Beranda blog Halaman 57

18 Nelayan Aceh Ditahan di Thailand, Panglima Laot: Pemerintah Sedang Lakukan Advokasi

0
Ilustrasi nelayan. (Foto: Antara)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 18 nelayan asal Aceh masih menjalani proses hukum di Thailand setelah diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara tersebut.

Panglima Laot Aceh, Miftah Cut Adek, mengatakan hingga saat ini para nelayan tersebut masih berada dalam proses penahanan dan menunggu penyelesaian hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Thailand.

“Belum, mereka masih dalam proses penahanan. Kita sudah melakukan advokasi dan sudah diberitahukan kepada pemerintah karena ini menyangkut hubungan bilateral antarnegara,” kata Miftah Cut Adek kepada Nukilan, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, upaya advokasi telah dilakukan dengan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Aceh, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, mengingat seluruh nelayan yang ditahan berasal dari daerah tersebut. Informasi itu juga telah diteruskan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk pendampingan dan advokasi lebih lanjut.

“Pemerintah Aceh, terutama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sudah diberitahukan. Kemudian juga sudah disampaikan kepada duta besar untuk dilakukan advokasi,” ujarnya.

Kasus ini bermula ketika otoritas Thailand menangkap 19 nelayan asal Aceh Timur pada 10 Maret 2026. Mereka diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE Thailand.

Miftah menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, para nelayan menghadapi proses hukum karena dianggap memasuki wilayah perairan negara lain tanpa izin.

“Karena sudah masuk wilayah negara lain, biasanya hukuman yang dijatuhkan berkisar antara satu tahun hingga satu setengah tahun,” katanya.

Dari total 19 nelayan yang ditangkap, satu orang anak buah kapal (ABK) telah dipulangkan ke Indonesia karena masih berstatus di bawah umur.

Para nelayan tersebut diketahui berasal dari dua kapal penangkap ikan yang beroperasi dari Aceh Timur. Kapal pertama, KM Bahagia Satu, membawa lima ABK yakni Zarkasyi, Hamdani, Samsul Bahri, Yahdi, dan Syarkawi.

Sementara kapal kedua, KM Aneuk Manja, diawaki 14 orang, yakni Adnan, Maulana, Anwar, Rasyidin, Raihandy, Muzakir, Musliadi, Zulkifli, Novindra, Darmadan, Saifully, Zulkifli, M. Yunus, dan M. Saputra. Dari daftar tersebut, M. Yunus telah dipulangkan ke Indonesia karena masih berusia di bawah umur.

Panglima Laot Aceh berharap proses pendampingan yang dilakukan pemerintah dan KBRI dapat memberikan perlindungan hukum bagi para nelayan serta mempercepat penyelesaian kasus tersebut sesuai mekanisme yang berlaku di Thailand. []

Reporter: Sammy

Jalan Serule-Bintang Kembali Dilanda Longsor, Akses Kendaraan Masih Terbatas

0
Jalan longsor di Desa Serule, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. (Foto: Dok pribadi)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Ruas jalan penghubung Serule-Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, kembali mengalami kerusakan akibat hujan deras yang terjadi selama dua hari berturut-turut sejak beberapa waktu yang lalu. Sejumlah titik jalan dilaporkan amblas dan tertimbun material longsor sehingga menghambat mobilitas masyarakat.

Kepala Koordinator Relawan Kecamatan Bintang, Wedy Sastra Yoga, mengatakan kondisi jalan semakin memburuk setelah hujan susulan mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

“Setelah hujan berturut-turut, ada jalan yang putus, ada juga longsoran yang turun. Kondisinya semakin parah dibanding sebelumnya,” kata Wedy kepada Nukilan, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, alat berat sempat dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Namun penanganan yang dilakukan baru sebatas pembersihan badan jalan dan belum menyentuh perbaikan permanen di titik-titik yang mengalami kerusakan.

“Alat berat masuk kemarin hanya untuk membersihkan longsoran. Setelah itu langsung kembali ke Takengon. Untuk penanganan di arah Desa Serule belum dilakukan,” ujarnya.

