Beranda blog Halaman 576

Biro SDM Polda Aceh Raih Penghargaan Nasional dalam Assessment Jabatan Internal

Penulis
Redaksi
-
0
Biro SDM Polda Aceh Raih Penghargaan Nasional dalam Assessment Jabatan Internal. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Aceh mencetak prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama dalam kategori realisasi assessment center jabatan internal terbanyak se-Indonesia. Penghargaan ini diberikan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Asesor Assessment Center Polri Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).

Piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kabag Binkar Biro SDM Polda Aceh, AKBP Imam Asfali. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Aceh dalam mengoptimalkan sistem seleksi dan promosi jabatan berbasis meritokrasi di lingkungan kepolisian.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi Tim Asesor Biro SDM Polda Aceh. Menurutnya, keberhasilan ini sejalan dengan kebijakan Polri dalam mewujudkan transformasi menuju institusi yang lebih modern dan berintegritas.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa Polda Aceh serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sistem assessment yang profesional dan transparan. Ini juga menjadi indikator bahwa SDM di Polda Aceh dikelola dengan standar tinggi demi mendukung tugas kepolisian secara optimal,” ujar Joko, Jumat (21/2/2025).

Assessment center sendiri merupakan instrumen penting dalam sistem manajemen SDM Polri yang bertujuan menilai kompetensi dan potensi personel untuk menduduki jabatan tertentu. Dengan sistem ini, seleksi jabatan di lingkungan kepolisian menjadi lebih objektif, berbasis kompetensi, serta sesuai dengan standar profesionalisme yang ditetapkan.

Keberhasilan Biro SDM Polda Aceh dalam melaksanakan assessment jabatan internal terbanyak di Indonesia mencerminkan sistem manajemen SDM yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas personel. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Editor: Akil

Korban PHK Bisa Digaji 60 Persen Selama 6 Bulan, Pekerja Sambut Baik PP Nomor 6 Tahun 2025

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi PHK. (Foto: Shutterstock)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar baik bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah resmi menaikkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan menjadi 60% dari gaji terakhir selama enam bulan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Sebelumnya, manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena PHK hanya sebesar 45% dari gaji terakhir untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya. Dengan aturan baru ini, mereka yang terdampak akan mendapatkan tunjangan lebih besar selama enam bulan penuh.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyebut bahwa kenaikan manfaat ini diharapkan dapat membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pencarian kerja baru.

“Manfaat JKP naik menjadi 60% selama enam bulan. Dengan begitu, diharapkan pekerja yang terkena PHK bisa lebih terbantu secara finansial dan manfaatnya lebih terasa,” ujar Anggoro saat ditemui di Kompleks DPR, Selasa (18/2/2025).

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari pekerja di Banda Aceh. Syarif, seorang karyawan swasta menilai ini merupakan langkah yang bagus, mengingat ketidakpastian ekonomi yang dapat menyebabkan PHK sewaktu-waktu.

“Menurut saya, ini langkah bagus karena kita tidak tahu kapan akan terkena PHK. Kalau ada jaminan seperti ini, setidaknya ada pegangan selama mencari pekerjaan baru,” kata Syarif kepada Nukilan.id pada Sabtu (22/2/2025).

Hal senada disampaikan oleh Nurul, pegawai di sektor ritel yang merasa lebih tenang dengan adanya peningkatan manfaat JKP.

“Sebelumnya, saya dengar kalau kena PHK, bantuan dari JKP rasanya kurang cukup untuk bertahan. Dengan adanya peningkatan ini, beban pekerja yang kehilangan pekerjaan bisa lebih ringan,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap program JKP semakin diminati oleh pekerja formal, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan. (XRQ)

Reporter: Akil

Bupati Aceh Jaya Ikuti Orientasi Kepemimpinan di Akmil Magelang

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Jaya Ikuti Orientasi Kepemimpinan di Akmil Magelang. (Foto: MC Aceh Jaya)

NUKILAN.id | Magelang – Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., tengah mengikuti Orientasi Kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kedisiplinan, serta pemahaman strategis dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Sejak hari pertama, Safwandi dan peserta lainnya telah tiba di lokasi dan langsung mengikuti rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membentuk pemimpin daerah yang tangguh dan berwawasan luas. Salah satu sesi penting yang telah diikuti adalah briefing yang disampaikan oleh Irjen Pol. Makhruzi dan Direktur Umum Akmil, membahas sistem kepemimpinan serta kebijakan pemerintahan di Indonesia.

