Beranda blog Halaman 543

Gus Irfan: Aceh Jadi Contoh Sukses Penyelenggaraan Haji di Indonesia

0
gus irfan
Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI), Dr. KH. Moch. Irfan Yusuf. (Foto: BPIH)

NUKILAN.ID | JakartaKepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI), Dr. KH. Moch. Irfan Yusuf, menyoroti keberhasilan Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam sebuah jamuan makan malam bersama Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf, Jumat malam (16/5/2025), ia menyebut Aceh sebagai contoh nyata suksesnya penerapan Tri Sukses Haji di Indonesia.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menyatakan, “Model pembinaan haji di dayah di Aceh sudah terbukti membentuk jemaah yang matang secara spiritual.”

Aceh Berperan Bangun Ekosistem Ekonomi Haji

Tak hanya soal ibadah, menurut Gus Irfan, Aceh juga punya peran besar dalam mendukung ekosistem ekonomi haji. Salah satu contoh kontribusi tersebut adalah wakaf yang dilakukan oleh Habib Bughok di Makkah. Mengenai hal ini, ia mengatakan, “Wakaf Habib Bughok di Makkah sebagai contoh kontribusi nyata Aceh dalam membangun ekosistem ekonomi haji.”

Ia menambahkan bahwa manfaat dari wakaf tersebut masih dirasakan hingga kini. Tidak hanya oleh jemaah haji, tetapi juga oleh para mahasiswa asal Aceh yang sedang menuntut ilmu di Arab Saudi.

Warisan Ulama Aceh yang Hidup Sepanjang Zaman

Lebih lanjut, Gus Irfan juga mengangkat nama besar Syekh Abdurrauf as-Singkili, ulama kharismatik asal Aceh yang menjadi sosok sentral dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara. “Sepulang dari Haramain, beliau membangun pendidikan dan warisan ilmu yang terus hidup sampai hari ini,” ujarnya.

Menurut Gus Irfan, figur seperti Syekh Abdurrauf menjadi bukti bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga awal dari transformasi ilmu dan nilai-nilai keadaban.

Gubernur Aceh Usul Tambahan Kuota Haji

Sementara itu, Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf, memanfaatkan momen pertemuan untuk menyampaikan beberapa aspirasi kepada BP Haji RI. Di antaranya adalah usulan penambahan kuota haji Aceh menjadi 5.000 orang. Selain itu, ia juga meminta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat bagi petugas haji daerah, serta pengembangan Embarkasi Aceh agar juga melayani keberangkatan umrah untuk masyarakat Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan haji dan umrah yang lebih mandiri di wilayah barat Indonesia.

Pelepasan Perdana Jemaah Haji dari Banda Aceh

Sebagai lanjutan dari kunjungan kerja ini, pada Sabtu pagi (17/5/2025), Irfan Yusuf dijadwalkan melepas secara resmi kelompok pertama jemaah haji asal Aceh dari Embarkasi Banda Aceh. Tahun ini, sebanyak 4.000 jemaah Aceh akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Di akhir sambutannya, Gus Irfan menyampaikan pesan reflektif tentang makna terdalam dari ibadah haji. “Dari Aceh, kita belajar bahwa haji bukan hanya soal keberangkatan fisik, tapi juga keadaban dan peradaban.”

Editor: AKil

Kadis Perkim Aceh Serius Usut Pengalihan Rumah Bantuan, “Tidak Ada Toleransi untuk Penyalahgunaan!”

0
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T Aznal Zahri. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, menegaskan keseriusannya menindaklanjuti laporan pengalihan rumah bantuan layak huni untuk warga miskin di Kabupaten Bireuen. Kasus ini mencuat setelah terungkap bahwa Sakdiah Ismail (64), janda asal Gampong Meunasah Blang, gagal menerima rumah bantuan karena tidak mampu memenuhi permintaan uang Rp15 juta oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Jika ini benar terjadi, kami sangat menyesalkan. Program bantuan ini harus tepat sasaran, tidak boleh ada penyimpangan,” tegas Aznal dalam keterangan resminya, Senin (19/5/2025).

