Beranda blog Halaman 539

Negara dengan Pekerja Perempuan Tertinggi di Dunia

Penulis
Redaksi
-
0
negara
Pekerja Perempuan. (Foto: HukumOnine)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Peran perempuan dalam dunia kerja terus menunjukkan tren peningkatan. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan stigma, banyak negara kini mencatat angka partisipasi perempuan yang tinggi dalam sektor ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zaman, makin banyak perempuan bekerja untuk mencari nafkah dan menopang ekonomi keluarga. Fenomena ini tak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.

Indonesia sendiri turut menyumbang angka pekerja perempuan yang cukup signifikan, bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Berdasarkan data International Labour Organization (ILO), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan secara global diperkirakan akan mencapai 54,8% pada tahun 2025.

Artinya, lebih dari separuh perempuan usia produktif di dunia diprediksi akan terlibat dalam aktivitas ekonomi—baik di sektor formal maupun informal.

Sebagai catatan, TPAK adalah persentase yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja (15–64 tahun) yang aktif dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan laporan ILO yang dirangkum oleh Nukilan.id, berikut ini adalah 10 negara yang diproyeksikan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tertinggi pada 2025:

  1. Korea Selatan: 87,2%

  2. Kepulauan Solomon: 84,3%

  3. Madagaskar: 84,2%

  4. Islandia: 84,1%

  5. Belanda: 82,4%

  6. Swedia: 82,2%

  7. Nigeria: 81,8%

  8. Tanzania: 81,8%

  9. Burundi: 80,8%

  10. Estonia: 80,8%

Dari daftar tersebut, terlihat jelas dominasi negara-negara dari Asia, Afrika, dan Eropa dalam urusan partisipasi tenaga kerja perempuan. Korea Selatan menempati posisi teratas, menunjukkan betapa besar keterlibatan perempuan di negeri Ginseng dalam berbagai bidang pekerjaan.

Meski menunjukkan peningkatan, tingkat partisipasi pekerja perempuan Indonesia pada 2025 diperkirakan masih berada di angka sekitar 54,8%. Angka ini hampir setara dengan rata-rata global, dan menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk peningkatan keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja nasional.

Menariknya, meskipun berada di peringkat keenam dari sisi jumlah partisipasi, Swedia dinobatkan sebagai negara terbaik untuk pekerja perempuan pada tahun 2025.

Disusul oleh Islandia dan Finlandia, Swedia menawarkan berbagai kemudahan dan kesetaraan dalam lingkungan kerjanya. Para pekerja perempuan di Swedia, sebesar 43,7 persen posisi manajerial dan 37,7 persen kursi direksi diisi oleh mereka.

Selain itu, kesenjangan upah antara pria dan perempuan di Swedia juga sangat kecil, dengan rata-rata gaji perempuan bisa mencapai 90 persen dari gaji pria.

Lebih lanjut, Swedia dikenal sebagai pelopor dalam menciptakan ruang kerja yang ramah gender. Negara ini bahkan menjadi yang pertama menerapkan cuti netral gender, di mana ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak setelah kelahiran.

“Swedia juga tercatat sebagai negara pertama yang menerapkan cuti netral gender, yakni cuti untuk orang tua, baik ayah maupun ibu memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak setelah kelahiran.”

Hal ini memperkuat reputasi Swedia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesetaraan, tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga dalam pendidikan, politik, dan kesehatan.

Meskipun tren global menunjukkan kemajuan, tantangan bagi pekerja perempuan tetap nyata. Masih banyak perempuan yang bekerja di sektor informal maupun formal dengan perlindungan yang minim.

Tak hanya itu, isu “glass ceiling”, kesenjangan upah, serta keterbatasan hak-hak dasar lainnya masih menjadi penghambat partisipasi penuh perempuan dalam dunia kerja.

Dengan terus mendorong kebijakan inklusif serta budaya kerja yang setara, masa depan pekerja perempuan di berbagai belahan dunia dapat menjadi lebih cerah. Dan pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat global akan turut meningkat. (XRQ)

Reporter: AKil

Civitas Akademika FK USK Kritik Menkes, Minta Hentikan Intervensi

Penulis
Redaksi
-
0
civitas akademika
Civitas Akademika FK USK Kritik Menkes. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gelombang kritik terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kian meluas. Setelah Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI), kini giliran Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh yang bersuara lantang.

