Beranda blog Halaman 57

Gubernur Aceh Minta Pembangunan BLK Khusus, Menaker Janji Lakukan Kajian

0
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) berspesifikasi khusus di Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI membangun Balai Latihan Kerja (BLK) berspesifikasi khusus di Aceh. Permintaan itu ia sampaikan langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam kunjungan kerja ke Pendopo Gubernur Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem menekankan pentingnya keberadaan BLK yang memiliki program pelatihan sesuai dengan kebutuhan sektor strategis di Aceh, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga migas. Ia menilai, Aceh sangat membutuhkan tenaga kerja terampil, khususnya di bidang operator dan mekanik alat berat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

 

“Pemerintah Aceh sudah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di Kabupaten Aceh Besar, tidak jauh dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Kami berharap pembangunan BLK ini dapat segera diwujudkan sebagai bentuk dukungan pusat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Aceh,” ujar Mualem.

Menaker Yassierli menyambut baik usulan tersebut. Namun, ia menegaskan perlunya kajian mendalam agar pembangunan BLK benar-benar berbasis kebutuhan industri. Dengan begitu, lulusan pelatihan nantinya dapat langsung terserap di pasar kerja.

Dalam pertemuan itu, Gubernur turut didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen. Kehadiran Akmil disebut memastikan kesiapan jajaran dinas dalam mengawal proses teknis, mulai dari penyediaan lahan hingga penyusunan kurikulum pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Selain membahas rencana pembangunan BLK, Menaker Yassierli juga berkunjung ke Museum Tsunami Aceh. Ia menekankan pentingnya edukasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun ketangguhan bangsa. Menurutnya, museum tersebut bukan hanya monumen peringatan, tetapi juga ruang refleksi dan pembelajaran kolektif.

Pesan itu disambut baik oleh Gubernur Aceh. “Aceh pernah melalui masa sulit akibat tsunami. Dari peristiwa itu, kita belajar bahwa pembangunan manusia bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga soal ketangguhan dan kesiapan menghadapi tantangan,” kata Mualem.

Dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dan peran aktif Pemerintah Aceh, Mualem berharap pembangunan BLK khusus serta program penguatan sumber daya manusia dapat segera diwujudkan demi meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Aceh.

Editor: Akil

Warga Gagalkan Pesta Sabu di Aceh Utara, Dua Orang Diamankan

0
Hendak pesta sabu, wanita berinisial IN, 27 dan seorang pemuda berinisial TS, 22, berhasil diamankan Polres Aceh Utara. (Foto: Dokumentasi/ Istimewa)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Aksi cepat warga Gampong Tutong, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, berhasil menggagalkan pesta sabu. Seorang wanita berinisial IN (27) dan seorang pemuda berinisial TS (22) diamankan, sementara tiga pria lainnya melarikan diri. Dari lokasi, polisi turut menyita satu paket sabu.

Kasi Humas Polres Aceh Utara, AKP Bambang, mengatakan kedua pelaku langsung diserahkan warga kepada Polsek Matangkuli. Hasil pemeriksaan awal mengungkapkan, IN dan TS datang bersama tiga pria lain berinisial R, I, dan P. Mereka berencana mengisap sabu di rumah tersebut, namun aksi itu terhenti setelah warga lebih dulu melakukan penggerebekan.

“Fakta lain yang terungkap, perempuan berinisial In ini merupakan wanita panggilan. Ia dijanjikan oleh TS bisa bermesraan dengan R, salah satu pria yang berhasil kabur, setelah pesta sabu berlangsung,” ujar Bambang, Kamis, 25 September 2025.

Rumah yang menjadi lokasi kejadian diketahui merupakan kediaman nenek dari I. Sementara P disebut sebagai teman dekat I yang juga ikut melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan urine, IN dan TS positif mengonsumsi sabu.

 

“Saat ini keduanya telah ditahan di Rutan Polres Aceh Utara dan diserahkan ke Satres Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut, sementara tiga pria lain yang buron masih dalam pengejaran,” jelas Bambang.