Aznal menyebut pihaknya telah membentuk tim khusus yang diturunkan langsung ke lapangan untuk memverifikasi fakta.

“Tim akan bekerja transparan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan laporkan ke pihak berwenang untuk proses hukum,” tambahnya.

Ia menekankan rumah bantuan layak huni merupakan program prioritas Pemerintah Aceh bagi masyarakat rentan, termasuk lansia, janda, dan keluarga miskin.

“Kami tidak akan toleransi dengan pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan warga. Ini tindakan tidak bermoral dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menjanjikan audit menyeluruh terhadap proses penyaluran bantuan, termasuk mengevaluasi peran kontraktor dan konsultan pengawas yang terlibat. “Kami akan kaji ulang kerja rekanan pelaksana, CV Cipta Kana Konstruksi, dan pengawas CV Selasih Consultant. Jika terbukti lalai, sanksi tegas akan kami terapkan,” kata Aznal.

Ia menambahkan, koordinasi telah dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Bireuen untuk mempercepat penyelidikan.

“Kami mendukung penuh upaya hukum agar kasus ini tidak terulang. Warga seperti Sakdiah harus dilindungi, bukan dikorbankan,” tegasnya.

Menanggapi sorotan publik terkait praktik jual beli rumah bantuan, Aznal berjanji memperketat pengawasan. “Kami akan buka saluran pengaduan langsung untuk masyarakat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti maksimal 3–24 jam,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi adalah kunci agar penyimpangan tak lagi terjadi. “Kami akan publikasi data penerima dan progres pembangunan secara daring agar bisa diawasi bersama,” imbuhnya.

Aznal juga menyampaikan permintaan maaf kepada Sakdiah Ismail serta warga lain yang dirugikan.

“Kami akan pastikan hak-hak warga tertindas seperti Ibu Sakdiah dipulihkan. Jika diperlukan, rumah bantuan akan dibangun ulang sesuai prosedur,” ucapnya.

Ia menutup pernyataan dengan mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan indikasi penyelewengan.

“Program ini untuk rakyat. Kami di sini untuk memastikan tidak ada lagi warga yang dirugikan,” pungkasnya.

Dana Riset Kampus dari LPDP Tembus Rp 1,8 Triliun

0
Wamendiktisaintek Stella Christie didampingi Direktur Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Yos Sunitiyoso, saat mengunjungi Unram. (Foto: Detik)

NUKILAN.ID | Mataram Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi mengalokasikan anggaran riset sebesar Rp 1,8 triliun untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dana jumbo ini diharapkan menjadi stimulan bagi kemajuan riset dan inovasi sains di lingkungan kampus, termasuk Universitas Mataram (Unram).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, mengungkapkan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Unram pada Minggu malam (18/5/2025).

Kemarin kami menandatangani kerja samanya dengan mitra kami LPDP sebesar Rp 1,8 triliun untuk anggaran riset dan sain teknologi di universitas,” kata Stella.

Rumput Laut Jadi Fokus, Unram Punya Potensi Besar

Anggaran tersebut, menurut Stella, merupakan bagian dari program prioritas riset nasional. Ia menjelaskan bahwa dana ini akan dikelola bersama Direktur Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Yos Sunitiyoso.

Menariknya, salah satu fokus pengembangan riset yang diusulkan adalah rumput laut. Sebab, Unram dinilai memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk menjadi pusat penelitian rumput laut, baik dari segi sumber daya maupun dukungan lingkungan.

Terutama di Unram ini bisa riset rumput laut, itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi makanan dan energi juga,” ujar Yos.

Menurut Yos, hasil penelitian menunjukkan bahwa rumput laut bisa menjadi bahan bakar alternatif, termasuk bioetanol untuk pesawat terbang. Bahkan, sebanyak 10 persen kandungan bioetanol disebut berasal dari seaweed.