Wedy menjelaskan akses menuju Desa Serule saat ini masih terbatas. Kendaraan berukuran panjang, termasuk minibus tertentu, belum dapat melintasi beberapa titik jalan yang mengalami penyempitan dan penurunan badan jalan.

Ia menyebut wilayah Kecamatan Bintang sebelumnya telah dipetakan memiliki sekitar 80 titik rawan longsor pascabanjir besar yang terjadi pada 2025. Curah hujan tinggi yang kembali terjadi membuat sejumlah titik tersebut mengalami longsor susulan.

“Ada sekitar 80 titik longsor yang sudah kami petakan. Setiap hujan susulan turun, beberapa titik kembali bergerak dan menimbulkan kerusakan baru,” katanya.

Selain kerusakan jalan, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan layanan dasar juga menjadi tantangan bagi masyarakat di kawasan tersebut. Hingga kini warga masih menunggu penanganan lanjutan untuk membuka akses secara normal.

Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen pada ruas jalan Serule-Bintang mengingat jalur tersebut menjadi akses utama aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerah pedalaman Kecamatan Bintang. []

Reporter: Sammy

Pipa Air Bersih Desa Serule Terbawa Arus, Warga Terpaksa Ambil Air ke Sungai dan Desa Tetangga

0
Kerusakan pipa air di Desa Serule, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. (Foto: Dok pribadi)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Bintang selama dua hari berturut-turut sejak 25 Mei 2026 lalu mengakibatkan kerusakan jaringan air bersih di Desa Serule, Kabupaten Aceh Tengah. Pipa High Density Polyethylene (HDPE) berdiameter 4 inci yang menjadi saluran utama distribusi air bersih dilaporkan terbawa arus banjir.

Akibat kerusakan tersebut, warga Desa Serule mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat terpaksa mengambil air dari sungai, sementara lainnya harus mencari air ke desa tetangga yang berjarak sekitar dua kilometer.

Kepala Koordinator Relawan Kecamatan Bintang, Wedy Sastra Yoga, mengatakan kerusakan terjadi setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari terakhir menyebabkan debit sungai meningkat dan menghanyutkan jaringan pipa yang baru dipasang.

“Beberapa hari lalu kami baru memasang pipanisasi. Namun karena hujan terus-menerus, banjir datang dan langsung membawa pipa HDPE 4 inci tersebut,” kata Wedy saat dikonfirmasi Nukilan, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, warga telah bergotong royong sejak Senin untuk memperbaiki jaringan air bersih yang rusak. Namun proses perbaikan terkendala karena sebagian pipa tertimbun material banjir dan longsoran.

“Kami harus menggali kembali pipa yang tertimbun. Ada juga beberapa bagian pipa yang kemungkinan sudah patah dan tidak bisa digunakan lagi,” sebutnya.

Wedy menjelaskan sumber air masyarakat Desa Serule berasal dari aliran sungai. Hingga hari ketiga pascakejadian, pasokan air bersih belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan rumah tangga warga, termasuk untuk memasak dan keperluan sanitasi.

“Saat ini sebagian masyarakat masih mengambil air dari sungai dan sebagian lagi dari desa tetangga karena air bersih belum mengalir,” kata Wedy.

Warga berharap adanya dukungan pemerintah untuk mempercepat perbaikan jaringan air bersih agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. []

Reporter: Sammy

Turis Asing Keluhkan Banyak Sampah di Lokasi Wisata, Tonicko Anggara Kembali Semprot Dispar Aceh Selatan

0
tonicko anggara
Aktivis pariwisata Aceh, Tonicko Anggara, bersama pemuda Aceh selatan mendampingi wisatawan asal Swiss. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aktivis pariwisata Aceh, Tonicko Anggara, kembali melontarkan kritik terhadap kinerja Dinas Pariwisata Aceh Selatan. Kritik tersebut muncul setelah dirinya dan beberapa pemuda lainnya mendampingi wisatawan asal Swiss mengunjungi beberapa destinasi wisata di Aceh Selatan pada Minggu 7 Juni 2026.

