Beranda blog Halaman 495

Pemkab Aceh Barat Beri Dispensasi UMKM Berjualan Kue Lebaran di Zona Terlarang

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Barat Beri Dispensasi UMKM Berjualan Kue Lebaran di Zona Terlarang. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan dispensasi kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk berjualan kue Lebaran di ruas Jalan Nasional Meulaboh, tepatnya di sekitar mal dan pusat pertokoan. Dispensasi ini diberikan sebagai upaya mencegah kerugian besar yang bisa dialami para pedagang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Kenapa kita beri pengecualian, karena pedagang ini sudah memesan kue dengan harga mencapai puluhan juta rupiah, kalau mereka tidak jualan tentu akan rugi besar,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada wartawan di Aceh Barat, Jumat petang (21/3/2025).

Secara aturan, ruas Jalan Nasional di pusat Kota Meulaboh memang dilarang menjadi lokasi penjualan kue menjelang Lebaran karena dapat menyebabkan kemacetan parah. Namun, Bupati Tarmizi menyatakan bahwa pada tahun ini, pihaknya membuat pengecualian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Itu tadi, kita (pemerintah) daerah tidak mau ekonomi masyarakat ikut rugi, kasihan masyarakat, apalagi ini mau hari raya,” ujarnya.

Keputusan ini diambil setelah Bupati Tarmizi melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan berdialog dengan para pedagang. Meski diberikan izin sementara, pemerintah meminta pedagang untuk segera membongkar lapak setelah selesai berjualan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Selain itu, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa dispensasi ini hanya berlaku hingga Lebaran tahun ini.

“Dimulai pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah mendatang hingga seterusnya, lokasi tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk berjualan kue Lebaran,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyiapkan lokasi khusus bagi pedagang kue Lebaran. Dengan adanya lokasi yang lebih tertata, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah membeli kue tanpa menimbulkan kemacetan, sementara pelaku UMKM tetap bisa menjalankan usahanya dengan nyaman.

Editor: Akil

Pembangunan Jalan Singkil-Trumon Dapat Kucuran Rp 18 Miliar

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, didampingi Bupati Aceh Singkil. Safriadi langsung meninjau rencana lanjutan pembangunan jalan Singkil- Trumon, Aceh Selatan. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Singkil – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berkomitmen untuk menuntaskan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan Singkil, Kuala Baru, Aceh Singkil, hingga Trumon, Aceh Selatan. Tahun ini, proyek tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 18 miliar.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Singkil dalam rangkaian safari Ramadan pada Rabu (19/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

“Setelah saya keliling di Kabupaten Aceh Singkil hingga menuju Kuala Baru – Trumon Aceh Selatan, ke depan ini menjadi komitmen kami untuk melanjutkan pembangunannya,” ujar Fadhullah di hadapan pejabat dan masyarakat setempat.

Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Aceh terhadap proyek tersebut, Fadhullah memastikan bahwa tahun ini anggaran telah disiapkan untuk mendukung kelanjutan pembangunannya.

“Pada tahun ini ada sekitar Rp. 18 Milyar anggaran yang kita sediakan untuk lanjutan pembangunan jalan Singkil -Trumon, Aceh Selatan,” tambahnya.

Selain itu, Fadhullah menekankan bahwa Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu prioritas pembangunan di masa kepemimpinan Bupati H. Safriadi (Oyon) dan Wakil Bupati H. Hamzah Sulaiman. Menurutnya, pembangunan di daerah tersebut harus terus meningkat dan kebijakan pemerintah daerah harus berpihak kepada masyarakat.

Dengan adanya kucuran dana ini, diharapkan pembangunan jalan Singkil-Trumon dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Editor: Akil

Pertamina Pastikan Pengembangan Panas Bumi di Aceh Kedepankan Keberlanjutan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi energi panas bumi atau geothermal. (Foto: UNSPLASH)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memastikan bahwa pengembangan energi panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Seulawah Agam, Aceh, dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan atau sustainability.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE, Edwil Suzandi, menegaskan bahwa perusahaan bersama PT Pembangunan Aceh (PEMA) berkomitmen menjalankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam proyek tersebut.

“Di tengah upaya mengakselerasi pengembangan energi panas bumi, kami memastikan proyek ini dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama,” ujar Edwil dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Sebagai bentuk komitmen tersebut, PGE dan PEMA aktif melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan, terutama masyarakat setempat.

