Beranda blog Halaman 468

Pemerintahan Baru Aceh Selatan Diwarisi Defisit Anggaran, Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Perubahan

Penulis
Akil
-
0
Ketua Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan, Azwar. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Pemerintahan baru Kabupaten Aceh Selatan yang dinakhodai Bupati H. Mirwan MS dan Wakil Bupati Baital Mukadis, menghadapi ujian berat di awal masa jabatan. Belum genap dua bulan dilantik, pasangan yang dikenal dengan akronim MANIS itu harus bergelut dengan persoalan serius yang ditinggalkan rezim sebelumnya, salah satunya adalah defisit anggaran yang mencapai angka fantastis.

Data keuangan mencatat bahwa pada tahun 2023, Aceh Selatan mengalami defisit hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap terganggunya berbagai sektor, mulai dari pembayaran honor tenaga kontrak, program pembangunan yang tersendat, hingga meningkatnya keresahan sosial di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membatalkan rencana pemotongan honor tenaga kontrak hingga 70 persen. Keputusan ini diambil setelah mendapat penolakan luas dari publik. Meski semula dimaksudkan sebagai bagian dari efisiensi fiskal, kebijakan itu dinilai berpotensi memperburuk kualitas layanan publik.

“Ini bukan masalah yang muncul tiba-tiba. Akar masalahnya sudah sejak tahun lalu, dan sekarang Pemerintahan MANIS harus jadi pemadam kebakaran,” ungkap Azwar, Ketua Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan kepada Nukilan.id pada Sabtu (12/4/2025).

Azwar menilai, pembatalan pemotongan honor hanyalah langkah penyelamatan jangka pendek. Masalah utama justru terletak pada struktur birokrasi yang dinilai belum mendukung visi perubahan. Ia menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh pemerintahan.

“Bupati tidak bisa kerja sendiri. Perlu segera dilakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang selama ini duduk di posisi strategis. Jangan sampai orang-orang yang tidak loyal terhadap perubahan malah menghambat visi Aceh Selatan Maju, Produktif, dan Madani,” tegas Azwar.

Menurutnya, reformasi birokrasi tak sekadar soal mutasi atau rotasi jabatan, melainkan menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil. Jika tidak segera dibenahi, krisis yang kini terjadi hanya akan berulang.

“Ini momentum. Kalau tidak dibersihkan sekarang, lima tahun ke depan hanya akan dihabiskan untuk memadamkan sisa-sisa api dari masa lalu,” tambahnya.

Pemerintahan MANIS juga diharapkan mampu merangkul berbagai elemen, mulai dari legislatif, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama mengatasi krisis yang ada. Dukungan kolektif menjadi kunci untuk membawa daerah ini keluar dari bayang-bayang masa lalu.

“Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah solidaritas, konsentrasi penuh, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tegas,” pungkas Azwar.

Di tengah tekanan fiskal dan ekspektasi publik yang terus meningkat, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati MANIS kini berada di titik kritis. Pilihannya jelas: melanjutkan pola lama, atau menjadi lokomotif perubahan yang sesungguhnya. Langkah yang diambil hari ini akan menentukan wajah Aceh Selatan dalam lima tahun ke depan. (XRQ)

Reporter: Akil

SUKAT Dukung Peleburan Disbudpar Demi Tata Kelola Budaya dan Ekraf Aceh yang Sehat dan Terarah

Penulis
Sammy
-
0
Gubernur Aceh, Mualem saat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya membahas pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di kawasan SCBD, Kamis malam (10/4/2025). (Foto: Humas Pemprov Aceh)

Nukilan.id | Banda Aceh – Suara untuk Kebudayaan Aceh Terarah (SUKAT) menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Aceh meleburkan fungsi kelembagaan yang selama ini terpusat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. Gagasan pembentukan Badan atau Dinas Ekonomi Kreatif dinilai sebagai peluang penting untuk menata ulang arah kebijakan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Aceh agar lebih sehat dan terfokus.

