha mengelabui petugas dengan menyembunyikannya di bawah rimbun pohon pinang.

Tim gabungan harus menempuh perjalanan berat untuk mencapai lokasi di Desa Maheng, Kecamatan Kuta Cot Glie. Setelah satu jam melewati jalan berbatu dengan kendaraan roda empat, mereka harus melanjutkan perjalanan 30 menit berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Begitu tiba, hamparan ganja terlihat tersembunyi di antara pohon-pinang.

Tanaman ganja setinggi 50 cm hingga 2,5 meter itu langsung dicabut dan dibakar di tempat. Tak hanya itu, petugas juga menemukan bibit ganja yang sedang disemai dan membakar gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian pelaku.

Irjen Pol. I Wayan Sugiri, Deputi Pemberantasan BNN RI, menjelaskan bahwa pelaku sengaja menanam ganja di bawah pohon pinang untuk mengelabui pengintaian udara.

“Dia tahu BNN punya drone, mungkin dikira dengan menanam di bawah pinang kami tidak akan curiga. Tapi kami tidak mudah tertipu,” tegas Sugiri.

Diduga, pelaku sudah berkali-kali menanam ganja di lokasi tersebut sebelum akhirnya terbongkar.

Tak hanya di Kuta Cot Glie, BNN juga memusnahkan ladang ganja seluas 1 hektare di Kecamatan Indrapuri. Sebanyak 9.500 batang ganja dengan tinggi 1-2,5 meter dan berat basah 4,5 ton turut dibakar.

Operasi ini merupakan hasil kolaborasi BNN dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menggunakan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) untuk pemantauan udara.

BNN terus memperketat pengawasan terhadap peredaran narkotika, khususnya ganja, yang masih marak di Aceh. Operasi ini menjadi bukti bahwa modus apapun tidak akan luput dari pantauan.

“Kami tidak akan berhenti sampai jaringan ini benar-benar tuntas,” tegas Sugiri.

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh: Lonjakan Kasus HIV/AIDS Meningkat Signifikan

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad. (Foto: Humas DPRK Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi, mengungkapkan keprihatinannya atas lonjakan signifikan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh pada tahun 2025. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Aceh, tercatat ada 1.735 kasus HIV/AIDS di kota ini, dan angka ini terus menunjukkan peningkatan setiap bulan.

“Yang sangat kita sayangkan, ada beberapa kategori kasus, baik perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan hari ini yang didominasi adalah laki-laki dengan laki-laki. Ini yang sangat kita sayangkan,” ujar Musriadi, Sabtu (26/4/2025), menanggapi masalah yang semakin meresahkan ini.

Musriadi menambahkan bahwa data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menunjukkan lonjakan tajam dengan 541 kasus, didominasi oleh hubungan sesama jenis. Fenomena ini, menurutnya, merupakan persoalan besar yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

“Persoalan ini seperti gunung es. Jika tidak dilakukan proses pembersihan dan identifikasi secara jelas, maka virus ini akan terus berkembang dan menular kepada generasi muda,” katanya, mengingatkan akan bahaya yang mengancam masa depan generasi Aceh.

Meski demikian, Musriadi memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Iliza Sa’aduddin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah yang sudah mengambil langkah-langkah pencegahan. Salah satunya adalah dengan melakukan razia rutin di beberapa titik strategis di tengah kota.

“Kami atas nama masyarakat sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah. Namun, ini tidak cukup tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat,” tegas Musriadi, menekankan pentingnya peran serta warga dalam mendukung kebijakan tersebut.

Musriadi juga menekankan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan visi Banda Aceh sebagai kota zero maksiat, yang telah menjadi cita-cita Wali Kota Iliza. Ia menyatakan, “Beliau sudah memastikan bahwa Banda Aceh harus zero dari maksiat, salah satunya dengan memberantas virus HIV/AIDS dan persoalan sosial lainnya.”

Selain HIV/AIDS, Musriadi juga tidak lupa menyoroti masalah kesehatan lainnya, seperti malaria dan tuberkulosis, yang juga menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat Banda Aceh. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersatu padu mengatasi masalah kesehatan ini.

“Banda Aceh adalah kota kolaborasi. Mari kita bergandengan tangan untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini sehingga masyarakat merasa nyaman dan inklusif,” ajaknya, menekankan pentingnya gotong royong dalam menghadapi masalah bersama.

Lebih lanjut, Musriadi menekankan peran vital lembaga keistimewaan Aceh dalam menanggulangi permasalahan sosial ini, seperti Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam. Lembaga-lembaga ini, menurutnya, memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperkuat nilai akhlak dan aqidah masyarakat.