“Kami menjalankan setiap tahap proyek dengan cermat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Aceh,” imbuhnya.

Edwil menjelaskan bahwa saat ini proses perizinan, pembebasan lahan, serta sosialisasi kepada masyarakat masih berlangsung. Langkah ini bertujuan memberikan pemahaman terkait manfaat proyek dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selain itu, PGE juga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan bahwa seluruh tahapan pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi.

Potensi WKP Seulawah Agam

Wilayah Kerja Panas Bumi Seulawah Agam memiliki potensi hingga 320 megawatt (MW). Proyek ini dikelola melalui kerja sama antara PGE dan PEMA dengan fokus pada pemanfaatan energi terbarukan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Sejumlah tahapan telah dilakukan dalam proses pengembangannya, mulai dari survei geosains pada 2017-2019, pemetaan geohazard pada 2020-2021, hingga pembaruan model konseptual pada 2022-2024.

“Tahapan ini memberikan dasar teknis yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut,” kata Edwil.

Direktur Utama PGE, Julfi Hadi, juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan seluruh proyek panas bumi dikembangkan secara cermat demi keberlanjutan jangka panjang.

“Kami memastikan bahwa setiap proyek dikembangkan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sosial,” ujar Julfi.

Komitmen keberlanjutan tersebut juga terlihat dari progres proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2 yang telah mencapai 94,73 persen dan ditargetkan beroperasi tahun ini. Selain itu, PGE juga tengah mengembangkan proyek lainnya seperti Lumut Balai Unit 3, Lahendong Unit 7 dan 8, hingga eksplorasi WKP Gunung Tiga di Kabupaten Tanggamus.

Menurut Julfi, komitmen PGE dalam aspek keberlanjutan telah mendapatkan pengakuan melalui berbagai penghargaan. Salah satunya adalah Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selama 14 tahun berturut-turut untuk area Kamojang, tiga tahun berturut-turut untuk Ulubelu, dan satu kali untuk Area Lahendong.

“Komitmen yang sama juga diterapkan dalam pengelolaan WKP Seulawah Agam,” tutup Julfi.

Editor: Akil

Polda Aceh dan Dishub Lakukan Ramp Check Angkutan Umum Jelang Mudik Lebaran

Penulis
Redaksi
-
0
Pemudik di Terminal Batoh. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang arus mudik Lebaran 2025, Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh menggelar ramp check atau pemeriksaan fisik terhadap armada angkutan umum di Terminal Tipe A Batoh, Banda Aceh. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kelayakan kendaraan yang akan digunakan untuk perjalanan mudik.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Aceh serta sejumlah pihak terkait turut dilibatkan dalam kegiatan ini. Fokus pemeriksaan meliputi kondisi ban, rem, setir kemudi, lampu, klakson, serta berbagai komponen penting lainnya yang berpengaruh terhadap keselamatan penumpang.

Selain mengecek kondisi kendaraan, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap para sopir, termasuk aspek kesehatan fisik, mental, serta kelengkapan administrasi surat-surat berkendara.

Kabagbin Ops Ditlantas Polda Aceh AKBP Hendri Ferdinan Kennedy menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan bagi masyarakat yang akan mudik.

“Cek fisik angkutan mudik Lebaran dan pemeriksaan sopir dilakukan guna mengetahui dan memastikan kelayakan angkutan yang akan melayani mudik Lebaran 2025,” ujarnya.

Pemeriksaan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi para pemudik yang menggunakan transportasi umum selama musim Lebaran.

Editor: Akil

Masyarakat Tionghoa di Aceh Salurkan 2.170 Paket Sembako Ramadan

Penulis
Redaksi
-
0
Masyarakat Tionghoa di Aceh Salurkan 2.170 Paket Sembako Ramadan. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Masyarakat keturunan Tionghoa yang tergabung dalam Yayasan Hakka Aceh kembali menunjukkan kepeduliannya dengan membagikan 2.170 paket sembako Ramadan kepada masyarakat Muslim di Aceh, khususnya dari golongan prasejahtera.

“Total yang terdata di Hakka ada 2.170 paket. Namun yang dibagikan ke kabupaten/kota mereka ada menambah paket lagi, seperti di Lhokseumawe, kita bagikan 50 paket, tetapi mereka tambahkan 50 paket lagi plus ada angpaunya,” kata Ketua Yayasan Hakka Aceh Kho Khie Siong di Banda Aceh, Sabtu (22/3/2025).

