Beranda blog Halaman 463

Petugas Gabungan Temukan Ribuan Batang Rokok Ilegal di Aceh Besar

Penulis
Sammy
-
0
Petugas menyita rokok ilegal di di Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Blang Bintang, Jumat (18/7/2025). (Foto: Dok Satpol PP & WH Aceh Besar)

Nukilan | Aceh Besar – Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar bersama Bea Cukai Banda Aceh menemukan ribuan batang rokok ilegal dalam operasi penertiban pasar di Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Blang Bintang, Jumat (18/7/2025).

Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan pemberantasan peredaran rokok tanpa izin cukai yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Penertiban juga merujuk pada sejumlah peraturan, di antaranya Permendagri No. 26 Tahun 2020, Qanun Aceh Besar No. 5 Tahun 2019, serta Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, sekaligus memberikan pemahaman kepada para pedagang mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai.

“Kegiatan ini adalah upaya nyata kami untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh Besar, sekaligus memberi edukasi kepada para pedagang agar tidak menjual rokok yang tidak sesuai ketentuan cukai,” ujar Muhajir dalam keterangannya kepada Nukilan, Jumat (18/7/2025).

Dalam operasi di dua kecamatan tersebut, petugas menyita 140 batang rokok tanpa pita cukai dan berpita cukai palsu. Barang bukti ditemukan saat pemeriksaan di sejumlah toko retail dan kios-kios kelontong. Para pelaku usaha juga diberikan surat peringatan serta stiker peringatan hukum yang mencantumkan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai.

Sementara itu, Pemeriksa Bea Cukai dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Jefri Adriansyah SE, menambahkan bahwa sehari sebelumnya, operasi serupa juga dilakukan di Kecamatan Darul Imarah. Dari lokasi itu, petugas menyita 4.360 batang rokok ilegal, menjadikan total rokok tanpa cukai yang ditemukan selama dua hari mencapai 4.500 batang.

“Total kerugian negara akibat temuan di tiga kecamatan ini diperkirakan mencapai Rp7.726.000,” sebut Jefri.

Rokok yang diamankan diduga merupakan produk dari luar daerah yang masuk ke Aceh tanpa melalui prosedur resmi dan tidak dilengkapi pita cukai asli. Pemerintah menyatakan akan terus melanjutkan operasi serupa di wilayah lain untuk menekan peredaran produk ilegal yang merugikan negara dan berpotensi membahayakan konsumen. []

Reporter: Sammy

Mualem Surati Gubernur Massachusetts Perihal Lambang Orang di Logo Kota Salem

Penulis
Sammy
-
0
Surat Mualem untuk Gubernur Massachusetts, Maura Healey. (Foto: tangkapan layar)

Nukilan | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menyurati Gubernur Massachusetts, Maura Healey, dan Pemerintah Kota Salem, Amerika Serikat, guna meminta agar lambang resmi kota tersebut tetap dipertahankan.

Surat tersebut dikirim sebagai tanggapan atas adanya wacana penggantian lambang Kota Salem, yang di dalamnya terdapat ilustrasi seorang laki-laki yang diyakini menggambarkan sosok masyarakat Aceh pada abad ke-18. Gambar ini merujuk pada sejarah perdagangan antara Aceh dan Salem yang berlangsung sejak akhir 1700-an, terutama dalam komoditas lada.

“Daripada menghapus lambang itu, mari kita perkuat maknanya melalui kerja sama yang lebih luas, seperti program pendidikan, pertukaran budaya, hingga kemungkinan menjalin hubungan kota kembar antara Banda Aceh dan Salem,” tulis Mualem dalam surat bernomor 400.6.4./9190 tertanggal 18 Juli 2025 yang dikutip Nukilan, Jumat (18/7/2025).

