Beranda blog Halaman 577

USK Targetkan 80 Persen Dosen Bergelar Doktor, Dorong Percepatan Studi Lanjut

0
Gedung Rektorat Universitas Syiah Kuala. (Foto: USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) terus berupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) di lingkungan akademiknya. Salah satu fokus utama adalah mendorong peningkatan kualifikasi dosen, khususnya dalam hal kepemilikan gelar doktor.

Wakil Rektor I Bidang Akademik USK, Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., saat dihubungi Nukilan.id pada Sabtu (26/4/2025), mengungkapkan bahwa universitas telah menetapkan target ambisius dalam beberapa tahun ke depan.

“Terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dosen di USK, target kita adalah mencapai 80 persen dosen bergelar doktor. Saat ini, persentase dosen bergelar doktor sudah mendekati 50 persen,” katanya.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, USK tidak tinggal diam. Berbagai strategi telah disiapkan, salah satunya dengan mendorong para dosen baru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral.

“Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, kita mulai mendorong dosen-dosen baru untuk segera melanjutkan studi ke jenjang doktoral,” tambahnya.

Selain mendorong secara moral, USK juga memberikan dukungan nyata dalam bentuk fasilitas dan bantuan finansial. Universitas menyediakan sejumlah kemudahan bagi dosen yang mengambil program S3 di dalam kampus.

“USK juga menyediakan berbagai dukungan, salah satunya adalah beasiswa bagi dosen yang mengambil program S3 di dalam (USK), seperti pemberian diskon SPP yang sudah mulai diberlakukan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, bagi dosen yang memilih melanjutkan pendidikan S3 di luar USK, universitas tetap berkomitmen memberikan bantuan, meski tanpa menggunakan skema beasiswa penuh.

“Bagi dosen yang melanjutkan S3 di luar USK tanpa beasiswa, kita tetap memberikan bantuan pendidikan sebagai bentuk dukungan,” tutupnya.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen USK untuk memperkuat kapasitas akademik, demi mendorong daya saing universitas baik di tingkat nasional maupun internasional. (XRQ)

Reporter: AKil

Prof. Agussabti: Rasio Dosen dan Mahasiswa di USK Masih Ideal

0
Wakil Rektor I Bidang Akademik USK, Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Universitas Syiah Kuala (USK) mencatat prestasi membanggakan dengan menempati peringkat ketujuh sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) dosen terbanyak di Indonesia.

Capaian ini berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Goodstats, sebuah platform penyaji informasi berbasis angka.

Dalam laporan tersebut, USK tercatat memiliki 1.887 dosen yang menangani sekitar 38.700 mahasiswa. Dengan jumlah tersebut, USK tidak hanya berhasil masuk jajaran 10 besar nasional, tetapi juga menjadi PTN dengan jumlah dosen terbanyak di Pulau Sumatra.

Menanggapi capaian ini, Nukilan.id menghubungi Wakil Rektor I Bidang Akademik USK, Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si, untuk mengetahui bagaimana rasio dosen terhadap mahasiswa di kampus tersebut.

Rasio ini menjadi indikator penting dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi, karena ketidakseimbangan antara jumlah dosen dan mahasiswa dapat berdampak langsung pada kualitas lulusan.

Dalam keterangannya, Prof. Agussabti menyebutkan bahwa secara umum rasio dosen dan mahasiswa di USK masih berada dalam kategori ideal.

“Kalau kita lihat, rasio dosen dan mahasiswa di USK saat ini masih berada dalam kategori ideal, yaitu 1:21,” ungkap Prof. Agussabti, saat diwawancarai pada Sabtu (26/4/2025).

Ia melanjutkan bahwa ke depan, pengelompokan rasio ini akan lebih spesifik berdasarkan bidang ilmu, untuk menjaga keseimbangan kualitas pengajaran di berbagai rumpun keilmuan.

“Ke depan, rasio ini akan kita bagi lagi berdasarkan bidang ilmu: untuk rumpun eksakta idealnya 1:20, sedangkan untuk rumpun sosial humaniora (soshum) idealnya 1:30. Artinya, rasio di USK saat ini masih berada dalam rentang ideal,” tambahnya.

Namun, ketika ditanya apakah kondisi ideal ini juga merata di seluruh fakultas, Prof. Agussabti mengakui bahwa distribusi dosen di lapangan belum sepenuhnya merata.

