Beranda blog Halaman 58

Pemerintah Aceh Dorong Program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi cek kesehatan di sekolah. (Foto: Indonesia.go.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesehatan peserta didik. Salah satu langkah nyata yang kini dijalankan adalah program cek kesehatan gratis bagi siswa, yang telah menjadi agenda tahunan dan dijalankan dengan dukungan kerja sama lintas sektor.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang SMK dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni, S.Pd., M.Pd, saat dialog di Pro 1 RRI Banda Aceh, Rabu (24/9/2025).

“Kegiatan cek kesehatan gratis bagi siswa ini memang sudah masuk dalam agenda tahun pemerintahan. Yang pastinya kegiatan ini hasil dari kerja sama lintas sektor. Ini juga salah satu program gerakan sekolah sehat,” ujarnya dikutip Nukilan.id pada Kamis (25/9/2025).

Selain mendorong terciptanya sekolah sehat, program ini juga difokuskan untuk menjawab persoalan serius yang masih dihadapi Aceh, yakni tingginya angka stunting. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya menjalani pemeriksaan kesehatan, tetapi juga mendapat edukasi serta dukungan gizi.

“Program ini juga bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi dampak stunting anak di usia dini, dengan memberikan tablet penambah darah. Selain itu, program ini menjadi salah satu program yang mendapat perhatian khusus Pemerintah Aceh ke depan,” tegasnya.

Syarwan menambahkan, program cek kesehatan gratis akan terus ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah rencana lanjutan yang berkaitan dengan gerakan sekolah sehat, termasuk pembenahan sarana dan prasarana.

“Ke depan nanti, pasti setelah berjalannya program ini, akan ada evaluasi lainnya yang akan ditingkatkan lagi. Salah satunya program kantin sehat yang juga ada hubungannya, terus pelaksanaan dan peningkatan UKS, Unit Kesehatan Sekolah, yang dilakukan oleh cabang dinas. Karena perlu diketahui Dinas Pendidikan memiliki 20 cabang dinas yang ada di 23 kabupaten/kota,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Nukilan.id, Kementerian Kesehatan RI memang menyediakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak sekolah. Sekolah dapat mendaftarkan siswanya melalui WhatsApp Kemenkes di 0811-10-500-567, kemudian memilih menu “Cek Kesehatan Gratis” dan mengikuti petunjuk pendaftaran.

Program ini memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis di sekolah untuk mendeteksi dini masalah kesehatan dan faktor risiko pada anak. Jenis pemeriksaan menyesuaikan jenjang pendidikan, antara lain: tinggi badan, berat badan, pemeriksaan gigi, mata, telinga, serta deteksi anemia pada remaja putri.

Langkah-langkah Pendaftaran CKG Sekolah:

  1. Kirim Pesan ke WhatsApp Kemenkes: Kirim pesan ke 0811-10-500-567.
  2. Pilih Menu CKG: Pilih opsi “Cek Kesehatan Gratis” atau “CKG”.
  3. Ikuti Petunjuk: Akan muncul tautan untuk melanjutkan pendaftaran di WhatsApp Layanan Kesehatan Primer.
  4. Isi Formulir: Lengkapi data diri siswa (pilih “Pelajar” pada kategori pekerjaan), kemudian pilih lokasi dan nama sekolah.
  5. Dapatkan Tiket: Klik “Simpan” untuk mendapatkan tiket CKG Sekolah.

Jenis Pemeriksaan yang Dilakukan:

  • Anak SD (7–12 tahun): Tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, telinga, tekanan darah, gula darah, serta skrining tuberkulosis.
  • Anak SMP dan SMA: Semua pemeriksaan di atas, plus skrining anemia, talasemia, dan kesehatan reproduksi.

Tujuan Program CKG:

  • Identifikasi Risiko Kesehatan: Mengetahui faktor risiko agar anak tetap sehat.
  • Deteksi Dini Penyakit: Menangani kondisi pra-penyakit dan penyakit sejak dini.
  • Mengubah Paradigma Kesehatan: Mendorong pemeriksaan rutin saat sehat, bukan hanya saat sakit, sehingga fokus pada pencegahan.

Melalui rangkaian program tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Lebih jauh, gerakan ini digadang menjadi pondasi kuat dalam membangun generasi Aceh yang cerdas, sehat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (XRQ)

Reporter: Akil

Wakil Gubernur Aceh Terima Kunjungan Delegasi Kedubes Selandia Baru

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (23/9/2025). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (23/9/2025). Delegasi tersebut dipimpin Deputy Head of Mission, Giselle Larcombe.

