Beranda blog Halaman 51

Pernyataan Mualem Soal Tambang Dinilai Belum Sentuh Akar Kerusakan Lingkungan di Aceh

0
Pembukaan lahan dengan Excavator. (Foto: Dok. Apel Green Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Direktur Yayasan Apel Green Aceh, Rahmad Syukur, menilai pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyoroti persoalan tambang ilegal di Aceh masih belum menyentuh akar permasalahan lingkungan yang lebih luas.

Menurutnya, fokus terhadap tambang ilegal saja tidak cukup karena perusakan hutan justru terjadi secara lebih sistematis melalui pembukaan kawasan hutan menggunakan alat berat.

“Misalnya di Rawa Tripa, Kila, hingga Beutong Ateuh, ekspansi ilegal terus berjalan. Kawasan hutan lindung yang seharusnya menjadi benteng terakhir kehidupan kini dipreteli sedikit demi sedikit oleh kepentingan ekonomi jangka pendek,” ujar Syukur dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan, Senin (29/9/2025).

Syukur menegaskan, dampak dari penghancuran hutan Aceh sudah diketahui secara luas. Hilangnya hutan berarti hilangnya sumber air bersih bagi rakyat, meningkatnya risiko banjir dan longsor, musnahnya lahan pertanian masyarakat, hingga punahnya satwa langka seperti orangutan, gajah, dan harimau.

Lebih jauh, Syukur menjelaskan bahwa perusakan hutan memperparah krisis iklim global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di Aceh, seperti musim yang tak menentu, kekeringan panjang, hingga gelombang pasang yang makin sering menghantam pesisir.

“Jika Mualem sungguh peduli terhadap masa depan Aceh, maka seharusnya kritik tidak berhenti pada tambang semata. Mengapa diam ketika hutan dirusak dengan ekskavator? Mengapa tidak lantang bicara ketika kawasan gambut digunduli untuk kepentingan segelintir pihak,” tanya Syukur.

Menurutnya, rakyat berhak menuntut konsistensi moral dari para elit politik Aceh. Ia mendesak agar suara politik diarahkan untuk mendorong penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Tanpa itu, kritik terhadap tambang akan selalu terlihat hanya untuk kepentingan politik sesaat.

“Aceh butuh kepemimpinan moral yang konsisten: menolak perusakan baik oleh tambang maupun perambahan hutan,” kata Syukur.

Ia mengingatkan kembali pesan Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Hasan di Tiro, yang pernah berwasiat: “Peuseulamat uteun Aceh, sabab uteuen njan nakeuh salah saboh pusaka keuneubah endatu njang akan tapulang keu aneuk tjutjo geutanjoe di masa ukeu.”

“Ini bukan sekadar kata-kata, tetapi peringatan agar kita tidak menggadaikan masa depan demi keuntungan jangka pendek. Kini saatnya para elit Aceh membuktikan apakah benar peduli pada rakyat dan masa depan Aceh, atau hanya menjadikan isu lingkungan sebagai komoditas politik,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Meuseuraya Festival 2025 Sukses Digelar, Catat 11 Ribu Pengunjung dan Transaksi UMKM Rp 2,5 Miliar

0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Meuseuraya Festival 2025 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh resmi berakhir pada Minggu (28/9/2025) di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh.

Festival yang berlangsung selama lima hari, sejak 24 September ini berhasil menarik lebih dari 11.000 pengunjung dan mencatatkan total transaksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hampir mencapai Rp2,5 miliar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan festival yang mengusung tema “Kolaborasi Meningkatkan Daya Saing Aceh melalui Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Inklusif, Digital, dan Berkelanjutan” ini.

“Keberhasilan Meuseuraya Festival 2025 adalah hasil dari kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi semua pihak. Festival ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menggali potensi, dan memperlihatkan budaya Aceh sebagai kekuatan ekonomi kreatif dan pariwisata yang bernilai tinggi,” kata Agus

Festival yang merupakan Strategic Flagship Event (SFE) Bank Indonesia Aceh ini menghadirkan lebih dari 17 rangkaian kegiatan, meliputi expo UMKM, business matching, forum dan talkshow, workshop, kompetisi kreatif-edukatif, hingga pertunjukan budaya Islami.