Polres Aceh Utara menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah sigap mengamankan kedua pelaku. Bambang mengimbau masyarakat untuk tetap berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan narkoba dan menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang.

“Warga bersikap sigap namun tetap tertib tanpa melakukan kekerasan. Ini contoh positif sinergi masyarakat dalam membantu aparat kepolisian memberantas penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

Polda Aceh Siap Dukung Pembentukan WPR untuk Cegah Penambangan Ilegal

0

NUKILAN.id | Banda Aceh — Polda Aceh menyatakan siap mendukung pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk komoditas emas dan minerba sebagai langkah preventif mencegah maraknya tambang ilegal. Setelah terbentuk, WPR tersebut nantinya akan diawasi pemerintah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Zulhir Destrian kepada awak media, Kamis, 25 September 2025.

Upaya pembentukan tambang rakyat tersebut telah dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah dinas terkait di Aula Bhara Daksa Ditreskrimsus Polda Aceh, pada Rabu, 17 September yang lalu. FGD tersebut juga diikuti secara virtual oleh para Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter Polres jajaran yang wilayahnya terindikasi terdapat aktivitas tambang ilegal.

Kegiatan FGD tersebut dalam rangka menjemput bola, menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor: 500.10.25/2656 tanggal 11 Maret 2025 perihal Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Saat ini, kata Zulhir, baru tiga kabupaten yang mengusulkan blok WPR yang telah sesuai dengan titik koordinat, yakni Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Gayo Lues. Mantan Kapolres Pidie itu mendorong daerah lain yang belum mengusulkan WPR agar segera menyampaikannya melalui Kabag Ekonomi di Pemkab masing-masing.

“Sudah ada tiga kabupaten yang mengusulkan WPR. Ini merupakan upaya melegalkan aktivitas tambang yang ada. Namun, ada juga yang belum mengusulkan karena aktivitas tambang berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga memerlukan pengkajian lebih lanjut oleh pihak berwenang,” jelasnya.

Pihaknya juga telah berupaya untuk menjemput bola baik di tingkat provinsi maupun Kementerian ESDM (melalui Dirjen Minerba) demi kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menghilangkan penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan, serta menambah pendapatan masyarakat lokal dan daerah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Abituren Akpol 1999 itu menambahkan, untuk mempermudah pengajuan WPR, pihaknya rencana akan membentuk forum koordinasi dengan membuat grup WhatsApp yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi antarwilayah maupun dengan aparat kepolisian.

“Tambang ilegal yang saat ini berada di kawasan hutan lindung dan sungai akan dilakukan survei terlebih dahulu sebelum diusulkan serta berkoordinasi dengan DPRK setempat. Namun, nanti akan ada grup WA untuk memudahkan koordinasi dalam proses pengusulan. Dan semua ini perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara aparatur pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menuntaskan permasalahan tambang ilegal yang ada di Aceh,” pungkas Zulhir.

Sinergi PT PEMA dan Komisi III DPRA Perkuat Strategi Tingkatkan PAD Aceh

0
PT Pembangunan Aceh (PEMA) menggelar rapat strategis bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (24/9/2025). (Foto: Humas PT PEMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – PT Pembangunan Aceh (PEMA) menggelar rapat strategis bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (24/9/2025). Pertemuan ini membahas upaya memperkuat koordinasi dan mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat dihadiri jajaran pimpinan PEMA dan anggota Komisi III DPRA. Dari pihak legislatif hadir Ketua Komisi III DPRA Hj. Aisyah Ismail atau yang akrab disapa Kak Lin, bersama anggota Bunda Salma, Edi Sadikin, Ermiyadi, Musdi Fauzi, dan Dalimi.

“Kita harus akui, anak-anak muda yang memimpin PEMA selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Ini patut kita dukung bersama,” ujar Hj. Aisyah Ismail.

