Beranda blog Halaman 461

22 Ribu Warga Aceh Alami Gangguan Jiwa, Pemerintah Resmikan Instalasi Rehabilitasi Terpadu

Penulis
Redaksi
-
0
Pelaksana Tugas Sekda Aceh, M Nasir Syamaun, meresmikan Instalasi Rehabilitasi Terpadu Kuta Malaka milik Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, di Kuta Malaka, Aceh Besar, Rabu, 16 April 2025. (Foto: Analisadaily)

NUKILAN.id | Jantho — Pemerintah Aceh meresmikan Instalasi Rehabilitasi Terpadu Kuta Malaka, sebuah pusat rehabilitasi yang dirancang khusus untuk menangani pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Peresmian fasilitas yang berlokasi di kawasan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, ini menjadi langkah penting dalam upaya membangun layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan berkelanjutan.

Peresmian dilakukan pada Rabu (16/4/2025) oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Hadir pula para pejabat lintas sektor, mulai dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan hingga tokoh masyarakat Mukhlis Basyah, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Besar.

Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, dr Hanif, mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya 22.000 warga Aceh yang mengalami gangguan jiwa, dengan lebih dari separuh di antaranya tergolong berat.

“Berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa Aceh menunjukkan terdapat sekitar 22 ribu kasus gangguan jiwa di Aceh, dengan lebih dari 50 persen tergolong berat. Hal ini menjadi dasar pentingnya pusat rehabilitasi seperti di Kuta Malaka,” kata Hanif dalam sambutannya.

Fasilitas baru ini hadir sebagai rumah kedua bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh stigma masyarakat. Pemerintah Aceh berharap kehadiran instalasi ini dapat menjadi jawaban atas tantangan besar dalam fase pasca-perawatan ODGJ.

“Pemerintah Aceh memandang kesehatan jiwa merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sektor kesehatan. Masa pasca-rawat justru menjadi fase krusial, karena banyak tantangan yang dihadapi ODGJ dan keluarganya, termasuk stigma dari masyarakat dan kurangnya pemberdayaan,” ujar M. Nasir.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan RSJ Aceh adalah “ladang amal” yang nyata, karena membangun tempat pembinaan dan pelatihan bagi ODGJ yang telah melewati masa kritis. “Terima kasih inovasinya pak Kepala RSJ Aceh. Saya harap Kepala SKPA lain bisa urun tangan membantu menjalankan program dari apa yang telah dibangun ini,” ucapnya.

M Nasir menegaskan bahwa upaya ini adalah bentuk nyata dalam memanusiakan kembali para pasien.

“Mereka dicoba tangani, sembuhkan dan diharapkan bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Instalasi rehabilitasi ini dibangun di atas lahan seluas 26 hektar milik RSJ Aceh yang sebelumnya dirancang sebagai pusat layanan rumah sakit umum. Kini, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2030, area tersebut difokuskan menjadi pusat rehabilitasi terpadu.

“Awalnya ini dirancang sebagai rumah sakit umum untuk layanan kesehatan jiwa. Tapi sekarang diarahkan menjadi tempat rehabilitasi terpadu. Selain ODGJ yang sudah sembuh klinis, nanti korban Napza juga akan direhabilitasi di sini,” terang dr Hanif.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas ini tidak lepas dari dukungan sejumlah instansi pemerintah daerah.

“Kami dibantu beberapa SKPA. Misalnya, Dinas Pertanian memberikan traktor, Dinas Peternakan dan Energi memberikan lampu penerangan dan bibit tanaman. Pasien kami tanam sayur, hasilnya mereka jual. Uangnya mereka pakai untuk belanja ke rumah sakit, minum kopi, beli baju. Ini bentuk pemberdayaan nyata,” ujar Hanif.

Meski demikian, tantangan dalam perawatan ODGJ masih cukup besar, terutama terkait stigma sosial dan kondisi ekonomi keluarga pasien.

“Kadang orang tua mereka sudah meninggal dan keluarga tidak sanggup merawat. Bahkan, ada anggapan kehadiran mereka mengganggu ketenangan kampung. Kami merasa kamilah yang harus menjaga mereka,” katanya.

dr Hanif juga menekankan pentingnya pemenuhan standar minimal pelayanan bagi seluruh wilayah Aceh.

