Beranda blog Halaman 538

Dua Pejabat Kanwil Kemenag Aceh Dilantik sebagai PPNS, Perkuat Penegakan Hukum PHU

Penulis
Redaksi
-
0
Dua Pejabat Kanwil Kemenag Aceh Dilantik sebagai PPNS, Perkuat Penegakan Hukum PHU. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta – Dua pejabat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh resmi dilantik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sebuah upacara yang digelar di Gedung Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Keduanya adalah Yusran SH MSi, Analis Hukum Ahli Muda Tim SDM Bagian Tata Usaha (sebelumnya Tim Kepegawaian dan Hukum), serta Muhammad Ikhsan Rizky Zulkarnain SH, Analis Kelembagaan Tim Ortala dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) Bagian Tata Usaha.

Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi, serta Kabag TU, Ahmad Yani SPdI, memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada keduanya atas pencapaian ini.

“Selamat bertugas dan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam jalankan amanah ini,” ujar Azhari.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Agama dalam memperkuat kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam penegakan hukum terkait Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Yusran dan Ihsan menjadi bagian dari 49 peserta dari Kemenag yang dilantik sebagai PPNS berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelum pelantikan, mereka telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) intensif selama 60 hari di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri), tepatnya di Diklat Reserse Megamendung, Bogor. Program ini mencakup 400 jam pelajaran yang meliputi dasar-dasar hukum pidana, teknik investigasi, hingga penyusunan laporan dan analisis bukti.

Pelantikan PPNS untuk Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI dilakukan secara serentak di tingkat pusat dan daerah melalui sambungan daring (zoom). Acara utama di pusat digelar di Graha Pengayoman, Gedung AHU Kemenkumham, dan dihadiri oleh Dirjen AHU Kemenkumham, Dr Widodo, serta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag, H Nugraha Stiawan SSosI MAk CGCAE.

Pak Yusran dan Pak Ihsan mengungkapkan bahwa sebelum ditetapkan sebagai PPNS, mereka harus melewati serangkaian tahapan, termasuk diklat penyidik selama dua bulan di Megamendung, asesmen dari Polri dan Kejaksaan Agung, hingga akhirnya mendapatkan Surat Keputusan Penyidik dari Menteri Hukum dan HAM.

Pelatihan tersebut dibuka oleh Kadiklat Reserse Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Agus Santoso SIK MSi, serta dihadiri oleh Dirjen PHU Kemenag RI, Prof Hilman Latief MA PhD.

Sebagai PPNS, mereka akan menjalankan tugas sebagai Aparat Penegak Hukum sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang PHU.

Mereka juga diharapkan dapat bersinergi dengan Korwas PPNS, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polri, guna menindak perkara pidana sesuai amanat undang-undang.

Editor: Akil

Menegenal Retret: Agenda yang Akan Dilakukan Kepala Daerah Terpilih di Magelang

Penulis
Akil
-
0
Gubernur Mualem mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan atau retret Kepala Daerah di Akmil Magelang. (Foto : MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Magelang akan menjadi saksi momen penting bagi ratusan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Mereka dijadwalkan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025, sebuah kegiatan pembekalan sebelum resmi mengemban amanah di daerah masing-masing.

Retret ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari persiapan strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Presiden Prabowo Subianto sendiri akan melantik para kepala daerah sehari sebelum retret dimulai, tepatnya pada 20 Februari 2025.

Dilansir detikNews, secara umum, istilah ‘retret’ sering digunakan dalam konteks keagamaan, terutama dalam tradisi Kristen. Berdasarkan KBBI, retret berarti menarik diri sejenak dari rutinitas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta mencari ketenangan batin. Biasanya dilakukan dalam suasana hening dengan berbagai kegiatan rohani.