Sementara dari PEMA, jajaran direksi yang hadir antara lain Direktur Utama Mawardi Nur, SE., Direktur Umum dan Keuangan Dr. (C) Tgk. H. Muhammad Nur, M.Si., Direktur Pengembangan Bisnis Naufal Natsir Mahmud, ST., Direktur Komersial Faisal Ilyas, SE., MM., Sekretaris Perusahaan Reza Irwanda, serta Manajer Keuangan Dedi Darmadi.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen PEMA memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan dalam mengelola potensi sektor migas, energi, dan bisnis lain di Aceh.

Komisi III menilai, keberadaan PEMA sangat penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Dengan tata kelola yang profesional dan transparan, perusahaan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak PAD sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kami berharap PEMA terus memperluas jaringan bisnis dan memperkuat investasi agar bisa memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh,” kata salah satu anggota Komisi III.

Rapat strategis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan BUMD daerah. Dengan dukungan penuh dari Komisi III, PT PEMA diharapkan tumbuh menjadi perusahaan daerah yang modern, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Harapannya, keberadaan PEMA tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar hadir sebagai penopang utama ekonomi Aceh di masa mendatang. (XRQ)

Editor: AKil

Industri Hulu Migas, Akselerator Kebangkitan Ekonomi dan SDM Aceh

0
Ilustrasi. (Foto: phe.pertamina.com)

NUKILAN.ID | FEATURE – Di balik geliat perekonomian sebuah daerah, ada tenaga kerja lokal yang menjadi denyut nadinya. Mereka hadir dalam keseharian, yakni menciptakan barang dan jasa, menopang bisnis kecil di kampung-kampung, hingga menggerakkan roda konsumsi lewat daya beli.

Dari tangan mereka, pertumbuhan ekonomi menemukan pijakan. Kian banyak dan kian berkualitas tenaga kerja lokal, kian besar pula harapan terciptanya lapangan kerja baru dan terangkatnya kesejahteraan masyarakat.

Namun Aceh pernah merasakan pahitnya kehilangan denyut itu. Saat PT Arun NGL Co berhenti beroperasi di Lhokseumawe pada Oktober 2014, seolah ikut padam pula sumber kehidupan ekonomi yang selama empat dekade menjadi kebanggaan sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat.

Arun bukan sekadar industri, ia ikon kejayaan LNG Indonesia. Kepergiannya menyisakan luka, ekonomi lesu, dan pada Maret 2025, Badan Pusat Statistik mencatat Aceh menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera, yakni 12,33 persen.

Kini, harapan mulai tumbuh kembali. Hadirnya proyek industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di sejumlah lokasi lepas pantai Aceh memberi angin segar bagi ekonomi Serambi Mekkah. Potensi migas Aceh terbilang signifikan, didukung lokasi strategis untuk pengembangan teknologi energi baru seperti penangkapan dan penyimpanan karbon hingga industri blue hydrogen.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mencatat, provinsi seluas 58.376 kilometer persegi ini memiliki sejumlah blok migas potensial, di antaranya Blok Andaman, Blok B, Blok A, dan blok lepas pantai Lhokseumawe. Dalam dua tahun terakhir, penemuan cadangan baru kian mempertegas prospek sektor migas Aceh.

Perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, misalnya, menemukan cadangan gas lebih dari 6 TCF di Blok South Andaman. Sementara Pertamina Hulu Energi (PHE) menemukan gas hidrokarbon dan kondensat di lepas pantai Lhokseumawe pada 2023. Penemuan ini diyakini mampu memperkuat peta energi nasional sekaligus mengonfirmasi potensi besar migas Aceh setelah masa kejayaan LNG Arun.

Kepala BPMA, Nasri Djalal, mengatakan kehadiran industri hulu migas tidak hanya membawa investasi, tetapi juga peluang kerja bagi masyarakat lokal. Sejak berdiri pada 2015, BPMA berperan sebagai regulator hulu migas di darat dan laut hingga 12 mil laut di Aceh.

“Kami di BPMA mengontrol pegawai di seluruh industri migas di Aceh. Dari manajer ke bawah harus orang Aceh, kecuali untuk posisi tertentu yang memang belum ada SDM lokal di bidang tersebut,” kata Nasri dalam wawancara dengan Nukilan.id, Kamis (25/9/2025).