“Distribusinya di lapangan tidak selalu normal. Ada fakultas yang jumlah dosennya masih banyak, tetapi ada juga fakultas yang jumlah dosennya mulai menurun karena banyak dosen yang pensiun,” katanya.

Menurutnya, tantangan lain yang dihadapi USK sebagai PTN Berbadan Hukum (PTN-BH) adalah keterbatasan dalam pengangkatan dosen tetap institusi, sehingga ketergantungan terhadap dosen kontrak masih cukup besar.

“Sementara itu, sebagai PTN-BH, kita menghadapi tantangan dalam pengangkatan dosen tetap institusi. Karena itu, saat ini kita masih sangat bergantung pada dosen kontrak,” ungkapnya.

Prof. Agussabti menjelaskan bahwa kecukupan jumlah dosen di sebuah program studi (prodi) sangat bergantung pada jumlah mahasiswanya. Menurut dia, saat ini ada beberapa prodi yang memiliki jumlah dosen cukup banyak, namun jumlah mahasiswanya sedikit karena minat pendaftar terus menurun.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, USK berupaya melakukan redistribusi dan penyesuaian keahlian dosen agar sejalan dengan kebutuhan masing-masing prodi.

“Untuk menyeimbangkan hal ini, kita berharap dosen-dosen baru bisa mengambil bidang keahlian sesuai minatnya, yang nantinya akan kita sesuaikan dan distribusikan berdasarkan kebutuhan masing-masing prodi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Prof. Agussabti mengakui bahwa saat ini ada program studi yang sudah memiliki rasio dosen dan mahasiswa ideal, namun ada pula yang belum. Kondisi ini disebabkan dengan hadirnya program studi baru yang menuntut penyesuaian jumlah dosen.

“Memang ada prodi-prodi yang rasio dosen dan mahasiswanya sudah ideal, tapi ada juga yang belum,” tuturnya.

Ia memberi contoh pada Fakultas Teknik, di mana pembukaan program studi baru turut berimbas pada kebutuhan tambahan dosen di bidang keilmuan tertentu.

“Misalnya, di Fakultas Teknik, saat ini ada dua prodi baru yang membutuhkan penyesuaian lagi dalam penempatan dosen, terutama dosen yang bidang keilmuannya bersinggungan dengan kebutuhan prodi tersebut,” pungkasnya.

Dengan capaian jumlah dosen yang tinggi dan usaha menjaga rasio dosen-mahasiswa tetap ideal, USK terus memperkuat komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di kawasan Sumatra. (XRQ)

Reporter: AKil

Banda Aceh Perkuat Kerja Sama Kesehatan Anak dengan Korea

0
Banda Aceh Perkuat Kerja Sama Kesehatan Anak dengan Korea. (Foto: MC BNA)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak melalui kerja sama strategis dengan Korea Association of Health Promotion (KAHP). Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dan Wakil Direktur KAHP, Mr. Hyun Seung Kim, di Pendopo Wali Kota, Minggu (27/4/2025).

Acara penandatanganan turut disaksikan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Jalaluddin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lukman, serta Ketua Yayasan Permata Hati Marzuki.

Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Permata Hati yang telah berperan sebagai jembatan komunikasi dengan KAHP.

“Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen formalitas, melainkan langkah nyata untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang sehat,” ujar Illiza.

Ia menekankan bahwa Banda Aceh masih dihadapkan pada berbagai tantangan kesehatan, salah satunya angka stunting yang cukup tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Menurut hemat kami, isu ini bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi juga berdampak signifikan terhadap masa depan generasi kita,” tegasnya.

Menurut Illiza, kolaborasi lintas negara dengan KAHP merupakan strategi penting untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Program ini sangat kami butuhkan dan kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut demi kebaikan seluruh masyarakat Banda Aceh,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Permata Hati, Marzuki, mengungkapkan bahwa kerja sama antara Banda Aceh dan KAHP sejatinya telah berlangsung cukup lama.

“Tim dari Korea telah hadir dan aktif mendukung berbagai program kesehatan di Banda Aceh sejak tahun 2012 hingga 2024, terutama melalui inisiatif Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),” jelas Marzuki.

Selain mendukung program UKS, KAHP juga disebut turut berkontribusi dalam pembangunan fasilitas sanitasi di sejumlah sekolah.

“Kami telah banyak menjalankan program kesehatan bersama KAHP. Kini, kami kembali berdiskusi untuk merumuskan program-program lanjutan, terutama terkait isu stunting dan pendidikan anak usia dini (PAUD),” tambahnya.