Koordinator SUKAT, Iskandar Tungang mengapresiasi langkah cepat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang langsung memerintahkan pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif usai bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya. Terlebih, kata Iskandar, Aceh telah ditetapkan sebagai satu dari 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

“Sudah saatnya Aceh tidak lagi menumpuk tiga urusan besar dalam satu dinas. Kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif harus dikelola secara fokus dan berkesinambungan,” ujar Iskandar Tungang kepada Nukilan, Sabtu (12/4/2025).

Mengacu pada struktur kementerian di tingkat nasional, Iskandar mengatakan SUKAT mendorong pembentukan tiga dinas terpisah, yaitu Dinas Kebudayaan dengan fokus pada pelestarian, pengembangan, dan pembinaan warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Kedua, Dinas Pariwisata yang bertugas mengembangkan destinasi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal, dan yang ketiga adalah Dinas Ekonomi Kreatif yang difokuskan pada penguatan ekosistem produksi kreatif dari akar komunitas, bukan pada event-event seremonial dan proyek jangka pendek.

Ia menilai bahwa selama ini kebijakan kebudayaan di Aceh kerap eksklusif, berbasis pada pencapaian kasar, yaitu angka semata, serta kurang melibatkan pelaku budaya secara bermakna. Di sisi lain, pariwisata acap kali tampil sebagai sektor dominan yang justru mengancam substansi budaya lokal.

“Pariwisata tidak boleh menjadi predator atas budaya, dan ekonomi kreatif harus bertumbuh dari komunitas, bukan dari panggung proyek,” tambah Iskandar Tungang.

Iskandar menegaskan bahwa pemisahan struktur kelembagaan ini harus diiringi dengan perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan. Jika tidak, pembentukan dinas-dinas baru hanya akan menjadi agenda administratif tanpa dampak nyata bagi pelaku budaya.

Sebagai forum yang terdiri dari pelaku, peneliti, dan penggerak kebudayaan Aceh, Iskandar mengatakan SUKAT berkomitmen untuk mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan budaya yang tidak partisipatif dan tidak berpihak kepada masyarakat kebudayaan.

“Pemajuan budaya harus menjadi fondasi pembangunan Aceh yang bermartabat, bukan sekadar pelengkap narasi wisata atau proyek seremonial,” ujarnya. []

Reporter: Sammy

Dorong Semangat Wirausaha Mahasiswa, Rektor USK Resmikan Kansis dan Entrepreneur Lounge

Penulis
nukil
-
0
Rektor USK Resmikan Kansis dan Entrepreneur Lounge. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) terus memperkuat ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus. Salah satu upaya terbarunya diwujudkan melalui peresmian gedung Kansis (Peukan Mahasiswa) dan Entrepreneur Lounge yang dilakukan langsung oleh Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, di lantai dua Gedung Flamboyan, Selasa (8/4/2025).

Kansis dihadirkan sebagai ruang display produk-produk kreatif dan inovatif hasil karya mahasiswa, alumni, hingga mitra kampus. Tempat ini menjadi ajang aktualisasi bagi para pelaku wirausaha muda untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya secara lebih luas.

Sementara itu, Entrepreneur Lounge yang terdiri atas dua ruang, dirancang sebagai wadah diskusi dan konsultasi bisnis. Satu ruang digunakan sebagai titik temu untuk bertukar ide dan berdiskusi, sementara ruang lainnya disiapkan khusus untuk sesi konsultasi dengan dosen pembimbing kewirausahaan.

“Bisa dikatakan ini semacam coworking space. Bisa dimanfaatkan mahasiswa, alumni hingga mitra untuk merembukkan ide dan mengembangkannya. Dan memastikan implementasinya,” jelas Prof Marwan.