Sementara dikutip Nukilan.id dari e-jurnal Universitas Atma Jaya Yogayakarta, retret berasal dari bahasa Inggris retreat, yang berarti mundur atau pengunduran diri. Dalam tradisi gereja, istilah ini juga diadopsi dari bahasa Prancis La retraite, yang memiliki makna serupa, yaitu menyepi, menjauh dari kesibukan, dan mengasingkan diri untuk refleksi spiritual.

Secara umum, retret dapat diartikan sebagai proses menarik diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari ke tempat yang tenang dan aman. Tujuannya untuk merenung, memperdalam hubungan spiritual, dan menata kembali keseimbangan batin dalam suasana yang lebih khusyuk.

Dalam konteks pemerintahan, retret merujuk pada kegiatan orientasi, pembekalan, serta pelatihan yang ditujukan kepada pejabat negara, termasuk menteri dan kepala daerah. Tujuan utama retret ini adalah memperkuat pemahaman dan kesiapan para pemimpin dalam menjalankan tugasnya setelah dilantik.

Selama sepekan ke depan, sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan mengikuti retret di Akmil Magelang mulai 21-28 Februari 2025. Kegiatan ini akan berlangsung selama sepekan penuh dan hanya diperuntukkan bagi kepala daerah, sementara wakil kepala daerah dijadwalkan hadir sehari sebelum acara penutupan.

1. Tujuan

Pelaksanaan retret ini bertujuan membangun soliditas serta kesiapan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah masing-masing. Dengan pembekalan ini, diharapkan para kepala daerah memahami visi kepemimpinan nasional, meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Sebagai informasi tambahan, retret ini juga menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk membangun jaringan dan mempererat koordinasi antar wilayah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang diterapkan di daerah dapat lebih selaras dengan strategi pembangunan nasional.

2. Pembagian Gelombang Retret

Retret kepala daerah ini akan dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama akan diikuti 505 kepala daerah yang telah dilantik lebih awal. Sementara itu, gelombang kedua diperuntukkan bagi 40 kepala daerah lainnya yang pelantikannya masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

3. Agenda

Retret kepala daerah ini mirip dengan retret para menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah dilaksanakan di lokasi yang sama pada Oktober 2024. Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan berbagai materi pembekalan, termasuk latihan fisik, arahan presiden dan wakil presiden, pelatihan kepemimpinan, hingga materi strategis.

Selama sepekan, kepala daerah terpilih akan menjalani berbagai program yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan masing-masing. Mengacu pada informasi dari Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, retret kepala daerah di Magelang akan diisi sejumlah agenda penting.

Para kepala daerah akan menjalani jadwal yang ketat dari pagi hingga malam. Kegiatan harian diawali dengan olahraga pagi dan apel, kemudian dilanjutkan dengan sesi pembekalan. Materi pembekalan mencakup efisiensi anggaran, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan, serta pemantapan visi nasional.

Pembekalan langsung dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Materi yang diberikan bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan dan menanamkan semangat bela negara bagi para kepala daerah, agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga dijadwalkan memberikan materi terkait Asta Cita, yang mencakup berbagai isu strategis seperti ketahanan pangan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

Retret kepala daerah di Magelang menjadi langkah awal bagi para pemimpin daerah dalam menata kebijakan serta menghadirkan inovasi bagi masyarakat. Dengan bekal yang diberikan selama retret, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. (XRQ)

Reporter: Akil

Waspada Hujan di Wilayah Tengah Aceh, BMKG Imbau Masyarakat Berhati-hati

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi hujan ringan. (Foto: Medcom.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Masyarakat di wilayah tengah Aceh diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang diperkirakan akan terjadi pada Jumat (21/2/2025) hingga dua hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh melaporkan bahwa cuaca pada pagi hingga siang hari cenderung cerah, namun hujan berpotensi turun menjelang sore.

Prakirawan BMKG Aceh, Fitriana Nur, mengungkapkan bahwa kondisi angin hari ini bertiup dari arah Utara dan Tenggara dengan kecepatan rata-rata mencapai 25 km/jam. Sementara itu, suhu udara di wilayah tengah Aceh diperkirakan berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 70-100 persen.