“Standar minimal pelayanan 100 persen wajib dipenuhi. Kami sadar fasilitas di kabupaten/kota masih terbatas. Karena itu, kami sampaikan kepada bupati dan wali kota, kalau dibutuhkan, kami siap membantu,” tuturnya.

Ia menegaskan komitmen RSJ Aceh dalam mendukung program eliminasi pasung yang ditargetkan rampung pada tahun 2025.

“Tolong bantu para penderita gangguan jiwa ini agar bisa sembuh dan hidup mandiri,” ujarnya.

Dengan diresmikannya instalasi ini, Pemerintah Aceh berharap dapat menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang lebih manusiawi, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh. Kehadiran Instalasi Rehabilitasi Terpadu Kuta Malaka diharapkan menjadi model inspiratif yang bisa direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

Editor: Akil

Wali Kota Banda Aceh Ingatkan ASN Taat Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Penulis
Redaksi
-
0
Poster larangan merokok di area kawasan tanpa rokok (KTR) yang terdapat di Balai Kota Banda Aceh, Aceh, Rabu (16/4/2025). (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan aturan kawasan tanpa rokok (KTR). Ia mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat agar tidak merokok di area yang telah ditetapkan sebagai zona larangan merokok.

“Sebetulnya itu sudah lama ya, kawasan tanpa rokok. Jadi, saya menghidupkan kembali karena memang kita kan perlu menjaga kesehatan masyarakat kita, lingkungan kita,” ungkap Illiza kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (16/4/2025).

Illiza menjelaskan, Banda Aceh merupakan daerah pelopor di Aceh dalam melahirkan peraturan terkait KTR. Beberapa lokasi yang termasuk dalam kawasan ini meliputi perkantoran, sekolah, tempat ibadah, hotel, hingga berbagai ruang publik lainnya.

“Banda Aceh ini menjadi inisiator terhadap lahirnya qanun atau peraturan kawasan tanpa rokok. Komitmen kita agar kota Banda Aceh menerapkan aturan hukum kawasan tanpa rokok ini dan ditaati,” kata Illiza.

Untuk memastikan aturan ini berjalan efektif, Pemkot Banda Aceh mengandalkan pemantauan melalui kamera pengawas (CCTV) serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan instansi pemerintah.

“Saya lihat sampai hari ini tidak ada kendala. Jadi, sudah punya kesadaran yang cukup tinggi,” tuturnya.

Meski tegas dalam melarang aktivitas merokok di zona KTR, Pemkot tetap memberikan ruang bagi perokok dengan menyediakan area khusus di ruang terbuka, yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

“Kita tidak fasilitasi ruang kalau di Balai Kota, tapi mereka boleh merokok di tempat-tempat yang memang diperbolehkan, di tempat yang terbuka, tidak mengganggu lingkungan,” kata Illiza menambahkan.

Editor: AKil

DPD RI Dukung Pengolahan Gas Alam oleh Mubadala Energy Dilakukan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
DPD RI Dukung Pengolahan Gas Alam oleh Mubadala Energy Dilakukan di Aceh. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendorong agar perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, segera melanjutkan proses eksploitasi gas alam di Wilayah Kerja (WK) South Andaman, lepas pantai utara Sumatera.

Dorongan tersebut disampaikan Haji Uma usai berdiskusi dengan Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Herman Fitra, Asean Eng, yang menyoroti besarnya harapan masyarakat terhadap proyek energi ini sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di Aceh. Menurutnya, iklim investasi di Aceh saat ini cukup kondusif dan aman.

Sebagai informasi, Mubadala Energy telah memulai kegiatan eksplorasi migas di WK South Andaman sejak beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2024, perusahaan ini bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi kedua, Tangkulo-1, yang terletak sekitar 166 kilometer timur laut Banda Aceh dan 67 kilometer utara Lhokseumawe.

Tahapan selanjutnya adalah proses eksploitasi, yang menurut Haji Uma sangat dinantikan masyarakat Aceh.

“Tentu kita berharap Mubadala Energy dapat segera melaksanakan operasional eksploitasi gas alam di Wilayah Kerja South Andaman. Hal ini juga menjadi harapan seluruh masyarakat Aceh, agar kehadiran industri ini dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan perekonomian Aceh ke depan,” ungkap Haji Uma.