Lebih lanjut, Rektor menyebutkan bahwa kehadiran kedua fasilitas ini merupakan langkah konkret dalam mendukung visi USK sebagai kampus yang menghasilkan lulusan berjiwa sosio-technopreneur.

“Kami mengapresiasi kinerja teman-teman di kewirausahaan. Kita fokus menstimulasi mahasiswa dan alumni yang semakin banyak berkecimpung di wirausaha,” ujarnya.

Kepala Bagian Kewirausahaan USK, Dr. Evi Ramadhani, M.Si, menambahkan bahwa pihaknya terus mengakselerasi pertumbuhan ekosistem kewirausahaan kampus agar berdampak signifikan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

“Salah satu tantangannya, berdampak lebih besar terhadap IKU, yang pada tahun 2024 dari bidang kewirausahaan masih 71,” ungkap Evi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, tim kewirausahaan USK menginisiasi program WBU atau Wirausaha Berdaya USK sebagai strategi jemput bola dalam mengembangkan potensi wirausaha mahasiswa dan alumni.

“Melalui WBU atau Wirausaha Berdaya USK kita akan jemput bola,” sebut Evi.

Dengan peresmian ini, USK berharap bisa terus melahirkan inovator muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi melalui wirausaha yang berdampak.

Editor: AKil

FPCI Putar Film “The Last Accord” di USK, Mahasiswa Renungi Nilai Perdamaian Aceh

Penulis
Akil
-
0
FPCI Putar Film “The Last Accord” di USK. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menggelar pemutaran film dokumenter The Last Accord: War, Apocalypse, and Peace in Aceh secara eksklusif di Universitas Syiah Kuala (USK), Jumat (11/4/2025). Acara yang berlangsung di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) itu disaksikan ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas.

Film dokumenter tersebut mengangkat kisah nyata perjalanan panjang menuju perdamaian di Aceh, dengan menghadirkan wawancara dari tokoh-tokoh kunci yang terlibat langsung dalam proses perundingan. Mulai dari perwakilan Pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mediator dari Crisis Management Initiative (CMI) Finlandia, hingga pihak-pihak pendukung lainnya.

Dilansir Nukilan.id, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyambut baik inisiatif FPCI menghadirkan film ini ke kampus. Menurutnya, dokumenter ini menjadi pengingat penting bagi generasi muda tentang nilai-nilai diplomasi, keberanian berdialog, dan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat.

“Dokumenter ini menjadi catatan penting dalam perjalanan bangsa dan sangat relevan untuk ditonton dan didiskusikan, terutama oleh generasi muda,” ujar Rektor.

Sementara itu, salah satu tokoh utama dari pihak Pemerintah Indonesia dalam proses damai Aceh, Hamid Awaluddin, turut menyampaikan sambutan secara daring. Ia mengenang betapa rumitnya proses negosiasi kala itu, terutama dalam menjaga emosi timnya dan memahami suasana batin pihak GAM.

“Inti perdamaian itu adalah memberi martabat terhadap nyawa dan harapan manusia. Kalau kita damai, masa depan itu bisa kita proyeksikan. Dan memulai kerja apa yang kita impikan di masa depan,” ucap Hamid.

Dari pihak GAM, Juru Runding Nur Djuli hadir langsung dan menyampaikan apresiasi atas berlangsungnya acara ini. Ia mengingatkan pentingnya konsistensi dalam melaksanakan setiap poin perjanjian damai, sebagaimana pesan dari Martti Ahtisaari, mediator utama dari Finlandia.

“Jadi kalau kita mau perdamaian itu berkelanjutan. Aman dan damai dan seterusnya, maka kita harus melakukan setiap butir perjanjian yang sudah kita sepakati,” ujar Nur Djuli.