BMKG juga mendeteksi tiga titik panas dengan kategori ringan yang terpantau di wilayah Gayo Lues. Meski tidak dalam level berbahaya, masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah rawan dengan curah hujan tinggi.

Bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan atau berkendara, diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintasi kawasan rawan banjir atau genangan air. Curah hujan yang merata di sejumlah wilayah Aceh dapat meningkatkan risiko kecelakaan atau gangguan dalam perjalanan.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi terbaru mengenai kondisi cuaca dan selalu mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas di luar ruangan.

Editor: Akil

Pemerintah Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Layanan Pendidikan

Penulis
Akil
-
0
Prita Laura, Jubir PCO RI. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan berdampak pada layanan pendidikan di Indonesia. Kantor Komunikasi Presiden, melalui Juru Bicara PCO RI, Prita Laura, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

“Pendidikan adalah investasi bangsa. Presiden Prabowo memahami betul hal itu, sehingga memberikan perhatian yang sangat besar pada sektor pendidikan,” kata Prita, dikutip Nukilan.id dari unggahan instagram PCO RI, Jumat (21/2/2025).

Salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap pendidikan adalah renovasi besar-besaran terhadap fasilitas sekolah.

“Tahun ini akan ada 10.000 sekolah yang akan direnovasi, untuk memberikan lingkungan belajar yang lebih baik,” ujarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan siswa dapat belajar dengan nyaman dan optimal.

Selain peningkatan infrastruktur, pemerintah juga tetap menjalankan program yang mendukung kesejahteraan siswa.

“Program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah terus dilanjutkan bahkan diperluas untuk memastikan anak-anak sekolah sehat dan juga cerdas,” lanjut Prita. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi siswa, sehingga mereka lebih fokus dalam belajar.

Pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai bentuk bantuan pendidikan tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran.

“Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah efisiensi anggaran dipastikan tidak mengganggu layanan pendidikan, bantuan pendidikan tinggi tetap berjalan, KIP tetap diberikan, serta beasiswa pun tetap diberikan,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa generasi emas Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik demi masa depan bangsa yang lebih cerah. (XRQ)

Reporter: Akil

Imigrasi Aceh Tunda Keberangkatan 54 Penumpang ke Malaysia, Cegah Pekerja Migran Ilegal

Penulis
Redaksi
-
0
Imigrasi Aceh Tunda Keberangkatan 54 Penumpang ke Malaysia, Cegah Pekerja Migran Ilegal. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Imigrasi Banda Aceh menunda keberangkatan 54 penumpang pesawat tujuan Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi pekerja migran ilegal yang berisiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengungkapkan bahwa penundaan keberangkatan dilakukan dalam periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025 setelah petugas imigrasi menemukan indikasi kuat bahwa sebagian penumpang hendak bekerja di luar negeri secara nonprosedural.

“Penundaan ini dilakukan setelah petugas imigrasi mendalami indikasi penumpang tersebut berencana berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran secara nonprosedural,” kata Gindo Ginting, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, para penumpang tersebut awalnya mengaku berangkat ke Malaysia untuk mengunjungi saudara atau berwisata. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka tidak dapat membuktikan atau memberikan keterangan yang jelas terkait tujuan keberangkatan.

“Penundaan ini sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Penundaan keberangkatan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana di luar negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gindo Ginting menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap calon pekerja migran dari potensi eksploitasi. Imigrasi juga memastikan bahwa setiap pekerja migran yang berangkat ke luar negeri telah memenuhi prosedur resmi.

“Penundaan keberangkatan ini adalah langkah preventif mencegah tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait memastikan pekerja migran yang sah yang dapat berangkat ke luar negeri,” katanya.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang tidak jelas asal-usulnya. Menurutnya, setiap warga yang ingin bekerja di luar negeri harus memastikan kelengkapan dokumen dan mengikuti prosedur resmi agar tidak menjadi korban TPPO.