Wakil Direktur KAHP, Mr. Hyun Seung Kim, juga menyampaikan rasa hormat dan komitmennya terhadap kelanjutan kolaborasi tersebut.

“Melalui kerja sama ini, kami juga mendapatkan kesempatan berharga untuk lebih memahami budaya Islam di Banda Aceh. Kami sangat menghargai budaya dan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di sini,” ungkapnya.

Mr. Kim menuturkan bahwa program kolaboratif ini akan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak-anak, orang tua, serta penguatan fasilitas umum seperti puskesmas.

“Dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk keberhasilan proyek ini,” tegasnya.

Ia juga berharap kolaborasi antara Banda Aceh dan KAHP dapat terus berkembang menjadi hubungan yang lebih erat dan berjangka panjang.

“Kami akan terus membangun komunikasi yang erat dan berusaha mencapai hasil nyata dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di Banda Aceh,” pungkas Mr. Kim.

Harga Pinang Meroket, Petani Aceh Semakin Rajin ke Kebun

0
Komoditas pinang. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Sigli  — Kabar menggembirakan datang dari kebun-kebun pinang di Aceh. Setelah bertahun-tahun terpuruk, harga biji pinang kering kini kembali melonjak, membawa angin segar bagi para petani.

Dalam dua bulan terakhir, harga jual buah pinang yang menjadi bahan baku industri farmasi, kosmetik, makanan, dan pewarna alami ini terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menjadi titik balik setelah sekitar tujuh tahun terakhir harga pinang anjlok di titik terendah.

Pantauan Media Indonesia di Kabupaten Pidie, Jumat (25/4/2025), harga biji pinang kering mencapai Rp17.000 per kilogram. Angka itu naik drastis dibanding pekan sebelumnya yang masih berada di Rp10.000 per kilogram.

“Kenaikan itu yang kedua kali setelah akhir tahun 2024, berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000/kg. Bahkan setahun lalu sempat turun Rp5.000 hingga Rp4.000/kg,” ujar Zakaria, seorang petani pinang di Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Tak hanya di Pidie, petani di berbagai kawasan Aceh turut merasakan dampak positif dari kenaikan harga ini. Muhammad Nasir, tokoh adat tani di Kecamatan Padang Tiji, menyebut para petani kini semakin bersemangat mengurus kebun mereka.

“Petani pinang di kawasan setempat menyambut gembira dengan harga hasil panen yang semakin membaik. Karena itu mereka bertambah rajin membersihkan kebun pinang,” katanya.

Nasir berharap tren positif ini dapat bertahan lama. Menurutnya, stabilitas harga pinang yang tinggi akan mendorong lebih banyak warga untuk kembali menanam pohon pinang, sekaligus menjaga keseimbangan harga antara hasil bumi dan barang kebutuhan sehari-hari.

“Apalagi semua barang kini semakin tinggi harganya. Ini dapat menciptakan keseimbangan pasar antara hasil bumi dan harga bahan jadi,” tambah Nasir.

Tak hanya soal harga jual, petani kini juga memperhitungkan biaya pengolahan pinang. Mereka berharap biaya kupas pinang tetap wajar seiring kenaikan harga jual.

“Kalau sebelumnya, banyak biji pinang kita jual, dapat uang hanya sedikit. Tapi kini banyak biji pinang dibawa ke pasar, perolehan uang juga menggembirakan. Kemudian ongkos kupas pinang kering juga sesuai harga jual biji. Jangan lebih mahal ongkos kupas pinang daripada harga biji pinang kering,” ujar Nasir.

Dengan semangat baru ini, kebun-kebun pinang di lereng Gunung Seulawah Agam dan berbagai kawasan lainnya kembali bergeliat. Petani Aceh optimistis, kejayaan pinang akan kembali bersinar.

Diskominsa Aceh Segera Luncurkan “Satu Data Aceh” untuk Dukung Transformasi Digital

0
Diskominsa Aceh Segera Luncurkan "Satu Data Aceh" untuk Dukung Transformasi Digital. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh akan meluncurkan platform Satu Data Aceh, salah satu program unggulan dalam Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2029.