NTB Kaya Jenis Rumput Laut, Perlu Riset Berbasis Industri

Selain itu, Yos menegaskan bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki keragaman jenis rumput laut yang cukup melimpah. Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri untuk mengembangkan produk turunan rumput laut yang bermanfaat secara ekonomi.

Tentu kami akan menjembatani untuk riset jadi produk. Ini juga menjadi solusi dan skill update menjadi sesuatu yang menghasilkan,” terang Yos.

Dengan adanya dana riset tersebut, para peneliti muda—baik dosen maupun mahasiswa—diharapkan dapat mengembangkan inovasi yang dapat dihilirisasi dan menjawab tantangan industri masa depan.

Riset Bernilai Ekonomi Jadi Prioritas

Wamen Stella pun menegaskan bahwa riset yang mampu membuka peluang ekonomi baru akan diprioritaskan untuk mendapat dukungan dana dari LPDP.

Kami mendukung dari sini. Kami juga mengajak dari Universitas California Berkeley untuk bekerja sama,” tandasnya.

Dengan kolaborasi internasional dan pendanaan yang besar, riset kampus di Indonesia—khususnya Unram—berpeluang besar menjadi ujung tombak inovasi berbasis sumber daya lokal.

Editor: AKil

Teuku Raysoel Akram Daftar Calon Ketua PKC PMII Aceh

0
Teuku Raysoel Akram Daftar Calon Ketua PKC PMII Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Konkoorcab XII Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aceh periode 2025–2027 makin semarak. Salah satu penyebabnya adalah langkah politik Teuku Raysoel Akram yang resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua PKC PMII Aceh pada 17 Mei 2025 lalu.

Pendaftaran ini berlangsung di Sekretariat PW GP Ansor Provinsi Aceh, di tengah semangat kader-kader muda yang berharap perubahan. Raysoel, yang dikenal sebagai alumni PMII Kota Banda Aceh, hadir dengan visi besar: Pembangunan Aceh berbasis kearifan lokal.

Komitmen untuk Kawal Pemerintah dan Rawat Marwah

Dalam keterangannya, Teuku Raysoel menegaskan keselarasan visinya dengan tema Konkoorcab XII PKC PMII Aceh 2025, yakni PMII dalam Narasi Pembangunan Aceh, Tajaga Marwah, Ta Rawat Syariat.”

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjadikan PMII sebagai mitra strategis Pemerintah Aceh. Bukan hanya untuk menjawab tantangan lokal, tetapi juga tantangan nasional hingga global.

Langkah ini, menurutnya, adalah upaya membangun peradaban Aceh yang tetap berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal.

Sosok Muda dengan Pengalaman Panjang

Raysoel bukan sosok baru dalam lingkar aktivisme mahasiswa. Pemuda asal Pidie ini telah lama berkecimpung di berbagai jenjang organisasi, baik di level provinsi maupun nasional. Karena itu, kehadirannya dianggap mampu membawa warna baru sekaligus inovasi dalam dinamika PMII Aceh.

Harapan itu juga disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pekerja Konkoorcab (BPK) XII, Rahmat. Ia menilai bahwa pendaftaran Raysoel adalah sinyal positif bagi kualitas kontestasi.

Keikutsertaan kader terbaik seperti Teuku Raysoel Akram tentu akan menambah dinamika kontestasi dan memberikan pilihan berkualitas bagi seluruh kader PMII Aceh,” ujarnya.

