Beranda blog Halaman 460

PSI dan Masa Depan Tanpa Drama

Penulis
Akil
-
0
Logo Partai Solidaritas Indonesia. (Foto: Wikipedia)

NUKILAN.id | Opini — Kongres perdana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dijadwalkan digelar pada Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah, seharusnya menjadi momen penting dalam sejarah partai yang dikenal dengan semangat muda, kritis, dan pro-perubahan. Namun, geliat menuju suksesi kepemimpinan PSI justru terlihat seperti panggung formalitas belaka. Munculnya nama Kaesang Pangarep yang akan kembali maju sebagai Ketua Umum, bersaing dengan dua nama lain—Agus Herlambang dan Isyana Bagus Oka—menimbulkan pertanyaan: ini kongres atau sekadar ritual aklamasi?

Bukan bermaksud meremehkan dua sosok pesaing Kaesang, tetapi realitas politik PSI selama ini menunjukkan bahwa suara kader partai seringkali tak lebih nyaring daripada bisikan penguasa. Sejak Kaesang—yang saat itu baru dua hari menjadi anggota—diangkat menjadi ketua umum, kita menyaksikan bagaimana PSI bukan lagi sekadar partai politik, melainkan menjadi simbol kedekatan dengan istana. Tak ada yang salah dari itu. Namun, ketika proses suksesi dalam partai tidak mencerminkan semangat demokrasi internal yang sehat, maka kritik patut dilayangkan.

Mari kita jujur: siapa yang berani melawan Kaesang? Dalam politik Indonesia hari ini, nama belakang Pangarep bukan sekadar identitas. Ia melekat erat dengan Presiden Joko Widodo, tokoh sentral yang, meskipun bukan anggota resmi PSI, namun jelas-jelas merupakan magnet elektoral dan arah kompas kebijakan partai. PSI dan Jokowi adalah dua entitas yang terpisah secara administratif, tetapi menyatu dalam garis politik yang sama. Jokowi tak pernah duduk secara formal di PSI, tetapi langkah-langkah politik PSI jelas mengikuti jejak sang presiden.

Maka tak heran, jika banyak pihak melihat bahwa Kongres PSI kali ini hanyalah bentuk legitimasi atas status quo. Seperti di PDI-P dengan Megawati Soekarnoputri, di Partai Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atau di Gerindra dengan Prabowo Subianto, kekuasaan dalam partai politik kerap berputar di lingkaran nama-nama besar dan dinasti politik.

Jika PSI sungguh ingin membangun tradisi baru dalam politik Indonesia, maka sudah semestinya kongres perdana ini menjadi momentum pembuktian. Bukan hanya soal siapa yang akan terpilih, tapi bagaimana proses pemilihan itu berlangsung. Apakah kandidat lain diberi ruang yang sama untuk menyampaikan visi-misi? Apakah ada debat internal terbuka antarcalon? Apakah suara kader benar-benar menentukan arah partai, atau hanya ikut apa kata “yang di atas”?

Menariknya, dalam pernyataan Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonio Sioga, disebutkan bahwa PSI kini sedang mengganti format dan standar baru dalam memilih ketua umum, tidak lagi memakai mekanisme Kopdarnas. Jika benar demikian, ini patut diapresiasi. Tapi pertanyaan lanjutan adalah: apakah substansi berubah atau sekadar ganti nama?

Lebih jauh, isu keikutsertaan Presiden Jokowi di PSI pun ramai dibahas. Akankah Jokowi benar-benar masuk PSI? Kemungkinan itu kecil. Kehadiran Jokowi secara langsung di PSI tak diperlukan, sebab pengaruhnya sudah mengakar. PSI tak butuh Jokowi di dalam, karena Jokowi selalu ada dalam semangat dan arah partai ini. Bahkan, tak berlebihan jika dikatakan, PSI besar karena Jokowi. Bukan karena sistem kaderisasi internal yang kokoh, melainkan karena dukungan simbolik dari sang presiden.

Jadi, jika kongres ini pada akhirnya hanya akan menetapkan kembali Kaesang sebagai ketua umum, tanpa perlawanan yang berarti, tanpa perdebatan gagasan, maka lebih baik lakukan saja secara aklamasi. Hemat waktu, hemat biaya, dan sesuai pula dengan semangat efisiensi ala Prabowo yang kini menjadi presiden terpilih.