“Jangan asal menerima tawaran bekerja di luar negeri. Pastikan dokumen persyaratan bekerja ke luar negeri sudah lengkap, sah, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia,” tutupnya.

Editor: Akil

Indikasi Korupsi Rp500 Juta Dana Desa di Aceh Barat, Inspektorat Lakukan Audit

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Korupsi Dana Desa. (Foto: kawanhukum.id)

NUKILAN.id | Meulaboh – Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menemukan indikasi dugaan korupsi dalam pengelolaan dana desa di Gampong Ranto Panyang Barat, Kecamatan Meureubo. Jumlah dana yang diduga diselewengkan mencapai lebih dari Rp500 juta.

“Temuan indikasi penyelewengan keuangan dana desa ini kita ketahui, setelah tim auditor diturunkan ke desa untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” kata Inspektur Kabupaten Aceh Barat, Zakaria Mahmud, dikutip dari ANTARA, Kamis (20/2/2025).

Didampingi Ketua Tim Audit Dana Desa Inspektorat Aceh Barat, Santoso, Zakaria menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyempurnaan audit guna memastikan jumlah riil dana yang diduga tidak digunakan sesuai peruntukan.

Laporan awal dari masyarakat yang masuk pada 7 Januari 2025 menyebutkan dugaan penyelewengan dana desa di Gampong Ranto Panyang Barat mencapai sekitar Rp723 juta. Namun, setelah dilakukan audit serta adanya pengembalian dana dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa baru-baru ini, angka dugaan penyelewengan turun menjadi sekitar Rp500 juta lebih.

Zakaria menambahkan, tim auditor juga telah meminta keterangan dari sejumlah aparatur desa terkait pelaksanaan program yang diduga tidak dijalankan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga kini, proses audit masih berlangsung untuk memastikan kebenaran temuan tersebut.

Kasus dugaan korupsi dana desa kerap menjadi perhatian karena menyangkut kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan guna memastikan dana desa digunakan sebagaimana mestinya.

Editor: Akil

Danantara: Risiko Besar di Tangan Prabowo

Penulis
Akil
-
0
Danantara Indonesia. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Opini – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani, atau bisa dibilang berisiko tinggi, dengan membentuk Badan Pengelola Prestasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini bukan sekadar upaya penswastaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi sebuah eksperimen besar dalam ekonomi terpimpin bergaya militaristik. Alih-alih memperkuat daya saing perusahaan negara, kebijakan ini justru bisa melemahkan kepercayaan pasar global terhadap perekonomian Indonesia.

Undang-Undang BUMN yang disahkan pada 4 Februari 2025 menyebutkan bahwa Danantara akan menguasai 99% saham perusahaan negara, sementara sisanya dipegang oleh Kementerian BUMN. Dengan skema ini, aset BUMN yang selama ini menjadi bagian dari pendapatan negara melalui dividen, kini akan dikelola secara langsung oleh Danantara. Tahun lalu saja, dividen dari 65 BUMN yang masuk ke kas negara mencapai Rp85,5 triliun dari total aset Rp10.402 triliun yang mereka kelola. Kini, angka tersebut akan masuk ke kas Danantara, diolah sebagai investasi tanpa kontrol langsung dari negara.

Kebijakan ini berimplikasi besar. Dengan statusnya yang baru, perusahaan-perusahaan di bawah Danantara tak lagi dianggap sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Direksi dan komisarisnya pun tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, sehingga tak masuk dalam cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka tak wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan terbebas dari tanggung jawab ganti rugi atas keputusan bisnis yang keliru.