“Keistimewaan Aceh itu dilegalitaskan melalui regulasi qanun. Lembaga-lembaga istimewa ini memiliki fungsi penting untuk memperkuat nilai akhlak dan aqidah masyarakat,” jelas Musriadi, menambahkan bahwa pendanaan yang memadai bagi lembaga-lembaga ini sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program-program mereka.

Meski begitu, Musriadi juga menekankan bahwa untuk menciptakan perubahan yang signifikan, pendekatan yang lebih holistik perlu dilaksanakan, termasuk melalui pendidikan dan ketahanan keluarga yang lebih kuat dalam masyarakat.

“Kalau fenomena ini terus terjadi, Aceh bukan mencetak sumber daya unggul, melainkan kaum-kaum yang lemah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, dimulai dari ketahanan keluarga,” pungkasnya, menegaskan bahwa masa depan Aceh sangat bergantung pada upaya bersama dalam menanggulangi masalah ini.

Aceh Jaya Semarakkan Hari Otonomi Daerah ke-29 dengan Semangat Kolaborasi

Penulis
nukil
-
0
Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, S.E., memimpin langsung upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 yang dilangsungkan di halaman Kantor Bupati Aceh Jaya, Jumat (25/4/2025). (Foto Pemkab Aceh Jaya)

NUKILAN.id | Calang – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29 dengan penuh semangat dan refleksi mendalam. Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muslem D, S.E., upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Aceh Jaya, Jumat (25/4/2025). Acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk mengevaluasi capaian dan menyusun strategi baru menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, Muslem menegaskan bahwa kolaborasi antar level pemerintahan adalah kunci kemajuan bangsa. Dalam amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dibacakannya, ia menekankan bahwa otonomi daerah harus dimaknai sebagai upaya bersama mewujudkan kesejahteraan merata.

“Dengan kekayaan alam, budaya, dan SDM yang melimpah, Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Butuh kerja sama erat antara pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Muslem memaparkan sejumlah prioritas pembangunan daerah di era otonomi saat ini, antara lain:

  • Penguatan ketahanan pangan dan energi

  • Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan

  • Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

  • Reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang efektif

  • Pengembangan kewirausahaan dan lapangan kerja

Ia juga menyampaikan pesan khusus Presiden Prabowo Subianto yang mendorong seluruh kepala daerah untuk bersinergi dalam menjawab tantangan nasional.

Usai upacara, Muslem memantau langsung kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir. Ia mengapresiasi antusiasme mereka, yang menurutnya mencerminkan komitmen kuat membangun birokrasi profesional dan berintegritas.

“Antusiasme para ASN menunjukkan bahwa kita memiliki semangat bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ucapnya.

Di akhir acara, Muslem menutup dengan pesan optimis: “Selamat Hari Otonomi Daerah ke-29. Semoga semangat otonomi menjadi motor penggerak pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.”

Peringatan ini menjadi pengingat bahwa otonomi daerah bukanlah akhir, melainkan jalan untuk menciptakan Aceh Jaya—dan Indonesia—yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Aceh Bisa Hemat Rp372 Miliar per Tahun Jika Ekspor CPO Langsung dari Pelabuhan Lokal

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Sawit (Foto: Sumatra.bisnis.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh  – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Aceh terus mendorong pengusaha kelapa sawit di provinsi itu untuk mengekspor minyak sawit mentah (CPO) langsung dari pelabuhan setempat, alih-alih melalui Sumatera Utara. Langkah ini bisa menghemat biaya logistik hingga Rp372 miliar per tahun sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Saat ini, 93% dari total produksi CPO Aceh yang mencapai satu juta ton per tahun masih diekspor melalui pelabuhan di Sumatera Utara. Padahal, Provinsi Aceh memiliki 63 pabrik kelapa sawit aktif dengan luas perkebunan mencapai 470 ribu hektare.

“Ekspor melalui pelabuhan di provinsi lain membutuhkan ongkos angkut yang lebih besar. Jika diekspor langsung dari Aceh, biaya logistik bisa ditekan, dan penerimaan bea keluar untuk Aceh akan meningkat,” jelas Safuadi, Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Perhitungan DJBC Aceh menunjukkan, pengiriman 930 ribu ton CPO ke Sumatera Utara membutuhkan 26.571 perjalanan truk tangki per tahun, atau sekitar 742 truk per hari. Dengan ongkos angkut Rp400 ribu per ton, total biaya logistik mencapai Rp372 miliar per tahun.

“Bayangkan jika dana sebesar itu bisa dialihkan untuk efisiensi produksi atau peningkatan kesejahteraan pekerja. Selain itu, ekspor dari Aceh juga akan mengurangi kerusakan jalan akibat muatan berat,” tambah Safuadi.