Ribuan paket sembako ini didistribusikan ke masyarakat Muslim prasejahtera di Banda Aceh, Aceh Besar, serta di 10 kabupaten/kota lain di Aceh, mulai dari Sabang hingga Aceh Tamiang. Setiap paket berisi lima jenis kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya.

Kho Khie Siong menuturkan bahwa bantuan ini telah rutin diberikan setiap bulan Ramadan selama 14 tahun oleh Yayasan Hakka Aceh, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat Aceh yang sedang menjalani ibadah puasa.

“Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan tanggungan saudara kami, terkhusus kepada yang sedang melakukan ibadah puasa,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Aceh yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Aceh Mahdi Effendi mengapresiasi kegiatan Yayasan Hakka Aceh tersebut. Menurutnya, aksi sosial ini bukan hanya sekadar berbagi bantuan, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan serta penguatan harmoni dan toleransi antarumat beragama di Aceh.

“Inisiatif Yayasan Hakka ini selaras dengan semangat gotong royong yang menjadi budaya kita bersama. Kepedulian ini mencerminkan bahwa masyarakat Aceh tanpa melihat latar belakang, suku, budaya, dan agama, tetap bersatu dalam menebar kebaikan,” katanya.

Mahdi Effendi berharap sinergi antara Yayasan Hakka dan Pemerintah Aceh dalam membangun masyarakat dapat terus berjalan dengan baik di masa mendatang.

“Tidak hanya dalam bidang sosial, tetapi juga dalam berbagai sektor lainnya yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” katanya.

Editor: Akil

Jelang Indonesia Vs Bahrain, Tiga Pemain Garuda Absen di Latihan Termasuk Ole Romeny

Penulis
Redaksi
-
0
Jelang Indonesia Vs Bahrain, Tiga Pemain Garuda Absen di Latihan Termasuk Ole Romeny. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Usai kekalahan dari Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia kembali menjalani sesi latihan di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert pada Sabtu (22/3/2025) di Stadion Madya, Jakarta.

Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan pada Selasa (25/3/2025) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, dalam sesi latihan tersebut, tiga pemain absen, yakni Mees Hilgers, Ole Romeny, dan Sandy Walsh.

Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, menyebut ketiga pemain tersebut absen karena menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

“Jadi yang pertama berkaitan dengan pemain yang menjalani proses medis. Dikarenakan ada beberapa hal yang harus diobservasi kembali oleh tim dokter. Mees, Sandi dan Ole,” terang Sumardji.

Seperti diketahui, Mees Hilgers dan Sandy Walsh harus ditarik keluar pada laga melawan Australia karena mengalami cedera. Saat ini, keduanya tengah menjalani observasi lebih lanjut.

Mees Hilgers telah menjalani pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) dan membutuhkan perawatan lanjutan. Sementara itu, Ole Romeny dan Sandy Walsh hanya perlu menjalani pemulihan dan latihan terpisah sebelum kembali bergabung dengan tim.

“Mees sesuai hasil MRI memang butuh perawatan. Ya sekali lagi butuh perawatan,” ujar Sumardji.

“Sedangkan Ole sama Sandy kondisinya tidak ada masalah. Sekarang ini akan latihan tersendiri di gym. Kemungkinan dalam waktu dekat besok sudah bisa normal ikut kembali bergabung dengan teman-teman. Semuanya latihan,” papar dia.

Lebih lanjut, cedera yang dialami Romeny hanya berupa lecet ringan dan tidak dianggap serius. Penyerang Oxford United itu diharapkan bisa kembali bermain saat Indonesia menghadapi Bahrain.

“Ole hanya ada sedikit lecet saja, tapi sudah aman. Tidak ada masalah,” jelas Sumardji.

Editor: Akil

DSI: Instruksi Gubernur untuk Shalat Berjamaah di Aceh Sudah Berjalan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat memberikan sambutan dan Launching Instruksi Tentang Pelaksanaan Shalat Fardhu Berjamaah Aparatur Negara, Masyarakat serta Pelaksanaan Mengaji pada Satuan Pendidikan se-Aceh dan Penutupan Aceh Festival Ramadhan Tahun 2025 di Masjid Raya Baiturrahman. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dinas Syariat Islam (DSI) Provinsi Aceh menyatakan bahwa Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Shalat Fardu Berjamaah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat, serta kewajiban mengaji di setiap satuan pendidikan di Aceh, telah berjalan sesuai rencana.