“Bupati Aceh Jaya sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Orientasi kepemimpinan ini menjadi kesempatan berharga untuk memperluas wawasan serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Sekretaris Daerah Aceh Jaya, Juanda, S.Pd.I, M.Pd.

Lebih lanjut, Juanda mengungkapkan bahwa berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 200.5/794/SJ, Wakil Bupati Aceh Jaya dijadwalkan akan bergabung dalam kegiatan retreat pada 27-28 Februari 2025.

“Dikarenakan padatnya agenda kegiatan, Wakil Bupati Aceh Jaya direncanakan akan berangkat menuju Magelang pada tanggal 26 Februari 2025,” lanjutnya.

Dengan mengikuti orientasi ini, Bupati Aceh Jaya diharapkan dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan dalam kepemimpinannya di daerah. Diharapkan pula, kegiatan ini dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih strategis dan inovatif demi kemajuan masyarakat Aceh Jaya.

Editor: Akil

Karhutla di Aceh Barat Berhasil Dipadamkan, BPBD Tetap Siaga

Penulis
Redaksi
-
0
Karhutla di Aceh Barat Berhasil Dipadamkan. (Foto: Istimewa)

NUKILAN.id | Meulaboh – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Aceh Barat sejak 9 Februari 2025 akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya. Api yang sempat berkobar di lahan seluas 12,5 hektare kini telah benar-benar padam setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, Teuku Ronal Nehdiansyah, memastikan bahwa wilayah terdampak kini dalam kondisi aman. Namun, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menggelar patroli rutin guna mencegah kebakaran kembali terjadi.

“Alhamdulillah, karhutla di wilayah Aceh Barat sudah padam 100 persen. Kami tetap melakukan patroli setiap hari untuk memastikan tidak ada titik api baru,” ujar Teuku Ronal, Jumat, 21 Februari 2025.

Karhutla tersebut melanda lima titik di Aceh Barat, di antaranya Desa Blang Beurandang, Desa Gampa, dan Desa Lapang di Kecamatan Johan Pahlawan. Selain itu, api juga sempat membakar lahan di Desa Darul Huda, Kecamatan Woyla, serta kawasan Jalan Lingkar Kampus UTU di Kecamatan Meureubo.

Meskipun api telah berhasil dipadamkan, BPBD Aceh Barat tidak ingin lengah. Patroli rutin tetap digencarkan, terutama di wilayah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan.

“Hal ini dilakukan untuk mencegah kebakaran serupa kembali terjadi, mengingat musim kemarau yang bisa meningkatkan risiko karhutla,” tambahnya.

Selain patroli, BPBD Aceh Barat juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama dengan tidak membakar lahan secara sembarangan. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

Editor: Akil

Zamzami Desak Pemerintahan Muallem-Dek Fadh Prioritaskan Pembangunan Barsela

Penulis
Redaksi
-
0
Zamzami Desak Pemerintahan Muallem-Dek Fadh Prioritaskan Pembangunan Barsela. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Anggota DPR Aceh dari Partai NasDem, Zamzami, mendesak pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Muallem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh. Menurutnya, anggaran tahun 2026 harus dialokasikan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur dan bencana yang kerap terjadi di daerah tersebut.