Kritik ini tentu bisa dianggap sinis, tapi setidaknya jujur. Jika PSI ingin menunjukkan kedewasaan politik, maka partai ini harus bisa membedakan antara loyalitas dan kultus individu. Jika tidak, maka PSI hanya akan menjadi satu dari sekian banyak partai yang menjadikan kongres sebagai panggung formalitas, bukan arena kontestasi ide.

Sebagai partai yang lahir dari semangat anak muda, PSI harus berani berbeda. Bukan dalam slogan, tapi dalam praktik. Jika Kaesang memang layak memimpin, biarkan ia membuktikan itu di arena terbuka. Jika tidak, maka PSI hanya akan terus menjadi partai kecil dengan bayang-bayang besar bernama Jokowi. (XRQ)

Penulis: Akil

Harga Emas di Banda Aceh Tembus Rp6,1 Juta per Mayam

Penulis
Akil
-
0
Harga emas di toko Bina Nusa Banda Aceh. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Harga emas di Banda Aceh kembali mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan pantauan Nukilan.id dari akun media sosial Toko Emas Bina Nusa, harga emas pada Kamis (17/4/2025) menyentuh angka Rp6.100.000 per mayam, belum termasuk ongkos.

Kenaikan ini mencerminkan tren yang juga terjadi secara nasional. Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam juga melambung tinggi. Dilansir dari CNN Indonesia, harga jual emas Antam pada hari yang sama menembus angka Rp2.004.000 per gram, rekor tertinggi sepanjang tahun ini.

Tren kenaikan harga emas sudah terjadi sejak tahun lalu dan kian tajam pada 2025. Salah satu faktor pendorongnya adalah ketidakstabilan global, termasuk memanasnya tensi dagang antara Amerika Serikat dan China. Ketegangan tersebut mendorong investor global untuk mengalihkan aset mereka ke instrumen yang lebih aman seperti emas. (XRQ)

Reporter: Akil

Politik Aceh Tak Cukup Dibaca dari Uang dan Jabatan

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi uang dan jabatan. (Foto: Monitor.co.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Politik Aceh sering kali dipandang tidak jauh berbeda dengan dinamika politik di daerah lain di Indonesia yang umumnya digerakkan oleh uang, jabatan, dan perebutan kekuasaan. Namun, pengamat politik Aceh, Aryos Nivada, menawarkan sudut pandang yang berbeda.

Dikutip Nukilan.id dari monolognya di kanal YouTube @JalanAry bertajuk “Membaca Anatomi Politik Aceh”, Aryos menjelaskan bahwa realitas politik di Serambi Mekkah jauh lebih kompleks. Ia menilai, politik Aceh tidak bisa dibaca hanya dari permukaan.

“Kalau kita berbicara tentang variabel X—yang umumnya menjadi faktor politik di berbagai daerah Indonesia—seperti pengaruh uang, jabatan, atau kekuasaan, maka itu memang berlaku juga di Aceh,” ungkap Aryos.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa di Aceh, terdapat variabel-variabel lain yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika politik konvensional. Ia menyebut adanya pola-pola kekuasaan yang bersifat laten dan kerap tak terdeteksi publik, salah satunya adalah praktik yang ia sebut sebagai politik “liqo”.

“Misalnya, siasat politik dari elite lokal Aceh. Mereka mampu memainkan politik liqo—berkelit, berdendang, dan memainkan peran dengan cara yang tidak terbaca secara kasat mata,” ujarnya.

Aryos menjelaskan bahwa strategi ini membuat berbagai agenda dan kesepakatan elite tidak selalu berjalan sebagaimana yang tampak di permukaan. Bahkan, menurutnya, skenario politik sering kali hanya menjadi etalase, sementara skema sejati bergerak di bawah meja.

“Sering kali, sebuah skenario politik tampak jelas di permukaan, namun dalam praktiknya dijalankan secara berbeda dari yang tampak. Bahkan agenda-agenda bersama bisa disetting sedemikian rupa agar tidak terbaca oleh lawan politik,” katanya.