Dalam diskusinya bersama Prof. Herman, Haji Uma juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan sosial (social mapping) yang pernah dilakukan oleh Universitas Malikussaleh, masyarakat pesisir yang berada dekat dengan lokasi blok Andaman menyatakan dukungan terhadap investasi ini. Namun demikian, ada catatan penting yang harus diperhatikan.

Ia menekankan pentingnya menghindari pengulangan pengalaman pahit masyarakat terhadap proyek Arun LNG di masa lalu yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi warga sekitar.

Senator yang kini memasuki periode ketiganya itu juga menegaskan bahwa Aceh tidak boleh hanya menjadi “penonton” dari aktivitas industri migas di wilayahnya. Menurutnya, masyarakat dan daerah harus merasakan dampak ekonomi secara nyata dari investasi tersebut.

“Selaku anggota DPD RI dapil Aceh, saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat dan kepala daerah terkait investasi migas terutama Mubadala Energy agar jangan sampai Aceh hanya menjadi penonton tanpa menerima dampak sama sekali terhadap sosial ekonomi dan kemakmuran masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Haji Uma menyoroti pentingnya agar proses pengolahan gas tidak dilakukan sepenuhnya di tengah laut. Ia menilai hal itu berpotensi mengurangi kontrol daerah terhadap sumber daya alam yang dikelola.

“Kalau pengolahannya di laut dan langsung dikapalkan, maka ini tidak bisa kita kontrol, dan akan kembali mendegradasi hak-hak daerah. Maka dari itu, kita akan dorong pemerintah agar proses pengolahan (destilasi) dilakukan di Aceh. Apalagi Lhokseumawe misalnya telah memiliki berbagai infrastruktur dari Arun dulu,” tutupnya.

Dengan potensi migas yang besar dan dukungan masyarakat serta infrastruktur yang telah ada, Aceh diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan industri energi nasional yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyatnya.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh Bahas Pembangunan Infrastruktur dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Aceh Bahas Pembangunan Infrastruktur dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | JAKARTA – Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia (RI). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas tindak lanjut usulan pembangunan infrastruktur di Aceh yang selama ini menjadi prioritas.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya yang dilakukan oleh Gubernur Aceh bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU). Diskusi tersebut membuka jalan bagi pertemuan lebih lanjut mengenai pengembangan infrastruktur di provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia ini.

“Pada pertemuan kali ini, Pemerintah Aceh telah menyusun sejumlah usulan prioritas terkait pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Aceh,” ujar M. Nasir, didampingi oleh Kepala BPKA, Reza Saputra, Kadis PUPR Aceh, Mawardi, Kadis Pengairan Aceh, Ade Surya, dan Staf Khusus Menteri Ekraf, Rian Firmansyah, di Kemenko Marves, Kamis (17/4/2025).

Sekda Aceh menjelaskan bahwa usulan yang telah disusun berdasarkan hasil diskusi dan arahan sebelumnya kini akan disampaikan kembali kepada Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur. “Semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah kami siapkan, dan harapannya proses ini bisa mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan untuk Aceh, sehingga tahun ini dan tahun depan kita sudah bisa merasakan hasil dari pertemuan-pertemuan ini,” ungkapnya.

Komitmen Pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah ini terlihat jelas, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberlanjutan dan sinergi antara Kemenko Infrastruktur dan Kementerian PU menjadi kunci utama agar proyek-proyek pembangunan yang mendesak dapat segera direalisasikan.

Nasib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dokumen dari Pemerintah Aceh. “Dan sesuai arahan Menko, kita akan memprioritaskan realisasi pembangunan secepatnya di Aceh,” katanya, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, harapan besar pun tergantung pada proses yang semakin cepat ini. Pemerintah Aceh optimistis, pertemuan-pertemuan seperti ini akan mempercepat pembangunan dan berdampak positif pada ekonomi Aceh dalam waktu dekat.

BPPA Fasilitasi Pertemuan Wagub Aceh dan Dubes UEA Bahas Investasi Strategis

Penulis
Redaksi
-
0
BPPA Fasilitasi Pertemuan Wagub Aceh dan Dubes UEA Bahas Investasi Strategis. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | JAKARTA – Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) memfasilitasi pertemuan penting antara Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, dan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri. Pertemuan tersebut dikemas dalam jamuan makan malam diplomatik yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Pertemuan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Dubes UEA telah melakukan kunjungan ke Aceh. Kini, forum ini menjadi langkah lanjutan untuk membahas rencana kunjungan balasan Pemerintah Aceh ke Abu Dhabi bersama sejumlah calon investor potensial.