Pada Selasa (20/5/2025), mahasiswa, dekan, hingga civitas akademika FK USK menggelar aksi protes di depan fakultas. Dalam aksi ini, mereka mengenakan pita hitam sebagai simbol keprihatinan terhadap arah kebijakan dunia kedokteran saat ini.

Kritik Terbuka terhadap Intervensi Pemerintah

Koordinator lapangan, Prof Kurnia Fitri Jamil, menegaskan bahwa pendidikan kedokteran seharusnya tegak pada tiga pilar utama: universitas sebagai pengelola, rumah sakit pendidikan sebagai wahana praktik, serta kolegium sebagai penyusun kurikulum.

“Kami ingin kembali ke semula, tidak ada intervensi. Kami ingin demokrasi akademik; kami ingin pendidikan dokter itu diberi kebebasan dalam memberikan ilmu. Tidak ada batasan dan campur tangan pemerintah untuk mengubah kedudukan kolegium yang tadinya independen menjadi tidak lagi,” kata Prof. Kurnia.

Menurutnya, pemerintah perlu menarik batas yang tegas antara pelayanan dan pendidikan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), katanya, sebaiknya fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat, sementara urusan pendidikan dikembalikan ke kementerian yang berwenang.

“Tidak dicampur adukkan, jangan mencampuri urusan pendidikan oleh Kemenkes. Karena Kemenkes lebih mengutamakan pelayanan, bagaimana melayani masyarakat di bidang kesehatan. Tapi pendidikan kedokteran, biarlah kembali kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” tuturnya.

Sorotan pada Pembentukan Kolegium Baru

Lebih lanjut, Prof Kurnia menyampaikan bahwa saat ini Kemenkes diduga tengah membentuk kolegium tersendiri. Padahal, menurutnya, kolegium adalah lembaga independen dengan legitimasi hukum yang tak seharusnya diintervensi.

“Punya aturan dalam memberikan kurikulum yang baik dan bermutu, khususnya pendidikan kedokteran di Indonesia,” pungkasnya.

Tuntutan Evaluasi terhadap Menkes Kian Menguat

Gelombang protes terhadap Menkes bukan kali ini saja muncul. Sebelumnya, sejumlah guru besar dari FK Unpad dan UI secara terbuka meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Budi Gunadi Sadikin. Mereka khawatir intervensi terhadap institusi pendidikan akan berdampak negatif pada mutu dokter di masa depan.

Editor: Akil

5 Negara Favorit Mahasiswa Indonesia untuk Kuliah di Luar Negeri

Penulis
Akil
-
0
5 negara favorit
Australia. (Foto: Traveloka)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kuliah di luar negeri kini bukan lagi impian yang mahal. Melalui program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), calon mahasiswa Indonesia bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus terbebani biaya besar.

Sebagai lembaga penyalur dana pendidikan, LPDP telah mengirimkan ribuan mahasiswa ke berbagai penjuru dunia. Lalu, negara mana saja yang menjadi favorit mahasiswa Indonesia? Berikut lima negara yang paling banyak diminati, berdasarkan data yang dihimpun oleh Nukilan.id.

1. Australia: Pilihan Teratas Mahasiswa Indonesia

Berdasarkan data dari akun Instagram @lpdp_ri tahun 2023, Australia menempati posisi teratas sebagai negara tujuan favorit mahasiswa Indonesia. Tidak mengherankan, sebab negeri Kanguru ini memiliki sejumlah universitas kelas dunia.

Salah satunya adalah University of Melbourne. Menurut Times Higher Education (THE) tahun 2023, universitas ini berada di posisi pertama terbaik se-Australia dan ke-34 secara global. Sementara itu, versi QS World University Rankings 2024 menempatkannya pada peringkat ke-14 dunia.

Tak kalah bergengsi, Monash University juga menjadi incaran para pelajar Indonesia. Universitas ini tergabung dalam Group of Eight (Go8), sebuah konsorsium universitas riset terkemuka di Australia. Monash menempati posisi ke-42 dunia versi QS 2024 dan berada di urutan kelima terbaik di Australia. Uniknya, kampus ini juga memiliki cabang di lima negara, termasuk Indonesia.