“Saat ini hampir semua wilayah Barsela memenangkan pasangan 02. Maka sudah sepatutnya anggaran 2026 lebih banyak diarahkan ke Barsela. Kita minta fokus utama adalah penanganan banjir yang setiap tahun melanda wilayah ini agar bisa ditangani dengan baik. Selain itu, pembangunan terowongan Gurutei yang telah lama direncanakan harus segera direalisasikan,” ujar Zamzami dalam rapat paripurna DPRA pada 21 Februari 2025.

Zamzami menekankan pentingnya persatuan pasca-Pilkada. Ia menegaskan bahwa setelah pemilihan usai, semua pihak harus bersatu membangun Aceh tanpa melihat perbedaan politik.

“Dalam politik, tidak ada lagi 01 dan 02. Sekarang kita semua sama, tidak ada perbedaan lagi,” katanya.

Sebagai bentuk ajakan kebersamaan, Zamzami bahkan melontarkan pantun dalam rapat tersebut.

“Ke laut sama mendayung, ke gunung sama kita daki. Rugi sama kita tanggung, untung sama kita bagi,” ucapnya, menegaskan pentingnya sinergi dalam pembangunan.

Selain menyoroti pembangunan Barsela, Zamzami yang juga anggota Komisi VII DPRA menyoroti kondisi Mahkamah Syar’iyah yang selama lima tahun terakhir minim anggaran. Dalam kunjungan kerjanya, ia menemukan banyak keluhan terkait kurangnya dukungan dana bagi lembaga tersebut.

Untuk itu, ia meminta pemerintahan Muallem-Dek Fadh agar memperioritaskan alokasi dana bagi Dinas Dayah dan Dinas Syariat Islam. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan penegakan syariat Islam di Aceh dapat berjalan secara kaffah dan sesuai harapan masyarakat.

Editor: Akil

Kepala Desa Buket Panjou Dituntut Enam Tahun Penjara atas Dugaan Korupsi Dana Desa

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Korupsi Dana Desa. (Foto: kawanhukum.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Mahdi, Kepala Desa (Keuchik) Buket Panjou, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, dengan hukuman enam tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jumat (21/2/2025). Mahdi didakwa melakukan korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp728,8 juta.

Tuntutan ini dibacakan oleh JPU Akbar Pramadhana dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fauzi, dengan dua hakim anggota, R Deddy Harryanto dan Ani Hartati.

Selain pidana enam tahun penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan. Mahdi juga diwajibkan mengganti kerugian negara senilai Rp728,8 juta. Jika tidak mampu membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, ia akan dikenakan tambahan hukuman tiga tahun penjara.

Kasus ini bermula dari pengelolaan dana desa oleh Mahdi pada tahun 2020 dan 2021. Pada 2020, Mahdi menerima dana desa sebesar Rp960,2 juta, sementara pada 2021, jumlah yang dikelolanya mencapai Rp832,9 juta. Namun, dalam pengelolaan dana tersebut, ia diduga tidak melibatkan aparatur desa sebagaimana mestinya.

JPU menegaskan bahwa penggunaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan serta ketidakmampuan Mahdi dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya berujung pada kerugian negara.

“Perbuatan terdakwa Mahdi melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar JPU Akbar Pramadhana dalam persidangan.

Editor: Akil

H. Ali Basrah Resmi Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRA Periode 2024–2029

Penulis
Redaksi
-
0
H. Ali Basrah Resmi Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRA Periode 2024–2029. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna istimewa untuk mengukuhkan H. Ali Basrah, S.Pd, M.M sebagai Wakil Ketua DPRA dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) periode 2024–2029. Prosesi pengucapan sumpah dan pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Utama DPRA, Jumat malam, 21 Februari 2025.

Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md, yang didampingi dua Wakil Ketua, Ir. H. Saifuddin Muhammad dan Salihin, SH. Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, rapat paripurna resmi dimulai dan terbuka untuk umum.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Muhammad Firdaus MZ, diikuti lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan Himne Aceh “Aceh Mulia”, yang semakin menambah khidmat suasana malam itu.