Suasana jamuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kedua pihak sepakat untuk mempererat kerja sama, khususnya di sektor investasi syariah, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur. Mereka melihat potensi Aceh yang besar dan belum sepenuhnya tergarap maksimal.

Wakil Gubernur Fadlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian serius yang diberikan pemerintah UEA terhadap pengembangan wilayah Aceh. Ia menyoroti minat UEA terhadap proyek unggulan bertajuk “Pusat Tamaddun Aceh” — sebuah kawasan terpadu yang mengusung konsep peradaban Islam modern.

“Proyek ini menjadi simbol sinergi antara nilai-nilai Islam yang kami anut dengan visi kemajuan kawasan. Kami melihat UEA sebagai mitra strategis untuk mewujudkan gagasan ini,” kata Fadlullah.

Lebih lanjut, Fadlullah menegaskan kesiapan Pemerintah Aceh dalam menyambut masuknya investasi asing. Terutama di sektor-sektor unggulan seperti industri halal, kawasan ekonomi khusus (KEK), serta pariwisata berbasis budaya dan sejarah.

Tidak hanya itu, pertemuan ini juga diharapkan membuka jalur komunikasi investasi yang lebih aktif dan berkelanjutan antara Aceh dan Abu Dhabi. Pemerintah Aceh optimistis, kerja sama ini akan berkembang menjadi kemitraan konkret dalam waktu dekat.

Wagub Aceh Temui Direktur IsDB, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan SDM

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Aceh Temui Direktur IsDB, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan SDM. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, menggelar pertemuan strategis dengan Direktur Islamic Development Bank (IsDB), Amer Bukvic, Kamis, 17 April 2025. Pertemuan ini difasilitasi oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh dan berlangsung di Gedung Office lantai 35, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Fadlullah memaparkan sejumlah prioritas pembangunan Aceh. Di antaranya adalah penguatan sektor ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan pentingnya program beasiswa ke negara-negara anggota OKI, pembangunan pelabuhan ekspor-impor, hingga pengembangan kawasan industri halal dan wisata religi.

“Kami menekankan pentingnya membangun Aceh yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan dari IsDB untuk program-program pendidikan dan infrastruktur,” ujar Fadlullah.

Tak hanya itu, Fadlullah juga memperkenalkan rencana pendirian Aceh Tamadun Center. Pusat ini diharapkan menjadi ikon peradaban Islam di Asia Tenggara sekaligus pusat manasik haji dan edukasi kebudayaan Islam.

Menanggapi pemaparan tersebut, Direktur IsDB Amer Bukvic menyampaikan apresiasi atas visi besar Pemerintah Aceh.

“Kami melihat Aceh sebagai mitra strategis. Komitmen kami adalah mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan tata kelola kelembagaan,” kata Bukvic.

Secara khusus, Bukvic juga menyinggung kesuksesan program Kafala Orphans di Aceh, yang menurutnya menjadi simbol eratnya hubungan antara masyarakat Aceh dan IsDB.

“Program Kafala Orphans di Aceh adalah salah satu yang paling berhasil dalam sejarah IsDB. Selama 17 tahun, program ini telah menyentuh kehidupan lebih dari 17.000 anak yatim. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan kami dengan Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bukvic membuka peluang untuk menyelenggarakan strategic retreat di Banda Aceh. Acara ini direncanakan bersama Kementerian Keuangan RI dan bertujuan merumuskan peta jalan kerja sama antara Aceh dan IsDB pasca-2025.

Selain itu, IsDB juga berkomitmen menjembatani Aceh dengan berbagai lembaga keuangan Islam di bawah koordinasi mereka. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jaringan kemitraan Aceh dalam ekosistem keuangan Islam global.

Pertemuan ini menandai babak baru dalam hubungan Pemerintah Aceh dan IsDB. Kerja sama yang terjalin erat ini sejalan dengan tekad Aceh untuk menjadi pusat peradaban Islam sekaligus kekuatan ekonomi regional di masa depan.

Wakil Gubernur Fadlullah turut didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syadirin, dan Wali Kota Subulussalam, H.M. Rasyid Bancin.