2. Belanda: Negara Eropa yang Ramah Pelajar

Belanda menjadi negara favorit kedua bagi mahasiswa Indonesia. Salah satu universitas andalannya adalah Wageningen University & Research (WUR), yang banyak dipilih karena kekuatan risetnya di bidang pertanian dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2023, tercatat ada 669 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Belanda. WUR memfokuskan penelitian pada masalah ilmiah, sosial dan komersial di bidang ilmu kehidupan dan sumber daya alam.

Universitas ini menempati posisi pertama dunia dalam bidang pertanian dan kehutanan, serta peringkat kedua dalam ilmu lingkungan, berdasarkan QS World University Rankings 2023.

3. Inggris: Negeri Tiga Mahkota yang Penuh Pilihan

Berikutnya adalah Inggris, yang menempati posisi ketiga dalam daftar negara tujuan favorit. Negara ini memiliki sejumlah universitas ternama seperti University College London (UCL) dan University of Manchester.

University College London (UCL) menempati peringkat kesembilan dalam urutan universitas terbaik sedunia menurut QS World University Rankings 2024. Selain itu, UCL adalah universitas keempat terbaik di Inggris, setelah Cambridge, Oxford, dan Imperial College London.

Adapun University of Manchester juga tidak kalah populer. Universitas negeri riset ini berada di posisi ke-32 dunia dan keenam terbaik di Inggris, versi QS 2024. University of Manchester merupakan satu-satunya universitas di dunia yang menempati peringkat sepuluh besar dalam Times Higher Education Impact Rankings selama lima tahun berturut-turut.

4. Jepang: Negeri Sakura dengan Tradisi Riset Kuat

Posisi keempat ditempati oleh Jepang. Negara ini sangat cocok untuk mahasiswa yang fokus pada keahlian riset selama masa studi. Beberapa universitas unggulannya antara lain University of Tokyo, Kyoto University, dan Tohoku University.

Dengan budaya akademik yang disiplin dan infrastruktur riset yang kuat, Jepang menawarkan lingkungan belajar yang sangat mendukung, khususnya di bidang teknologi, sains, dan rekayasa.

5. Amerika Serikat: Negeri Paman Sam yang Tetap Populer

Amerika Serikat menutup daftar lima besar negara tujuan kuliah mahasiswa Indonesia. Negeri ini dikenal luas dengan universitas-universitas prestisiusnya seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Harvard University.

Selain itu, Columbia University juga menjadi salah satu kampus yang banyak menerima mahasiswa asal Indonesia. Dengan kurikulum inovatif dan jejaring alumni global yang kuat, tak heran jika AS tetap menjadi magnet bagi para pencari ilmu dari tanah air. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemprov Aceh Kejar Realisasi APBA 35 Persen di Semester Pertama 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Pemprov Aceh Kejar Realisasi APBA 35 Persen di Semester Pertama 2025. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menargetkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 dapat menembus angka 35 persen pada akhir semester pertama. Target ini dicanangkan meskipun hingga 19 Mei, realisasi baru menyentuh angka 18,23 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp11 triliun lebih.

“Mudah-mudahan di semester pertama, itu 35 persen anggaran kita bisa terserap,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, di Banda Aceh, Selasa (20/5).

Dana Otsus Terlambat Cair, Realisasi Melambat

Berdasarkan data dari layar monitor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA (P2K-APBA), target serapan anggaran hingga 31 Mei 2025 berada di angka 29,36 persen. Artinya, dalam waktu kurang dari dua pekan, Pemprov harus menambah serapan sebesar lebih dari 10 persen untuk mengejar target semester.

Keterlambatan realisasi ini, menurut M Nasir, disebabkan oleh lambatnya pencairan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Salah satu yang paling signifikan adalah dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang nilainya mencapai Rp4,3 triliun.

“Otsus sudah cair dari tanggal 16 Mei. Sekarang sedang proses amprahan secara keseluruhan, ini lagi digarap supaya bisa percepatan realisasi,” ujarnya.

Langkah Cepat Ditempuh

M Nasir menyebutkan bahwa pencairan dana tersebut langsung direspons cepat oleh Pemerintah Aceh. Sejak pekan lalu, seluruh proses amprahan mulai digarap secara menyeluruh agar percepatan penyerapan anggaran bisa tercapai sebelum akhir Mei.