Aceh memiliki beberapa pelabuhan yang bisa menjadi pintu ekspor CPO, seperti Pelabuhan Krueng Geukueh dan Pelabuhan Calang. Dengan memaksimalkan pelabuhan lokal, Aceh tidak hanya menghemat biaya tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

“Ekspor dari Aceh berarti lebih banyak tenaga kerja lokal yang terserap. Ini bisa mengurangi angka perantauan warga Aceh yang mencari pekerjaan ke luar daerah atau luar negeri,” tegas Safuadi.

Sebagai salah satu penghasil CPO terbesar di Indonesia, Aceh menyumbang 2,41% produksi nasional. Namun, hanya 7% dari total produksinya yang diekspor langsung melalui pelabuhan dalam provinsi.

DJBC Aceh berkomitmen mempercepat realisasi ekspor langsung ini dengan mempermudah proses kepabeanan dan bekerja sama dengan pelaku usaha. Jika terwujud, langkah ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu hub ekspor strategis di Indonesia.

Editor: AKil

Bupati Aceh Besar Dukung Investor Pengelola Limbah, Hadirkan Solusi Energi Terbarukan

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Besar Dukung Investor Pengelola Limbah, Hadirkan Solusi Energi Terbarukan. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menyambut positif kehadiran investor yang ingin mengembangkan kemitraan energi terbarukan dan pengelolaan limbah di wilayah Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Dalam sebuah pertemuan di Banda Aceh, ia mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif ini, yang bertujuan mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah besar bagi masyarakat.

“Saya menyambut baik apapun yang bisa menguntungkan bagi masyarakat dan daerah, apalagi hari ini kita membahas permasalahan sampah yang sudah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat baik di Aceh Besar maupun Kota Banda Aceh,” ujar Muharram Idris dengan antusias.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pemaparan kerja sama investasi program pengelolaan sampah yang melibatkan GGIE Renewable Energy Technology Singapore dan PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda. Dalam kesempatan itu, Bupati Muharram menegaskan bahwa penanganan sampah sudah menjadi salah satu program utama sejak dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Besar.

“Alhamdulillah, pertemuan dengan Investor GGIE Renewable Energy Technology Singapore merupakan langkah awal bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Aceh Besar maupun Kota Banda Aceh,” katanya optimistis.

Sebagai bagian dari visinya untuk membangun Aceh Besar, Muharram menekankan bahwa tahun 2025 merupakan momen penting untuk berkolaborasi dalam membangun daerah bersama seluruh elemen masyarakat. “Saya di Aceh Besar sudah mulai melakukan konsolidasi dan pertemuan dengan seluruh elemen untuk bersatu dalam membangun daerah,” tambahnya.

Aceh Besar, yang terletak strategis sebagai penyangga bagi kabupaten lainnya di Provinsi Aceh, menjadi wilayah yang sangat potensial bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor ini. Menurut Muharram, daerah ini juga memiliki akses yang mudah dijangkau oleh investor, menjadikannya lokasi yang ideal untuk pengembangan investasi.

“Saya berharap pertemuan dengan Investor GGIE Renewable Energy Technology Singapore mendapatkan hasil yang terbaik,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Director Biosyn Indonesia – GGI Energy Pte Ltd, Yumaidar, menjelaskan bahwa GGI Energy adalah perusahaan asal Singapura yang berfokus pada pemasaran investasi internasional di bidang teknologi limbah menjadi energi di kawasan ASEAN. Yumaidar menjelaskan bahwa teknologi pirolisis yang dipatenkan oleh perusahaannya dapat mengubah berbagai jenis limbah yang biasanya dibuang ke tempat pembuangan akhir menjadi energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan.

“Dengan teknologi ini, kami berharap dapat memberikan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh,” jelas Yumaidar.

Kerja sama ini diyakini akan menjadi titik awal bagi Aceh Besar dan Kota Banda Aceh untuk mengatasi permasalahan sampah yang sudah berlangsung lama, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi terbarukan.

Editor: AKil

Usung Inovasi Pendidikan Ramah Disabilitas, USK Sabet Medali Perak di Anugerah Innovillage 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Usung Inovasi Pendidikan Ramah Disabilitas, USK Sabet Medali Perak di Anugerah Innovillage 2024. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK). Tim DisasteAR dari Fakultas Teknik USK sukses meraih medali perak dalam ajang nasional Anugerah Innovillage 2024.

Dalam awarding ceremony yang digelar pada 24 April 2025 di Auditorium Gedung Damar, Telkom University, Bandung, USK membawa pulang dua penghargaan bergengsi sekaligus.