Dalam surat tersebut, Mualem menyebut lambang Salem sebagai simbol sejarah langka yang merekam hubungan awal antara Aceh dan Amerika Serikat, sebelum terjalinnya kerja sama diplomatik formal. Muzakir juga menilai bahwa ikon tersebut merupakan representasi penting dari peran Aceh dalam jalur perdagangan internasional masa lalu.

Pada masa itu, Kota Salem dikenal sebagai pelabuhan penting di Pantai Timur Amerika Serikat dan aktif menjalin hubungan dagang dengan berbagai wilayah di Asia, termasuk Kesultanan Aceh. Lada menjadi salah satu komoditas utama yang dibeli pedagang Salem dari Aceh, yang pada waktu itu merupakan salah satu produsen lada terbesar di dunia.

Rencana penggantian lambang tersebut muncul setelah sebagian warga Salem mempertanyakan relevansi gambar dalam logo kota itu. Perdebatan mengenai citra visual dalam lambang mulai mencuat dalam beberapa bulan terakhir di kalangan masyarakat dan dewan kota setempat yang menganggap representasi dalam logo tersebut bersifat rasis.

Sebagai bagian dari diplomasi budaya, surat dari Pemerintah Aceh juga ditembuskan kepada anggota Kongres Amerika Serikat dan Duta Besar AS untuk Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi antar pemerintah serta menjaga warisan sejarah bersama yang telah berlangsung lebih dari dua abad.

Hubungan dagang antara Aceh dan Salem telah tercatat dalam berbagai arsip sejarah Amerika. Salah satu dokumen mencatat bahwa pada tahun 1795, kapal dagang dari Salem pertama kali berlabuh di Aceh untuk membeli lada dan rempah lainnya. Hubungan ini berlangsung secara intens selama beberapa dekade sebelum tergeser oleh perubahan jalur perdagangan dan geopolitik dunia.

Usulan kerja sama kota kembar antara Banda Aceh dan Salem juga disampaikan sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat hubungan masyarakat (people-to-people diplomacy) serta memperluas cakupan kerja sama di bidang pendidikan, budaya, dan sejarah. Langkah ini menandai keterlibatan aktif Pemerintah Aceh dalam pelestarian warisan sejarah dan peningkatan hubungan luar negeri berbasis nilai-nilai budaya. []

Reporter: Sammy

Kadishub Aceh Temui Kemenhub, Usulkan Pembangunan Rambu Suar dan Pelayaran ke Penang

Penulis
Redaksi
-
0
Kadishub Aceh Temui Kemenhub, Usulkan Pembangunan Rambu Suar dan Pelayaran ke Penang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta pada Kamis (17/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Kadishub menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk pengembangan sektor perhubungan laut di Aceh.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah permintaan dukungan pembangunan menara atau rambu suar di empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek di Kabupaten Aceh Singkil.

“Maksud kehadiran kami guna menyampaikan surat Gubernur Aceh terkait permohonan pembangunan rambu suar di 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Pembangunan rambu suar ini kami rasa penting dalam upaya membangun konektivitas laut menuju ke empat pulau yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Aceh tersebut,” ujar Teuku Faisal dalam pertemuan tersebut.

Kedatangan Teuku Faisal diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Kepelabuhanan, dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Laut, bersama sejumlah jajaran lainnya.

Selain pembangunan rambu suar, Kadishub juga meminta dukungan Kemenhub dalam upaya percepatan pembukaan pelayaran lintas internasional rute Krueng Geukuh, Aceh – Penang, Malaysia.

“Kita berharap Kemenhub membantu program Pemerintah Aceh untuk merealisasikan konektivitas laut Aceh – Penang khususnya terkait dengan regulasi dan perizinan pelayaran antar negara. Tentu pendampingan dari Kemenhub sangat kita butuhkan,” kata Teuku Faisal.

Dalam agenda yang sama, Pemerintah Aceh turut mengusulkan peningkatan kapasitas Pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya dari 5.000 DWT menjadi 15.000 DWT. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor-impor, terutama produk Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan dari wilayah pesisir barat dan selatan Aceh.