Jadwal Lengkap Konkoorcab XII PKC PMII Aceh

Bagi kader PMII yang ingin mengikuti jalannya proses, berikut ini adalah rangkaian resmi Konkoorcab XII PKC PMII Aceh 2025:

  • Pendaftaran Calon: 13 – 17 Mei 2025

  • Verifikasi Berkas & Penetapan Calon Ketua PKC dan KOPRI: 18 Mei 2025

  • Penetapan Calon & Pengambilan Nomor Urut: 19 Mei 2025

  • Pendaftaran & Verifikasi Peserta Konkoorcab: 20 – 22 Mei 2025

  • Pelaksanaan Konkoorcab: 30 Mei – 02 Juni 2025

Untuk informasi terkini dan perkembangan seputar Konkoorcab, PMII Aceh telah membuka kanal resmi melalui akun Instagram: @pmiiaceh.

Editor: AKil

TRK Mantapkan Langkah Maju Ketua Golkar Aceh

0
TRK
Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, SH, MH. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 Partai Golkar Aceh, suhu politik internal partai mulai memanas. Salah satu figur yang paling disorot adalah Dr. Teuku Raja Keumangan, SH, MH atau yang akrab disapa TRK. Ia digadang-gadang akan maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Aceh.

Sinyal pencalonan TRK ini pertama kali mengemuka setelah Dialeksis memuat artikel berjudul “Golkar Aceh Memanas! TRK Gerilya ke Jakarta, Siapa Penguasa Baru Musda 2025?” Artikel tersebut sontak menuai perhatian publik, tak terkecuali dari TRK sendiri.

Tak lama setelah artikel itu terbit, TRK langsung menghubungi pemilik media Dialeksis, Nukilan dan JSI, Aryos Nivada. Dalam perbincangan hangat dan santai, TRK mengawali percakapan dengan menyatakan,

“Saya selalu mengikuti pemberitaan Dialeksis, termasuk podcast Adinda bersama Syukri Rahmat, Ketua SC Musda ke-12 Golkar Aceh. Bahasannya sangat informatif, penuh pro dan kontra tapi itulah khas Dialeksis, apalagi ada tulisan indept saya salah satu penikmatnya.”

Mendengar itu, Aryos tak membuang waktu untuk mengajukan pertanyaan inti, “Abang serius mau maju menjadi Ketua DPD I Golkar Aceh?”

Tanpa ragu, TRK pun menegaskan, “Sebenarnya inisiatif ini datang dari beberapa DPD II Golkar Aceh, bukan murni keinginan saya. Hari ini saya sudah menjalankan tugas sebagai Bupati Nagan Raya, tetapi karena desakan teman-teman, saya memutuskan untuk bersiap maju berkompetisi di pemilihan Ketua DPD I Golkar Aceh.”

Langkah serius pun diambil TRK. Ia bertolak ke Jakarta untuk menemui DPP Partai Golkar dan menyampaikan langsung niatnya. Tak hanya sekadar melapor, ia juga ingin mendapat restu dari pusat.

“Saya ingin melaporkan niat saya secara langsung dan menanyakan tanggapan beliau mengenai pencalonan saya,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai tanggapan dari DPP, TRK menjawab lugas, “Secara lisan memberikan dukungan dan diperintah untuk maju sebagai ketua Golkar Aceh.” Dukungan inilah yang kemudian semakin menguatkan tekadnya.

Sosok Akademisi Berpengalaman Politik

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, TRK merupakan satu-satunya calon Ketua DPD I Golkar Aceh yang menyandang gelar doktor (Dr.). Nama-nama lain yang juga disebut-sebut sebagai kandidat seperti Ilham Pangestu, Lukman CM, Mukhlis Takabeya, dan Andi Harianto Sinulingga, belum ada yang setara secara akademik.

Namun, bukan hanya dari segi pendidikan. TRK juga memiliki pengalaman organisasi dan politik yang mumpuni. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Golkar Aceh sekaligus Wakil Ketua DPD I bidang Pemenangan Pemilu. Tak hanya itu, ia juga pernah menduduki kursi Wakil Ketua II DPRA.