Lebih jauh, Danantara juga menghilangkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai gantinya, audit akan dilakukan oleh kantor akuntan publik, layaknya perusahaan swasta. BPK hanya bisa masuk dalam kasus investigasi khusus atas izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini menciptakan celah besar dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Dengan menempatkan Danantara langsung di bawah kekuasaan presiden, Prabowo berpotensi menggunakan lembaga ini sebagai alat politik dan ekonomi. Alih-alih menjadi badan investasi yang mandiri, Danantara bisa digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, seperti proyek makan bergizi gratis atau bahkan pembentukan pasukan militer baru di berbagai daerah. Konsekuensinya, pasar merespons dengan skeptisisme. Sebelum peluncurannya pada 24 Februari 2025, nilai saham sejumlah perusahaan pelat merah sudah mengalami penurunan tajam. Harga saham Bank Mandiri anjlok 16,07%, BRI melemah 4,75%, BNI turun 8,59%, sementara saham PT Semen Indonesia Tbk jatuh hingga 22,49%. Ini menunjukkan bahwa investor tak percaya dengan model pengelolaan baru yang ditawarkan Danantara.

Jika ditarik ke belakang, Danantara bukan sekadar proyek Prabowo. Ini adalah realisasi gagasan Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, yang sejak 1980-an sudah mengusulkan pembentukan lembaga investasi serupa. Ide ini ditolak oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin pada 1988-1993, tetapi kemudian diterapkan di Malaysia melalui Hasanah Nasional Berhad pada 1993. Prabowo sendiri mengonfirmasi ketertarikannya terhadap gagasan ini dalam bukunya “Paradoks Indonesia dan Solusinya” (2022). Dalam buku itu, ia mengklaim bahwa kekayaan Indonesia lari ke luar negeri karena sumber daya alam tidak dikelola perusahaan negara.

Prabowo tampaknya mengadopsi inspirasi dari model reformasi ekonomi Deng Xiaoping di Tiongkok pada akhir 1970-an, yang menciptakan 150.000 BUMN untuk mengelola sumber daya alam. Namun, perbedaan mendasarnya adalah, Tiongkok menerapkan model ini dalam sistem ekonomi tertutup dengan kontrol penuh oleh Partai Komunis. Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan ekonomi terbuka, menghadapi tantangan berbeda. Mengadopsi kapitalisme negara tanpa checks and balances yang memadai justru berpotensi merusak kepercayaan pasar dan menggerus transparansi.

Lebih jauh, Danantara bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga politik. Jika visi Prabowo benar-benar ingin mengikuti “demokrasi Pancasila” yang ia sebutkan dalam bukunya, ini bisa berujung pada pergeseran besar dalam sistem pemerintahan. Demokrasi Pancasila yang ia bayangkan menghapus pemilihan langsung dan menguatkan peran negara dalam ekonomi, menciptakan sistem yang lebih otoriter dibanding demokratis.

Prabowo sedang mempertaruhkan kredibilitas ekonomi dan politiknya dalam satu langkah besar. Jika Danantara gagal menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, bukan hanya investor yang akan menarik diri, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa runtuh. Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Indonesia, atau justru menjadi bom waktu yang mengguncang stabilitas ekonomi nasional. (XRQ)

Penulis: Akil

PD PGMNI Kabupaten Aceh Besar Resmi Dilantik, Siap Perkuat Barisan Guru Madrasah

Penulis
Redaksi
-
0
PD PGMNI Kabupaten Aceh Besar Resmi Dilantik. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Jantho – Pengurus Daerah (PD) Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Kabupaten Aceh Besar resmi dilantik untuk masa bakti 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Aula Dekranas Aceh Besar pada Kamis (20/2/2025) dengan mengusung tema Meningkatkan Dedikasi untuk Membangun Negeri.