Selama pelaksanaannya, festival ini mencatat sejumlah capaian signifikan. Expo dan Bazaar UMKM diikuti oleh 120 UMKM, 11 perbankan, dan 5 instansi pemerintah daerah. Total transaksi UMKM mencapai hampir Rp2,5 miliar dengan lebih dari 70 ribu transaksi, mayoritas melalui sistem pembayaran non-tunai QRIS.

Business matching antara perbankan dan UMKM juga menghasilkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,45 miliar. Sementara itu, program wakaf produktif melalui Pojok Berkah berhasil mengumpulkan dana Rp44,45 juta.

Enam forum dan talkshow tematik di bidang ekonomi syariah, UMKM, dan Pelindungan Konsumen diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta. Festival juga menggelar enam kompetisi kreatif-edukatif, termasuk Lomba Ranking 1 Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, Lomba Tari Ratoh Jaroe, Lomba Nasyid Islami, hingga QRIS Hip-Hop Competition yang diikuti oleh 744 peserta dari kalangan pelajar dan anak muda Aceh.

Aktivasi komunitas seperti QRIS Fun Walk, Meuseuraya Challenge, dan Pojok Berkah berhasil menarik partisipasi lebih dari 5.000 orang. Festival juga menampilkan pagelaran seni budaya Aceh, termasuk teatrikal, hikayat, serta Aceh Fashion Collaboration yang mengangkat busana Islami bernuansa kearifan lokal.

Agus menekankan bahwa semangat “meuseuraya” atau gotong royong akan terus dirawat melalui program-program sinergi lainnya bersama Pemerintah Aceh. Program tersebut antara lain pengembangan UMKM dan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), penyelenggaraan Aceh Ramadhan Festival, digitalisasi, serta pelatihan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.

Acara penutupan dihadiri oleh Gubernur Aceh yang diwakili Asisten II Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si., unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, pimpinan perbankan, perguruan tinggi, asosiasi, komunitas, serta masyarakat Aceh.

Reporter: Rezi

Dinas Pengairan Aceh Gelar Sidang Kedua TKPSDA Wilayah Sungai Pase–Peusangan

0
Dinas Pengairan Aceh Gelar Sidang Kedua TKPSDA Wilayah Sungai Pase–Peusangan. (Foto: Dinas Pengairan Aceh)

NUKILAN.ID | Bireuen – Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ichsan Iswandy, S.STP., MM., selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) membuka Sidang Kedua TKPSDA Wilayah Sungai Pase–Peusangan yang berlangsung di Hotel Luxury Bireuen, pada Selasa, 30 September 2025.

Sidang ini menjadi forum koordinasi penting dalam pengelolaan sumber daya air, yang mempertemukan berbagai pihak terkait untuk membahas isu dan kebijakan strategis di wilayah sungai tersebut.

Dalam kesempatan itu, Plh. Kepala Dinas Pengairan Aceh juga turut menjadi narasumber dengan membawakan materi berjudul “Optimalisasi Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Sistem Pengaduan Masyarakat Pengairan (SI PADUM PENG)”.

Melalui pemaparannya, ia menekankan pentingnya peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyampaian aspirasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, efektif, dan transparan di Aceh.

Kepala Dinas Pengairan Aceh Hadiri Silaturahmi UPTD PI Wilayah II

0
Kepala Dinas Pengairan Aceh Hadiri Silaturahmi UPTD PI Wilayah II. (Foto: Dinas Pengairan Aceh)

NUKILAN.ID | Bireuen – Usai dilantik, Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi (PI) Wilayah II, Sejahtera, ST., MT., mengadakan kegiatan silaturahmi bersama seluruh staf UPTD PI Wil-II.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Luxury Bireuen, pada Selasa, 30 September 2025, turut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ichsan Iswandy, S.STP., MM.

Dalam kesempatan tersebut, Plh. Kepala Dinas Pengairan Aceh memberikan arahan sekaligus menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan irigasi di wilayah kerja masing-masing.

Kegiatan silaturahmi ini juga menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dan profesionalitas aparatur dalam mendukung visi Dinas Pengairan Aceh untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Banda Aceh Perkuat Layanan PAUD Melalui Program SEULANGA

0
Banda Aceh Perkuat Layanan PAUD Melalui Program SEULANGA. (Foto: Pemko Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pokja Bunda PAUD Kota Banda Aceh, yang diketuai oleh Dr. dr. Siti Hajar, M.Kes., M.Ked (Oph)., Sp.M, terus memperkuat komitmennya untuk menghadirkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan peran Bunda PAUD Kota Banda Aceh, Bunda Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam mendukung visi Pokja.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Kegiatan Apresiasi Pokja Bunda PAUD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Rasamala pada 28–30 September 2025. Acara yang dibuka oleh Bunda PAUD Provinsi Aceh, Bunda Marlina Muzakir, ini menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program Bunda PAUD di daerah.