Kepada Nukilan.id, Tonicko menceritakan bahwa kunjungan diawali dengan aktivitas berselancar di kawasan pantai Surfing Cafe Samadua, Aceh Selatan yang dikenal memiliki ombak menarik bagi peselancar.

Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan ke kawasan Pasir Putih yang berada di perbatasan Kecamatan Samadua dan Kecamatan Sawang untuk menikmati panorama matahari terbenam.

Namun, pesona alam Aceh Selatan yang memikat justru ternoda oleh persoalan kebersihan yang belum tertangani secara optimal.

“Saya merasa malu ketika membawa wisatawan asing ke sana. Tempatnya indah, pemandangannya luar biasa, tetapi sampah plastik berserakan di mana-mana,” kata Tonicko pada Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, wisatawan asing yang ikut dalam perjalanan tersebut juga menyampaikan kesan serupa. Mereka mengapresiasi keindahan alam Aceh Selatan, tetapi menyoroti banyaknya sampah yang ditemukan di sejumlah lokasi wisata.

“Turis itu mengatakan Aceh Selatan bagus, pantainya indah, tetapi banyak sampah dan kurang terawat. Ini tentu menjadi catatan yang memalukan bagi daerah yang ingin mengembangkan sektor pariwisata,” ujarnya.

Tonicko menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Dinas Pariwisata sebagai sektor yang bertanggung jawab mengoordinasikan pengembangan destinasi wisata.

Meski mengakui bahwa urusan kebersihan bukan sepenuhnya tugas Dinas Pariwisata, ia menilai kepala dinas harus mampu membangun koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.

“Masalah sampah memang bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata. Tetapi kepala dinas seharusnya bisa membangun komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau pihak terkait lainnya agar kawasan wisata tetap bersih dan nyaman,” katanya.

Lebih lanjut, Tonicko mempertanyakan perhatian Dinas Pariwisata terhadap kondisi destinasi yang selama ini menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat menikmati matahari terbenam di kawasan Pasir Putih tersebut.

Ia menilai sulit dipercaya apabila pejabat terkait tidak pernah melihat langsung kondisi kawasan tersebut yang dipenuhi sampah.

“Mustahil rasanya Pak Kadis atau jajarannya tidak pernah melihat kondisi itu. Pertanyaannya, apakah tidak merasa risih ketika melihat sampah berserakan di lokasi tersebut?” ujar Toniko.

Selain persoalan kebersihan, Tonicko juga menyoroti minimnya dukungan transportasi bagi wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata di Aceh Selatan. Berdasarkan pengakuan wisatawan asing yang didampinginya, mereka kesulitan memperoleh informasi transportasi untuk menjangkau sejumlah lokasi wisata.

Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjalin koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyediakan pusat informasi atau layanan hotline yang memuat daftar penyedia jasa transportasi lokal yang siap mengantarkan wisatawan ke berbagai destinasi wisata.

“Setidaknya ada nomor yang bisa dihubungi wisatawan ketika membutuhkan kendaraan menuju lokasi wisata. Dengan begitu, mereka tidak kesulitan mencari transportasi sendiri,” ujarnya.

Tak hanya itu, Tonicko juga menilai pengembangan pariwisata membutuhkan sinergi dengan berbagai instansi, termasuk sektor infrastruktur. Menurutnya, koordinasi dengan dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat diperlukan untuk memastikan akses jalan menuju objek wisata dalam kondisi baik.

“Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi lintas sektor agar destinasi wisata benar-benar siap menerima kunjungan wisatawan,” katanya.

Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pariwisata Aceh Selatan. Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar persoalan kebersihan, aksesibilitas, dan fasilitas wisata dapat ditangani secara serius.

“Kalau ingin pariwisata Aceh Selatan maju, semua pihak harus bergerak bersama. Jangan sampai wisatawan datang membawa kesan buruk hanya karena persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan,” katanya. (XRQ)

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber NUKILAN.ID

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Pasar Tani Aceh Roadshow 2026 Meriahkan Lhokseumawe, Transaksi Capai Rp73 Juta dalam Empat Jam

0
Pasar Tani Aceh Roadshow 2026 Meriahkan Lhokseumawe, Transaksi Capai Rp73 Juta dalam Empat Jam. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar Pasar Tani Aceh Roadshow 2026 di Kota Lhokseumawe, Selasa (9/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan menjadi wadah pertemuan langsung antara petani, pelaku UMKM, serta konsumen.