Prosesi pelantikan ditandai dengan penandatanganan naskah pelantikan antara Ketua PW PGMNI Aceh, Ismaidar, M.Pd, dan Ketua PD PGMNI Kabupaten Aceh Besar, Adriah, S.Ag., M.A. Dalam susunan kepengurusan baru, Adriah menjabat sebagai ketua, dengan Wakil Ketua Rahmadiani, S.Pd., Sekretaris Umum Nurul Hikmah, S.Pd., dan Bendahara Umum Zahra Nuzul Liza, S.Pd., M.Pd. Selain itu, sejumlah bidang dan lembaga lainnya juga turut dilantik dalam kepengurusan tersebut.

Ketua PW PGMNI Aceh, Ismaidar, M.Pd, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi organisasi profesi guru madrasah di Aceh Besar.

“Sebagai organisasi profesi guru madrasah, PGMNI hadir untuk memberikan wadah bagi para pendidik di lingkungan madrasah dalam mengembangkan kompetensi, memperjuangkan hak-hak profesi, serta berkontribusi aktif dalam memajukan pendidikan nasional,” ujarnya.

Ia juga berharap PD PGMNI Kabupaten Aceh Besar dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

“PGMNI hadir sebagai rumah besar bagi guru madrasah. Dengan dilantiknya pengurus baru ini, diharapkan PGMNI Kabupaten Aceh Besar dapat berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi guru madrasah dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, apalagi banyak guru-guru berprestasi di Aceh Besar,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PD PGMNI Kabupaten Aceh Besar, Adriah, S.Ag., M.Pd., mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari kerja keras selama dua tahun terakhir.

“Tugas ini sebenarnya sudah dua tahun lalu kita rencanakan, akhirnya hari ini resmi dilantik oleh Ketua PW PGMNI. Semoga dengan pelantikan ini para pengurus bisa terus bekerja untuk peningkatan kualitas guru di Aceh Besar,” ujarnya.

Staf Ahli Bupati Aceh Besar, Adi Darma, S.Pd., M.Pd., juga memberikan apresiasi terhadap peran guru madrasah dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Guru madrasah tidak hanya berperan dalam mendidik ilmu umum saja, tapi juga mendidik akhlak para generasi ke depan. Ini menjadi tugas kita bersama PD PGMNI untuk terus bekerja,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Aceh Besar, H. Saifuddin, SE., menyampaikan penghargaan terhadap berbagai organisasi profesi keguruan yang aktif di Aceh Besar.

“Di tengah efisiensi anggaran saat ini, kita terus bekerja ikhlas tanpa kenal lelah untuk Kementerian Agama. Semoga ini ada hikmahnya dan menjadi hal baik di masa akan datang,” ujarnya yang disambut antusias oleh para peserta yang hadir.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Aceh Besar, Adi Darma, S.Pd., Ketua PGRI Aceh Besar, Agus Jumadi, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, serta sejumlah pejabat lainnya seperti Ketua PW PGMNI Aceh, PD PGMI Aceh Besar, dan Kasi Penmad, Suryadi, S.Ag. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan penuh terhadap peran PGMNI dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Aceh Besar.

Editor: Akil

DPR Aceh Santuni Anak Yatim Jelang Ramadhan 1446 H

Penulis
Redaksi
-
0
DPR Aceh Santuni Anak Yatim Jelang Ramadhan 1446 H. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar kegiatan santunan kepada 50 anak yatim, Jumat (21/2/2025). Acara berlangsung di Gedung Utama DPRA usai pelaksanaan Shalat Ashar.

Santunan diberikan langsung oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, A.Md, yang turut didampingi sejumlah anggota DPR Aceh lintas fraksi. Hadir di antaranya Ketua Fraksi Demokrat, drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes, Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Rizky, SE, serta anggota Fraksi Nasdem, Muhammad Raji Firdana.

Dalam sambutannya, Zulfadhli mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus ungkapan syukur menyambut bulan penuh berkah.