“Instruksi Gubernur yang telah diluncurkan pada 17 Ramadhan oleh Gubernur Aceh di Masjid Raya Baiturrahman sudah berjalan dan wali kota/bupati dapat melaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing,” kata Kepala DSI Aceh, Zahrol Fajri, di Banda Aceh, Sabtu (22/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa bupati dan wali kota memiliki wewenang untuk menyesuaikan pelaksanaan instruksi ini dengan kebijakan daerah masing-masing. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi penyediaan sarana ibadah di instansi pemerintahan, tempat usaha, dan pusat keramaian.

Selain itu, publikasi dan sosialisasi terus dilakukan melalui berbagai media, termasuk surat edaran, baliho, spanduk, serta penyuluhan kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Ingub ini, pemantauan dan pengawasan dilakukan bersama tim terpadu. Selanjutnya, Gubernur Aceh akan meminta laporan pelaksanaan dari setiap bupati dan wali kota.

Pemerintah Aceh berencana melakukan evaluasi kebijakan ini setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah guna melihat efektivitas penerapannya di lapangan.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Shalat Fardu Berjamaah bagi ASN dan masyarakat, serta kewajiban mengaji di setiap satuan pendidikan formal di Aceh.

“Bismillahirrahmanirrahim, saya Gubernur Aceh secara resmi meluncurkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2025,” katanya dalam acara peluncuran di hadapan jamaah Shalat Isya dan Tarawih di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Dengan adanya instruksi ini, setiap ASN dan masyarakat diwajibkan melaksanakan shalat berjamaah dan menghentikan segala aktivitas saat adzan berkumandang. Selain itu, para murid di satuan pendidikan formal diwajibkan untuk membaca Al-Qur’an selama 15 menit sebelum memulai pelajaran.

Editor: Akil

Pemko dan USK Sepakat Inisiasi Banda Aceh sebagai Kota Parfum Indonesia

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dan Universitas Syiah Kuala (USK) sepakat menjalin kolaborasi untuk menginisiasi program Banda Aceh Kota Parfum Indonesia. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dan Universitas Syiah Kuala (USK) sepakat menjalin kolaborasi untuk menginisiasi program Banda Aceh Kota Parfum Indonesia. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dengan Rektor USK, Prof. Marwan, di Aula Balai Senat USK, Sabtu (22/3/2025). Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua institusi.

Pencanangan Banda Aceh Academy dan Banda Aceh Kota Parfum Indonesia merupakan program unggulan Illiza-Afdhal yang masuk dalam prioritas 100 hari kerja pemerintahan baru Kota Banda Aceh. Menurut Illiza, inisiatif ini berangkat dari potensi besar Aceh dalam produksi minyak atsiri nilam, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia dan telah lama menjadi bahan utama dalam industri parfum global, termasuk di Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.

“USK merupakan prioritas Pemko Banda Aceh untuk menjalin kolaborasi. USK memiliki SDM dan Pusat Unggulan ARC yang kiprahnya dalam inovasi nilam tidak perlu diragukan lagi,” kata Illiza.

Lebih lanjut, Illiza menjelaskan bahwa Pemko Banda Aceh sebelumnya telah berkolaborasi dengan USK melalui program One Village One Product (OVOP), yang berhasil memetakan UMKM di Banda Aceh untuk dikembangkan lebih lanjut. Ia juga mengungkapkan bahwa inisiatif ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta pemerintah provinsi lainnya seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

“Selain nilam, kami juga perlu dukungan USK untuk mengembangkan Banda Aceh Academy sebagai wadah pengembangan SDM bagi anak muda hingga ASN di Banda Aceh,” tambahnya.

Rektor USK, Prof. Marwan, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan kesiapan USK dalam mendukung implementasi program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Mari kita fokus pada implementasi program yang berdampak ke masyarakat, dan kurangi membuat dokumen-dokumen kajian yang hanya akan memenuhi lemari semata,” jelas Marwan.