Pertemuan berlangsung dalam rangka mempererat hubungan diplomatis sekaligus membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis. Delegasi Kedubes Selandia Baru juga membahas perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Aceh, khususnya pasca dua dekade penandatanganan MoU Helsinki.

Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menegaskan Aceh berhasil menjaga perdamaian selama 20 tahun terakhir. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen masyarakat Aceh terhadap perdamaian dan diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat menuntaskan implementasi poin-poin MoU Helsinki secara menyeluruh.

Selain menyinggung perdamaian, Fadhlullah memaparkan sejumlah perkembangan positif di Aceh. Mulai dari meningkatnya jumlah wisatawan dalam enam bulan terakhir hingga melimpahnya potensi sumber daya alam dan hasil perkebunan, seperti kopi, nilam, dan kelapa sawit. Aceh, kata dia, membuka ruang investasi terutama di sektor pelabuhan agar hasil alam tersebut dapat diekspor langsung sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sebenarnya Aceh ini sangat kaya. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, kami membuka peluang investasi selebar-lebarnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Fadhlullah.

Dalam kesempatan itu, First Secretary (Political) Kedubes Selandia Baru, Emma Harman, menyinggung isu toleransi di Aceh. Menanggapi hal tersebut, Fadhlullah menegaskan masyarakat Aceh memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Representative of New Zealand Police, Tim Chao, juga menyampaikan pertanyaan terkait pandangan Aceh terhadap isu pengungsi yang kian meningkat akibat konflik global. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi, AP, yang turut hadir, menjelaskan bahwa Aceh telah berpengalaman menampung pengungsi sejak 2015.

Menurut Dedy, meski sesekali terjadi gesekan karena perbedaan budaya, masyarakat Aceh tetap dikenal terbuka dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin SH, M.Kn, serta Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh, Zaini Zubir, S.Sos, M.Si.

Editor: AKil

Dinas Perkim Aceh Ikuti FGD Pemantauan Dampak Program KPR Sejahtera

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Dr. T. Aznal Zahri, S.STP., M.Si., mendampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Drs. Muhammad Dirwansyah, M.Si., dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan Dampak Program KPR Sejahtera FLPP.

FGD tersebut berlangsung di Kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Aceh, Banda Aceh, pada Kamis (25/9/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digulirkan pemerintah pusat. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan di daerah dapat memberikan masukan terkait efektivitas program serta dampaknya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan implementasi program KPR Sejahtera di Aceh dapat berjalan lebih tepat sasaran sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh Jadi Pelopor Uji Coba Penuh Platform Digital Badilum Learning Center

Penulis
Redaksi
-
0
Banda Aceh Jadi Pelopor Uji Coba Penuh Platform Digital Badilum Learning Center. (Foto: For PT Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh mencatat sejarah baru dengan menjadi pengadilan pertama di Indonesia yang melaksanakan uji coba penuh Badilum Learning Center (BLC), platform pembelajaran digital yang digagas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Kegiatan ini berlangsung secara daring dan luring di kantor PT Banda Aceh, Selasa (24/9/2025), serta diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

“Program BLC sendiri resmi diluncurkan pada Ulang Tahun Mahkamah Agung lalu, namun baru kali ini diuji coba secara penuh,” ujar Junaedi Kamaludin, Kasubdit Mutasi Panitera & Jurusita dalam sambutannya.

Sebelumnya, penerapan BLC masih terbatas pada beberapa wilayah, khususnya untuk bimtek materi Restorative Justice (RJ), Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), serta Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menurut Junaedi, BLC merupakan bagian dari 15 program prioritas Badilum yang menjadi pijakan arah pengembangan peradilan umum. Program ini mencakup Smart TPM, Ganispedia, Inspira, Uji Kompetensi (Ukom), e-Eksaminasi, Perisai, SAQ, hingga digitalisasi Dandapala.

“Dengan anggaran yang minimal, BLC dirancang untuk tetap menjaga kualitas. Kita masih menggunakan metode blended learning, namun ke depan diharapkan seluruhnya bisa online. PT Banda Aceh menjadi pelopor uji coba penuh, dan hasilnya akan menjadi tolok ukur nasional,” terang Junaedi.