Dukungan DPD II dan Janji Konsolidasi

Seiring waktu berjalan, komunikasi TRK dengan DPD II kabupaten/kota terus terjaga intensif. Ia mengklaim, para pemilik suara tersebut memberikan dukungan penuh kepadanya.

“Yang terpenting bagi saya adalah menghargai, mengakomodir, dan bersama-sama memajukan Golkar Aceh ketika saya dipercaya serta dipilih oleh Ketua Umum Golkar dan pemilik suara sah di Aceh,” tegasnya.

Lantas, bagaimana dengan visi dan misi ke depan?

TRK menegaskan bahwa peta jalan atau blueprint Golkar Aceh akan dirancang bersama. Ia ingin menyusun program secara kolektif dengan melibatkan seluruh jajaran pengurus dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

“Blueprint Golkar Aceh lima tahun ke depan akan kami susun bersama jajaran pengurus dari tingkat kabupaten hingga provinsi apabila saya dipercaya menjadi Ketua DPD I.”

Menurutnya, struktur organisasi partai sudah cukup kuat. Karena itu, tidak diperlukan perubahan mendasar pada tata kelola kelembagaan.

“Hal terpenting,” lanjutnya, “adalah memperkuat sistem tersebut dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman sekarang, agar visi dan misi Golkar Aceh dapat terwujud, partai tetap eksis, berkembang, dan semakin dipercaya masyarakat Aceh.”

Ia pun mengakhiri dengan penuh optimisme, “Dengan restu Pak Bahlil dan dukungan penuh dari DPD II se-Aceh, saya optimistis Golkar Aceh akan semakin solid, progresif, dan siap menghadapi tantangan lima tahun ke depan.”

Editor: Akil

AMSA-USK Jadikan Kecamatan Kuta Malaka sebagai Desa Binaan

0
AMSA
Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A Jalil didampingi Asisten dan Kepala OPD Pemkab Aceh Besar menerima audiensi AMSA. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, kini resmi menjadi Desa Binaan dari Asian Medical Students’ Association (AMSA) Universitas Syiah Kuala (USK). Program pengabdian masyarakat ini digagas oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran USK dan disambut antusias oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A. Jalil, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif para mahasiswa. Ia mengungkapkan hal tersebut saat menerima audiensi AMSA-USK di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, pada Sabtu (17/5/2025).

“Kami menyambut baik atas program yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Unsyiah sebagai Desa Binaan Asian Medical Students’ Association (AMSA) di Kecamatan Kuta Malaka,” kata Syukri.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah

Menurut Syukri, kegiatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Aceh Besar, terutama di bidang kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pemkab Aceh Besar terus berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada warganya.

“Kami bertekad untuk memerdekakan masyarakat dalam hal ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya.

Selain itu, Syukri juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan AMSA-USK yang telah memilih Kuta Malaka sebagai lokasi pengabdian.

“Terimakasih sudah mempercayai Kabupaten Aceh Besar untuk dijadikan sebagai lokasi konsentrasi berbagai kegiatan dari Fakultas Kedokteran USK yang berhubungan langsung dengan masyarakat Aceh Besar,” tambahnya.

Harapan untuk Perluasan Program

Dalam pertemuan tersebut, Syukri berharap agar program serupa tidak hanya berlangsung di Kuta Malaka. Ia ingin agar seluruh kecamatan di Aceh Besar bisa merasakan manfaat dari program pengabdian mahasiswa kedokteran.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

“Pelaksanaan program harus melihat kearifan lokal, terutama melihat kondisi masyarakat setempat,” pesannya.

Fokus pada Pengabdian dan Pemberdayaan

Sementara itu, Pembina Organisasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran USK, dr. Kurniawan, menjelaskan bahwa AMSA tengah mempersiapkan kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk “Masater 10.” Program ini bertujuan menjalin sinergi dengan Pemerintah Aceh Besar sekaligus memperluas manfaat ke masyarakat akar rumput.