“Pelabuhan Calang sangat berpotensi untuk dikembangkan kedepannya dikarenakan kolam pelabuhan yang terlindungi dan kedalamannya cukup baik. Harapan kita, CPO yg diproduksi dari pabrik di wilayah pantai barat – selatan Aceh bisa langsung diekspor melalui pelabuhan Calang. Tidak perlu lagi dibawa keluar Aceh, sehingga lebih efisien,” sebutnya.

Tak hanya itu, Teuku Faisal juga mengusulkan agar dilakukan pengerukan alur di Pelabuhan Kuala Langsa dan Pelabuhan Singkil agar pelayanan kapal di kedua pelabuhan tersebut dapat kembali berjalan lancar dan menopang perekonomian lokal.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Sesditjen menyambut baik usulan Pemerintah Aceh. Pihaknya menyatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor perhubungan laut di Aceh.

Editor: Akil

Nasir Djamil Desak Pemerintah Aceh Akhiri Diskriminasi TPP ASN PPPK

Penulis
Redaksi
-
0
Nasir Djamil Desak Pemerintah Aceh Akhiri Diskriminasi TPP ASN PPPK. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, meminta Pemerintah Aceh segera mengakhiri diskriminasi terhadap Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal ini disampaikan Nasir usai menerima audiensi Forum Komunikasi ASN PPPK Pemerintah Aceh di sebuah kafe di Banda Aceh, Jumat (18/7/2025).

Menurut Nasir, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Ia menyoroti ketentuan Pasal 9 ayat (4) dalam Pergub tersebut yang menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai TPP bagi PPPK akan diatur melalui Keputusan Gubernur.

“Ini mengangkangi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang dengan jelas menyebutkan ASN terdiri dari PNS dan PPPK,” tegas Nasir.

Ia juga menyinggung ketentuan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam aturan tersebut, pada kode 3.4.1.1.2 tentang TPP ASN, disebutkan bahwa besaran TPP atau tunjangan kinerja tidak boleh dibedakan antara PNS dan PPPK yang memiliki kelas jabatan yang sama.

“Menurut hierarki perundang-undangan, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Karena itu, saya mendesak Pemerintah Aceh segera merevisi Pergub tersebut,” ujar Nasir lagi.

Ia menekankan, ASN PPPK yang berasal dari kalangan tenaga guru, kesehatan, hingga teknis lainnya, memiliki kontribusi nyata dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, mereka juga berhak atas kesejahteraan yang setara, termasuk dalam hal TPP yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA).

“Diskriminasi dan dikotomi antara PNS dan PPPK harus diakhiri. Ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan terjadi di depan mata Pemerintah Aceh sendiri,” pungkas Nasir.

Editor: Akil

Warga Binaan Rutan Jantho Panen Raya, Dukung Ketahanan Pangan Aceh Besar

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | Jantho – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jantho menggelar panen raya hasil pertanian warga binaan, Kamis (17/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Bahrul Jamil, hadir langsung dalam panen raya tersebut dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Rutan Jantho yang dinilai selaras dengan agenda kemandirian pangan daerah.

“Pemerintah Aceh Besar memberikan apresiasi program yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan pangan,” kata Bahrul Jamil.

Menurut Bahrul, panen hasil pertanian warga binaan ini bukan hanya simbol kerja keras, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan masyarakat.

“Program ketahanan pangan ini juga bertujuan menjaga ketersediaan pangan yang stabil dari waktu ke waktu, tanpa fluktuasi harga yang signifikan,” katanya lagi.

Panen raya ini meliputi hasil pertanian dari area seluas hampir satu hektar yang ditanami cabai, 1.300 batang semangka, serta pembesaran seribu bibit ikan nila. Hasil panen tersebut dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Rutan Kelas IIB Jantho, Muhammad Nasir, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Program ketahanan pangan tahun 2025 ini, kita laksanakan di antaranya penanaman cabe dengan luas area hampir satu hektar, 1.300 batang semangka dan seribu bibit ikan nila,” ujar Nasir.

