NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh didorong untuk memfokuskan anggaran pada sektor pertanian dan perikanan guna menghadapi efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi, di Banda Aceh, Jumat (14/2).

“Anggaran yang ada harus diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Aceh, bukan untuk belanja birokrasi yang kurang produktif,” katanya dikurtip dari ANTARA.

Instruksi efisiensi ini muncul di tengah kebijakan pemotongan dana transfer daerah bagi Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp8,25 triliun turun menjadi Rp7,93 triliun. Sementara itu, dana otonomi khusus (otsus) untuk Aceh juga mengalami pengurangan dari Rp4,466 triliun menjadi Rp4,309 triliun, atau berkurang sebesar Rp156 miliar.

Fokus pada Sektor Unggulan

Prof Said menegaskan bahwa perekonomian Aceh sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,66 persen, dengan sektor pertanian menyumbang 30,97 persen.

Namun, ia menyayangkan sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk, terbatasnya alat pertanian seperti traktor, serta infrastruktur irigasi yang belum memadai.

Di sektor perikanan, tantangan serupa juga terjadi. Banyak nelayan hanya mampu beroperasi di perairan dangkal akibat keterbatasan peralatan. Selain itu, sumber daya ikan semakin bergeser ke laut lepas akibat perubahan iklim dan pencemaran.

“Jika kita serius ingin membangun ekonomi Aceh, maka anggaran harus difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai pemotongan anggaran justru memperparah kondisi sektor-sektor yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan ekonomi kita,” ujarnya.

Evaluasi Infrastruktur dan Strategi Investasi

Prof Said juga menilai bahwa strategi menarik investor ke Aceh masih kurang efektif. Menurutnya, Aceh sebaiknya lebih fokus membangun ekonomi berbasis keahlian dan sumber daya lokal.

“Daripada bergantung pada investor yang belum tentu datang, lebih baik kita fokus memperkuat sektor yang sudah kita kuasai. Dengan kebijakan yang tepat, Aceh bisa menciptakan ketahanan ekonomi tanpa harus terus berharap pada dana dari pusat,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang kurang produktif, seperti gedung-gedung terbengkalai dan proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran digunakan untuk proyek yang benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Advokasi ke Pemerintah Pusat

Meski menekankan pentingnya efisiensi anggaran, Prof Said tetap meminta Pemerintah Aceh untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat agar pemotongan dana transfer tidak menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

“Pemerintah Aceh dan anggota dewan harus melakukan negosiasi dengan pusat agar efisiensi anggaran ini tidak serta-merta berarti pengurangan dana bagi Aceh. Jika pemotongan tetap dilakukan, maka anggaran yang tersisa harus dialokasikan secara efektif,” katanya.

Dengan strategi yang tepat dan fokus pada sektor unggulan, Aceh diyakini mampu mengatasi tantangan ekonomi meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

Editor: Akil