“Menghadapi bulan puasa penuh maghfirah ini, hati dan jiwa kita harus bersih. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami dan keluarga besar DPR Aceh memohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Tak hanya sebagai aksi sosial, kegiatan ini juga digelar sebagai bagian dari rasa syukur atas rencana pelantikan H. Ali Basrah, S.Pd, MM, sebagai Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Golkar untuk masa jabatan 2024–2029. Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung pada malam hari di hari yang sama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), dan Sekretaris DPR Aceh, Khudri, S.Ag, MA. Kehadiran mereka menambah kekhusyukan dan mempertegas semangat kebersamaan antar tokoh politik Aceh dalam menggalang solidaritas sosial.

“Semoga santunan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama anak yatim, serta menjadi amal baik bagi kita semua dalam menyambut bulan suci Ramadhan,” tambah Zulfadhli.

Kegiatan ini pun disambut hangat oleh para penerima manfaat. Salah seorang anak yatim yang hadir mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan oleh lembaga legislatif tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada DPR Aceh yang telah peduli kepada kami,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, DPR Aceh berharap tradisi berbagi dapat terus terjaga sebagai bagian dari komitmen membangun semangat kepedulian dan mempererat silaturahmi di tengah masyarakat Aceh menjelang Ramadhan.

Marlina Usman Resmi Dilantik sebagai Ketua TP PKK dan TP Posyandu Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Marlina Usman Resmi Dilantik sebagai Ketua TP PKK dan TP Posyandu Aceh. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta – Marlina Usman, istri Gubernur Aceh, resmi menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Aceh periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum TP PKK dan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian.

Dalam pelantikan tersebut, Tri Tito Karnavian membacakan naskah pengukuhan yang menandai resmi dimulainya kepemimpinan Marlina Usman di dua organisasi tersebut.

“Dengan ini, saya selaku Ketua Umum TP PKK secara resmi melantik Ny. Marlina Muzakir sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh,” ujar Tri dalam acara tersebut.

Selain menjabat sebagai Ketua TP PKK Aceh, Marlina juga mengemban tugas sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Aceh.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga merupakan pembina TP PKK. Mukarramah Fadhlullah, istri Wakil Gubernur Aceh, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Safrizal ZA, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Aceh, juga hadir dalam acara ini. Tak hanya itu, mantan Ketua TP PKK Aceh, Safriati, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri turut menyaksikan pelantikan tersebut.

Pelantikan Marlina Usman ini beriringan dengan pengukuhan Ketua TP PKK dan TP Posyandu dari seluruh provinsi di Indonesia. Acara berlangsung pada sore hari, setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik para kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Istana Kepresidenan pada pagi harinya.

Dalam sambutannya, Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran PKK dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program PKK dan Posyandu sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat.

“Saya meminta para ketua yang baru dilantik untuk memaksimalkan kinerja dan membangun sinergi yang baik dengan semua pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tri berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh kepada TP PKK dan Posyandu agar berbagai program yang telah dirancang dapat berjalan dengan optimal.

“Dukungan dari pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa program-program PKK dan Posyandu dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Usai pelantikan, Marlina Usman menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan amanah dengan baik. Ia berjanji akan melanjutkan program-program yang telah berjalan serta melakukan perbaikan di berbagai aspek.

“Kami akan segera bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Dengan dukungan semua pihak, Insyaallah PKK dan Posyandu Aceh akan semakin maju dan berjaya,” kata Marlina.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kesempatan tersebut mengingatkan para Ketua TP PKK untuk memiliki niat dan semangat yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa 10 program pokok PKK harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun harus dijalankan bersamaan dengan program pendukung lainnya.

Selain itu, Tito juga menyoroti peran Posyandu yang harus diperluas cakupannya agar tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan.

“Posyandu harus mampu melaksanakan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,” jelasnya.

Menurut Tito, keberhasilan TP PKK dan Posyandu sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu kemauan dan kemampuan para pemimpinnya.

“Jika kedua hal ini dimiliki, saya yakin PKK dan Posyandu di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat,” tutupnya.

Editor: Akil

1...537538539...2,417Halaman 538 dari 2,417

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id