Civil Insight 2025, Langkah Strategis USK Hadapi Masa Depan Infrastruktur Indonesia

Penulis
nukil
-
0
Civil Insight 2025, Langkah Strategis USK Hadapi Masa Depan Infrastruktur Indonesia. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) kembali menegaskan perannya dalam pembangunan nasional dengan menyelenggarakan Civil Insight 2025, sebuah forum strategis yang mengangkat tema “Masa Depan Infrastruktur Indonesia: Tantangan dan Peluang bagi Insinyur Teknik Sipil”, Rabu (16/4/2025).

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU., APEC.Eng., Dekan Fakultas Teknik USK Prof. Dr. Ir. Alansyah Yulianur BC., IPU., ASEAN.Eng., serta perwakilan dari berbagai instansi seperti Sekretariat Daerah Aceh, BPMA, kementerian teknis, BUMN konstruksi, asosiasi profesi, hingga alumni dan civitas akademika USK.

Kepala Departemen Teknik Sipil USK, Dr. Ir. Yusria Darma, S.T., M.Eng.Sc., menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai wadah multidimensi yang memadukan talkshow, kuliah umum, seminar, hingga ajang silaturahmi antar insan teknik sipil.

“Kegiatan ini bertujuan menjawab isu strategis infrastruktur terkini, memperkuat jejaring antara akademisi, alumni, dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas lulusan magister demi mempertahankan akreditasi UNGGUL,” ujarnya.

Departemen Teknik Sipil FT USK sendiri telah berdiri sejak 1963 dan memiliki empat program studi, yakni D3, S1 Reguler, S1 Sumber Daya Air, serta S2. Setiap tahun, sekitar 400 lulusan dihasilkan dari jurusan ini untuk berkiprah di sektor infrastruktur nasional.

Dekan FT USK, Prof. Dr. Ir. Alansyah Yulianur BC., juga menekankan pentingnya sinergi antara kampus dan dunia industri dalam menyikapi perkembangan kebutuhan tenaga teknik sipil.

“Lulusan teknik sipil harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan praktisi industri. Selain penguatan keilmuan, aspek operasional dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan irigasi harus menjadi fokus agar pembangunan berkelanjutan tercapai,” tegasnya.

Rektor USK yang juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Aceh, Prof. Dr. Ir. Marwan, turut menggarisbawahi pentingnya relevansi kurikulum dengan dunia kerja dalam sambutannya.

“Penguatan soft skill melalui interpreneurship, teknologi, dan program magang menjadi kunci agar lulusan siap bersaing di lapangan,” ujarnya.

Civil Insight 2025 menghadirkan enam pembicara dari lintas sektor. Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., membuka sesi dengan menyoroti urgensi teknologi tepat guna untuk ketahanan pangan, khususnya dalam sistem irigasi.

Kusnadi C. Wijaya, S.E., M.Ak., PIA, Direktur Teknik dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry, memaparkan tiga strategi utama ASDP dalam mendukung logistik dan pariwisata nasional, yaitu peningkatan layanan terminal eksekutif, pembangunan kawasan marina Labuan Bajo, dan integrasi kawasan wisata-logistik di Bakauheni Harbour City.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Agus Tauk Mulyono, M.T., IPU., Wakil Ketua Umum PII, mengkritisi lemahnya manajemen aset jalan yang menurutnya menjadi akar permasalahan over dimension and overload (ODOL) yang kerap merusak infrastruktur.

Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., menjelaskan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan, seperti digitalisasi Trans Koetaradja, revitalisasi pelabuhan, serta rencana pengembangan kereta api perkotaan dan sistem transportasi ramah lingkungan.

Perwakilan pemerintah pusat, Ir. Edy Juharsyah, M.Tech., selaku Staf Ahli Kementerian PUPR, menyampaikan prioritas pembangunan nasional di bidang pengelolaan air, antara lain pembangunan bendungan, giant sea wall, dan perlindungan kawasan pesisir.

Menutup sesi, Kadis Pengairan Aceh, Ir. Ade Surya, S.T., M.E., memaparkan bahwa 80 persen irigasi lahan pertanian di Aceh telah berfungsi optimal. Namun ia menekankan bahwa tantangan ke depan terletak pada implementasi desain teknis di lapangan.

Dalam keterangannya, Ir. Ade Surya mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kondisi nyata agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Tantangan ke depan adalah memastikan desain infrastktur selaras dengan realitas lapangan, sehingga setiap pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Dr. Ir. Yusria Darma, S.T., M.Eng.Sc.