Dalam sosialisasi yang dipandu oleh Luthfan Hadi Darus, peserta diperkenalkan cara mengakses BLC melalui blc.mahkamahagung.go.id. Peserta diarahkan mulai dari proses login hingga mengikuti materi bimtek, seperti percepatan penyelesaian perkara, kode etik jurusita, dan eksekusi. Sertifikat elektronik yang diperoleh nantinya langsung terhubung dengan data BIS Ditjen Badilum.

“Bimtek di BLC dapat diikuti secara fleksibel sesuai kesibukan peserta. Setelah selesai, peserta langsung bisa mengunduh sertifikat dan melihat peringkatnya,” ungkap Luthfan.

Melalui uji coba perdana ini, Badilum berharap BLC segera dapat diterapkan secara daring di seluruh pengadilan negeri. Dengan begitu, meski anggaran terbatas, peningkatan kualitas aparatur peradilan tetap bisa dilakukan secara optimal dari masing-masing satuan kerja.

Editor: AKil

Ketum PRM Soroti Pasien Anak Dirujuk ke Banda Aceh dengan Motor, Desak Evaluasi Manajemen RSUDYA

Penulis
Redaksi
-
0
HAMAS VAKUM
Ketua Umum Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM) Robi Annamal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Polemik terkait seorang pasien anak asal Trumon Timur, Aceh Selatan, yang dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh menggunakan sepeda motor menuai sorotan publik.

Kasus ini melibatkan Hasnibar (6), yang mengalami gangguan serius pada mata yang terpaksa dibawa orang tuanya menggunakan sepeda motor menuju RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

Pada Senin, 22 September 2025, Plt Direktur RSUD dr. H. Yuliddin Away (RSUDYA) Tapaktuan, Erizaldi, melalui Kabid Pelayanan Salwiyadi, telah memberikan klarifikasi bahwa pasien tersebut berstatus rawat jalan, bukan gawat darurat. Menurutnya, sesuai aturan Kementerian Kesehatan dan BPJS, pasien rawat jalan tidak difasilitasi ambulans.

Ia menjelaskan, Hasnibar awalnya dirujuk dari Puskesmas Trumon ke Poli Anak RSUDYA Tapaktuan. Namun, karena dokter spesialis mata tidak bertugas, keluarga kemudian meminta rujukan ke RSUDZA Banda Aceh.

“Poli mata kita memang tutup sementara. Insya Allah mulai Kamis, 25 September 2025 pelayanan kembali normal,” ujar Salwiyadi dikutip dari AJNN.

Kasus ini mendapat perhatian dari Ketua Umum Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM), Robi Annamal. Ia menilai kinerja RSUDYA perlu dipertanyakan mengingat status rumah sakit tersebut sebagai tipe B dan rujukan regional.

“Polemik ini bukan sekadar soal rujukan. Bagaimana mungkin rumah sakit tipe B yang menjadi rujukan regional tidak memiliki dokter mata yang siaga dan bahkan tidak memfasilitasi ambulans bagi pasien miskin? Ini kegagalan manajemen,” kata Robi Annamal kepada Nukilan.id, Rabu (24/9/2025).

Untuk itu, PRM mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh segera mengevaluasi kinerja manajemen serta Direktur RSUDYA.

Robi juga menekankan perlunya perbaikan sistem rujukan darurat agar pasien miskin tidak lagi menanggung risiko perjalanan panjang tanpa fasilitas medis.

“Ini bukan hanya tragedi medis, tetapi juga tragedi bagi manajemen pelayanan publik. Rumah sakit seharusnya memastikan hak kesehatan rakyat terpenuhi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRK Aceh Selatan, Adi Samridha, turut menyoroti persoalan ini. Ia menilai rumah sakit seharusnya bisa memfasilitasi ambulans bagi pasien dengan kondisi berat.

“Kondisinya (Hasnibar) kurus, matanya sudah tidak nampak. Layak sekali dibantu oleh rumah sakit. Jangan biarkan orang miskin membawa anak sakit sejauh ratusan kilometer dengan motor,” tegas Adi sebagaimana diberitakan AJNN. (XRQ)

Reporter: Akil

Agus Chusaini Resmi Dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BI Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Proses pengukuhan Agus Chusaini sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. (Foto: Dok. Humas BI Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti resmi mengukuhkan Agus Chusaini sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh di Ballroom Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu (24/9/2025).

Dalam sambutannya, Destry menyampaikan apresiasi atas kontribusi Rony Widijarto yang dinilai berhasil memperkuat sinergi kebijakan BI di daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi Aceh. Ia menegaskan, rotasi dan mutasi pegawai merupakan agenda rutin tahunan BI yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Para pimpinan kantor perwakilan BI di daerah yang terpilih adalah pilihan terbaik untuk wilayah masing-masing. Kami berharap Pak Agus dan Pak Rony dapat mengimplementasikan serta mendiseminasikan kebijakan dari pusat dengan sebaik-baiknya,” ujar Destry.