“Insya Allah akan terkejar (targetnya), untuk itu saya bersama teman-teman Bappeda dan BPKA truss bekerja keras siang malam. Realisasi kita kawal terus. Tetapi tetap harus sesuai (ketentuan berlaku),” demikian M Nasir.

Upaya Maksimal di Tengah Tantangan

Dengan kondisi yang ada, Pemprov Aceh berupaya keras mengejar ketertinggalan dalam waktu yang singkat. Upaya percepatan ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan di berbagai sektor tetap berjalan sesuai rencana.

Meski waktu terus menekan, Pemerintah Aceh optimistis target realisasi akan tercapai, terutama setelah anggaran besar seperti dana Otsus mulai mengalir. Kini, tinggal bagaimana pengelolaan dan penyalurannya bisa dieksekusi secara cepat namun tetap sesuai aturan.

Editor: Akil

Memilukan! Siswa SD di Aceh Timur Belajar Sambil Tengkurap

Penulis
Redaksi
-
0
memilukan
Siswa SD di Aceh Timur Belajar Sambil Tengkurap. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK – Pemandangan memilukan terlihat di SD Negeri Seuneubok Teungoh, Kecamatan Darul Ihsan, Aceh Timur. Sejumlah siswa tampak belajar sambil tengkurap di lantai karena tidak memiliki meja dan kursi yang layak.

Kondisi ini terjadi akibat rusaknya perabotan sekolah, terutama meja dan kursi, yang selama ini digunakan siswa. Bahkan, sebagian besar mebel telah tak layak pakai.

Menurut Kepala SD Negeri Seuneubok Teungoh, Nurul Fajri, situasi paling parah dialami siswa kelas satu dan dua. Mereka harus mengikuti proses belajar mengajar di ruangan tanpa alas, dengan posisi tengkurap sambil menulis.

“Meja dan kursi sudah rusak. Yang ada pun, tidak layak pakai lagi. Akibatnya, anak-anak terpaksa tengkurap saat belajar. Kondisi ini menyebabkan beberapa anak mengeluh sakit punggung,” kata Nurul Fajri di Aceh Timur, Selasa (20/5).

Selain tidak nyaman, kondisi tersebut juga berdampak pada semangat belajar siswa. Bahkan, kegiatan belajar harus dilakukan secara bergantian karena keterbatasan ruang.

Lebih lanjut, Nurul menjelaskan bahwa keterbatasan ruang dan sarana membuat proses belajar harus diatur dengan sistem bergilir.

“Usai kelas satu menyelesaikan proses belajar mengajar, barulah kelas dua masuk. Kemudian, siswa kelas dua menyapu lantai sebagai persiapan ruang belajar,” tambahnya.

Faktor utama penyebab kerusakan ini adalah banjir yang secara rutin melanda kawasan sekolah. Akibatnya, berbagai sarana dan prasarana, termasuk mebel, menjadi rusak berat dari tahun ke tahun.

“Kami berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memberikan perhatian serius agar anak-anak bisa belajar dengan layak dan bermartabat,” ujar Nurul Fajri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur, Rizwan, membenarkan bahwa kerusakan meja dan kursi disebabkan oleh banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

“Kami juga sudah turun langsung ke lokasi dan melihat sendiri kondisinya. Memang memprihatinkan, tidak ada kursi dan meja, siswa harus belajar di lantai,” kata Rizwan.

Namun, Rizwan mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pengadaan baru untuk mengganti meja dan kursi tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan anggaran.

“Kami baru bisa mengusulkan anggaran pengadaan meja dan kursi serta lainnya untuk sekolah dasar tersebut pada perubahan anggaran sekitar Juni atau Juli 2025,” tambahnya.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Di berbagai wilayah Aceh, bencana banjir memang kerap melumpuhkan aktivitas pendidikan. Namun, ketika anak-anak terpaksa belajar sambil tengkurap, maka jelas sudah bahwa intervensi serius tak bisa ditunda lagi.

Editor: Akil

Raih Akreditasi Unggul, Prodi Ilmu Kelautan USK Semakin Mantap Menatap Masa Depan

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung Rektorat Universitas Syiah Kuala. (Foto: USK)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Syiah Kuala (USK), resmi meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan kampus, tetapi juga menegaskan kualitas pendidikan tinggi di bidang kelautan di Aceh.