Dalam waktu dekat, mahasiswa kedokteran USK akan terjun langsung ke lapangan. Mereka akan memberikan layanan kesehatan gratis, edukasi gizi, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Editor: Akil

Satpol PP dan Bea Cukai Aceh Sita 90.000 Batang Rokok Ilegal

0
Satpol PP dan Bea Cukai Aceh Sita 90.000 Batang Rokok Ilegal. (Foto: Satpol PP WH)

NUKILAN.ID | Meureudu— Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh berhasil menyita 90.000 batang rokok ilegal dalam operasi gabungan yang digelar pada 15–16 Mei 2025 di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen.

Ribuan batang rokok tanpa pita cukai resmi itu ditemukan di sejumlah titik yang diduga kuat menjadi lokasi peredaran rokok ilegal. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Jalaluddin, S.H., M.M.

Langgar Undang-Undang Cukai, Negara Rugi

Menurut keterangan Kepala Seksi Humas Satpol PP dan WH Aceh, Mohd. Nanda Rahmana, S.STP., M.Si, petugas menemukan berbagai merek rokok tanpa pita cukai maupun yang menggunakan pita palsu.

“Petugas menemukan berbagai merek rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita palsu. Ini jelas pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan merugikan negara secara signifikan,” ujar Nanda, Sabtu (17/5/2025).

Ia menambahkan bahwa operasi tersebut melibatkan personel Satpol PP dan WH dari pemerintah kabupaten masing-masing untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Perkuat Pengawasan dan Tegakkan Hukum

Operasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara. Apalagi, rokok ilegal kerap masuk ke pasar tanpa melalui prosedur cukai yang sah.

“Kami terus menekan peredaran rokok ilegal di Aceh melalui penegakan hukum yang terintegrasi. Ini bagian dari komitmen kami melindungi penerimaan negara dan menegakkan regulasi,” tegas Nanda.

Satu Orang Diamankan, Barang Bukti Diserahkan

Selain menyita barang bukti, aparat juga mengamankan satu orang yang diduga sebagai pemilik rokok ilegal. Saat ini, seluruh barang bukti beserta tersangka telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses hukum lebih lanjut.

Rencananya, rokok ilegal tersebut akan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Editor: Akil

160 Gampong di Aceh Utara Dipimpin Pj Keuchik, Imbas Gugatan Masa Jabatan Kades

0
ILLUSTRASI Kepala Desa. (Foto: Kutip.co)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Pemerintahan desa di Aceh Utara tengah mengalami kekosongan kepemimpinan definitif. Saat ini, sebanyak 160 desa dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala desa. Kondisi ini merupakan imbas dari gugatan hukum yang diajukan lima kepala desa terhadap aturan masa jabatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menyamakan masa jabatan kepala desa di Aceh—yang selama ini hanya enam tahun—dengan ketentuan nasional, yaitu delapan tahun.

250 Kepala Desa Segera Berakhir Masa Jabatannya

Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Mansur, menyebutkan bahwa jumlah desa yang dipimpin oleh penjabat kemungkinan akan terus bertambah hingga akhir tahun.

“160 lebih desa dijabat penjabat sekarang ini. Dalam tahun 2025 ini, akan berakhir masa jabatan sampai 250 kepala desa dan pemilihan kepala desa langsung,” sebut Mansur, Sabtu (17/5/2025).

Artinya, jika tidak segera ada kejelasan, ratusan desa lainnya juga akan mengalami kekosongan kepemimpinan definitif dan harus ditangani oleh penjabat sementara.

Gubernur Aceh Dorong Rilaksasi Pilchiksung

Untuk merespons situasi ini, Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf, telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota. Surat tersebut mendorong adanya rilaksasi pemilihan keuchik langsung (Pilchiksung), terutama untuk desa-desa yang mengalami kekosongan akibat kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri.