Dalam forum tersebut, Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Banda Aceh Dr. Siti Hajar memperkenalkan program SEULANGA (Semarakkan Edukasi Untuk Anak Negeri Gapai Akses Wajib Belajar 13 Tahun). Program ini bertujuan mendukung percepatan realisasi wajib belajar 13 tahun, yang mencakup 1 tahun pra-sekolah.

Program unggulan SEULANGA mencakup beberapa strategi, antara lain:

  1. Gerakan GERSINTA & GERSIK: Advokasi dan penyusunan regulasi terkait wajib belajar 13 tahun.

  2. Program PIJAR: Pemetaan dan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta edukasi bagi orang tua.

  3. Program SANTRI & SASIMI: Membangun kemitraan dengan dunia usaha, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan.

  4. Pembentukan PAUD Negeri Terpadu: Memanfaatkan aset daerah yang belum terpakai untuk sarana pendidikan.

  5. Peningkatan Mutu Guru PAUD: Melalui pelatihan dan diklat berjenjang.

Dr. Siti Hajar menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai ajang berbagi pengalaman dan praktik baik.

“Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi, memperluas wawasan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan PAUD yang ramah anak, inklusif, dan berkualitas. Kami berharap hasil kegiatan ini dapat diimplementasikan di daerah masing-masing demi masa depan anak-anak Aceh yang lebih baik,” ujarnya.

Ketua Pokja juga didampingi sejumlah perwakilan, antara lain Maisarah (Ketua DWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Risda Zuraida (Dinas P3AP2KB), Sabri Ts, S.Pd (Kepala Bidang PAUD dan PNF), dan Ruwaida (Wakil Sekretaris Pokja Bunda PAUD Kota Banda Aceh).

Melalui langkah strategis ini, Pokja Bunda PAUD Kota Banda Aceh berharap semakin banyak anak usia dini di Banda Aceh yang memperoleh akses pendidikan berkualitas, sebagai pondasi kuat menuju Generasi Emas Indonesia.

Pemerintah Aceh Jajaki Kerja Sama Energi dengan Denmark

0
Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah saat melakukan audiensi dengan pihak Kedutaan Besar Kerajaan Denmark di Menara Rajawali, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025). (Foto: ANTARA/HO-Humas Pemprov Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Kerajaan Denmark, khususnya di sektor energi dan pengembangan potensi daerah lainnya.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan audiensi dengan pihak Kedutaan Besar Denmark di Jakarta, Senin (29/9/2025). Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, Sten Frimodt Nielsen.

“Hari ini kami dengan senang hati bisa bertemu dan menyampaikan berbagai potensi Aceh,” ujar Fadhlullah dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak, gas, tembaga, emas, hingga bijih besi. Selain itu, provinsi ujung barat Indonesia ini juga dikenal dengan komoditas unggulannya seperti kopi arabika Gayo, robusta, dan nilam.

Aceh juga menawarkan potensi wisata alam, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang dijuluki paru-paru dunia.

“Kemudian, Aceh, khususnya Sabang merupakan titik nol kilometer Indonesia yang strategis karena dilintasi sekitar enam ribu kapal setiap harinya (Selat Malaka),” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah turut menyampaikan apresiasi kepada Denmark dan negara-negara Eropa lainnya atas bantuan yang pernah diberikan saat Aceh menghadapi konflik dan bencana tsunami dua dekade lalu.

Sementara itu, Dubes Sten Frimodt Nielsen menyatakan rencana untuk berkunjung langsung ke Aceh. Ia menegaskan, Denmark akan melakukan pemetaan potensi daerah tersebut dengan melibatkan pakar berkompeten, termasuk yang saat ini bertugas di Kementerian ESDM RI.

Pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kerja sama Aceh dan Denmark di masa depan.

Ikuti Arahan Presiden, Pemerintah Aceh Komitmen Pertahankan “Zero” Kasus Keracunan MBG

0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kasus keracunan yang sempat muncul di sejumlah daerah.