Namun, Nasri menegaskan, peluang tersebut datang bersama tantangan. Rekrutmen di industri migas sangat kompetitif. “Anak muda Aceh yang ingin terjun ke migas harus cakap akademik, punya skill bahasa Inggris yang baik, pengalaman, dan sertifikasi. Itu modal utama untuk bisa bersaing,” ujarnya.

Kesempatan itu dimanfaatkan langsung oleh Teuku Muhammad Farhan, lulusan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Ia jeli melihat peluang bekerja di sektor migas. Kepada Nukilan.id, Farhan bercerita bahwa ia sudah dua tahun bekerja sebagai instrument technician di PT PEMA Global Energi yang beroperasi di Aceh Utara.

Sejak kecil, Farhan kerap mendengar kisah tentang kejayaan Arun LNG. Bagaimana industri gas alam cair itu membuat banyak keluarga di Aceh Utara sejahtera. Kisah-kisah itu menumbuhkan rasa penasaran sekaligus tekad kuat dalam dirinya: suatu saat ia harus bisa bekerja di dunia migas.

“Waktu kuliah, saya bertekad ingin masuk ke industri migas. Jadi sejak awal saya sudah mempersiapkan diri, ikut kursus tambahan, dan aktif mencari informasi lowongan,” kata Farhan melalui sambungan telepon pada 25 September 2025

Pilihan Farhan jatuh pada Politeknik Negeri Lhokseumawe. Alasannya sederhana, politeknik dikenal lebih fokus pada praktik. Menurutnya, itu jalan tercepat untuk mengasah keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“Selain itu, banyak alumni politeknik yang sudah terbukti berhasil bekerja di sektor energi. Itu jadi motivasi tambahan,” ujarnya.

Mewujudkan mimpi tentu tak semudah membalik telapak tangan. Farhan harus melewati serangkaian proses rekrutmen yang panjang dan menantang. Mulai dari tes administrasi, ujian tertulis, wawancara teknis, psikotes, hingga pemeriksaan kesehatan dengan standar tinggi.

“Yang paling berat itu tes kesehatan, karena di migas standar keselamatan sangat ketat. Setelah itu, saya juga ikut pelatihan keselamatan kerja sebelum bisa benar-benar turun ke lapangan,” kenangnya.

Selain itu, ia harus melengkapi diri dengan berbagai sertifikasi, seperti K3 migas, Basic Safety Training (BST), hingga pelatihan khusus instrumen lapangan. Ia juga mengambil kursus tambahan bahasa Inggris teknis, mengingat sebagian besar manual peralatan dan komunikasi kerja menggunakan bahasa tersebut.

Kini, setelah bekerja, Farhan merasakan perbedaan nyata antara teori di kampus dengan praktik di lapangan. Jika di kelas ia hanya belajar simulasi tekanan gas, di lapangan ia harus menghadapi kebocoran kecil di sumur produksi yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat.

“Beda jauh. Kampus memberi dasar, tapi lapangan mengajarkan kita cara berpikir cepat. Banyak skill baru yang saya dapat, mulai dari membaca peta geologi sederhana, mengoperasikan instrumen lapangan, hingga manajemen risiko. Soft skill seperti kerja sama tim dan disiplin waktu juga sangat berkembang,” katanya.

Bekerja di migas membawa perubahan besar dalam hidup Farhan. Dari sisi ekonomi, ia kini mampu membantu orang tuanya, membiayai sekolah adiknya, bahkan memberanikan diri untuk menikah. Namun, pekerjaan ini juga punya tantangan tersendiri, salah satunya sistem kerja roster yang membuatnya harus sering berjauhan dengan keluarga.

“Pekerjaan ini membuat saya lebih mandiri. Memang berat kadang harus lembur sehingga jauh dari keluarga untuk beberapa saat, tapi semua itu terbayar dengan apa yang bisa saya lakukan untuk mereka,” ucapnya lirih.