“Pencapaian ini menjadi penanda penting atas kualitas pendidikan, tata kelola, dan kontribusi keilmuan yang telah dikembangkan oleh Prodi Ilmu Kelautan selama ini,” kata Dekan FKP USK, Prof Muchlisin di Darussalam, Banda Aceh, Senin.

Sebagai informasi, akreditasi unggul tersebut berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 6483/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025. Status ini berlaku sejak 14 Mei 2025 hingga 10 April 2029.

Bukti Nyata Inovasi dan Kolaborasi

Lebih lanjut, Prof Muchlisin menegaskan bahwa predikat unggul ini menunjukkan komitmen Prodi Ilmu Kelautan dalam berinovasi dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

“Ia mengatakan akreditasi unggul menjadi bukti nyata bahwa Prodi Ilmu Kelautan terus berinovasi dan meningkatkan mutu demi mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing global.”

Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur kampus. Mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga alumni dan mitra strategis turut berkontribusi dalam perjalanan panjang ini.

Momentum Baru Menuju Keunggulan Global

“Ini bukan akhir, melainkan momentum awal untuk terus berbenah dan melaju lebih jauh. FKP USK berkomitmen kuat untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan berkontribusi nyata bagi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan,” katanya.

Karena itu, akreditasi unggul menjadi dorongan bagi FKP USK untuk terus bergerak maju. Terlebih, tantangan pengelolaan sumber daya kelautan kian kompleks dan memerlukan pendekatan yang inovatif serta berorientasi pada keberlanjutan.

Pendidikan Kelautan yang Visioner

Tak hanya itu, Prof Muchlisin juga menyebutkan bahwa Prodi Ilmu Kelautan akan terus memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan kelautan yang visioner. Fokus mereka adalah pendidikan berbasis riset yang selaras dengan kebutuhan industri dan tantangan global ke depan.

“Ia menambahkan program Studi Ilmu Kelautan terus memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan kelautan yang visioner, berbasis riset, dan relevan dengan kebutuhan industri serta tantangan global di masa mendatang.”

Sebagai penutup, ia menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan capaian ini.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah berkontribusi sehingga akreditasi unggul tersebut dapat tercapai,” katanya.

Editor: Akil

Sepeda Listrik Dilarang di Jalan Raya Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Sepeda Listrik
Sepeda Listrik Dilarang di Jalan Raya Aceh. (Foto: Kredivo)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penggunaan sepeda listrik di jalan raya resmi dilarang di seluruh wilayah Aceh. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh menyusul meningkatnya angka kecelakaan, termasuk insiden yang merenggut tiga korban jiwa.

Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol. Muhammad Iqbal Alqudusy, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi melindungi pengguna jalan, khususnya anak-anak yang kerap mengendarai sepeda listrik tanpa pengawasan.

“Di Aceh, sepeda listrik kami larang beroperasi di jalan raya karena belum tersedia jalur khusus sebagaimana diatur dalam regulasi nasional,” ungkap Iqbal saat dikutip dari Kompas.com pada Selasa (20/5/2025).

Risiko Tinggi di Jalan Raya Padat Kendaraan

Iqbal menjelaskan, karakteristik jalan di Aceh yang padat kendaraan bermotor membuat sepeda listrik sangat rentan mengalami kecelakaan. Menurutnya, perbedaan kecepatan antara sepeda listrik dan kendaraan bermotor menjadi faktor utama larangan ini diterapkan.

Larangan ini juga merespons situasi di lapangan, di mana banyak anak-anak yang mengendarai sepeda listrik tanpa mengenakan helm, belum cukup umur, dan tanpa pendampingan orang tua.

“Ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Belum Ada Jalur Khusus, Regulasi Sudah Ada

Sebetulnya, penggunaan sepeda listrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik.

Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa kecepatan sepeda listrik dibatasi maksimal 25 km/jam. Selain itu, kendaraan ini wajib dilengkapi dengan lampu, reflektor, sistem rem, dan klakson. Pengguna juga diwajibkan memakai helm. Adapun batas usia pengguna minimal adalah 12 tahun, dan mereka yang berusia 12–15 tahun harus didampingi oleh orang dewasa.