ARC USK, sebagai pusat riset inovasi nilam, telah banyak membantu petani dan UMKM dalam mengembangkan produk berbasis minyak nilam, termasuk parfum dan produk perawatan kulit. Rektor menambahkan bahwa USK juga siap mendukung berbagai program Pemko Banda Aceh lainnya, seperti digitalisasi, peningkatan SDM di Rumah Sakit Meuraksa, serta riset dan kajian akademik yang tepat sasaran.

Direktur Direktorat Bisnis dan Dana Lestari (DBDL) sekaligus Kepala ARC USK, Syaifullah Muhammad, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya kolaborasi dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti Aceh Besar, Aceh Barat, dan Sabang untuk memastikan ketersediaan bahan baku minyak nilam.

“Petakan gampong atau kawasan tematik atsiri. Ada gampong atau kawasan yang kita tanam bungong seulanga, jeumpa, kamboja dan lain-lain. Pemko sediakan bibitnya, bagikan ke masyarakat agar ditanam pada halaman rumah, tanah desa, atau lahan-lahan yang tidak digunakan,” jelas Syaifullah.

Ia juga menyarankan agar Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) membeli bunga-bunga dari masyarakat untuk disuling menjadi minyak atsiri. Teknologi penyulingannya akan dilatih oleh ARC USK, dan hasil minyak atsiri tersebut nantinya akan dibeli oleh ARC melalui Koperasi Inovac dan PT. GMU untuk diformulasi menjadi parfum dan dipasarkan hingga tingkat internasional.

“Dengan cara ini, hilirisasi inklusif dari masyarakat akan terjadi dan bernilai ekonomi tinggi,” tambahnya.

Dalam pertemuan ini, Direktur Utama PT. GMU, Rizalsyah, turut memaparkan berbagai program yang berfokus pada pengembangan anak muda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh. Kesepakatan antara Pemko Banda Aceh dan USK ini akan ditindaklanjuti dalam pertemuan teknis lebih lanjut guna merancang langkah implementasi yang konkret.

Editor: Akil

Pakar Politik TII Soroti Dampak Putusan MK Larang Caleg Terpilih Maju Pilkada

Penulis
Akil
-
0
Felia
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Felia Primaresti. (Foto: TII)

NUKILAN.id | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa calon legislatif (caleg) terpilih tidak bisa mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam putusan itu, MK mengubah ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan status inkonstitusional bersyarat.

Artinya, caleg terpilih hanya diperbolehkan mundur jika mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilu, seperti menteri, duta besar, atau pejabat publik lainnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai putusan ini cukup berat bagi partai politik. Menurutnya, ada banyak kader potensial yang sebenarnya bisa menjadi kepala daerah, tetapi kini harus tetap bertahan di legislatif.

“Di satu sisi, ini memperkuat komitmen legislator terhadap jabatannya. Namun di sisi lain, partai juga harus mencari cara lain untuk menyiapkan kader terbaik dalam Pilkada,” ujar Teuku Riefky.

Senada dengan itu, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Felia Primaresti, juga menyoroti dampak aturan ini. Ia menilai bahwa banyak anggota legislatif yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk maju dalam Pilkada.

“Kita kan juga nggak boleh naif dan menutup mata bahwa orang-orang yang sudah terpilih di legislatif dan mereka mau maju di Pilkada itu memang ada yang kapabel. Kalau memang kapabel, sebenarnya kenapa nggak (maju)?” kata Felia kepada Nukilan.id pada Sabtu (22/3/2025).

Menurut Felia, dengan aturan ini, mereka yang sudah terpilih di legislatif kehilangan kesempatan untuk bertarung di Pilkada. Hal ini bisa berdampak pada kualitas kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada mendatang.

“Dengan aturan ini, mereka yang sudah terpilih di legislatif tidak bisa maju lagi kan. Nah, dampaknya, Pilkada akan kehilangan calon-calon potensial,” ungkapnya.

Namun, menurut Felia, aturan ini juga menjadi tantangan bagi partai politik untuk menyiapkan kader terbaiknya, baik di legislatif maupun eksekutif.

“Jadi, parpol memang sudah seharusnya bisa menyiapkan kader-kadernya di legislatif dan di eksekutif itu harus sama-sama berkualitas,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah aturan ini menguntungkan petahana karena mengurangi pesaing potensial dari kalangan legislatif, Felia tidak menampik kemungkinan tersebut.