Pemutaran film ini menjadi momentum reflektif, tidak hanya mengenang masa lalu penuh luka, tetapi juga membangkitkan kesadaran bersama akan pentingnya merawat perdamaian di Aceh secara berkelanjutan. (XRQ)

Reporter: Akil

Jurnal SiELE USK Raih Peringkat Satu di Asia

Penulis
Akil
-
0
Universitas Syiah Kuala (USK). Foto: Dok. USK

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) kembali mencatatkan prestasi akademik yang membanggakan di kancah internasional. Jurnal Studies in English Language and Education (SiELE) milik kampus tersebut, dinobatkan sebagai jurnal peringkat satu di Asia untuk kategori literature and literary theory, berdasarkan pemeringkatan terbaru dari Scimago.

Pencapaian ini semakin mengukuhkan reputasi USK dalam dunia publikasi ilmiah internasional. SiELE, yang dikelola di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) USK, selama lima tahun terakhir konsisten berada pada level Quartile 1 (Q1) dalam pemeringkatan jurnal ilmiah global Scopus.

Dikutip Nukilan.id dari laman resmi usk.ac.id, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi tersebut. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti nyata kualitas akademik yang dimiliki USK.

“Alhamdulillah, prestasi ini menegaskan eksistensi Jurnal SiELE USK sebagai jurnal terdepan di kawasan. Selain itu, pencapaian ini juga kian memantaskan USK sejajar dengan kampus Top Asia maupun dunia,” ucap Rektor, Kamis (10/4/2025).

Ia berharap, capaian ini dapat menjadi pemantik semangat bagi sivitas akademika USK, khususnya para peneliti, untuk lebih giat menghasilkan karya ilmiah yang berdampak luas di tingkat global.

“Selain itu, capaian SiELE ini harus menjadi motivasi bagi jurnal-jurnal lainnya yang ada di bawah naungan USK untuk menembus level global,” lanjutnya.

USK melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta Pusat Pengelolaan Jurnal Ilmiah (PPJI) turut memainkan peran sentral dalam mendorong keberhasilan ini. Rektor menuturkan, lembaga tersebut aktif membina tata kelola jurnal, serta menyediakan berbagai program penguatan dan insentif publikasi ilmiah demi mendorong lahirnya jurnal-jurnal bereputasi internasional.

“Melalui berbagai program penguatan jurnal dan insentif publikasi ilmiah, secara aktif mendukung pengembangan jurnal-jurnal bereputasi internasional di lingkungan kampus. SiELE merupakan salah satu contoh sukses dari inisiatif ini,” ujar Prof. Marwan.

Sementara itu, Chief Editor SiELE, Prof. Dr. Yunisrina Qismullah Yusuf, mengaku bersyukur atas capaian luar biasa ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah kerja keras kolektif dari seluruh tim editorial serta para pemangku kepentingan.

“Ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen luar biasa seluruh tim editor, reviewer, dan kepercayaan para penulis dari berbagai negara. Kami juga tidak bisa mencapai ini tanpa dukungan yang kuat pimpinan Universitas,” tuturnya.

Menurutnya, mempertahankan posisi di level Q1 selama lima tahun berturut-turut bukan perkara mudah. Di tengah ketatnya persaingan dan dinamika kebijakan dunia penerbitan ilmiah, SiELE terus menjaga kualitas konten, proses peninjauan yang berintegritas, serta keterbukaan akses publikasi.

“Kami ingin menjadi inspirasi bahwa jurnal dari Aceh pun bisa menjadi pusat keilmuan dunia, selama ada komitmen, dukungan institusi, dan semangat kolaboratif yang kuat,” pungkas Yunisrina.

Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas publikasi ilmiah Indonesia—khususnya dari Aceh—dapat bersaing dan diakui di tingkat global. Sebuah pencapaian yang tak hanya membanggakan USK, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di dunia akademik internasional. (XRQ)

Reporter: Akil

325 Imigran Rohingya Masih Bertahan di Penampungan Aceh Timur

Penulis
nukil
-
0
Ilustrasi Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh. (Foto: AFP/Amanda Jufrian)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Sebanyak 325 imigran etnis Rohingya masih ditampung di lokasi penampungan sementara di Lapangan Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Mereka merupakan bagian dari gelombang pengungsi yang terus berdatangan ke wilayah Aceh sejak akhir 2023 hingga awal 2025.

Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Timur, Syamsul Bahri, mengatakan bahwa penanganan para pengungsi dibantu oleh petugas dari UNHCR—lembaga internasional di bawah PBB yang menangani pengungsi—dengan melibatkan masyarakat lokal.

“Kami juga berharap semua imigran etnis Rohingya bisa segera dipindahkan dari penampungan sementara di Kabupaten Aceh Timur. Apalagi, banyak di antara mereka melarikan diri dari penampungan tersebut,” ujar Syamsul Bahri, Jumat (11/4/2025).

Sejak November 2023, Aceh Timur menjadi salah satu titik utama pendaratan gelombang imigran Rohingya. Pada 19 November 2023, 36 imigran ditemukan di dalam sebuah truk. Tak berselang lama, 14 Desember 2023, sebanyak 50 orang mendarat di Desa Seuneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman.

Gelombang kedatangan terus berlanjut. Pada 1 Februari 2024, 131 orang mendarat di Kuala Parek, Kecamatan Sungai Raya. Kemudian, 31 Oktober 2024, 93 imigran kembali terdampar di pesisir pantai Desa Meunasah Hasan, Kecamatan Madat.

Tanggal 30 November 2024, tercatat 116 imigran tiba di Kuala Ujung Perling, Desa Paya Peulawi, Kecamatan Bireum Bayeun. Awal tahun ini, pada 5 Januari 2025, sebanyak 264 imigran ditemukan di Pantai Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat. Terakhir, pada 30 Januari 2025, 76 orang mendarat di Pantai Leuge, Kecamatan Peureulak.

Meningkatnya arus kedatangan pengungsi Rohingya ini memicu kekhawatiran akan kapasitas penampungan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Pemerintah daerah berharap adanya solusi jangka panjang, baik dari pemerintah pusat maupun organisasi internasional.

Iskandar Al-Farlaky Beberkan Visi Pembangunan Aceh Timur dalam Podcast Partai Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Iskandar Al-Farlaky Beberkan Visi Pembangunan Aceh Timur dalam Podcast Partai Aceh. (Foto: DPP PA)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Bupati Aceh Timur, Iskandar Al-Farlaky, S.HI., M.Si., memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah yang ia pimpin dalam lima tahun ke depan dalam sebuah podcast yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Jumat (11/4/2025).

Berlangsung di Kantor DPP Partai Aceh, Banda Aceh, diskusi yang dipandu oleh host Mufazzal ini membedah berbagai tema strategis—mulai dari visi dan misi kepemimpinan, sektor ekonomi dan investasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sumber daya manusia, hingga pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, syariat Islam, serta budaya lokal.

Dalam perbincangan itu, Iskandar menekankan pentingnya tiga prinsip utama dalam pembangunan Aceh Timur, yaitu kolaborasi, keberlanjutan, dan pemerataan.

“Tantangan terbesar saat pertama kali menjabat adalah menata ulang birokrasi agar lebih efektif serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” ungkap politisi muda dari Partai Aceh tersebut.

Dorong Investasi dan Kembangkan UMKM

Di bidang ekonomi, Iskandar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tengah membuka ruang sebesar-besarnya bagi masuknya investasi, khususnya pada sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Berbagai kemudahan perizinan tengah disiapkan untuk menarik investor datang ke wilayah tersebut.

Sementara bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemkab menggandeng lembaga keuangan untuk memperluas akses permodalan serta mendorong digitalisasi pasar.

“Rencana pengembangan kawasan industri unggulan juga telah masuk dalam strategi pembangunan jangka menengah daerah,” jelas Iskandar.