Menurut Aryos, kondisi inilah yang menyebabkan medan politik Aceh menjadi sulit dibaca secara langsung. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih dalam untuk memahami watak politik lokal yang sarat dengan permainan simbolik dan manuver tersembunyi.

“Maka, tidak cukup membaca politik Aceh secara tersurat, tapi juga harus dibaca secara tersirat. Untuk itu dibutuhkan pemahaman mendalam terhadap perilaku dan permainan elite politik lokal,” tegas Aryos.

Selain itu, ia juga menyoroti kuatnya pengaruh politik identitas dalam lanskap politik Aceh. Meski reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade, menurutnya, dominasi nilai-nilai primordial masih menjadi variabel signifikan dalam kontestasi politik.

“Politik identitas tidak akan pernah hilang dari lanskap politik Aceh selama kesadaran politik masyarakat belum benar-benar tumbuh dan mengakar,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Aryos, menunjukkan bahwa proses pencerdasan politik di Aceh belum sepenuhnya berhasil membentuk masyarakat yang kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Ia menyebut bahwa ada kegagalan sistemik dalam membangun basis revolusi mental di kalangan pemilih.

“Artinya, pencerdasan politik belum berhasil sepenuhnya mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat. Bisa kita katakan bahwa ada kegagalan dalam membangun revolusi mental dalam konteks politik lokal,” pungkasnya.

Monolog Aryos Nivada ini membuka tabir lain dari wajah politik Aceh yang selama ini kerap ditafsirkan secara hitam-putih. Ia ‘menantang’ publik dan pengamat untuk tidak hanya terpaku pada variabel dominan seperti uang dan jabatan, melainkan mulai menggali lebih dalam dinamika yang tersembunyi di balik narasi dan simbol kekuasaan.

Dengan pendekatan ini, politik Aceh bukan sekadar medan kompetisi elite, tetapi juga panggung drama sosial yang kaya akan intrik, simbol, dan permainan akal. Sebuah kenyataan yang menuntut pembacaan yang lebih tajam dan reflektif dari para pelaku dan pengamat politik di tanah rencong. (XRQ)

Reporter: Akil

Listrik Surplus 541 MW, Aceh Siap Sambut Investasi Industri

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi kelistrikan (Foto: pln.co.id)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Ketersediaan listrik di Provinsi Aceh mencapai angka menggembirakan, yakni sebesar 1.014 Megawatt (MW). PT PLN (Persero) memastikan kapasitas ini cukup untuk mendukung pertumbuhan industri dan investasi di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

“Alhamdulillah listrik yang ada saat ini surplus dan persediaan yang ada sangat cukup untuk mendukung investasi berbagai industri yang beroperasi di Tanah Rencong,” ungkap General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Mundhakir, dikutip dari ANTARA Rabu (17/4/2025).

Ia menjelaskan, daya mampu listrik dari seluruh pembangkit di Aceh saat ini mencapai 1.014 MW, sementara beban puncak hanya berada di angka 573 MW. Artinya, terdapat surplus energi sebesar 541 MW yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan listrik sektor industri.

“Artinya, saat ini kita memiliki cadangan 541 MW yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan industri dan kehadiran mereka tentu akan berdampak positif pada semua sektor ekonomi di Aceh,” kata Mundhakir.

Ia pun mengimbau para investor agar tidak ragu menanamkan modal di Aceh. Menurutnya, ketersediaan energi dari PLN sudah sangat mencukupi untuk mendukung operasional berbagai jenis industri.

“Kami yakin hadirnya banyak investasi tentu akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mundhakir mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 PLN UID Aceh juga akan mendapat tambahan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 dan 2, masing-masing sebesar 43 MW dan 45 MW.

Dengan kapasitas daya yang melimpah dan kesiapan pelayanan, PLN UID Aceh menyatakan komitmennya dalam menyediakan energi andal bagi seluruh pelaku usaha yang ingin mengembangkan investasinya di Aceh.

Editor: AKil

Zulfadhli Benarkan Dirinya Ditunjuk Sebagai Plt Sekjen oleh Ketua Umum DPP Partai Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Zulfadli. (Foto: Dok. DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Zulfadhli membenarkan ihwal dirinya telah ditunjuk oleh Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Partai Aceh. Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangannya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 16 April 2025.