Program ini, kata dia, juga menjadi bentuk pembinaan positif bagi para warga binaan agar tetap produktif meskipun sedang menjalani masa pidana.

Kegiatan panen raya ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh, Yan Rusmanto, serta jajaran instansi terkait.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah dengan menggencarkan berbagai program, mulai dari peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan tani, hingga modernisasi alat pertanian.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

Marlina Kukuhkan Ratna Sari Dewi sebagai Bunda PAUD dan Ketua Forikan Abdya

Penulis
Redaksi
-
0
Marlina Kukuhkan Ratna Sari Dewi sebagai Bunda PAUD dan Ketua Forikan Abdya. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bunda PAUD Aceh, Marlina Muzakir, secara resmi mengukuhkan Ratna Sari Dewi sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk periode 2025–2030.

Prosesi pengukuhan berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (17/7/2025), dan turut disaksikan oleh Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah, serta sejumlah pengurus dari kedua organisasi.

Dalam sambutannya, Marlina menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Ratna Sari Dewi dalam mengemban dua peran strategis tersebut.

“Saya percaya saudari (Ratna Sari Dewi) akan bekerja dengan maksimal untuk membawa kemajuan bagi Aceh Barat Daya,” ujar Marlina.

Lebih lanjut, Marlina mendorong agar Ratna Sari terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam upaya menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif terhadap nilai pendidikan anak usia dini di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, Marlina menaruh perhatian khusus pada peran Ketua Forikan dalam mempromosikan pola makan sehat dengan meningkatkan konsumsi ikan, terutama bagi anak-anak.

“Ini bertujuan untuk mendorong masyarakat, terutama anak-anak, untuk lebih gemar makan ikan melalui berbagai kegiatan dan kampanye,” lanjut Marlina.

Ia juga berpesan agar Ratna Sari menjadi teladan dalam menyebarkan semangat makan ikan serta memberikan contoh positif di tengah masyarakat.

Pengukuhan ini menandai penutup dari rangkaian pelantikan Bunda PAUD dan Ketua Forikan di seluruh kabupaten dan kota se-Aceh untuk periode 2025–2030.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: AKil

Gubernur Aceh Terima Kunjungan SKK Migas dan Mubadala, Bahas Proyek Strategis Gas Andaman

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerima kunjungan penting dari jajaran manajemen Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan Presiden Direktur Mubadala Energy. (Foto: HarianRakyatAceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerima kunjungan penting dari jajaran manajemen Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan Presiden Direktur Mubadala Energy, dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek pengembangan lapangan gas di Wilayah Kerja (WK) Andaman.

Pertemuan strategis yang turut dihadiri oleh Plt Sekda Aceh dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh ini menjadi langkah awal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Tanah Rencong, khususnya melalui penguatan sektor energi.

“Kami sangat mendukung penuh proyek strategis ini karena akan membawa dampak besar bagi kemajuan Aceh, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan penguatan sektor energi,” tegas Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif, dengan tetap mengutamakan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama warga Lhokseumawe dan sekitarnya.

Proyek pengembangan gas laut dalam di WK Andaman dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi, khususnya di kawasan KEK Lhokseumawe. Mubadala Energy, perusahaan migas asal Uni Emirat Arab, berencana membangun fasilitas pengaliran gas di daratan Aceh, yang diharapkan mampu menciptakan banyak lapangan kerja baru dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Azhari Idris, salah satu tokoh penting dalam pertemuan tersebut, menyambut baik dukungan Gubernur terhadap proyek tersebut.

“Dukungan Gubernur Aceh terhadap pelaksanaan kegiatan Mubadala sangat bagus dan disambut sangat positif oleh pimpinan Mubadala. Keinginan Gubernur Aceh sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh manajemen Mubadala,” ujarnya.