Kisah Farhan menjadi bukti nyata bahwa kehadiran industri migas di Aceh bukan sekadar soal eksplorasi energi, tetapi juga soal transformasi keterampilan tenaga kerja lokal. Semakin banyak anak muda Aceh yang berani menempuh jalur serupa, semakin besar pula peluang Aceh keluar dari jerat kemiskinan dan bangkit sebagai daerah dengan SDM unggul di sektor energi.

Kehadiran kembali industri minyak dan gas bumi (migas) di Aceh dinilai sebagai momentum penting yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah. Pandangan itu disampaikan Ekonom Aceh, Rustam Effendi, saat berbincang dengan Nukilan.id, Kamis (25/9/2025).

“Keberadaan industri migas kali ini harus didukung penuh dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan ekonomi daerah,” kata Rustam.

Ia menekankan, keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok industri migas mutlak diperlukan. Menurutnya, perusahaan lokal bisa dilibatkan sebagai vendor atau pemasok beragam kebutuhan industri, mulai dari logistik, transportasi, hingga jasa pendukung operasional lainnya.

“Dengan cara ini, aktivitas ekonomi di daerah akan bergerak dinamis. Bisa menciptakan peluang kerja baru dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Rustam menyebut, manfaat kehadiran industri migas tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga bisa menumbuhkan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Hal itu dapat diwujudkan melalui aliran dana sosial yang digulirkan perusahaan, misalnya lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Dana CSR sebaiknya diprioritaskan untuk mengembangkan kapasitas komunitas sosial atau lembaga di sekitar perusahaan. Dengan begitu, masyarakat sekitar tidak hanya jadi penonton, tapi ikut tumbuh bersama industri,” katanya.

Pandangan Rustam itu seakan menegaskan bahwa nilai sejati industri migas tidak semata pada besarnya investasi, melainkan bagaimana ia bisa bertransformasi menjadi denyut baru bagi masyarakat, yakni membuka ruang kerja, menghidupkan ekonomi lokal, dan menumbuhkan rasa percaya diri generasi muda Aceh.

Di tengah geliat industri migas yang kembali berdenyut di Aceh, kisah Farhan dan anak-anak muda lain menjadi cermin bahwa masa depan daerah ini tak hanya ditentukan oleh cadangan energi di perut bumi, melainkan juga oleh tekad dan keterampilan manusia yang mengelolanya. Harapan itu kini menyala seperti bara yang menunggu ditiup angin, siap menghangatkan kembali kehidupan ekonomi Aceh. (XRQ)

Penulis: AKIL

Sekda Aceh Apresiasi Kinerja Bisnis PT BPR Syariah Mustaqim Aceh di Triwulan III 2025

0
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) Mustaqim Aceh (Perseroda) berhasil mencatatkan kinerja positif pada triwulan ketiga tahun 2025. Pencapaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir S.IP, MPA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) Mustaqim Aceh (Perseroda) berhasil mencatatkan kinerja positif pada triwulan ketiga tahun 2025. Pencapaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir S.IP, MPA.

Dalam pertemuan dengan Sekda Aceh, Direktur Utama PT BPR Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda), Raisul Mukhlis, didampingi Direktur Operasional, Syahrul Effendi, serta Direktur Kepatuhan, M. Ali, menyampaikan sejumlah capaian perusahaan.

Raisul mengungkapkan, hingga 31 Agustus 2025, posisi aset perusahaan tumbuh signifikan dari Rp183,47 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp236,45 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, dari Rp140,78 miliar menjadi Rp159,79 miliar.

Kepercayaan publik terhadap Bank Mustaqim juga semakin meningkat, yang tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Komitmen bank dalam mendukung perekonomian lokal semakin nyata, dengan 87 persen total pembiayaan disalurkan ke sektor riil. Perusahaan juga mampu membukukan laba sebesar Rp2,59 miliar serta menjaga rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada level terkendali, yakni 5,06 persen (gross).

Menanggapi capaian tersebut, Sekda Aceh, M. Nasir S.IP, MPA, menyampaikan apresiasi yang tinggi.