Namun demikian, di Aceh belum tersedia jalur khusus untuk sepeda listrik sebagaimana yang diatur dalam regulasi nasional. Hal inilah yang menjadi alasan kuat larangan diberlakukan.

Penindakan Berdasarkan UU LLAJ

Meskipun Permenhub belum memuat sanksi khusus, Iqbal memastikan pelanggaran akan tetap ditindak. Aparat kepolisian akan menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Tindakan hukum dapat berupa teguran, penyitaan kendaraan, hingga sanksi administratif. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.

Harapan untuk Pemerintah Daerah

Menutup keterangannya, Iqbal mengimbau masyarakat agar tidak lagi mengoperasikan sepeda listrik di jalan raya. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat segera menyediakan jalur khusus sepeda, guna menjamin keselamatan pengguna sepeda maupun sepeda listrik.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengoperasikan sepeda listrik di jalan raya, serta berharap pemerintah daerah untuk segera menyiapkan jalur khusus sepeda sesuai ketentuan agar keselamatan pengguna sepeda maupun sepeda listrik dapat terjamin,” pungkas Iqbal.

Editor: Akil

SEKATA: Langkah Mahasiswa PPL-PPG PPKn USK Ciptakan Sekolah Bebas Diskriminasi

Penulis
nukil
-
0
SEKATA, Langkah Mahasiswa PPL-PPG PPKn USK Ciptakan Sekolah Ramah dan Bebas Diskriminasi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kekerasan, diskriminasi, dan perundungan di lingkungan pendidikan Indonesia masih menjadi masalah serius. Beberapa kasus tragis kembali muncul dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya, di Bekasi, seorang siswa sekolah dasar menjadi korban perundungan berat hingga harus diamputasi dan meninggal dunia. Di Sulawesi Selatan, seorang guru merendahkan siswanya karena pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Sementara itu, di Tarakan, tiga siswa tidak naik kelas hanya karena menganut agama berbeda. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan dan empati di lingkungan sekolah belum berjalan optimal.

Menanggapi persoalan tersebut, sekelompok mahasiswa PPL-PPG Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Syiah Kuala (USK) meluncurkan program inovatif bernama SEKATA. Nama ini merupakan singkatan dari Sekolah Aman Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi. Program ini adalah bagian dari mata kuliah Design Thinking dalam PPG Calon Guru Gelombang II Tahun 2024 di USK. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, aman, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

SEKATA menekankan empat pilar utama. Pertama, pelatihan guru dan staf untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi. Kedua, pengembangan kurikulum karakter yang menanamkan nilai toleransi dan empati. Ketiga, sistem pelaporan yang aman bagi siswa. Terakhir, komitmen bersama seluruh elemen sekolah untuk menciptakan suasana inklusif. Keempat pilar ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sekolah yang sehat dan harmonis.

Ketua kelompok PPL-PPG Mapel PPKn USK, Munawir, S.Pd, menegaskan, “SEKATA bukan sekadar program, melainkan gerakan transformasi budaya sekolah yang mengedepankan hak-hak anak dan keberagaman sebagai kekuatan, bukan penghalang.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SEKATA diharapkan menjadi pijakan bagi guru, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Tujuannya adalah menciptakan ruang belajar yang nyaman dan aman bagi semua siswa, tanpa diskriminasi.

Indah Nur Fernanda, S.Pd, menambahkan, “Senada dengan apa yang disampaikan ketua kami, Bang Awil. SEKATA menjadi wadah konkret untuk membangun kesadaran kolektif. Kami percaya perubahan besar dimulai dari sikap kecil yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif seluruh komunitas sekolah dalam program ini.

Anggota lain seperti Warni Sasmita, S.Pd, Supira, S.Pd, dan Satria Hastuti, S.Pd, menyampaikan harapan besar. Mereka ingin agar komitmen yang tertanam dalam program SEKATA dapat tersampaikan ke seluruh guru hebat di Indonesia. Dengan begitu, semangat untuk menciptakan sekolah yang ramah dan inklusif bisa tersebar lebih luas.

Program SEKATA tidak hanya fokus pada perlindungan siswa. Melalui pelatihan intensif, penguatan kurikulum karakter, dan sistem pelaporan yang aman, program ini juga menanamkan nilai penting seperti saling menghargai dan solidaritas. Lebih dari itu, SEKATA mengedepankan kolaborasi antara guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah budaya sekolah menjadi lebih inklusif dan penuh empati.