“Posisi kita di Aceh Utara, surat itu sudah kita teruskan ke camat. Artinya, dapat dilakukan pemilihan kepala desa yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan lain sebagainya. Bukan yang berakhir masa jabatannya,” ujar Mansur.

Namun demikian, menurut Mansur, jika camat dan warga desa bersepakat, pemilihan kepala desa tetap bisa digelar. Pemerintah kabupaten tidak melarang hal tersebut.

“Kita berpegang pada kalimat dapat rilaksasi pemilihan kepala desa, arti dapat kan boleh digelar pemilihan boleh tidak, sembari menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” terangnya.

Gugatan Kepala Desa Menanti Putusan MK

Kelima kepala desa yang mengajukan gugatan berharap Mahkamah Konstitusi bisa mengubah masa jabatan enam tahun menjadi delapan tahun, seperti di wilayah lain di Indonesia. Hingga kini, gugatan tersebut masih menanti putusan.

Sementara itu, pemerintahan desa di Aceh Utara terus berjalan di bawah kepemimpinan para penjabat. Namun, di tengah ketidakpastian hukum ini, muncul kekhawatiran akan terhambatnya pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat gampong.

Editor: AKil

BPH RI Pastikan Aceh Dapat Tambahan Kuota Haji pada 2026

0
Kepala BPH RI, KH Mochamad Irfan Yusuf saat memberikan keterangan kepada awak media usai melepaskan 393 jamaah haji Aceh kloter pertama, di Asrama Haji Embarkasi Aceh. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabar menggembirakan datang bagi masyarakat Aceh yang telah lama menanti giliran berhaji. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, KH Mochamad Irfan Yusuf, memastikan bahwa Provinsi Aceh akan mendapatkan tambahan kuota haji pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh KH Mochamad Irfan Yusuf usai melepas keberangkatan 393 jamaah haji kloter pertama Aceh di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Sabtu (17/5/2025).

“Mungkin permintaan 1.000 terlalu besar, tetapi Insya Allah ada penambahan kuota haji Aceh,” kata KH Mochamad Irfan Yusuf di Banda Aceh.

Permintaan Disesuaikan dengan Jumlah Penduduk

Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Agama RI agar kuota haji disesuaikan dengan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,5 juta jiwa, Aceh berharap mendapatkan kuota sekitar 5.500 jamaah.

Namun, pada musim haji tahun ini, Aceh hanya memperoleh kuota sebanyak 4.378 jamaah. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi Pemerintah Aceh untuk terus mengupayakan tambahan kuota di tahun mendatang.

Dua Skema Perhitungan Kuota

Lebih lanjut, KH Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang memungkinkan dalam menentukan kuota jamaah haji: berdasarkan jumlah penduduk atau jumlah pendaftar.

“Dua-duanya diakomodir oleh Undang-Undang. Jadi nanti kita hitung yang mana lebih adil untuk jamaah,” ujarnya.

Dengan demikian, proses penambahan kuota tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga nilai keadilan bagi masyarakat yang telah lama mengantre.

Respons Positif dari Pusat

Tak hanya dari jajaran pemerintah daerah, aspirasi masyarakat Aceh juga telah disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh kepada Gus Irfan. Bahkan, pertemuan antara keduanya pada malam sebelumnya telah membuahkan sinyal positif.

“Tadi malam Pak Gubernur juga minta penambahan, Insya Allah ke depan,” kata Gus Irfan.

Tambahan 500 Jamaah Jadi Opsi Realistis

Menanggapi permintaan tersebut, BPH RI mempertimbangkan untuk menambah kuota sebanyak 500 jamaah haji untuk Aceh pada musim haji 2026. Penambahan ini diharapkan menjadi bentuk nyata dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang telah lama menantikan giliran berangkat ke Tanah Suci.

Dengan adanya penegasan dari Kepala BPH RI, harapan baru pun terbit bagi ribuan calon jamaah haji di Aceh. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum yang lebih adil dan proporsional dalam distribusi kuota haji di Indonesia, khususnya bagi Serambi Mekkah.