“Bapak Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) tentu menaruh perhatian khusus kepada kasus keracunan MBG di beberapa daerah di Indonesia,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), Senin (29/9/2025).

Ampon menjelaskan, Pemerintah Aceh akan bekerja sama dengan berbagai pihak yang selama ini melaksanakan program MBG di Aceh.

“Rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil Rapat Koordinasi antar Lembaga/Kementerian yang dipimpin Bapak Presiden kemarin di Jakarta,” tambahnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada laporan kasus serupa di Aceh. “Akan menindaklanjuti rekomendasi ini sebagai antisipasi agar kejadian serupa nanti tidak akan terjadi di Aceh,” ucap Ampon.

Diketahui, Presiden Prabowo sehari sebelumnya memimpin rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut membahas program-program prioritas, salah satunya implementasi MBG.

“Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik dan beberapa evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” jelas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Padam Listrik Hingga Selasa Pagi, Aktivitas Kantor dan Usaha di Banda Aceh Terganggu

0
Ilustrasi listrik, pembangkit listrik (Shutterstock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemadaman listrik yang terjadi sejak Senin sore (29/9/2025) hingga Selasa pagi (30/9/2025) masih berdampak pada aktivitas masyarakat di Banda Aceh.

Pantauan Nukilan.id menunjukkan, layanan perkantoran baik negeri maupun swasta ikut terganggu. Proses administrasi yang membutuhkan perangkat elektronik seperti printer dan mesin fotokopi terhambat karena tidak adanya pasokan listrik.

Sejumlah pelaku usaha yang bergantung pada listrik, seperti laundry dan jasa fotokopi, juga belum bisa beroperasi hingga Selasa pagi. Sebelum padam total, aliran listrik sempat mengalami gangguan dengan lampu yang menyala redup dan berkedip.

Dikutip dari RRI, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menjelaskan, pemadaman listrik ini disebabkan oleh penguatan sistem pada interkoneksi transmisi 150 kilovolt (kV) jalur Bireuen–Arun. Kondisi tersebut berdampak pada padamnya listrik di sejumlah wilayah Aceh.

“Ratusan personel PLN telah diterjunkan untuk mengatasi gangguan, agar sistem kelistrikan segera pulih kembali,” ujar Lukman Hakim, Manager Komunikasi & TJSL PLN UID Aceh.

PLN juga mengimbau masyarakat agar sementara waktu memutus aliran listrik pada perangkat elektronik di rumah maupun tempat usaha. Hal ini untuk menghindari potensi kerusakan ketika aliran listrik kembali menyala.

Sebagai langkah antisipasi, PLN membuka layanan pengaduan resmi melalui Contact Center PLN 123 dan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan masyarakat menyampaikan kendala yang dihadapi. (XRQ)

Reporter: Akil

Banda Aceh Gelap Gulita, Warkop SMEA Lingke Kebanjiran Pengunjung

0
Warkop SMEA Lingke Kebanjiran Pengunjung. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sejak Senin (29/9/2025) sore, Kota Banda Aceh dilanda gangguan kelistrikan yang mengakibatkan pemadaman panjang hingga malam hari. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama mereka yang terbiasa menggunakan ponsel maupun laptop pada malam hari.

Akibat pemadaman, banyak warga memilih mencari warkop sebagai tempat melepas penat sambil menunggu waktu tidur. Namun, tidak semua warkop buka malam itu. Dari pantauan Nukilan.id, hanya ada beberapa warkop yang beroperasi, salah satunya Warkop SMEA Lingke.

Pada Senin malam, warkop tersebut diserbu pengunjung. Meski biasanya ramai, malam itu suasananya jauh lebih padat hingga banyak yang tidak kebagian tempat duduk.

Salah seorang pengunjung, Vira, mahasiswi yang datang dari Darussalam bersama teman-temannya, mengatakan bahwa mereka sengaja mencari warkop yang menyediakan wifi untuk mengerjakan tugas kuliah. Pasalnya, jaringan telepon juga terganggu akibat padam listrik.

“Kami ke sini mau ngerjain tugas yang deadlinenya besok pagi. Jadi setelah maghrib tadi kami cari jarang sekali warkop yang buka,” ujarnya.

Vira menambahkan, beruntung ia datang lebih awal sehingga masih mendapatkan kursi. “Sekarang saja baru selesai azan Isya orang sudah banyak datang ke sini, dan ada juga tu nggak kebagian tempat duduk,” katanya.