“Iya benar. Saya ditunjuk sebagai Plt Sekjen Partai Aceh oleh Mualem,” katanya.

Disebutkannya bahwa, penunjukan dirinya sebagai Plt Sekjen Partai Aceh, didasarkan pada surat tugas nomor : 122/ST-DPP/B/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf.

Sebagai Plt Sekjen Partai Aceh, tambang Abang Samalanga, karib politisi Partai Aceh itu disapa, tugasnya menjalankan roda organisasi sampai dengan ditetapkannya sekjen partai definitif dan mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kementrian Hukum Aceh.

“Iya, tugas pertama saya, mengawal proses dan aturan perubahan kepengurusan DPP Partai Aceh periode 2023-2028 hingga mendapatkan keputusan pengesahan dari Kanwil Kemenkum Aceh,” ujarnya.

Pasca meninggalnya Abu Razak atau Kamaruddin Abubakar, struktur kepengurusan partai yang disahkan oleh Kanwil Kementerian Hukum Aceh masih merupakan struktur lama, dengan posisi Sekjen masih tercatat atas nama almarhum.

Zulfadhli menerangkan bahwa sebagai Plt Sekjen, ia akan menyelenggarakan rapat partai berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Partai Aceh untuk menyusun struktur partai terbaru dan mengusulkan Sekjen definitif guna mendapatkan SK dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh.

“Sebagai kader partai yang patuh dan loyal terhadap perintah Ketua Umum Muzakir Manaf, saya akan menjalankan seluruh perintah yang disebutkan dalam surat tugas,” tambahnya.

Zulfadhli juga menegaskan bahwa ia akan menjalankan perintah Mualem terkait siapapun yang nanti ditunjuk dan mendapatkan rekomendasi penuh dari Ketua Umum untuk ditempatkan sebagai Sekjen Partai pengganti Abu Razak.

Setelah pengganti Abu Razak disepakati melalui mekanisme dalam AD/ART Partai Aceh, tahapan selanjutnya adalah membawa struktur baru ke notaris untuk mendapatkan legalitas. Kemudian, struktur tersebut akan dikirimkan ke Kanwil Kementerian Hukum Aceh untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dan selanjutnya didaftarkan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Tugas saya sebagai Plt Sekjen Partai Aceh adalah mengawal proses ini dari awal musyawarah partai, penyusunan berita acara, notaris, SK Kemenkum, hingga BSSN,” ujarnya.

Zulfadhli menekankan bahwa setelah seluruh proses tersebut selesai, Sekjen Partai Aceh yang definitif akan memiliki aspek legal standing untuk pengurusan administrasi perbankan, surat-menyurat, dan administrasi lainnya. Ia berjanji akan melaporkan seluruh tahapan dan proses yang dilakukan kepada Ketua Umum Muzakir Manaf.

Presiden Prabowo Teken UU TNI, Gelombang Penolakan Bergeser ke MK

Penulis
Redaksi
-
0
Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. (Foto: Biro Pers Skretariat Presiden)

NUKILAN.id | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Undang-undang TNI (UU TNI) yang sebelumnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3).

Kepastian penandatanganan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan. “Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran,” kata Prasetyo, Kamis (17/4).

Meski naskah UU tersebut telah beredar di berbagai jejaring pesan instan, dokumen resminya belum diunggah ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

Pengesahan UU TNI ini sebelumnya menuai kritik luas dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah pihak menyoroti potensi kembalinya praktik dwifungsi ABRI akibat sejumlah pasal yang direvisi.

Pasal-pasal yang menjadi sorotan publik antara lain mencakup perluasan posisi kementerian atau lembaga sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI, serta peningkatan usia pensiun bagi para prajurit.

Penolakan terhadap beleid ini memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah. Di beberapa wilayah, aksi massa bahkan mendapat tindakan represif dari aparat keamanan.

Kini, penolakan terhadap UU TNI memasuki babak baru. Sejumlah pihak telah mengajukan gugatan terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi, hanya berselang beberapa hari setelah UU disahkan.