Pertemuan yang dipimpin oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, juga dihadiri oleh perwakilan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), PT PEMA, dinas terkait Pemerintah Aceh, staf khusus Gubernur, hingga Wali Kota Lhokseumawe.

Dalam diskusi tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas, termasuk komitmen terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan peluang ekonomi di sekitar wilayah proyek.

“Pertemuan ini membahas banyak hal, termasuk prioritas tenaga kerja dan kesempatan ekonomi lainnya bagi warga Kota Lhokseumawe khususnya dan Aceh pada umumnya. Nantinya, Mubadala akan membangun fasilitas-fasilitas pengaliran gas di daratan dalam wilayah KEK Lhokseumawe,” tambah Azhari.

Sementara itu, Presiden Direktur Mubadala Energy, Abdullah, menegaskan bahwa pihaknya hadir dengan tekad untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat Aceh. “Kami hadir di Aceh untuk memberi sesuatu yang terbaik bagi masyarakat Aceh, insya Allah,” ucapnya.

Kolaborasi ini juga mencerminkan eratnya hubungan antara Aceh dan Uni Emirat Arab yang telah terjalin selama ini. Selain mendorong sektor migas, proyek strategis ini diharapkan mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor ekonomi lainnya di Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

Kisah Perjuangan Prof. Rahmat Fadhil: Dari Aktivis Mahasiswa ke Guru Besar Rekayasa Industri Pertanian

Penulis
Redaksi
-
0
Prof. Dr. Ir. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc. Guru Besar dalam bidang Rekayasa Industri Pertanian USK. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) kembali mencatatkan prestasi akademik dengan mengukuhkan Prof. Dr. Ir. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc. sebagai Guru Besar dalam bidang Rekayasa Industri Pertanian. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Gedung Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, MA, Kamis (17/7/2025), disaksikan oleh pimpinan universitas, sivitas akademika, tamu undangan, dan keluarga besar Prof. Rahmat.

Dalam orasi ilmiah berjudul Rekayasa Industri Pertanian: Rahmat Bagi Seluruh Alam, Prof. Rahmat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ia mengajak para hadirin untuk merenungkan peran ilmu di tengah krisis sosial dan ekologi.

“Sebesar apa pun gelar dan riset yang kita miliki, yang utama adalah seberapa besar manfaatnya bagi umat dan lingkungan,” tegasnya.

Kisah perjalanan akademik Prof. Rahmat turut disampaikan dalam orasi tersebut. Ia menempuh pendidikan sarjana selama tujuh tahun, program magister empat tahun, dan berhasil meraih gelar doktor dari IPB University dalam waktu 2,5 tahun, dengan total 15 publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional.

“Keterlambatan bukanlah akhir. Yang terpenting adalah kebangkitan dan niat sungguh-sungguh,” ujarnya.

Sebagai akademisi di bidang rekayasa industri pertanian, Prof. Rahmat menyoroti rendahnya tingkat hilirisasi komoditas unggulan Aceh, seperti kopi Gayo. Ia menyebut lebih dari 80 persen produk agroindustri masih diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah tidak dinikmati oleh masyarakat lokal.

Menjawab persoalan tersebut, Prof. Rahmat menawarkan pendekatan ilmiah berbasis Multi-Criteria Decision Making (MCDM) sebagai solusi strategis untuk merumuskan kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini dinilai bisa diterapkan dalam berbagai sektor, mulai dari asuransi pertanian, pengolahan pangan, hingga desain kemasan produk lokal.

Sebagai Direktur Kewirausahaan dan Alumni USK, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pelaku usaha. Menurutnya, rekayasa industri pertanian tidak hanya berbasis teknologi semata, tetapi juga harus mendukung penguatan Indeks Kewirausahaan Nasional.