Dengan segala upaya tersebut, SEKATA diharapkan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia. Harapannya, langkah serupa dapat diadopsi demi mewujudkan pendidikan yang tidak hanya berkualitas secara akademis, tetapi juga sehat secara sosial dan emosional. Program ini membawa harapan bahwa setiap siswa dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan.

Kejari Banda Aceh Musnahkan Barang Bukti Narkotika Hingga Miras

Penulis
Rezi
-
0
Proses pemusnahan barang bukti di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada Selasa 20 Mei 2025. (Foto: Dok. Kejari Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh memusnahkan barang bukti dan barang rampasan dari perkara yang ditangani selama periode Desember 2024 hingga Mei 2025. Pemusnahan tersebut berlangung di halaman kantor Kejaksaan setempat, pada Selasa (20/5/2025).

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Suhendri menjelaskan pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Kejari Banda Aceh sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Pemusnahan ini juga merupakan upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan terhadap barang bukti yang tersimpan,” kata Suhendri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan.

Suhendri menyampaikan, pelaksanaan pemusnahan barang bukti dilaksanakan secara terbuka dan di tempat terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat langsung apa saja barang bukti yang dimusnahkan, terutama jenis barang bukti.

Lebih lanjut, Suhendri merincikan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 57 perkara, terdiri dari 41 perkara narkotika, 9 perkara keamanan dan ketertiban umum (Kamtibum/TPUL), dan 7 perkara hukum pidana umum (Oharda).

“Jenis barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika jenis sabu seberat 238,57 gram (bruto), ganja seberat 418,73 gram (bruto), 13 unit handphone berbagai merek, 6 botol minuman keras/khamar, 3 buah tang/linggis, 1 pistol mainan, berbagai jenis pakaian, serta sejumlah alat hisap sabu (bong),” pungkanya.

Kegiatan pemusnahan tersebut dihadiri oleh jajaran Kasi dan staf Kejaksaan Negeri Banda Aceh, perwakilan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, perwakilan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, perwakilan Kapolresta Banda Aceh, dan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Banda Aceh.

Reporter: Rezi

Ekonomi Aceh Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan I 2025, Diprediksi Terus Menguat

Penulis
Rezi
-
0
Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini didampingi oleh Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini mengungkapkan ekonomi Aceh menunjukkan tren positif pada triwulan I 2025 dengan pertumbuhan sebesar 4,59 persen (year-on-year), meningkat dari 4,15 persen pada triwulan sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 cukup baik. Kalau dibanding triwulan 4 tahun 2024, pertumbuhannya meningkat dari 4,15% menjadi 4,59%. Walaupun ada efisiensi yang ditetapkan pemerintah, ekonomi Aceh masih berjalan dengan baik,” kata Agus kepada Nukilan di Banda Aceh, Selasa (20/5/2025).

Berdasarkan data BPS yang disampaikan oleh Chusaini, pertumbuhan ekonomi Aceh didorong oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Hal ini tercermin pada peningkatan ekspor barang dan jasa serta konsumsi rumah tangga di Aceh.

“Konsumsi masyarakat juga tercatat masih cukup baik dengan kontribusi sekitar 55 persen terhadap perekonomian Aceh,” tambahnya.

Menurutnya, perekonomian Aceh akan tetap tumbuh kuat pada triwulan berikutnya, selama tidak terjadi gejolak besar seperti ketegangan geopolitik yang bisa berdampak pada sektor ekspor. Sejauh ini, kata Agus, ekspor batubara dan kopi masih menunjukkan kinerja positif.

“Kalau kita melihat ke triwulan berikutnya, saya rasa di triwulan II akan lebih tinggi dibanding triwulan I. Ekspor tetap cukup baik, konsumsi juga masih baik, dan pertanian juga baik dengan cuaca yang mendukung,” tambah Chusaini.

Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, Kepala BI menekankan pentingnya mendorong masuknya investasi di Aceh mengingat tingkat kemiskinan di provinsi tersebut masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain.

“Investasi sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kami berharap investasi yang masuk bisa memanfaatkan potensi ekonomi Aceh secara optimal,” pungkasnya. 

Reporter: Rezi

1...538539540...2,539Halaman 539 dari 2,539

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id