“Hal ini bisa jadi akan terjadi, tapi lagi-lagi sebenarnya Pemilu dan Pilkada itu harus bisa menyediakan pilihan sebanyak-banyaknya, sehingga masyarakat itu bisa bebas memilih, dan terutama membandingkan antar kandidat,” jelasnya.

Felia menekankan bahwa tantangan ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik agar tidak bergantung pada kader yang sudah terpilih di legislatif untuk maju dalam Pilkada.

“Jadi, lagi-lagi ini PR-nya parpol untuk bisa mempersiapkan kader mereka. Jadi nggak perlu menarik kader mereka yang sudah terpilih di legislatif untuk maju Pilkada,” pungkasnya.

Keputusan MK ini tentu mengubah dinamika politik menjelang Pilkada. Partai politik kini harus lebih serius dalam mencari dan membina calon kepala daerah dari luar legislatif. Sementara itu, masyarakat berharap aturan ini tetap mampu menghasilkan pemimpin berkualitas yang benar-benar siap membangun daerahnya. (XRQ)

Reporter: Akil

H Rusli Bintang: Kesejahteraan Dosen Jadi Fokus Perhatian Saya

Penulis
Redaksi
-
0
Pendiri Universitas Abulyatama (Unaya), Dr (HC) H Rusli Bintang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pendiri Universitas Abulyatama (Unaya), Dr (HC) H Rusli Bintang, menjamin bahwa kampusnya akan tetap berjalan normal.

“Bahkan kesejahteraan dosen dan karyawan jadi perhatian saya, kita akan perbaiki semuanya,” katanya.

Rusli menegaskan bahwa ia memiliki rencana besar untuk mengembangkan kampus agar lebih modern.

“Sehingga kehidupan kampus menjadi lebih menarik. Tidak ada intervensi dari keluarga,” kata Rusli yang merupakan Pembina Yayasan Abulyatama Aceh di Banda Aceh, Sabtu (22 Maret 2025).

Saat ini, Rusli telah melakukan pembenahan terhadap struktur pengurus Yayasan Abulyatama Aceh sebagai badan penyelenggara Unaya. Yayasan Abulyatama Aceh merupakan satu-satunya badan hukum yang sah dan terdaftar di LLDIKTI Aceh.

“Silakan dicek ke LLDikti,” kata Rusli yang telah mendirikan Unaya sejak 1984.

Setelah membenahi yayasan, Rusli melanjutkan dengan menata struktur kepemimpinan di dalam kampus.

“Pada jabatan struktural di Unaya, harus diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas dan bukan karena hubungan keluarga,” katanya.

Pada 22 Februari 2025, telah dilakukan pelantikan sejumlah pejabat struktural kampus. Dr Nurlis Effendi dilantik sebagai Rektor, Dr Usman Lamreung sebagai Wakil Rektor I, Dr Ahyar sebagai Wakil Rektor II, dan Dr Edwar M Nur sebagai Wakil Rektor III. Selain itu, Unaya juga membuka divisi baru, yakni Humas dan Hubungan Antarlembaga yang kini dipimpin oleh Muhammad Saleh.

Jajaran dekan yang baru dilantik di berbagai fakultas antara lain Drs Zamzami MSI sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Dr Wiratmadinata sebagai Dekan Fakultas Hukum, Dr Asmawati MSi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof Dr M Yani sebagai Dekan Fakultas Kedokteran, dr Iziddin Fadhil MKM sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Muklis SPi MSi sebagai Dekan Fakultas Perikanan, serta Dr Elvrida Rosa MP sebagai Dekan Fakultas Pertanian. Sementara itu, posisi Kepala Biro Administrasi dan Layanan Umum dipegang oleh Drs Thanthawi MPd.

Menurut Rusli, komposisi rektorat dan dekan yang baru ini sangat ideal untuk membawa Unaya ke arah yang lebih maju.

“Saya mengenal mereka semuanya. Dan mereka adalah pekerja keras untuk kemajuan Unaya,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa tidak perlu khawatir dengan perkembangan kampus.

“Saya memahami karakter rektor dan wakil rektor yang sekarang ini. Mereka pasti akan membuat kehidupan kampus lebih menarik, aktivitas mahasiswa akan sangat bagus. Kreativitas mahasiswa saya jamin lebih hidup,” kata Rusli lagi.

Editor: Akil

1...494495496...2,416Halaman 495 dari 2,416

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id