Dalam bukunya yang berjudul Rekayasa Industri Pertanian dalam Perspektif Kewirausahaan, Prof. Rahmat merumuskan konsep dan pengalaman yang dapat menjadi rujukan dalam membangun ekosistem agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Di penghujung acara, dalam suasana haru, Prof. Rahmat menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung langkah akademiknya.

“Saya persembahkan capaian ini kepada orang tua saya, para guru, istri tercinta, dan anak-anak saya. Semoga ini menjadi amal jariyah,” ucapnya.

Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi USK untuk memperkuat peran akademisi sebagai agen perubahan. Komitmen Prof. Rahmat dalam mengintegrasikan sains, etika, dan pengabdian masyarakat mencerminkan semangat baru pendidikan tinggi: ilmu pengetahuan yang berdampak nyata dan berpihak pada kesejahteraan alam.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

Pemkab Aceh Barat Raih Penghargaan Pembentukan Koperasi Merah Putih Tercepat di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Plt Sekda Aceh, M Nasir Samaun menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkab Aceh Barat diterima Asisten Pemerintahan Aceh Barat Ifan Murdani (kiri), pada peringatan Hari Koperasi ke-78 tingkat Provinsi Aceh yang digelar di halaman Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis (17/7/2025). (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menerima piagam penghargaan dari Pemerintah Aceh atas keberhasilan dalam menyelesaikan pembentukan badan hukum Koperasi Merah Putih tercepat di Provinsi Aceh.

Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Samaun, kepada Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat, Ifan Murdani. Penyerahan dilakukan pada peringatan Hari Koperasi ke-78 tingkat Provinsi Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (17/7/2025).

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, aparatur desa, hingga masyarakat yang mendukung penuh keberadaan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa,” kata Ifan dalam keterangannya.

Menurut Ifan, piagam tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menuntaskan legalitas Koperasi Desa Merah Putih secara cepat dan tepat waktu.

Ia menyebutkan, pencapaian ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

Ia berharap, pencapaian tersebut dapat mendorong koperasi-koperasi lain di Aceh Barat untuk semakin aktif dan tertib dalam pengelolaan serta administrasi.

“Sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ifan menambahkan bahwa peringatan Hari Koperasi ke-78 tahun ini menjadi momen penting untuk memperkuat peran koperasi, terutama di tengah tantangan ekonomi global.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi pengembangan koperasi agar semakin mandiri, sehat, dan mampu bersaing di era digital,” katanya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

Tiga Bupati dari Aceh Masuk Kepengurusan APKASI 2025–2030, Wagub: Bawa Aceh Lebih Berdaya Saing

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025-2030 di Puri Agung, Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis, (17/7/2025). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Tiga kepala daerah dari Aceh resmi terpilih sebagai pengurus nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030. Pengukuhan berlangsung di Puri Agung, Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (17/7/2025), dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah.

Ketiga bupati yang masuk dalam jajaran pengurus baru APKASI itu adalah Bupati Nagan Raya, Bupati Aceh Barat Daya, dan Bupati Aceh Besar.

Wakil Gubernur Fadlullah menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada para bupati asal Aceh dalam struktur nasional APKASI. Ia menilai, kehadiran mereka menjadi peluang strategis untuk memperkuat jejaring daerah di tingkat nasional.

“Saya berharap para bupati yang masuk dalam kepengurusan APKASI ini mampu menjadi duta kepentingan daerah, dan membawa daerah khusus Aceh ke arah yang lebih baik, berdaya saing, dan berwibawa di tingkat nasional,” ujar Fadlullah.

Lebih lanjut, Fadlullah menekankan pentingnya pemanfaatan posisi ini untuk memperjuangkan isu-isu mendasar yang dihadapi Aceh, mulai dari pendidikan dan kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Sebagai wadah resmi para bupati se-Indonesia, APKASI diharapkan mampu menjadi penggerak kolaborasi antardaerah, serta jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

1...462463464...2,537Halaman 463 dari 2,537

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id