Pelantikan H. Ali Basrah menjadi bagian dari rangkaian proses yang telah dimulai sejak DPRA menyetujui usulan pengangkatan Wakil Ketua dari Fraksi Golkar dalam rapat paripurna sebelumnya pada 22 Januari 2025. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRA Nomor 3/DPRA/2025 dan kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pj Gubernur Aceh melalui surat Nomor 100.3/0206, tertanggal 22 Februari 2025.

Sebagai tindak lanjut, surat usulan peresmian pengangkatan dikirim kembali pada 23 Februari 2025 melalui Nomor 100.1.4.2/959. Berdasarkan proses administrasi tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor 100.2.1.4-1732 Tahun 2025, yang menetapkan H. Ali Basrah sebagai Wakil Ketua DPRA.

Pengucapan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Abdul Azis, SH, MH. Usai pelantikan, Ketua DPRA menyampaikan harapannya atas kolaborasi dan sinergi yang solid di antara para pimpinan dan anggota dewan.

“Kita semua memahami bahwa posisi ini merupakan amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab yang besar. Mari kita bersinergi untuk menjaga kekompakan dan menciptakan keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas lembaga ini,” ujar Zulfadhli.

“Kami juga berharap semua anggota DPRA dapat memberikan dukungan, saran, serta masukan dalam menjalankan tugas kelembagaan, agar cita-cita kita dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh dapat terwujud,” lanjutnya.

Sebagai penutup, acara ditutup dengan doa dan shalawat yang dipimpin oleh Ikhwansyah Putra, S.Pd.I. Ketua DPRA juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam rapat paripurna tersebut, termasuk Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, para anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda, dan seluruh peserta rapat lainnya.

Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan di tubuh legislatif Aceh, yang diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan memperjuangkan aspirasi rakyat di Tanah Rencong.

USK Pastikan UKT Tidak Naik Meski Anggaran Ditekan

Penulis
Redaksi
-
0
Universitas Syiah Kuala. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) menegaskan tidak akan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswanya, meskipun pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi.

Rektor USK, Marwan, menyatakan bahwa meski ada pemangkasan anggaran dari pemerintah, pihak universitas akan mengelola keuangan dengan lebih efisien agar kebijakan ini tidak berdampak langsung pada mahasiswa.

“Efisiensi anggaran ini adalah kebijakan pemerintah yang harus siap kita terima. USK akan berupaya untuk mengatur pengelolaan keuangannya sebaik mungkin, termasuk meminimalkan pengeluaran biaya tak langsung dan memaksimalkan pendapatan dari aset dan kerja sama. Dan terkait itu, USK berkomitmen untuk tidak menaikan UKT,” ujar Marwan, Jumat, 21 Februari 2025.

Keputusan ini, menurut Marwan, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang masih membutuhkan perhatian. USK tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru menghambat akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa.

“Kami memahami bahwa kondisi ekonomi masyarakat Aceh masih membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk tidak menaikkan UKT agar anak-anak Aceh tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi,” katanya.

Selain menjaga stabilitas UKT, USK juga berupaya memberikan dukungan pendidikan melalui berbagai program beasiswa. Saat ini, setidaknya 34 program beasiswa telah disalurkan, baik yang berasal dari pemerintah, mitra swasta, maupun sumber pendanaan lainnya.

Keberadaan beasiswa ini terbukti membantu ribuan mahasiswa USK dalam menempuh pendidikan. Berdasarkan data universitas, sebanyak 30,26 persen atau sekitar 9.000 mahasiswa telah menerima bantuan beasiswa dari berbagai sumber.

“Alhamdulillah, saat ini 30,26% atau sekitar 9.000 mahasiswa USK telah menerima beasiswa dari berbagai sumber. Ini adalah bentuk dukungan USK agar mahasiswa dapat melanjutkan studinya,” ujar Marwan.

Dengan kebijakan ini, USK berharap dapat terus memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh kenaikan biaya kuliah, meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah.

