NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, Dr. Wiratmadinata, SH, MH, menyampaikan pandangannya terkait posisi media dalam konteks kenegaraan. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk Ngopi Aceh Damai yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Sabtu, 19 Juli 2025, di Moorden, Beurawe, Banda Aceh.
Dalam pantauan Nukilan.id, Wiratmadinata menyampaikan bahwa di masa lalu media massa dipandang sebagai alat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, peran media telah mengalami pergeseran. Kini, media menjadi ruang bagi beragam kepentingan dan tidak lagi bersuara tunggal seperti dahulu.
“Dalam konteks negara yang sudah merdeka, pendekatan media sebagai alat perjuangan seperti masa lalu sudah tidak relevan lagi. Dulu, media massa digunakan sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan. Tapi sekarang, perjuangan itu sudah berpindah ke masyarakat, ke tengah-tengah kita, melalui berbagai saluran,” ujar Wiratmadinata.
Dalam narasinya, ia menggambarkan bagaimana perubahan pola kepemilikan media turut memengaruhi independensi dan objektivitas pemberitaan. Media, menurutnya, bukan lagi milik publik secara utuh, melainkan berafiliasi dengan berbagai kepentingan politik dan kekuasaan.
“Misalnya, partai politik seperti NasDem punya MetroTV, lalu CNN dimiliki oleh siapa, TVOne juga punya siapa. Hampir semua media sekarang punya pemilik yang punya afiliasi politik,” jelasnya.
Wiratmadinata juga mengajak peserta untuk menengok kembali sejarah media di masa Orde Baru. Saat itu, negara memiliki media resmi yang bertugas menyuarakan narasi tunggal pembangunan dan program pemerintah.
“Dulu, di zaman Orde Baru, negara punya media sendiri seperti Suara Rakyat, Pelita, dan lain-lain. Semuanya satu suara, untuk mendukung pembangunan dan program pemerintah,” katanya mengenang masa lalu.
Menurutnya, saat itu kontrol negara terhadap media sangat kuat sehingga pemberitaan lebih bersifat seragam dan diarahkan untuk menyukseskan agenda negara. Namun seiring dengan reformasi dan terbukanya kebebasan pers, kontrol tersebut melemah, digantikan oleh kepemilikan media yang semakin tersebar.
“Tapi sekarang tidak. Semua kelompok masyarakat, semua partai politik, bahkan ormas, punya medianya masing-masing. Jadi perjuangannya pun jadi sendiri-sendiri, sesuai kepentingannya masing-masing,” lanjutnya.
Ia menilai bahwa fragmentasi kepemilikan ini menyebabkan media tidak lagi berjalan dalam satu narasi kolektif seperti dahulu. Masing-masing media hadir dengan misi yang berbeda, merepresentasikan suara dan aspirasi pemiliknya.
Dalam konteks itu, Wiratmadinata pun menyoroti pergeseran mendasar dalam identitas media. Fungsi idealis media sebagai alat perjuangan perlahan memudar, digantikan oleh fungsi pragmatis yang lebih dekat pada urusan kekuasaan dan kepentingan kelompok.
“Karena itu, media sekarang rasanya sudah nggak pas lagi disebut alat perjuangan. Lebih tepat disebut sebagai alat untuk bisnis. Tapi bisnis di sini bukan cuma soal dagang, tapi soal urusan. Urusan politik, urusan kekuasaan, dan sebagainya,” papar dia.
Ia menjelaskan bahwa istilah “bisnis” dalam konteks media saat ini tidak bisa dipahami secara sempit sebagai aktivitas ekonomi semata. Lebih dari itu, media telah menjadi instrumen politik yang digunakan untuk memengaruhi opini publik dan memperjuangkan kepentingan tertentu.
“Karena kondisinya begitu, media massa hari ini sarat dengan kepentingan yang sifatnya subjektif. Partai A punya kepentingannya sendiri, Partai B juga begitu, Partai C pun sama,” ujarnya.
Diskusi ini tidak hanya mengungkap fenomena komunikasi digital masa kini, tetapi juga mengajak publik untuk berpikir lebih kritis terhadap konten yang dikonsumsi sehari-hari. Kegiatan Ngopi Aceh Damai kembali menunjukkan peran penting forum-forum terbuka sebagai ruang untuk memperkuat literasi media dan demokrasi di kalangan masyarakat. (XRQ)
Reporter: Akil