Ia pun berharap, acara ini bisa menjadi penggerak percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

“Dengan ragam solusi yang diusung, Civil Insight 2025 diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan infrastktur Indonesia yang tangguh, cerdas, dan berwawasan lingkungan,” tutupnya.

Langgar GSB, Puluhan Tempat Usaha di Banda Aceh Ditertibkan Pemkot

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan puluhan tempat usaha yang kedapatan melanggar aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB). Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengungkapkan terdapat 29 tempat usaha yang melanggar GSB berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum. Jenis usaha yang melanggar bervariasi, mulai dari kafe, rumah makan, rumah kos, gudang, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sebagian besar sudah mendapat teguran dan sosialisasi sebelumnya,” ujar Illiza di Banda Aceh, Rabu (16/4/2025).

Pelanggaran yang ditemukan antara lain berupa pemasangan kanopi tambahan dan penggunaan area parkir sebagai ruang usaha. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004, tetapi juga berdampak pada kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

“Ini tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga menimbulkan kemacetan dan mengganggu fungsi ruang publik,” tambah Illiza.

GSB sendiri merupakan batas minimal yang harus dijaga antara bangunan dengan fasilitas umum seperti jalan, saluran air, atau infrastruktur publik lainnya. Area ini, menurut Illiza, adalah ruang milik publik yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Pemanfaatan area ini untuk kepentingan pribadi dilarang karena sejatinya merupakan ruang publik yang harus dijaga untuk kepentingan bersama,” katanya.

Dalam proses penertiban, para pemilik usaha yang terbukti melanggar telah menandatangani surat komitmen dan bersedia membongkar sendiri bangunan yang melanggar ketentuan.

Wali kota berharap tindakan ini dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya untuk lebih tertib dalam memanfaatkan ruang kota.

“Keluhan masyarakat terus kami terima, terutama soal menyempitnya area parkir yang menyebabkan kendaraan terpaksa parkir di badan jalan. Ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujar Illiza.

Editor: AKil

Illiza Soroti Potensi Banda Aceh sebagai Kota Parfum di Forum Bisnis BUM-PTNBH

Penulis
Redaksi
-
0
Illiza Soroti Potensi Banda Aceh sebagai Kota Parfum di Forum Bisnis BUM-PTNBH. (Foto: MC BNA)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, tampil sebagai narasumber dalam Forum Bisnis BUM-PTNBH 2025 yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (USK), Selasa (15/4/2025). Dalam forum bergengsi tersebut, Illiza mengangkat potensi Banda Aceh untuk dikembangkan sebagai kota parfum di Indonesia, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Acara yang turut dihadiri sejumlah tokoh nasional ini mempertemukan berbagai pihak penting, termasuk Ketua Umum PTNBH Latunreng, perwakilan PT Prima IPN Sulistiawati, Rektor USK Prof. Marwan, Direktur Hilirisasi Kementerian Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Yos Sunitiyoso, serta Deputi Regional BSI 1 Aceh, Saiful Musadir.

Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menyampaikan apresiasi kepada Rektor USK dan jajaran akademisi atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Ia menegaskan bahwa kemajuan kota tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

Wali Kota juga berharap forum seperti ini dapat terus dipublikasikan secara luas dan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. “Termasuk Presiden,” ujarnya.

Lebih jauh, Illiza memaparkan tentang sejarah dan perkembangan Kota Banda Aceh kepada peserta forum, sembari menekankan komitmennya sejak menjadi anggota DPR RI untuk terus memperkenalkan potensi kota ini ke tingkat nasional dan internasional.

Menurut Illiza, sinergi antara Pemko Banda Aceh dan USK bukanlah hal baru, melainkan kolaborasi yang telah lama berjalan dan kini diperkuat kembali dengan gagasan-gagasan segar. Salah satunya adalah upaya menjadikan Banda Aceh sebagai kota parfum, merujuk pada potensi besar komoditas nilam yang dimiliki Aceh.

“Jika dilihat dari pemanfaatan nilam secara internasional, 70 persen bahan bakunya berasal dari Aceh. Selain itu, kopi kita juga telah digunakan oleh jaringan kedai kopi internasional seperti Starbucks,” ungkapnya.