Perkuat Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah

Dalam hal infrastruktur, Al-Farlaky menegaskan komitmennya untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama akses jalan yang menghubungkan antar-kecamatan dan jalur menuju sentra ekonomi.

“Pemerataan pembangunan menjadi perhatian kami, agar masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman merasakan manfaat yang setara,” ujarnya.

Tingkatkan SDM dan Akses Pendidikan

Di sektor pendidikan, mantan aktivis ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kompetensi guru, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi, serta perbaikan sarana pendidikan di daerah terpencil.

Untuk menekan angka pengangguran, terutama di kalangan generasi muda, Pemkab mendorong pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal.

Revitalisasi Layanan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi

Revitalisasi layanan puskesmas dan rumah sakit daerah menjadi prioritas di sektor kesehatan. Inovasi berbasis teknologi digital juga mulai diterapkan demi mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi.

Tak hanya itu, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus utama dalam kepemimpinan Al-Farlaky. Ia menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam menentukan arah pembangunan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Tegakkan Nilai Syariat dan Lestarikan Budaya

Dalam podcast tersebut, Iskandar menegaskan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh Timur tidak semata dalam bentuk hukum formal, melainkan juga sebagai prinsip dasar dalam sistem pemerintahan.

“Prinsip-prinsip Islamic governance yang menjunjung keadilan, transparansi, dan pelayanan yang amanah menjadi landasan utama,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya dan sejarah lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Aceh Timur. Sementara itu, terkait isu lingkungan, pemerintah daerah disebut terus mengambil langkah konkret dalam menangani deforestasi, konflik lahan, serta memperkuat program pendampingan bagi petani dan nelayan agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara berkelanjutan.

Menutup perbincangan, Iskandar menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda di Aceh Timur.

“Seluruh program yang dijalankan merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan mempersiapkan masa depan Aceh Timur yang lebih baik,” tutupnya.

Mualem Tunjuk Aiyub Abbas sebagai Sekjen Definitif Partai Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mualem Tunjuk Aiyub Abbas sebagai Sekjen Definitif Partai Aceh. (Foto: Aceh Online)

NUKILAN.id | BANDA ACEH — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, resmi menunjuk Aiyub Abbas sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) definitif DPP Partai Aceh, menggantikan almarhum Kamaruddin atau Abu Razak.

Penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan berlangsung pada Jumat (11/4/2024) malam di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Informasi tersebut diperoleh dari sumber internal dan dikonfirmasi langsung oleh Aiyub Abbas.

Dikutip dari Aceh Online, Aiyub Abbas membenarkan penunjukan tersebut. “Iya, Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan dari Mualem dan Wali untuk menempati jabatan itu,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat malam.

Namun, saat ditanya mengenai lokasi penyerahan SK, Aiyub hanya menjelaskan soal waktunya. Ia menyebut, penyerahan pertama dilakukan oleh Wali pada malam sebelumnya, sementara penyerahan SK dari Mualem berlangsung pada hari Jumat.

“Penyerahan SK sama Wali kemarin malam, sedangkan penyerahan SK sama Mualem tadi,” jelas Aiyub Abbas yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRA dari Dapil II Pidie dan Pidie Jaya.

Penunjukan ini sekaligus mengakhiri masa jabatan pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPP PA yang sebelumnya dipegang oleh Ketua DPRA, Zulfadli atau Abang Samalanga, pasca wafatnya Abu Razak.

Penunjukan Aiyub Abbas dinilai sebagai langkah penting dalam menata kembali struktur organisasi Partai Aceh jelang Pilkada 2024, terlebih dalam momentum konsolidasi internal partai yang semakin intens.

Sementara itu, Aiyub Abbas juga diketahui belakangan aktif dalam sejumlah agenda politik partai, termasuk menghadapi dinamika dukungan di sejumlah wilayah, salah satunya klaim KPA Pidie Jaya terkait dukungan kepada bakal calon kepala daerah, yang telah ia bantah secara tegas.