Kepala Diskominsa Aceh, Marwan Nusuf, menjelaskan bahwa pengembangan Satu Data Aceh berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pergub Aceh Nomor 24 Tahun 2022. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan sistem data yang akurat dan terpadu, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Aceh mengembangkan platform Satu Data Aceh tujuannya sebagai ekosistem digital dalam menyediakan berbagai informasi yang akurat, mutakhir, terpadu baik data statistik dan geospasial mengenai Aceh,” ungkap Marwan.

Menurut rencana, peluncuran Satu Data Aceh akan dilaksanakan pada Selasa, 29 April 2025. Marwan berharap, kegiatan ini akan melibatkan koordinasi lintas sektor bersama para pemangku kepentingan dan tim RPJM Aceh guna memastikan acara berjalan lancar dan sukses.

“Selama ini koordinasi secara intens terus dilakukan dengan Plt Sekda Aceh selaku Koordinator Satu Data dengan harapan agar seluruh perangkat daerah Aceh untuk proaktif dalam mewujudkan ekosistem Satu Data Aceh ini sebagai wujud pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan mengambil kebijakan agar tepat sasaran serta efektif dan efisien,” tambahnya.

Peluncuran platform ini menjadi langkah strategis untuk mendukung misi besar Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah, yang berkomitmen menggerakkan transformasi digital dan teknologi modern di seluruh sektor kehidupan masyarakat Aceh.

Satu Data Aceh diharapkan mampu memperkuat sistem pemerintahan berbasis data, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Aceh yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.

LSP UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Visitasi, Mantapkan Skema Sertifikasi Kompetensi Lulusan

0
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menggelar Visitasi dan Sinkronisasi Skema Sertifikasi Kompetensi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menggelar kegiatan Visitasi dan Sinkronisasi Skema Sertifikasi Kompetensi di Ruang Rapat Gedung LP2M, Selasa–Rabu, 22–23 April 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius untuk memperkuat daya saing lulusan menghadapi kebutuhan dunia kerja dan industri.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh Pengurus LSP dan 24 asesor dari berbagai program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry. Agenda ini sekaligus menjadi tahapan penting dalam proses pengajuan lisensi resmi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Hadir langsung pada kesempatan itu, Master Asesor BNSP, Senggono, yang melakukan visitasi terhadap 12 skema sertifikasi yang telah disusun dan direview secara internal. Senggono turut memverifikasi kesesuaian dokumen dengan standar nasional serta memberikan sejumlah masukan terhadap substansi skema yang dikembangkan.

Direktur LSP UIN Ar-Raniry, Khatib A Latief, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses panjang dan penuh integritas yang telah dimulai sejak awal penyusunan skema.

“Visitasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk nyata komitmen kita untuk menghasilkan skema yang tidak hanya rapi secara dokumen, tetapi juga kokoh dalam substansi dan implementatif di lapangan,” ujarnya di Banda Aceh, Rabu (23/4/2025).

Khatib menambahkan, verifikasi administratif, validasi substansi, hingga penguatan pemahaman struktur skema menjadi inti dalam proses ini, agar sepenuhnya selaras dengan standar nasional.

Sebagai LSP berbasis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), LSP UIN Ar-Raniry memegang posisi strategis dalam menjembatani dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri modern.

“Visitasi ini menjadi bukti komitmen lembaga untuk tampil sebagai institusi terdepan dalam penguatan kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),” ujar Khatib.

Melalui tahapan visitasi dan sinkronisasi ini, UIN Ar-Raniry semakin memantapkan langkahnya untuk mencetak lulusan yang tak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap bersaing secara profesional di berbagai bidang industri.

Pemkab Aceh Barat Siapkan 8 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat, Dibangun Tahun Ini

0
Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyambut kedatangan Bupati Aceh Barat Tarmzi didampingi Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Teuku Remi Ilham Putra (kanan) di Gedung Kemensos RI di Jakarta. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Meulaboh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Kecamatan Meureubo untuk pembangunan sekolah rakyat yang rencananya dimulai tahun ini.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, mengatakan daerahnya menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Aceh yang mendapat prioritas pembangunan sekolah rakyat pada 2025.

“Alhamdulillah dari total 280 unit sekolah rakyat yang dibangun pemerintah pada tahun ini di seluruh Indonesia, Kabupaten Aceh Barat termasuk daerah yang akan menerima pembangunan pada tahun ini,” kata Tarmizi saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Selain Aceh Barat, pembangunan serupa juga akan dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Tarmizi menjelaskan, Kecamatan Meureubo dipilih karena lahannya memiliki struktur tanah yang padat dan tidak berada di atas rawa atau lahan gambut, berbeda dengan beberapa lokasi lain di Aceh Barat.