Editor: AKil

USK Tampilkan Daya Saing Global di EURIE 2025 Istanbul

Penulis
Redaksi
-
0
USK Tampilkan Daya Saing Global di EURIE 2025 Istanbul. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Istanbul – Universitas Syiah Kuala (USK) kembali mengukuhkan eksistensinya di level internasional dengan ambil bagian dalam ajang Eurasia Higher Education Summit (EURIE) 2025 yang digelar di Istanbul, Turki, pada 8–10 April 2025.

Perhelatan yang berlangsung di Istanbul Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center, Taksim, ini merupakan edisi ke-10 dan menjadi forum pendidikan tinggi terbesar yang mempertemukan universitas-universitas dari kawasan Asia dan Eropa.

Pembukaan EURIE 2025 dilakukan secara resmi oleh Presiden Dewan Pendidikan Tinggi Turki, Prof. Erol Özvar. Sejumlah tokoh penting dunia pendidikan turut hadir, di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Dato’ Seri Zambry Abdul Kadir, serta Gubernur Istanbul.

Sebanyak 180 universitas dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari kawasan Amerika Utara dan Amerika Latin, ambil bagian dalam forum bergengsi ini. Partisipasi yang luas tersebut menunjukkan meningkatnya minat global terhadap forum Eurasia sebagai platform kolaborasi strategis lintas kawasan.

Presiden EURIE, Prof. Dr. Mustafa Aydin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Ia menyebut forum ini sebagai momentum penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara merata antara Timur dan Barat.

Sementara itu, Prof. Erol Özvar menegaskan urgensi kerja sama yang setara antarnegara dalam bidang pendidikan. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan pendanaan untuk memperluas akses pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Dalam ajang ini, USK berpartisipasi melalui stan pameran yang dikoordinasikan oleh Fakultas Kedokteran dan diwakili oleh Dr. dr. Safrizal Rahman, M.Kes., Sp.OT. Booth USK menarik perhatian pengunjung dari berbagai negara, mulai dari Eropa, Asia Tengah, hingga Amerika Latin.

Para pengunjung menunjukkan minat besar terhadap program-program akademik di USK, peluang beasiswa, serta berbagai kemungkinan kerja sama dalam bidang tridarma perguruan tinggi dan mobilitas mahasiswa.

Booth USK bahkan mendapat kunjungan langsung dari Presiden EURIE dan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia. Dalam momen tersebut, Prof. Erol Özvar menyampaikan kesan mendalam terhadap kehadiran USK dari Aceh. Ia menyatakan, “Aceh selalu ada di hati rakyat Turki,” merujuk pada hubungan historis antara Kesultanan Aceh dan Kekaisaran Utsmaniyah.

Ucapan tersebut menjadi momen emosional sekaligus penuh kebanggaan bagi delegasi USK yang hadir di Istanbul.

Dalam EURIE 2025, Indonesia hanya diwakili oleh dua perguruan tinggi, yakni Universitas Syiah Kuala dan Universitas Negeri Padang. Meski demikian, ketertarikan mitra internasional terhadap institusi pendidikan dari Indonesia cukup tinggi.

Setidaknya sepuluh universitas luar negeri menyatakan minat konkret untuk menjalin kemitraan dengan USK. Bahkan, sejumlah institusi telah mengirimkan draf Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah awal kerja sama.

Tak hanya aktif dalam pameran, delegasi USK juga melakukan kunjungan akademik ke Marmara University, salah satu universitas terkemuka di Istanbul. Kampus ini dikenal memiliki kekuatan riset di bidang kedokteran, bioteknologi, nanoteknologi, dan teknologi pangan.

“Pasca EURIE 2025, USK harus segera melakukan tindak lanjut dari berbagai inisiasi kerjasama yang sudah dibangun. Langkah ini penting agar USK semakin dikenal sebagai institusi pendidikan Indonesia yang memiliki potensi besar di panggung global,” tutur Dr. Safrizal menutup pernyataannya.