Puluhan petani bersama 30 pelaku UMKM lokal ambil bagian dalam kegiatan ini dengan menawarkan beragam komoditas pangan segar dan produk olahan. Produk yang dipasarkan meliputi sayuran, buah-buahan, telur, beras, minyak goreng, LPG subsidi 3 kilogram, hingga aneka makanan dan kerajinan khas daerah.

Pasar Tani Roadshow merupakan program Pemerintah Aceh yang bertujuan memperpendek rantai distribusi hasil pertanian. Melalui konsep ini, petani dapat menjual hasil panennya secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih baik sekaligus menghadirkan harga pangan yang lebih terjangkau bagi konsumen.

Selain memperluas akses pasar bagi petani, program ini juga menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi daerah, terutama pada komoditas strategis seperti cabai yang kerap memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi.

Mewakili Wali Kota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Aceh atas pelaksanaan Pasar Tani Roadshow di Kota Lhokseumawe.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara petani dan konsumen sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

“Pasar Tani Roadshow merupakan sarana strategis untuk memperkuat hubungan antara petani dan konsumen. Melalui kegiatan ini, hasil pertanian dapat dipasarkan lebih luas dengan harga yang kompetitif, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap produk segar dan terjangkau,” ujar Haris.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani serta penguatan ekonomi daerah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong produktivitas petani sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang diwakili Kepala Bidang Hortikultura, Chairil Anwar, menjelaskan bahwa Pasar Tani Roadshow dirancang untuk meningkatkan pendapatan petani, menjaga stabilitas harga pangan, dan menggerakkan ekonomi UMKM lokal.

Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah mitra strategis, antara lain Dinas Peternakan Aceh yang menyediakan telur, Perum BULOG yang menghadirkan beras dan minyak goreng, serta sektor ESDM yang menyediakan LPG subsidi 3 kilogram.

Chairil mengungkapkan, selama empat jam pelaksanaan, nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp73.098.000. Salah satu komoditas yang paling diminati masyarakat adalah cabai dengan total penjualan mencapai 35 kilogram. Komoditas tersebut dijual seharga Rp30.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional yang berkisar Rp42.000 per kilogram.

Selain cabai, bawang merah juga mencatat penjualan cukup tinggi, yakni sebanyak 30 kilogram dengan harga Rp44.000 per kilogram, sedikit lebih murah dibandingkan harga pasar yang berada di kisaran Rp45.000 per kilogram.

Menurut Chairil, sejak pertama kali diluncurkan pada 2022, program Pasar Tani Roadshow telah digelar di berbagai kabupaten dan kota di Aceh dengan total perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp786 juta.

Pada tahun 2026, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung secara bergilir di empat daerah, yaitu Kota Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat.

“Pasar Tani Roadshow diharapkan terus menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi lokal, memperluas akses pasar petani, serta meningkatkan daya saing UMKM di Aceh,” pungkasnya.

Pembukaan Pasar Tani Aceh Roadshow 2026 turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe Cut Elya Safitri, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini diharapkan terus menjadi sarana penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung stabilitas harga pangan di Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

TVRI Gratiskan Nobar Piala Dunia 2026 Khusus Warkop di Aceh

0
nobar
Ilustrasi nobar. (Foto: ChatGPT)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabar gembira bagi masyarakat dan pelaku usaha warung kopi (warkop) di Aceh. TVRI melalui Stasiun Aceh resmi menggratiskan biaya lisensi nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 khusus bagi warung kopi di seluruh wilayah Aceh.

Plt Kepala TVRI Stasiun Aceh, Yusril, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mencermati berbagai masukan yang berkembang, terutama terkait kemampuan pelaku usaha warung kopi dalam membayar biaya lisensi serta kondisi usaha yang sedang dihadapi.