“Berbeda di Suak Nie, Kecamatan Johan Pahlawan yang juga lahan milik pemerintah daerah, di lokasi ini kedalaman 12 meter belum mampu ditembus oleh tiang pancang. Jadi sangat dalam gambutnya,” ujarnya.

Tanah yang dipilih di Meureubo ini merupakan milik Pemkab Aceh Barat, sehingga memudahkan proses administrasi pembangunan.

Pembangunan sekolah rakyat ini, kata Tarmizi, merupakan hasil komunikasi intens yang dijalin Pemkab Aceh Barat dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam beberapa pertemuan di Jakarta.

Sekolah rakyat tersebut nantinya akan menjadi pusat pendidikan terpadu yang dilengkapi asrama, ruang olahraga, serta ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di satu lokasi.

“Untuk anak-anak miskin yang jumlahnya sekitar 1.000 orang akan menjadi sasaran utama sekolah ini,” tambah Tarmizi.

Dalam hal tenaga pengajar, Pemkab Aceh Barat berencana merekrut aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lokal, baik secara penuh waktu maupun paruh waktu.

Saat ini, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dokumen penting sebagai persyaratan percepatan pembangunan.

Ketua Dewan Penasihat Forum Sekolah Rakyat Indonesia (Forsiar), Drs H Malik Raden MM, turut menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Pemkab Aceh Barat dalam mendukung program nasional ini.

Editor: Akil

Spesialis Begal Perempuan di Aceh Timur Ditangkap, Sudah Beraksi 6 Kali

0
Ilustrasi ditangkap Polisi. (Foto: LintasJatim.com)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Polisi akhirnya membekuk MA (34), pria asal Desa Seuneubok Baroh, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang diduga menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang kerap meresahkan warga.

MA diketahui mengincar perempuan sebagai sasaran utama aksinya. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang menjadi korban.

“Kedua korban menjelaskan ciri-ciri pelaku dan akhirnya mengerucut ke tersangka,” ujar Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Dua Korban Menjadi Petunjuk Awal

Dua laporan korban menjadi kunci pengungkapan kasus ini. Korban pertama, Nuraini (27), warga Desa Alue Bu Tunong, Kecamatan Peureulak Barat, menjadi korban begal saat hendak membayar cicilan sepeda motor di Jalan Medan–Banda Aceh, Desa Sineubok Barat, Kecamatan Idi Timur, pada 12 Maret 2025.

Dalam kejadian itu, Nuraini kehilangan dompet berisi uang tunai Rp1.200.000 serta sejumlah dokumen penting.

Tiga hari berselang, pada 15 Maret 2025, Hayatul Rizkina (25), warga Desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam, diserang di jalan saat pulang dari pasar Idi Rayeuk. Ia kehilangan dompet berisi uang Rp600.000, satu unit handphone Vivo Y27, dan dokumen penting lainnya.

Pelacakan Melalui Handphone

Polisi kemudian menemukan salah satu handphone korban di tangan seorang warga berinisial YA di Kecamatan Peureulak. Dari pemeriksaan terhadap YA, terungkap bahwa handphone tersebut dibeli dari MA.

“Dari YA inilah kita ketahui siapa yang menjual handphone korban padanya. Akhirnya kita tangkap pelaku,” kata Adi.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita satu unit handphone serta dua sepeda motor yang diduga digunakan MA saat beraksi.

Kepada polisi, MA mengaku sudah enam kali melakukan aksi begal di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Semuanya dengan korban perempuan.

Diancam 9 Tahun Penjara

Atas perbuatannya, MA dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan sub Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara menanti.

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pun mengimbau masyarakat, khususnya pengendara perempuan, untuk lebih berhati-hati di jalanan.

“Kami imbau pengendara jangan meletakkan handphone yang mudah diambil para begal,” pungkas Adi.

Editor: Akil

Inspektorat Aceh Barat Rampungkan Pengawasan Dana CSR, Satu Perusahaan Tolak Diaudit

0

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Inspektorat telah menyelesaikan pengawasan terhadap penyaluran dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2024 yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di daerah itu.

Ketua Tim Pengendali Teknis Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, Santoso, mengatakan pengawasan ini bertujuan memastikan dana CSR dikelola secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa dana CSR dikelola secara transparan dan sesuai aturan,” kata Santoso kepada wartawan di Meulaboh, Jumat.

Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan berdasarkan berbagai regulasi pemerintah, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Selain itu, Inspektorat juga berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta sejumlah aturan lain yang relevan.

Adapun sejumlah perusahaan yang telah menyerahkan dokumen dan selesai diawasi antara lain PT Karya Tanah Subur (KTS), PT Pertamina Patra Niaga, PT Bank Aceh Cabang Meulaboh, PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB), PT Agro Sinergi Nusantara (ASN), PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL), PT PLN UP3 Meulaboh, PT Indonesia Pacific Energi (IPE), PT Nirmala Coal Nusantara (NCN), dan PT Bank Syariah Indonesia Area Meulaboh.

Santoso menegaskan, pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan daerah untuk memastikan pemanfaatan dana CSR berjalan sesuai aturan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga membantah bahwa pemantauan dana CSR hanya menargetkan satu perusahaan saja.

“Setiap perusahaan di Aceh Barat juga telah menandatangani Nota Kesepahaman bersama pemerintah daerah terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan,” ujar Santoso.

Ia berharap, penyaluran dana CSR ke depan lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, semua perusahaan yang telah kami kunjungi menyambut baik dan bersikap kooperatif. Mereka juga bersedia menyerahkan data-data yang kami butuhkan. Bahkan ikut mendampingi saat kami cek ke lapangan,” ucap Santoso.

Namun, berbeda dengan perusahaan lain, PT Mifa Bersaudara hingga kini menolak dilakukan pengawasan oleh tim Inspektorat.

Penolakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 060/SRT/LGLMDB/III/2025 tertanggal 24 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat. Dalam surat tersebut, manajemen perusahaan menyatakan keberatan terhadap audit tata kelola dana CSR oleh Inspektorat.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Aceh Barat, Zakaria, menyebut pihaknya saat ini tengah menyusun laporan hasil pengawasan yang akan segera diserahkan kepada Bupati Aceh Barat.

“Kami berharap ke depan, semua perusahaan tetap bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah melalui program TJSLP,” tutup Zakaria.

Kakanwil Kemenag Aceh Hadiri Halalbihalal dan Peusijuek Forsiar

0
Kakanwil Kemenag Aceh Hadiri Halalbihalal dan Peusijuek Forsiar. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, menghadiri acara Halalbihalal dan Peusijuek Forum Silaturahmi Aceh Besar (Forsiar), Sabtu, 26 April 2025, di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Kegiatan yang dirangkai dengan Pengukuhan dan Peusijuek (tepung tawar) Pengurus Forsiar Periode 2025–2030 ini dihadiri para tokoh penting Aceh. Turut hadir Gubernur Aceh, Bupati Aceh Besar, Wali Kota Banda Aceh, hingga Wali Kota Sabang, mempertegas posisi Forsiar sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.

Ketua Forsiar, H. Muharram Idris atau akrab disapa Syech Muharram, dalam sambutannya menegaskan bahwa acara ini membawa tema “Meningkatkan Solidaritas dan Peran Strategis Forsiar untuk Masyarakat Aceh Rayeuk yang Lebih Martabat.”

Momentum yang digelar di penghujung Syawal ini menjadi ruang mempererat silaturahmi, memperkokoh kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta memperkuat komitmen bersama untuk mendorong pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di kawasan Aceh Rayeuk.

Tidak hanya itu, pada kesempatan ini juga digelar prosesi peusijuek untuk sejumlah tokoh penting, antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, anggota DPD dan DPR RI, Menteri Ekonomi Kreatif H. Teuku Riefky Harsya, M.T., M.Sc., para anggota DPRA dari Dapil 1, Bupati Aceh Besar, dan Wali Kota Banda Aceh.

Kehadiran para tokoh tersebut menjadi simbol dukungan nyata terhadap eksistensi Forsiar. Bersama Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, S.E., Syech Muharram yang juga menjabat sebagai Bupati Aceh Besar, menegaskan komitmennya, “menyukseskan hajatan dan program forum ini.”

Ketua Dewan Penasihat Forsiar, Drs. H. Malik Raden, M.M., juga turut memberikan sambutan, mengapresiasi semangat persatuan yang diusung Forsiar dan mendorong kolaborasi berkelanjutan antarwarga Aceh Rayeuk demi masa depan yang lebih bermartabat.

Editor: Akil