Editor: Akil

Politik Aceh Penuh Anomali, Tak Bisa Dibaca Secara Linear

Penulis
Akil
-
0
Akademisi FISIP USK, Aryos Nivada. (Foto: @JalanAry)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pengamat politik Aceh, Aryos Nivada, menyampaikan pandangan kritis dan mendalam terkait kompleksitas dinamika politik di Tanah Rencong. Dalam monolog berjudul Membaca Anatomi Politik Aceh yang ditayangkan melalui kanal YouTube @JalanAry, Aryos menegaskan bahwa politik Aceh tidak dapat dipahami dengan pendekatan linier seperti lazimnya politik di daerah lain. Pernyataan tersebut dikutip dari Nukilan.id, Kamis (17/4/2025).

“Kalau kita membicarakan tentang membaca lanskap atau anatomi politik Aceh, saya menyimpulkan sejak awal bahwa politik Aceh tidak bisa didefinisikan secara linear,” kata Aryos membuka analisisnya.

Menurutnya, politik di Aceh kerap kali menampilkan pola-pola yang tidak mudah ditebak. Permainan para elite politik lokal tidak mengikuti alur tetap yang bisa diprediksi, melainkan dipenuhi oleh berbagai keanehan yang kadang sulit dijelaskan secara rasional.

“Politik di Aceh tidak bisa dikatakan berada pada satu jalur utama yang menjadi pola permainan tetap dari elite politik lokal. Banyak keanomalian yang terjadi dalam dinamika politik Aceh, banyak hal-hal yang sulit dijelaskan secara logis justru terjadi dalam politik daerah ini,” ungkapnya.

Pengalaman panjang Aryos sebagai peneliti politik lokal di Aceh selama hampir dua dekade membuatnya semakin yakin bahwa memahami perilaku politik masyarakat Aceh bukanlah perkara mudah. Bahkan, hingga kini ia belum dapat merumuskan karakteristik pemilih secara pasti.

“Selama saya berkecimpung hampir dua dekade dalam meneliti politik lokal di Aceh, saya belum mampu membuat diagnosis baku terkait karakteristik pemilih di Aceh,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Aryos juga menyinggung relevansi literatur klasik dalam membaca realitas politik kekinian di Aceh. Ia menyebut bahwa meski karya-karya intelektual seperti Snouck Hurgronje, Denis Lombard, hingga Muhammad Said masih penting sebagai referensi awal, namun konteks hari ini telah banyak berubah.

“Kalau kita ingin memahami perilaku politik masyarakat Aceh, tentu kita bisa merujuk pada beberapa literatur seperti karya Snouck Hurgronje, Denis Lombard, atau Muhammad Said. Buku-buku tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membaca karakter masyarakat Aceh secara sosiologis dan antropologis,” ucap Aryos.

Namun demikian, ia menegaskan pentingnya menyadari adanya perubahan besar dalam lanskap politik Aceh yang tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kerangka berpikir lama.

“Namun yang ingin saya tekankan adalah bahwa saat kita membaca buku-buku tersebut dan membenturkannya dengan realitas hari ini, terjadi banyak pergeseran,” tuturnya.

Aryos melihat pergeseran ini sebagai sebuah dinamika hidup yang justru memperkaya karakter politik Aceh. Menurutnya, perubahan-perubahan ini menciptakan warna tersendiri dalam praktik politik lokal.

“Pergeseran politik inilah yang menurut saya menjadi dinamika yang hidup, dan itu pula yang memberi warna tersendiri dalam politik Aceh,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemko Banda Aceh Tambah 301 Tapping Box untuk Optimalkan Pendapatan Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemko Banda Aceh Tambah 301 Tapping Box untuk Optimalkan Pendapatan Daerah. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya memperkuat sistem pemungutan pajak daerah dengan menambah 301 unit tapping box atau alat perekam transaksi online di sejumlah tempat usaha wajib pajak pada tahun ini.

Langkah ini dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, dengan pemasangan tahap pertama dimulai pada 17 April hingga 17 Mei 2025 sebanyak 140 perangkat. Lokasi pemasangan mencakup Jalan TP Nyak Makam, Jalan Prof Ali Hasyimi, Jalan Daud Beureueh, Jalan Teuku Umar, dan sejumlah ruas jalan strategis lainnya.