Menurut Yusril, kebijakan tersebut juga merupakan keputusan yang telah mendapat persetujuan dari pusat.

“Seluruh warkop khusus di Aceh, telah kita gratiskan untuk nonton bareng, harapan kami para pengusaha warkop ini dapat menjaga ketertiban dan ketentraman, serta kenyamanan,” ucap Yusril usai pertemuan dengan Asosiasi Warkop se-Kota Banda Aceh di ruang rapat TVRI Aceh, Keutapang, Selasa (9/6/2026).

Meski biaya lisensi digratiskan, setiap penyelenggara nobar tetap diwajibkan melakukan pendaftaran lisensi kepada TVRI sebelum pelaksanaan kegiatan. Pendaftaran tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

TVRI akan menyediakan barcode pendaftaran yang ditampilkan melalui layar televisi maupun media sosial resmi TVRI Aceh sehingga memudahkan para pemilik warung kopi yang ingin menyelenggarakan kegiatan nobar.

Selain melakukan pendaftaran, penyelenggara nobar juga diminta turut mempublikasikan dan mempromosikan kegiatan melalui media sosial masing-masing. Mereka juga diharapkan memasang umbul-umbul, spanduk, atau media promosi lainnya sesuai template dan ketentuan yang telah ditetapkan TVRI.

Untuk mendapatkan template serta materi promosi resmi, penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan dan Usaha TVRI melalui surat elektronik pengembangandanusaha@tvri.go.id.

“Hal tersebut merupakan bagian dari dukungan promosi bersama, guna meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026,” jelas Yusril.

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026 secara gratis melalui televisi di rumah masing-masing. Namun, ketentuan berbeda berlaku bagi tempat usaha yang bersifat komersial seperti hotel, restoran, dan usaha lainnya yang memanfaatkan siaran tersebut untuk kepentingan bisnis.

“Warkop yang ingin melakukan nonton bareng sambil mengadakan acara bersponsor, itu juga kita memang harus berbayar, karena sifatnya sudah komersial,” tutup Yusril.

Kebijakan penggratisan lisensi nobar ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha warung kopi di Aceh sekaligus meningkatkan semarak dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan perhelatan sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Harga Emas di Banda Aceh Tembus Rp8 Juta per Mayam

0
Perhiasan emas di Toko Emas Italy di sekitaran Pasar Aceh, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Harga emas di Banda Aceh kembali menyentuh angka Rp8 juta per mayam pada Selasa (9/6/2026). Meski berada di level tinggi, minat masyarakat untuk membeli emas masih lebih besar dibandingkan menjual.

Pedagang emas di Toko Emas Italy kawasan Pasar Aceh, Daffa, mengatakan harga jual emas saat ini mencapai Rp8 juta per mayam, belum termasuk biaya pembuatan perhiasan.

“Harga emas hari ini, 9 Juni 2026, kita jual Rp8 juta per mayam. Untuk ongkos pembuatan berkisar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per mayam, tergantung model perhiasannya,” kata Daffa kepada Nukilan.

Menurut dia, tingginya harga emas tidak mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi maupun membeli perhiasan. Dari transaksi yang terjadi di tokonya, sekitar 70 persen pelanggan melakukan pembelian, sementara 30 persen lainnya menjual emas.

“Kalau daya beli masyarakat saat ini sekitar 70 persen membeli dan 30 persen menjual,” ujarnya.

Daffa menambahkan, permintaan emas untuk kebutuhan pernikahan juga mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Ia memperkirakan kenaikan pembelian untuk keperluan tersebut mencapai sekitar 10 persen dibandingkan periode sebelumnya.

“Untuk kebutuhan pernikahan ada peningkatan sekitar 10 persen,” katanya.

Terkait pergerakan harga, Daffa menilai harga emas saat ini masih relatif stabil. 

Namun, ia memperkirakan harga logam mulia tersebut berpotensi mengalami kenaikan menjelang akhir 2026.

“Kita lihat untuk saat ini harga emas masih stabil. Diperkirakan ke depan, terutama menjelang akhir tahun 2026, harga emas masih berpotensi naik,” ujarnya.

