Pemerintahan Baru Aceh Selatan Diwarisi Defisit Anggaran, Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Perubahan

Share

NUKILAN.id | Tapaktuan – Pemerintahan baru Kabupaten Aceh Selatan yang dinakhodai Bupati H. Mirwan MS dan Wakil Bupati Baital Mukadis, menghadapi ujian berat di awal masa jabatan. Belum genap dua bulan dilantik, pasangan yang dikenal dengan akronim MANIS itu harus bergelut dengan persoalan serius yang ditinggalkan rezim sebelumnya, salah satunya adalah defisit anggaran yang mencapai angka fantastis.

Data keuangan mencatat bahwa pada tahun 2023, Aceh Selatan mengalami defisit hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap terganggunya berbagai sektor, mulai dari pembayaran honor tenaga kontrak, program pembangunan yang tersendat, hingga meningkatnya keresahan sosial di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membatalkan rencana pemotongan honor tenaga kontrak hingga 70 persen. Keputusan ini diambil setelah mendapat penolakan luas dari publik. Meski semula dimaksudkan sebagai bagian dari efisiensi fiskal, kebijakan itu dinilai berpotensi memperburuk kualitas layanan publik.

“Ini bukan masalah yang muncul tiba-tiba. Akar masalahnya sudah sejak tahun lalu, dan sekarang Pemerintahan MANIS harus jadi pemadam kebakaran,” ungkap Azwar, Ketua Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan kepada Nukilan.id pada Sabtu (12/4/2025).

Azwar menilai, pembatalan pemotongan honor hanyalah langkah penyelamatan jangka pendek. Masalah utama justru terletak pada struktur birokrasi yang dinilai belum mendukung visi perubahan. Ia menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh pemerintahan.

“Bupati tidak bisa kerja sendiri. Perlu segera dilakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang selama ini duduk di posisi strategis. Jangan sampai orang-orang yang tidak loyal terhadap perubahan malah menghambat visi Aceh Selatan Maju, Produktif, dan Madani,” tegas Azwar.

Menurutnya, reformasi birokrasi tak sekadar soal mutasi atau rotasi jabatan, melainkan menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil. Jika tidak segera dibenahi, krisis yang kini terjadi hanya akan berulang.

“Ini momentum. Kalau tidak dibersihkan sekarang, lima tahun ke depan hanya akan dihabiskan untuk memadamkan sisa-sisa api dari masa lalu,” tambahnya.

Pemerintahan MANIS juga diharapkan mampu merangkul berbagai elemen, mulai dari legislatif, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama mengatasi krisis yang ada. Dukungan kolektif menjadi kunci untuk membawa daerah ini keluar dari bayang-bayang masa lalu.

“Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah solidaritas, konsentrasi penuh, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tegas,” pungkas Azwar.

Di tengah tekanan fiskal dan ekspektasi publik yang terus meningkat, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati MANIS kini berada di titik kritis. Pilihannya jelas: melanjutkan pola lama, atau menjadi lokomotif perubahan yang sesungguhnya. Langkah yang diambil hari ini akan menentukan wajah Aceh Selatan dalam lima tahun ke depan. (XRQ)

Reporter: Akil

spot_img

Read more

Local News