Editor: Akil

Cuaca Saudi Sangat Panas, Ini Tips Penting untuk Jemaah Haji Aceh

0
Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, Azhari. (Foto: Dok. Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Musim haji tahun ini diprediksi berlangsung dalam suhu ekstrem. Cuaca di Arab Saudi diperkirakan mencapai 48 hingga 49 derajat celsius saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, jemaah haji asal Aceh diimbau untuk lebih waspada dan menjaga kondisi tubuh agar tetap fit.

Salat di Hotel Saat Siang, Pahalanya Sama

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, Drs H Azhari MSi, menyampaikan sejumlah imbauan penting agar jemaah tidak mengalami gangguan kesehatan akibat suhu tinggi.

Menurut Azhari, jemaah sebaiknya tidak memaksakan diri untuk salat di Masjidil Haram saat siang hari. Sebagai alternatif, jemaah dianjurkan melaksanakan salat di musala hotel masing-masing.

“Walaupun siangnya salat di hotel, insyaAllah pahalanya akan sama dengan di Masjidil Haram,” kata Azhari, Sabtu 17 Mei 2025.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa waktu yang disarankan untuk ke Masjidil Haram adalah sore hingga malam hari, khususnya untuk salat Magrib, Isya, maupun Subuh.

Minum Dua Liter Sehari

Tak hanya soal salat, Azhari juga menekankan pentingnya menjaga asupan cairan tubuh. Setiap jemaah disarankan untuk minum minimal dua liter air putih setiap hari agar terhindar dari dehidrasi.

Selain itu, perlindungan diri dari paparan panas menjadi hal yang sangat penting. Jemaah diminta mengenakan penutup kepala atau membawa payung ketika berada di luar ruangan. Mereka juga diimbau memakai kacamata hitam dan alas kaki yang nyaman.

“Jemaah harus menjaga kesehatan dan menyimpan tenaga untuk di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jangan terlalu kelelahan terutama bagi lansia,” jelas Azhari.

Pesan Mualem: Perbanyak Sabar

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) juga memberikan pesan khusus kepada para jemaah agar menjalankan ibadah dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan.

Ia mengingatkan agar jemaah tidak mudah tersulut emosi, terutama saat menghadapi antrean panjang dan kondisi yang serba terbatas.

“Bapak ibu ke haji mengerjakan rukun. Perbanyak sabar,” kata Mualem saat pelepasan.

Jemaah juga diminta untuk tidak mengeluh terhadap menu makanan yang mungkin terasa monoton selama berada di Tanah Suci. Selain itu, menghindari konflik atau pergesekan dengan jemaah dari negara lain juga menjadi hal yang ditekankan oleh Gubernur Aceh.

Kloter Perdana Resmi Diberangkatkan

Prosesi pelepasan jemaah haji kloter pertama dilakukan pada Sabtu sore, 17 Mei 2025. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) KH Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, secara resmi melepas keberangkatan jemaah Embarkasi Haji Aceh Kloter Perdana (01-BTJ) dan menyerahkan bendera kloter kepada ketua rombongan.

Pelepasan ini turut dihadiri Gubernur Aceh, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, serta sejumlah tamu undangan. Acara berlangsung khidmat di aula Jeddah, Asrama Haji Embarkasi Aceh.

Total 4.378 Jemaah Aceh

Tahun ini, jemaah haji asal Aceh tercatat sebanyak 4.378 orang, termasuk petugas haji. Mereka terbagi dalam 12 kelompok terbang (kloter), dengan rincian 11 kloter penuh dan satu kloter terakhir bergabung bersama jemaah dari provinsi lain.

Dengan suhu ekstrem yang menyelimuti Arab Saudi, kepatuhan terhadap imbauan dan disiplin menjaga kesehatan menjadi kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalani dengan lancar dan khusyuk.

Editor: Akil