Ia menilai kondisi ekonomi dan politik global menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi harga emas. Menurutnya, ketidakpastian yang terjadi di sejumlah negara biasanya mendorong investor beralih ke emas sebagai aset aman (safe haven), sehingga harga cenderung meningkat.

Sebaliknya, apabila kondisi global relatif stabil dan kepercayaan terhadap mata uang asing seperti dolar AS tetap tinggi, harga emas berpotensi mengalami penurunan. Namun, menurut Daffa, peluang tersebut saat ini masih relatif kecil.

“Kalau kondisi negara-negara besar aman dan tidak banyak gejolak, orang bisa lebih memilih memegang dolar daripada emas sehingga harga emas bisa turun. Tapi kemungkinan itu saat ini cukup berat,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

BPKA Lakukan Studi Implementasi Digitalisasi Pendapatan Daerah di Bapenda DKI Jakarta

0
BPKA
BPKA Lakukan Studi Implementasi Digitalisasi Pendapatan Daerah di Bapenda DKI Jakarta. (Foto: BPKA)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Muhammad Diwarsyah, bersama Kepala Bidang Pendapatan, Saumi Elfiza, beserta tim melaksanakan kegiatan Studi Implementasi Digitalisasi Pendapatan Daerah terhadap Penyempurnaan Sistem Elektronik Pendapatan Rakyat Aceh (SYEDARA) dan Modernisasi Layanan Digital Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Aceh melalui BPKA untuk memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Melalui kegiatan ini, BPKA berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.

Studi implementasi digitalisasi pendapatan daerah tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi layanan publik, khususnya pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di Aceh.

Aceh Selatan Jadi Daerah dengan IUP Emas Terbanyak di Aceh, Delapan Perusahaan Kantongi Izin Tambang

0
tambang emas
Ilustrasi pertambangan emas di Menggamat Aceh Selatan. (Foto: Waspada/Faisal)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabupaten Aceh Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas terbanyak di Aceh pada tahun 2026. Dari total 21 perusahaan yang mengantongi IUP emas di provinsi tersebut, delapan perusahaan beroperasi di wilayah Aceh Selatan.

Data yang dihimpun Nukilan.id dari Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) berdasarkan publikasi Minerba.one Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI serta Dinas ESDM Aceh menunjukkan bahwa Aceh Selatan menjadi kabupaten dengan konsentrasi perusahaan tambang emas paling tinggi dibandingkan daerah lain di Aceh.

Setelah Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya tercatat memiliki lima perusahaan pemegang IUP emas. Sementara Aceh Tengah memiliki tiga perusahaan, Aceh Barat dan Nagan Raya masing-masing dua perusahaan, serta Gayo Lues dan Aceh Barat Daya masing-masing satu perusahaan.

Meski menjadi daerah dengan jumlah perusahaan terbanyak, luas total konsesi tambang emas di Aceh Selatan mencapai 7.893,27 hektare. Angka tersebut masih berada di bawah Aceh Tengah yang memiliki luas konsesi terbesar mencapai 42.997 hektare dan Gayo Lues seluas 34.550 hektare.

Secara keseluruhan, terdapat 21 perusahaan yang mengantongi IUP emas di Aceh dengan total luas konsesi mencapai sekitar 101.276,77 hektare. Dari jumlah tersebut, dua izin diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, yakni untuk PT Gayo Mineral Resources (GMR) di Gayo Lues dan PT Linge Mineral Resources (LMR) di Aceh Tengah. Sementara 19 izin lainnya diterbitkan oleh Pemerintah Aceh.

Mengutip AJNN, Direktur IDeAS, Munzami, menyoroti perlunya evaluasi terhadap seluruh izin tambang emas yang telah diterbitkan di Aceh. Menurutnya, evaluasi tersebut penting mengingat meningkatnya penolakan masyarakat di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan kawasan pertambangan.

Selain itu, IDeAS juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum terkait untuk melakukan investigasi terhadap maraknya penerbitan izin tambang di Aceh dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai tidak wajar.