“Pemerintah Aceh dalam hal ini mengapresiasi kerja keras dan kinerja impresif yang ditunjukkan oleh jajaran managemen dan seluruh karyawan Bank Mustaqim Aceh. Pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi merupakan kunci yang menandakan bahwa bank milik pemerintah Aceh ini merupakan bank yang sehat dan mampu bersaing,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fokus penyaluran pembiayaan yang sebagian besar menyentuh sektor riil.

“Secara khusus, kami juga sangat mengapresiasi fokus penyaluran pembiayaan Bank Mustaqim yang merealisasikan 87% portofolio pembiayaannya ke sektor riil. Ini adalah kontribusi nyata yang langsung menyentuh denyut nadi perekonomian masyarakat kecil dan UMKM di Aceh,” tambahnya.

Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan terus mendukung perkembangan BPR Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda).

“Kami siap memberikan dukungan penuh agar bank ini terus berkembang dan memperluas layanannya. Pesan saya, pertahankan terus kinerja positif yang sudah sangat baik ini. Teruslah berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, dan yang terpenting, jaga selalu kekompakan seluruh tim. Dengan begitu, saya yakin bank ini dapat terus berkembang dan semakin kuat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Aceh,” tutupnya.

Editor: Akil

Cuaca Buruk Hambat Kapal Pertamina, Pasokan Solar Banda Aceh Terganggu

0
Ilustrasi. (Foto: Dok Pertamina)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Taufik, mengatakan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banda Aceh dan sekitarnya mengalami kekosongan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dipicu oleh keterlambatan kapal tanker Pertamina yang membawa pasokan solar akibat gangguan cuaca di laut.

“Kemarin saat kapal berangkat untuk mengirimkan BBM ke Banda Aceh terjadi kendala di cuaca, jadi nggak bisa merapat. Tapi kemarin sore sudah merapat kapalnya di Pelabuhan Krueng Raya,” ujar Taufik kepada Nukilan, Kamis (25/9/2025).

Taufik menjelaskan, akibat keterlambatan tersebut, stok di Terminal BBM ikut berkurang sehingga sempat menimbulkan gangguan distribusi ke sejumlah SPBU. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan total, pihak Pertamina melakukan rasionalisasi jatah distribusi ke SPBU.

“Jadi beberapa hari kemarin memang stok di terminal berkurang, otomatis suplai ke SPBU juga terganggu. Makanya dilakukan rasionalisasi agar semua SPBU tetap dapat jatah meski terbatas. Alhamdulillah, kapal sudah bisa merapat kemarin, dan Insya Allah mulai hari ini distribusi kembali lancar,” tambahnya. []

Reporter: Sammy

Prakiraan Cuaca Aceh 25–27 September 2025: Hujan Disertai Angin Timur Laut

0
Ilustrasi hujan. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Malikussaleh memprakirakan hujan akan melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam periode 25 hingga 27 September 2025. Enam daerah tercatat mengalami potensi hujan dengan intensitas bervariasi, disertai angin dari arah timur laut.

Dikutip Nukilan dari data BMKG, wilayah Simpang Tiga Redelong diprediksi akan mengalami hujan ringan hingga lebat dengan suhu harian berkisar antara 20–28 derajat Celsius. Kecepatan angin tercatat 28 km/jam dengan tingkat kelembaban tinggi, yakni 70–99 persen.

Untuk wilayah pesisir timur, seperti Bireuen, Lhokseumawe, Lhoksukon, Idi Rayeuk, dan Langsa, cuaca didominasi hujan disertai awan tebal. Suhu udara rata-rata lebih panas dibanding dataran tinggi, yaitu 23–33 derajat Celsius. Kecepatan angin di lima daerah ini berkisar 26 km/jam, dengan tingkat kelembaban relatif 60–99 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan disertai angin kencang yang dapat mengganggu aktivitas harian, terutama di wilayah pesisir dan dataran rendah. Kondisi atmosfer yang tidak stabil berpotensi meningkatkan curah hujan dalam beberapa hari ke depan. []

Reporter: Sammy

Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Vonis 15 Tahun Penjara Pelaku Pemerkosaan Anak

0
vonis 15 tahun penjara terhadap terdakwa Syafruddin alias Abu Perlak dalam kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak. (Foto: tangkapan layar)

NUKILAN.ID | Blangpidie – Mahkamah Syar’iyah Blangpidie menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap terdakwa Syafruddin alias Abu Perlak dalam kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan perbuatan berlanjut. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim pada Jumat, 19 September 2025.