Ia menyoroti bahwa selama ini, sebagian besar pengelolaan nilam masih dilakukan di luar negeri, seperti Singapura. Karena itu, Illiza mendukung penuh langkah USK yang menggagas pembinaan terhadap petani nilam di berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian terhadap sektor hulu.

“Kontribusi USK bagi Banda Aceh selama ini sangat signifikan, sebab itu perlu terus diperkuat agar hasil riset tidak hanya berhenti di publikasi ilmiah, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di Kota Banda Aceh,” tegas Illiza.

Ia juga memuji USK atas capaian dalam bidang riset dan inovasi, di mana setiap tahun kampus ini berhasil mendaftarkan ratusan karya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Saya berharap seluruh riset dan inovasi ini dapat diimplementasikan secara nyata. Saya akan sangat senang jika hasil riset tersebut benar-benar dapat kita kembangkan di Aceh, Banda Aceh, dan daerah lainnya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Illiza juga menyampaikan rencana kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia (BI) dan sejumlah perbankan lainnya, untuk mendukung program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Banda Aceh Akademi.

“Program-program ini akan dilaksanakan melalui Banda Aceh Akademi, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing di pasar regional, nasional, hingga internasional melalui berbagai pelatihan dan pengembangan,” katanya.

Tak hanya berbicara soal industri nilam, Illiza juga menyoroti potensi lain yang dimiliki Banda Aceh di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, UMKM, kelautan, kemaritiman, hingga kehutanan.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Wali Kota optimistis Banda Aceh akan berkembang sebagai kota unggulan berbasis riset dan potensi lokal yang diolah secara kreatif dan berkelanjutan.

Editor: Akil

PKK Aceh dan YJI Jajaki Kolaborasi Edukasi Kesehatan Jantung bagi Remaja dan Perempuan

Penulis
Redaksi
-
0
PKK Aceh dan YJI Jajaki Kolaborasi Edukasi Kesehatan Jantung bagi Remaja dan Perempuan. (Foto: antara)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Tim Penggerak PKK Aceh membuka peluang kerja sama strategis dengan Yayasan Jantung Indonesia (YJI) dalam rangka meningkatkan kesadaran dan layanan kesehatan jantung di Tanah Rencong, khususnya bagi kalangan remaja dan perempuan. Upaya ini ditandai dengan pertemuan antara Ketua PKK Aceh Marlina Muzakir dan Ketua Umum YJI Annisa Pohan di Jakarta, Selasa (15/4).

“Pertemuan ini membahas peluang kerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan layanan kesehatan jantung, khususnya bagi remaja dan perempuan di Aceh,” ujar Marlina.

Marlina menyampaikan keprihatinannya terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat Aceh terhadap pentingnya menjaga kesehatan jantung. Ia menyoroti meningkatnya kasus penyakit jantung di daerah tersebut, yang banyak dipicu oleh pola hidup tidak sehat serta infeksi yang tak tertangani secara tuntas.

“Kita perlu memberikan perhatian serius pada kesehatan jantung anak dan remaja. Maka, edukasi tentang pentingnya menyelesaikan pengobatan infeksi, terutama di saluran pernapasan harus digencarkan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Annisa Pohan menyambut baik inisiatif dari PKK Aceh. Ia menyatakan kesiapan YJI untuk mendukung melalui program-program edukatif, pelatihan kader jantung sehat, hingga penyediaan alat deteksi dini penyakit jantung.

“Program ini nanti akan melibatkan sekolah, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat,” jelas Annisa.

Lebih lanjut, kedua lembaga tersebut juga tengah merancang serangkaian kegiatan seperti skrining kesehatan jantung secara massal, penyuluhan berbasis komunitas, serta kampanye gaya hidup sehat yang menggandeng tokoh masyarakat dan institusi lokal.

YJI menekankan pentingnya peran perempuan, terutama ibu, dalam menanamkan kebiasaan sehat di lingkungan keluarga.

“Kami yakin kerja sama ini bisa membawa dampak besar bagi masyarakat Aceh. Perempuan punya peran penting dalam mengubah kebiasaan keluarga ke arah yang lebih sehat,” tambah Annisa.

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam upaya pencegahan penyakit jantung sejak usia dini serta menciptakan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di kalangan masyarakat Aceh.

Editor: Akil

1...460461462...2,414Halaman 461 dari 2,414

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id