Tim DisasteAR terdiri dari mahasiswa Teknik Geofisika USK, yakni Muhammad Faizul (ketua), M. Fadil Ramadhan, dan Irfan Ferdiansyah, dengan bimbingan Muhammad Yanis, S.Si., M.Si.

Dikutip Nukilan.id dari laman usk.ac.id, mereka berhasil menjadi runner-up pada kompetisi Kategori Dampak Sosial Berkelanjutan – Disabilitas, serta masuk dalam jajaran 20 besar tim terbaik nasional, mengungguli lebih dari 800 tim peserta yang berasal dari 150 perguruan tinggi se-Indonesia.

“Penghargaan ini menegaskan kontribusi nyata USK, dalam menciptakan solusi inklusif berbasis teknologi untuk kelompok rentan,” ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Prof. Dr. Mustanir, M.Sc.

Tak hanya itu, USK juga dinobatkan sebagai universitas dengan jumlah proposal terbanyak yang disubmit dalam ajang ini. Antusiasme mahasiswa dalam berpartisipasi di berbagai kategori kompetisi mencerminkan semangat inovatif dan kepedulian sosial yang kuat dari generasi muda USK.

Pada Innovillage 2024, Tim DisasteAR memperkenalkan proyek inovatif bertajuk “Inovasi Pendidikan Kebencanaan Berbasis Augmented Reality (AR) untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Sekolah Dasar.” Program ini telah diimplementasikan di SDN 58 Alue Naga, Banda Aceh.

Mengusung pendekatan teknologi VR/AR dan game edukatif, inovasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mitigasi bencana pada anak-anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Game interaktif dikembangkan melalui Roblox Studio, dilengkapi dengan video 360° yang kompatibel dengan perangkat VR Cardboard maupun Oculus Quest 3s.

“Program ini menyasar 40 siswa sekolah dasar, termasuk dua siswa tunarungu, serta 10 guru yang turut menerima pelatihan penggunaan perangkat,” jelas Faizul.

Selama program berjalan, tim menggelar berbagai kegiatan seperti pelatihan guru, demo alat, sesi kuis, hingga uji coba langsung oleh siswa. Hasilnya, program ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana, sekaligus menjadi simbol konkret inklusivitas pendidikan berbasis teknologi.

“Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa mahasiswa USK mampu bersaing di level nasional dan membawa solusi konkret bagi masyarakat,” ujar Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Prestasi USK, Prof. Dr. Ir. Farid Mulana, S.T., M.Eng.

Sebagai informasi, Anugerah Innovillage merupakan program tahunan hasil kolaborasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan Telkom University (Tel-U) dan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT). Ajang ini bertujuan mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menciptakan solusi berbasis teknologi untuk berbagai persoalan sosial.

Kompetisi tahun ini mempertandingkan enam kategori utama, yakni Disabilitas, Kerawanan Pangan, Lingkungan, Penurunan Stunting, UMKM, dan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). (XRQ)

Reporter: Akil

Tim Terpadu Sidak Supermarket di Banda Aceh, Cegah Peredaran Produk Mengandung Babi

Penulis
Redaksi
-
0
Tim Terpadu Sidak Supermarket di Banda Aceh, Cegah Peredaran Produk Mengandung Babi. (Foto: MPU)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menyikapi keresahan masyarakat terkait beredarnya produk pangan olahan yang terindikasi mengandung unsur babi, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bergerak cepat. Melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), MPU Aceh bersama Tim Terpadu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah minimarket dan supermarket di Banda Aceh dan Aceh Besar, Jumat (25/4/2025).

Sidak ini dilakukan menyusul rilis resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pusat, yang menyebutkan adanya sembilan produk makanan olahan yang terkontaminasi najis babi. Dari jumlah itu, tujuh produk disebut telah memiliki sertifikat halal, sementara dua lainnya belum bersertifikat.

Menurut Ketua LPPOM MPU Aceh, Deni Candra, ST., MT., tim sidak gabungan melibatkan berbagai unsur Pemerintah Aceh, seperti Biro Isra Setda Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Pangan, Disperindag, Kanwil Kemenag, serta pemerintah daerah setempat.

“Sidak yang dilakukan tadi pagi bersama dengan tim Pemerintah Aceh itu didasari oleh press rilis yang dikeluarkan Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pusat dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan temuan beberapa produk yang terkontaminasi dengan najis yaitu babi,” jelas Deni.

Inspeksi ini, kata Deni, diinisiasi langsung oleh Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Faisal. Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap produk pangan di Aceh harus dijalankan secara serius.