Lebih lanjut, Destry menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perekonomian Aceh. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini tercatat 4,8 persen, di bawah rata-rata nasional sebesar 5,12 persen maupun rata-rata pertumbuhan provinsi di Sumatera sebesar 4,9 persen.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama. Selain itu, inflasi di Aceh tercatat sebesar 3,7 persen, lebih tinggi dari target nasional. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian bersama untuk kita gali akar permasalahannya,” jelasnya.

Destry menekankan pentingnya sinergi antara BI dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global perlu diantisipasi dengan memperkuat ketahanan domestik, termasuk membuka lapangan kerja baru.

“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. Inilah tantangan utama perekonomian Indonesia ke depan,” ujarnya.

Sebagai langkah mendukung pertumbuhan, Destry menyampaikan bahwa BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen menjadi 4,75 persen, level terendah sejak 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kredit dan pembiayaan sehingga aktivitas ekonomi nasional bergerak lebih maju dan inklusif.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Aceh sebelumnya, Rony Widijarto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, pimpinan perwakilan kementerian/lembaga, unsur perbankan, serta mitra strategis BI di Aceh. Diketahui, Agus Chusaini telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Perwakilan BI Aceh sejak Januari 2025.

Pejabat BGP Aceh Didakwa Korupsi Rp7,03 Miliar, Kejaksaan Janji Tuntaskan Kasus

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi korupsi. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Dua pejabat Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tahun 2022 hingga 2024. Keduanya adalah TW (49), Kepala BGP Aceh, dan M (45), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini hingga memberikan kepastian hukum dan mengembalikan kerugian keuangan negara,” ujar Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Filman Ramadhan kepada Nukilan, Rabu (24/9/2025).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Besar menyebutkan, perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp7,03 miliar.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (23/9/2025). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzi dengan anggota Harmi Jaya dan Zul Azmi.

Dalam pembacaan dakwaan, JPU menegaskan bahwa TW dan M dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan guru penggerak justru diduga diselewengkan.

Ke depan, terdakwa TW dijadwalkan akan menyampaikan nota keberatan (eksepsi), sementara perkara terdakwa M akan langsung masuk ke tahap pembuktian. []

Reporter: Sammy

LBH Kantara Gugat Presiden dan Menhub, Tuntut Implementasi UUPA Pelabuhan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur LBH Kantara, Muhammad Suhaji. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | Kuala Simpang – Lembaga Bantuan Hukum Kajian Advokasi dan Tata Regulasi (LBH Kantara) resmi mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap Presiden dan Menteri Perhubungan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Gugatan dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2025/PN Ksp itu menyoal pengelolaan pelabuhan di Aceh yang hingga kini masih dikuasai pemerintah pusat.

Direktur LBH Kantara, Muhammad Suhaji, menyatakan gugatan ini dilatarbelakangi keprihatinan mendalam atas tidak dilaksanakannya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut marwah otonomi khusus Aceh dan janji perdamaian MoU Helsinki yang sudah disepakati secara internasional,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Nukilan.id, Rabu 24 September 2025.

Dalam gugatannya, LBH Kantara menilai keberadaan PP No. 105 Tahun 2012, PP No. 31 Tahun 2021, dan Permenhub No. 50 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 19 UUPA. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan penuh pengelolaan pelabuhan di Aceh harus dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh.

Namun, hingga kini kewenangan itu masih diambil alih pusat. Kondisi ini bahkan telah menjadi sorotan publik, salah satunya melalui pemberitaan media dengan tajuk “Implementasi UU Pemerintah Aceh Masih Minim.”

LBH Kantara menekankan bahwa gugatan ini merupakan bentuk akses keadilan bagi masyarakat Aceh. Suhaji menilai PN Kuala Simpang tepat menjadi lokasi gugatan karena persoalan yang disengketakan terjadi di Aceh.

“Kalau masyarakat Aceh dipaksa menggugat ke Jakarta, itu justru menutup akses keadilan. Hakim harus menafsirkan hukum secara progresif dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Melalui gugatan ini, pihaknya meminta PN Kuala Simpang menyatakan pemerintah pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pelaksanaan Pasal 19 UUPA, menghentikan penerapan peraturan yang bertentangan, serta menyerahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan dan bandara kepada Pemerintah Aceh.