Selanjutnya, sebanyak 161 tapping box tambahan akan dipasang di kawasan Jalan T Nyak Arief, Jalan Mr Mohd Hasan, Jalan AMD, Jalan Syiah Kuala, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tgk Imum Lueng Bata, serta kawasan Peunayong. Pemasangan ditargetkan rampung hingga 23 Mei 2025.

Plt Kepala BPKK Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menyampaikan informasi ini dalam kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha hotel dan restoran yang berlangsung di Aula Gedung Mawardy Nurdin, Rabu (16/4/2025).

“Pada periode sebelumnya, kami telah memasang 99 unit tapping box. Jadi nanti setelah semuanya terealisasi, total tapping box yang sudah terpasang di Kota Banda Aceh tahun ini berjumlah 400 unit,” ujar Alriandi.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan sistem perpajakan yang lebih modern dan akuntabel.

“Penerapan tapping box akan memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terpantau dengan lebih akurat, adil, dan transparan,” kata Illiza.

Ia menekankan bahwa penggunaan teknologi ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih merata dan mencegah kebocoran.

“Ini bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa beban pajak dibagi secara merata, dan tidak ada kebocoran yang merugikan kita bersama,” tambahnya.

Illiza juga menggarisbawahi pentingnya peran serta para pelaku usaha dalam membangun Banda Aceh.

“Pajak yang dibayarkan tidak hilang begitu saja, melainkan dikembalikan dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kata lain, setiap rupiah yang bapak/ibu bayarkan melalui pajak, adalah investasi nyata untuk kemajuan Kota Banda Aceh.”

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha terus terjalin kuat demi mencapai Banda Aceh yang lebih maju.

“Dengan semangat kolaborasi, kita bisa mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang mandiri secara fiskal, unggul dalam pelayanan publik, dan semakin sejahtera masyarakatnya.”

Illiza menutup dengan ajakan kepada para pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara jujur dan tepat waktu.

“Tapping box bukan alat pengawasan semata, melainkan alat bantu agar proses ini menjadi lebih mudah, efisien, dan terpercaya,” tegasnya.

Editor: Akil

OIA USK Gandeng Kedutaan Jepang Kenalkan Beasiswa MEXT ke Mahasiswa

Penulis
Redaksi
-
0
OIA USK Gandeng Kedutaan Jepang Kenalkan Beasiswa MEXT ke Mahasiswa. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Urusan Internasional (OIA) Universitas Syiah Kuala (USK) terus memperluas cakrawala akademik mahasiswa dengan menggelar sesi informasi seputar studi di Jepang melalui Beasiswa MEXT. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan berlangsung pada Selasa, 19 Maret 2025, di Ruang Adnan Ganto, Perpustakaan USK.

Acara ini menghadirkan Teresa Chiquita Goenawan, Study Abroad Advisor dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, yang secara khusus memaparkan peluang studi di Negeri Sakura bagi mahasiswa Indonesia.

Kepala OIA USK, Dr. Muzailin Affan, membuka acara secara resmi dan menekankan pentingnya program semacam ini dalam memperluas wawasan internasional mahasiswa. Ia juga menyampaikan harapannya agar semakin banyak mahasiswa dan alumni USK yang mengambil peluang melanjutkan studi ke Jepang melalui Beasiswa MEXT.

“OIA USK juga berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan serupa, guna memberikan informasi dan peluang pendidikan terbaik bagi mahasiswa,” ujar Muzailin.

Dalam sesi pemaparan, Teresa menjelaskan secara komprehensif tentang skema Beasiswa MEXT, mulai dari persyaratan pendaftaran, tahapan seleksi, hingga manfaat yang akan diperoleh oleh penerima beasiswa. Tak hanya itu, ia juga membagikan pengalaman pribadi serta memberikan sejumlah tips penting agar para calon pelamar dapat mempersiapkan diri secara optimal.

Untuk memudahkan akses informasi, Teresa turut membagikan sejumlah tautan daring yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menggali lebih dalam mengenai program beasiswa ini.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, OIA USK berharap dapat membuka lebih banyak peluang internasional bagi sivitas akademika USK dan memperkuat jejaring pendidikan global kampus tersebut.

Editor: Akil

1...459460461...2,414Halaman 460 dari 2,414

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id