Editor: Akil

61.514 Penumpang Padati Rute Banda Aceh-Sabang Selama Lebaran

Penulis
Rezi
-
0
Wisatawan mengantri membeli tiket di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue mencatat kenaikan jumlah penumpang selama masa liburan Idulfitri 1446 Hijriah. 

Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Muhammad Ridwan Siregar menyebutkan sebanyak 61.514 orang melakukan penyeberangan melalui rute Ulee Lheue-Balohan, Sabang dalam periode tersebut.

“Selama periode 21 Maret hingga 8 April 2025, tercatat sebanyak 30.877 penumpang berangkat dari Banda Aceh ke Sabang, sementara 30.637 lainnya datang dari Sabang ke Banda Aceh,” kata Ridwan kepada Nukilan. 

Dijelaskannya, jumlah penumpang tahun ini mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 60.120 orang. Puncak arus penumpang terjadi pada 3 April 2025 dengan total 6.310 penumpang.

Tidak hanya penumpang, kata Ridwan, total kendaraan yang menyeberang selama periode tersebut juga cukup tinggi, mencapai 13.791 unit. “Kendaraan tersebut terdiri dari 10.382 sepeda motor dan 3.409 mobil,” tambahnya.

Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, pihak pelabuhan menambah jadwal pelayaran. “Kapal Roro beroperasi hingga 4-6 trip per hari, sedangkan kapal ekspres melayani 4-5 trip,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

JPM Desak Pemerintah Aceh Serius Wujudkan Swasembada Pangan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi petani. (Foto: Antara)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jaringan Pertanian Milenial (JPM) mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak tinggal diam melihat lonjakan impor pangan dan komoditas yang dinilai sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, angka impor tercatat meningkat hingga 202,3 persen pada tahun 2024.

Presidium JPM, Amru Hidayat, menyebut lonjakan tersebut sebagai sinyal bahaya serius terhadap kedaulatan pangan di Aceh.

“Jika tren ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang sistematis, Aceh akan semakin terjerat dalam ketergantungan bahan pokok dari luar. Padahal kita punya potensi luar biasa di sektor pertanian dan kelautan,” tegas Amru kepada media.

Amru mendorong Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah progresif dan menyeluruh, salah satunya dengan mengakselerasi keberadaan Koperasi Merah Putih. Ia menilai koperasi ini dapat menjadi jawaban strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan swasembada pangan.

“Dengan 4,5 juta hektare lahan pertanian, 200 ribu lebih petani, serta luas wilayah laut mencapai 56.563 km² dan 32 ribu nelayan desa, Aceh seharusnya sudah menjadi lumbung pangan yang mandiri. Tapi nyatanya, kita masih terus bergantung pada barang impor,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Amru menegaskan bahwa penguatan Koperasi Merah Putih akan memberi dampak signifikan terhadap pemberdayaan petani dan nelayan, serta penguatan ekonomi desa secara menyeluruh.

“Apalagi jika koperasi ini dikelola secara profesional dan transparan, ia bisa menjadi katalis ekonomi baru yang berbasis komunitas desa. Pemerintah Aceh harus turun tangan sekarang, bukan nanti,” ujarnya lagi.

JPM pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan nasib petani dan nelayan lokal. Menurut Amru, keberpihakan menjadi isu paling krusial yang harus dijawab saat ini.

“Pemerintah harus menjawab, di mana letak perhatian khusus mereka terhadap nasib petani dan nelayan? Jangan sampai kita terjebak dalam narasi swasembada pangan, tapi realitasnya justru berbanding terbalik,” tutupnya.

Di tengah tekanan ekonomi nasional dan tantangan globalisasi pangan, JPM berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Ketergantungan terhadap pangan impor dinilai sebagai ancaman nyata terhadap kemandirian Aceh dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya.

1...467468469...2,414Halaman 468 dari 2,414

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id