“Ini bukan hanya perjuangan hukum, tapi juga perjuangan sejarah. Putusan yang adil akan menjadi kemenangan generasi Aceh ke depan dalam menagih janji otonomi yang sejati,” pungkasnya.

Reporter: Akil

Harga Emas di Banda Aceh Kembali Melesat, Sentuh Rp6,44 Juta per Mayam

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi untung rugi jual emas di toko perhiasan (Photo by Pixabay)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Harga emas di Banda Aceh kembali mencatatkan kenaikan signifikan. Pada Senin (22/2/2025), harga emas berada di angka Rp6.200.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Hanya berselang dua hari, tepatnya Rabu (24/2/2025), berdasarkan pantauan Nukilan.id dari akun media sosial Toko Emas Bina Nusa, harga emas telah menembus Rp6.440.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Kenaikan tersebut setara 3,87 persen.

Lonjakan harga di Banda Aceh sejalan dengan tren nasional. Harga emas Antam 24 karat kembali memecahkan rekor baru atau all-time high (ATH). Hari ini, harga emas Antam naik Rp10.000 per gram menjadi Rp2.174.000 per gram.

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Selasa (23/9/2025), harga emas terkecil ukuran 0,5 gram dipatok Rp1.137.000. Untuk ukuran 10 gram dijual Rp21.235.000, sedangkan ukuran terbesar 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp2.114.600.000.

Dalam sepekan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada di rentang Rp2.090.000 hingga Rp2.174.000 per gram. Sementara dalam sebulan terakhir, harga bergerak dari Rp1.929.000 hingga Rp2.174.000 per gram.

Selain harga jual, harga buyback emas Antam juga ikut naik Rp10.000 per gram menjadi Rp2.021.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Editor: AKil

Dinas Pendidikan Aceh Dukung Program Cek Kesehatan Gratis

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi cek kesehatan di sekolah. (Foto: Indonesia.go.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah-sekolah. Program prioritas nasional ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya deteksi dini kesehatan peserta didik guna menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Kepala Bidang SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni, S.Pd., M.Pd., dalam dialog interaktif bersama RRI Banda Aceh, Rabu (24/9/2025), menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG telah diperkuat oleh berbagai regulasi, termasuk Permendagri dan surat edaran bernomor 403.2/298.3 D3.

“Program ini bukan hanya arahan pemerintah pusat, tetapi juga sudah mendapatkan dukungan regulasi yang jelas. Ini menjadi pedoman bagi kami di daerah untuk bergerak cepat,” ujarnya.

Menurut Syarwan, Pemerintah Aceh melalui Biro Isra telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sebagai leading sector. Saat ini, pihaknya tengah memfinalisasi edaran gubernur agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan maksimal.

“Kami memastikan seluruh sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Aceh, khususnya SMA, SMK, dan SLB, dapat menerapkan program ini sesuai standar,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung CKG di jenjang PAUD, SD, dan SMP.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Dengan dukungan kabupaten/kota, kami bisa menjangkau seluruh satuan pendidikan agar pemeriksaan kesehatan gratis ini terlaksana dengan baik,” tutur Syarwan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa upaya kesehatan di sekolah bukanlah hal baru. Selama ini, setiap satuan pendidikan telah menjalankan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang mencakup pencegahan, deteksi dini, dan penanganan dasar.

“UKS tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga memastikan lingkungan sekolah tetap sehat dan kondusif bagi proses belajar,” katanya.

Syarwan menilai kehadiran CKG sangat tepat dan sejalan dengan Gerakan Sekolah Sehat yang sudah ada.

“Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, kita menjamin peserta didik memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh sehat, pemikiran mereka pun lebih prima sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung optimal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan di sekolah akan dilakukan pada tahap dasar dengan melibatkan puskesmas setempat.

“Walaupun pemeriksaannya mendasar, koordinasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas akan memastikan bahwa setiap murid mendapat layanan yang memadai,” jelasnya.

Syarwan menutup dengan menegaskan komitmen Dinas Pendidikan Aceh. “Dinas Pendidikan Aceh menyambut baik langkah ini karena kesehatan peserta didik adalah fondasi utama dalam membentuk generasi emas Indonesia. Kami akan terus mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis secara menyeluruh agar setiap murid siap menghadapi masa depan,” pungkasnya.

1...575859...2,233Halaman 58 dari 2,233

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id