Editor: AKil

Ketua DPRA Tuding Fadhlullah di Balik Polemik Sekda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Zulfadli. (Foto: Dok. DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menuding Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berada di balik kisruh penunjukkan Alhudri sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Ia juga menyatakan siap menghadapi siapa pun yang berupaya menyingkirkannya dari jabatan.

“Siapa yang berani pecat saya akan saya lawan,” ujar Zulfadhli dalam pernyataannya di Gedung Parlemen Aceh, Jumat, 21 Februari 2025.

Dikutip dari AJNN, Zulfadhli mengkritik surat keputusan Gubernur Aceh terkait pengangkatan Alhudri sebagai Sekda. Menurutnya, surat tersebut dibuat secara sembarangan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Ia bahkan menyebut penerbitan surat itu sebagai sebuah “permainan” yang didalangi oleh Ketua Gerindra Aceh, Fadhlullah, yang juga menjabat sebagai wakil dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

DPRA, kata Zulfadhli, tetap memberikan dukungan kepada Muzakir Manaf dan Fadhlullah. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain-main dengan lembaga legislatif yang dipimpinnya.

Dalam sidang paripurna, Zulfadhli juga mengancam akan mengambil langkah untuk melengserkan Fadhlullah jika benar terbukti berada di balik polemik ini. Sebagai tindak lanjut, DPRA berencana memanggil Fadhlullah guna meminta klarifikasi terkait surat pengangkatan Alhudri sebagai Sekda.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Syiah Kuala, Jafar, menilai bahwa surat keputusan yang diteken langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tetap sah secara hukum. Menurutnya, setiap konsekuensi dari penerbitan surat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur. Terkait ketiadaan paraf dalam surat keputusan itu, Jafar menjelaskan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan dokumen tersebut.

Editor: Akil

Pemko Banda Aceh Serahkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran di Ateuk Pahlawan

Penulis
Redaksi
-
0
Pemko Banda Aceh Serahkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran di Ateuk Pahlawan. (Foto: MC BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh bergerak cepat memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang melanda Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, pada Kamis, 20 Februari 2025. Kebakaran hebat itu menghanguskan 16 unit rumah kopel dan memaksa para korban mengungsi ke kantor Keuchik setempat.

Sehari setelah kejadian, Jumat, 21 Februari 2025, Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekda) Banda Aceh, Bachtiar, bersama sejumlah anggota DPRK, Forkopimcam, dan Dinas Sosial turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan bantuan masa panik kepada para korban.

Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Keuchik Gampong Ateuk Pahlawan dan dihadiri berbagai pihak terkait. Bantuan yang diberikan mencakup sembako, pakaian, peralatan masak, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan ibadah.

“Pemko Banda Aceh bersama seluruh unsur terkait, seperti DPRA, DPRK, Dinas Sosial, Camat, Danramil, dan Kapolsek hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran,” ujar Bachtiar saat menyerahkan bantuan.

Pj Sekda berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban yang dirasakan para korban. “Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tengah menghadapi ujian berat,” tambahnya.

Selain itu, Bachtiar juga menyampaikan pesan dari Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang saat ini sedang mengikuti retreat di Akmil Magelang. Dalam pesannya, Wali Kota menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang terjadi. “Ibu Wali Kota berpesan agar para korban diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Musibah adalah ujian dari Allah SWT, dan kita harus selalu berdoa agar diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan,” kata Bachtiar menirukan pesan Wali Kota.

Selain bantuan, Pemko Banda Aceh juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam mencegah kebakaran. “Musibah memang sulit diprediksi, namun kita bisa lebih berhati-hati, terutama saat meninggalkan rumah. Pastikan untuk memeriksa kompor, alat elektronik, dan semua peralatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran,” ujar Bachtiar, menekankan pentingnya kewaspadaan.

Dengan bantuan yang disalurkan, diharapkan para korban dapat segera bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka setelah musibah yang menimpa.

1...575576577...2,457Halaman 576 dari 2,457

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id