“Tentu harapan yang sangat-sangat adalah sidak ini bisa dijalankan dengan baik dan menjadi shock therapy bagi seluruh orang yang mencari rezeki di Aceh bahwa jangan bermain-main tentang masalah halal itu,” ujar Abu Faisal.

Dalam sidak yang menyasar beberapa titik, termasuk salah satu supermarket ternama di pusat Kota Banda Aceh, tim tidak menemukan produk bermasalah yang terpajang di etalase. Namun, pihak pengelola supermarket mengaku bahwa produk tersebut sebelumnya telah ditarik dari rak penjualan dan kini disimpan di gudang.

Deni Candra menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan lapangan dengan menganalisis produk yang dicurigai dan mengonfirmasikan ke lembaga terkait.

“Setelah kita menganalisa hasil sidak tadi kita akan mencoba mengkonfirmasi jenis-jenis produk yang kita curigai ke pihak berwenang yaitu BPOM dan BPJPH karena ada produk yang dibuat oleh pabrik yang sama kemudian memiliki nomor sertifikat halal yang sama, izin edar yang sama namun memiliki bentuk dan varian yang berbeda,”

Kekhawatiran juga muncul karena produk-produk tersebut banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Deni menyebut kemungkinan kios-kios di sekitar sekolah ikut menjual produk serupa, dan perlu menjadi perhatian serius.

“Dinas teknis yang dimaksud, mungkin bisa Satpol PP/WH, Disperindag melalui Bidang Perlindungan Konsumen bahkan mungkin bisa pihak kepolisian, disamping LPPOM MPU Aceh sendiri,” tutupnya.

Melalui langkah ini, MPU Aceh menegaskan komitmennya dalam menjaga kemurnian konsumsi masyarakat Aceh, yang menjunjung tinggi prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari. Sidak ini diharapkan tak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga peringatan keras bagi pelaku usaha agar tidak lalai terhadap tanggung jawab moral dan hukum dalam peredaran produk di Aceh.

Editor: Akil

Universitas Syiah Kuala Perketat Pengawasan UTBK 2025 Setelah Isu Kecurangan Merebak

Penulis
Akil
-
0
Universitas Syiah Kuala Perketat Pengawasan UTBK 2025 Setelah Isu Kecurangan Merebak. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) merespons cepat isu kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025. Pihak universitas menegaskan akan memperketat pengawasan guna memastikan proses seleksi berjalan dengan jujur dan kredibel.

Amatan Nukilan.id, isu kecurangan tersebut mencuat setelah sejumlah unggahan di media sosial yang menunjukkan bocoran soal UTBK serta video dari oknum peserta yang merekam soal saat ujian berlangsung.

Namun, dilansir dari laman resmi usk.ac.id, Panitia Pelaksana SNPMB 2025 telah mengeluarkan pernyataan bahwa yang beredar tersebut bukanlah bocoran soal UTBK, tindakan peserta yang terekam jelas menunjukkan potensi kecurangan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si, menegaskan bahwa USK tidak akan tinggal diam dengan kejadian ini.

“Tentu kita semua berharap pelaksanaan UTBK ini berjalan secara jujur dan kredibel. Kita tidak ingin praktik kecurangan seperti ini terjadi, apalagi di lingkungan Pendidikan. Untuk itulah, USK akan memperketat pengawasannya,” ujar Agussabti, sambil menginstruksikan kepada seluruh panitia untuk meningkatkan kewaspadaan.

Langkah-langkah yang telah direncanakan meliputi pemeriksaan setiap peserta menggunakan metal detector sebelum memasuki ruang ujian. Selain itu, peserta juga tidak diperkenankan membawa barang apapun kecuali dokumen yang diwajibkan untuk ujian. Semua barang peserta akan dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia di USK untuk menghindari potensi kecurangan lebih lanjut.

Agussabti juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang turut berperan serta dalam mengungkapkan kecurangan ini.

“Saya sangat mengapresiasi sikap masyarakat yang telah berinisiatif atau berpartisipasi dalam memberikan informasi laporan kecurangan terhadap pelaksanaan UTBK ini. Keterlibatan masyarakat seperti ini sangatlah penting. Sebab pelaksanaan UTBK ini merupakan salah satu tahapan untuk memilih calon mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya, di pundak merekalah masa depan bangsa ini diamanahkan,” tambahnya.

Terkait para peserta UTBK, Agussabti mengingatkan agar mereka tetap berkomitmen untuk mengikuti seluruh proses seleksi dengan integritas.

“Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas proses seleksi nasional ini. Karena ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa,” tutup Agussabti. (XRQ)

Reporter: AKil

1...577578579...2,543Halaman 578 dari 2,543

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id