Dilansir Nukilan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana 200 bulan atau setara 16 tahun 8 bulan penjara. Dalam sidang tuntutan pada Rabu, 3 September 2025, tim penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman ‘uqubat ta’zir maksimal.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman ‘uqubat penjara selama 180 bulan (15 tahun). Masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari total hukuman, dan terdakwa tetap ditahan.

Sejumlah barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan turut diputuskan untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut mencerminkan pakaian dan perlengkapan yang berkaitan erat dengan perkara. Di antaranya, sehelai kaos belang-belang berwarna ungu dengan gambar boneka Honey Bear, sebuah celana panjang tidur berwarna biru dongker bermotif bunga, sehelai kain sarung abu-abu kehijauan dengan corak batik, serta selembar kain guring berwarna krem. Semua barang bukti itu dirampas oleh negara dan ditetapkan untuk dimusnahkan. Selain hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Kasus ini ditangani oleh tim penuntut umum yang terdiri dari Wahyudin, SH, Fakhrul Rozi Sihotang, SH, MH, Muksyid, SH, Erlina Rosa, SH, dan Febri Adiyaksa, SH. Sementara itu, status perkara tercatat masih dalam tahap pemberitahuan permohonan banding. []

Reporter: Sammy

Disdik Aceh Wajibkan Sekolah Gunakan Internet Banking Corporate untuk Dana BOS Mulai 2026

0
Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8.7/13399 tanggal 21 September 2025 yang ditandatangani Kepala Disdik Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh mewajibkan seluruh SMA, SMK, dan SLB di Aceh menggunakan Internet Banking Corporate (IBC) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan transaksi non tunai ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8.7/13399 tertanggal 21 September 2025 yang ditandatangani Kadisdik Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A. Surat itu ditujukan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota. Sebelumnya, Disdik Aceh juga mengirimkan Surat Nomor 400.3.8.7/13284 tanggal 16 September 2025 kepada Pimpinan PT Bank Aceh Syariah guna mendukung persiapan penerapan sistem tersebut.

Dalam surat edaran itu, terdapat beberapa poin penting. Pertama, seluruh satuan pendidikan diwajibkan memiliki dan menggunakan akun IBC untuk setiap transaksi Dana BOS. Kedua, progres pembuatan akun harus dilaporkan paling lambat 30 September 2025. Ketiga, sekolah yang belum memiliki akun diwajibkan segera mendatangi Bank Aceh terdekat untuk registrasi, dengan batas akhir 10 Oktober 2025.

Di ruang kerjanya, Kamis (25/9), Marthunis menegaskan, penerapan sistem ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2017 tentang pelaksanaan transaksi non tunai dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 910/23693/2018 mengenai kewajiban transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Melalui IBC, pengelolaan Dana BOS akan lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” ujar Marthunis.

Ia juga meminta dukungan penuh PT Bank Aceh Syariah dalam memfasilitasi sekolah-sekolah membuat akun serta memberikan pendampingan teknis bagi satuan pendidikan yang membutuhkan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Dinas Pendidikan Aceh membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Disdik Aceh juga menegaskan agar tidak ada pihak yang melakukan praktik di luar aturan hukum, baik berupa permintaan maupun pemberian yang tidak sesuai ketentuan.

Dengan implementasi IBC, tata kelola keuangan sekolah di Aceh diharapkan semakin profesional, transparan, dan mudah diawasi. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Aceh dalam mendorong transformasi digital di sektor pendidikan.

Editor: AKil