Keramaian pengunjung juga dirasakan petugas parkir. Saat ditemui, ia mengaku kaget sekaligus gembira dengan lonjakan jumlah kendaraan. “Meledak malam ini bang, hahaha,” ucapnya sambil tertawa.

Sebelumnya, dikutip dari RRI, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh memberikan klarifikasi terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah sejak pukul 16.30 WIB.

PLN menjelaskan gangguan disebabkan oleh penguatan sistem pada interkoneksi transmisi 150 kilovolt (kV) jalur Bireuen–Arun, yang berdampak pada padamnya listrik di sebagian wilayah Aceh.

“Ratusan personel PLN telah diterjunkan untuk mengatasi gangguan, agar sistem kelistrikan segera pulih kembali,” kata Lukman Hakim, Manager Komunikasi & TJSL PLN UID Aceh.

Masyarakat juga diminta memutus aliran listrik dari peralatan elektronik untuk menghindari potensi kerusakan saat listrik kembali menyala. PLN membuka layanan pengaduan resmi melalui Contact Center PLN 123 dan aplikasi PLN Mobile untuk memudahkan masyarakat melaporkan kendala. (XRQ)

Reporter: AKil

Viral Razia Pelat BL, Haji Uma Ingatkan Bobby Jaga Harmoni Aceh-Sumut

0
Sudirman Haji Uma, Senator Aceh. (Foto: Dok Pribadi).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aksi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution yang menghentikan truk berpelat BL dan meminta agar diganti menjadi pelat BK viral di media sosial. Tindakan tersebut menuai perhatian publik hingga memunculkan peringatan dari Senator Aceh agar tidak menimbulkan gesekan antara masyarakat Aceh dan Sumut.

Dalam rekaman video yang beredar, rombongan Bobby tampak menyetop sebuah truk berpelat BL yang berasal dari Aceh. Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, meminta pelat tersebut diganti BK agar pendapatan pajaknya masuk ke Sumut.

Bobby sendiri sempat berbicara langsung dengan sopir truk tersebut.
“Biar bosmu tahu, kalau nggak nanti bosmu nggak tahu,” ujar Bobby seperti dikutip dari detikSumut, Minggu (28/9/2025).

Peristiwa ini terjadi saat Bobby melakukan peninjauan jalan di Kabupaten Langkat bersama sejumlah pejabat, termasuk Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti.

Senator Aceh yang juga anggota DPD RI, Sudirman atau Haji Uma, menilai langkah Bobby terkesan emosional dan tendensius. Ia menegaskan, seharusnya ada koordinasi antar pemerintah daerah serta sosialisasi sebelum melakukan razia.

“Perlu proses sosialisasi yang intensif sebelum diterapkan maksimal sehingga tidak memicu sentimen serta mengganggu keharmonisan antar daerah bertetangga. Saya rasa kebijakan tersebut tendensius dan grusa-grusu,” kata Haji Uma.

Menurutnya, razia terhadap kendaraan berpelat BL yang melintas untuk mengangkut barang maupun penumpang lintas daerah tidak realistis, tidak memiliki dasar hukum kuat, dan bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sebagai daerah bertetangga, tentunya kendaraan saling melintas antar Aceh dan Medan dengan pelat BL maupun pelat BK. Ini mestinya tidak boleh menjadi sasaran dari razia tersebut karena ada aturan hukum yang mengatur yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” jelas Haji Uma.

Ia menambahkan, hubungan Aceh dan Medan sudah lama terjalin baik, baik dalam perdagangan maupun interaksi sosial.

“Jangan sampai hubungan yang baik ini dirusak oleh kebijakan sepihak yang justru mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” lanjutnya.

Haji Uma juga mengingatkan agar Bobby tidak hanya melihat persoalan dari sisi pajak kendaraan semata. Jika berbicara soal keadilan, Aceh juga bisa bersikap serupa terhadap kendaraan berpelat BK yang setiap hari keluar masuk Aceh.

“Mestinya Gubsu jangan hanya melihat ini dalam perspektif sempit, hanya dari segi pajak pendapatan daerah semata. Sebab Aceh tidak pernah mengambil langkah diskriminatif seperti itu, karena kita memahami pentingnya sikap saling menghargai,” tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Sumut belum memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut.

Editor: Akil