“Mengingat parahnya kerusakan ruang ekologis Aceh pascabencana November lalu, terutama di kawasan dataran tinggi Gayo hingga berbagai daerah di pesisir utara dan timur Aceh, kami meminta Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM dan Menteri Investasi/BKPM RI untuk mencabut serta tidak lagi memperpanjang IUP PT GMR dan PT LMR,” kata Munzami kepada AJNN, Rabu, 3 Juni 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun IDeAS, dari total 21 IUP emas yang tercatat di Aceh, dua izin telah atau akan berakhir pada Juni 2026, sembilan izin berakhir pada periode 2027 hingga 2030, dan sepuluh izin lainnya masih berlaku hingga tahun 2031 atau lebih. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Komisi I DPRA Minta Pemegang Hak Siar Piala Dunia 2026 Tidak Bebani Warkop Aceh

0
komisi i dpra
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, meminta pemegang hak siar Piala Dunia 2026 agar tidak membebankan biaya yang terlalu tinggi kepada pelaku usaha warung kopi (warkop) di Aceh yang ingin menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Menurut Muharuddin, tradisi nobar ajang sepak bola internasional, khususnya Piala Dunia, telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh yang selalu dinantikan setiap empat tahun sekali. Warkop selama ini menjadi ruang berkumpul masyarakat untuk menikmati pertandingan bersama sekaligus mempererat hubungan sosial.

“Piala Dunia bukan sekadar tontonan olahraga, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi masyarakat. Warkop-warkop di Aceh selama ini menjadi tempat berkumpul warga untuk menyaksikan pertandingan bersama. Karena itu kami berharap biaya akses siaran tidak memberatkan pelaku usaha kecil,” kata Muharuddin, Senin (8/6/2026).

Ia mengaku menerima berbagai keluhan dari pengusaha warkop, terutama yang berada di tingkat gampong, terkait rencana kewajiban pembayaran biaya untuk memperoleh izin atau akses siaran resmi dalam penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026.

Menurutnya, sebagian besar warkop di Aceh merupakan usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial. Apabila biaya yang dikenakan terlalu tinggi, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Kita memahami hak pemegang lisensi harus dihormati, tetapi perlu juga ada kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku usaha kecil di daerah,” ujarnya.

Politisi Partai Aceh itu menilai perlu adanya skema khusus atau kebijakan yang lebih fleksibel bagi pelaku UMKM dan pengelola warkop agar tetap dapat menayangkan pertandingan secara legal tanpa harus menanggung biaya yang berlebihan.

Selain itu, Muharuddin mengingatkan bahwa tingginya biaya akses siaran berpotensi mendorong masyarakat mencari alternatif melalui platform atau tautan ilegal untuk menyaksikan pertandingan.

“Kalau akses resmi terlalu mahal, masyarakat tentu akan mencari jalan lain. Ini yang harus diantisipasi. Kita tidak ingin muncul pelanggaran hukum akibat masyarakat kesulitan memperoleh akses yang terjangkau,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait guna mencari solusi yang saling menguntungkan.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu mengambil peran dalam memfasilitasi komunikasi antara pemegang hak siar dan pelaku usaha agar pelaksanaan nobar di Aceh dapat berlangsung tertib, sesuai aturan, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Piala Dunia adalah pesta olahraga dunia. Semangat kebersamaan yang selama ini tumbuh di Aceh melalui budaya nobar harus tetap terjaga, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Jaga Kearifan Lokal dan Nilai Syariat Islam

Di sisi lain, Muharuddin juga mengimbau para pelaku usaha warkop dan masyarakat pecinta sepak bola agar dapat menikmati nobar Piala Dunia 2026 dengan tertib serta tidak mengganggu kenyamanan pihak lain.

Ia menilai fanatisme terhadap tim yang didukung merupakan hal yang wajar dalam dunia olahraga. Namun, fanatisme tersebut tidak boleh berlebihan hingga mengarah pada praktik perjudian maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

“Silakan dukung tim jagoannya masing-masing, tapi tetap tertib dan menjaga sikap. Begitu juga kepada pengusaha warkop harus mematuhi ketentuan penyelenggaraan nobar dan menjaga kearifan lokal serta nilai-nilai Syariat Islam,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News