Beranda blog Halaman 411

Kecanduan Judi Online, Karyawan Toko di Aceh Timur Tilap Rp 904 Juta

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi judi online. (Foto: Media Indonesia)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Seorang karyawan toko ponsel di Idi Rayeuk, Aceh Timur, berinisial TM (33), harus berurusan dengan hukum setelah aksinya menggelapkan uang hasil penjualan terungkap. Ia nekat menyalahgunakan keuangan toko demi membiayai kecanduan judi online atau judol. Jumlah uang yang digelapkan pun mencengangkan, mencapai Rp 904 juta.

Aksi TM terbongkar setelah pemilik toko, YA (35), mencurigai ketidaksesuaian antara catatan keuangan harian dengan jumlah uang yang seharusnya ada di kasir. Tidak hanya itu, ia juga menemukan banyak barang yang telah terjual tanpa disertai nota penjualan resmi.

Melihat banyaknya kejanggalan, YA kemudian memanggil TM untuk dimintai penjelasan.

“Dijawab oleh TM bahwa barang tersebut memang sudah laku terjual dan uang dari penjualan handphone tadi dipakai oleh TM untuk bermain judi slot atau judi online dari awal tahun 2025,” jelas Kasat Reskrim Polres Aceh Timur Iptu Adi Wahyu Nurhidayat kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Ditangkap Saat Masih Bekerja

Usai mendapat pengakuan dari TM, YA tak membuang waktu. Ia langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Aceh Timur. Tanpa menunggu lama, polisi pun menangkap pelaku di toko tempatnya bekerja.

Menurut penyelidikan, TM diduga menggelapkan hasil penjualan sebanyak 224 unit handphone berbagai merek. Total kerugian pun ditaksir mencapai hampir satu miliar rupiah.

“TM diduga melakukan penggelapan uang hasil penjualan 224 unit handphone berbagai merk di tempat ia bekerja pada sebuah toko handphone di Idi Rayeuk. Total kerugian yang dialami pihak toko ditaksir mencapai Rp 904 juta,” kata Adi Wahyu.

Atas perbuatannya, TM kini dijerat dengan Pasal 374 Sub Pasal 372 KUHPidana. Ia terancam hukuman penjara maksimal lima tahun.

Polisi Imbau Waspada Bahaya Judol

Menanggapi kasus ini, Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi menegaskan pentingnya menjauhi segala bentuk perjudian, terutama judi online. Menurutnya, dampak buruk dari judol sudah memakan banyak korban.

“Jangan coba-coba, sudah banyak yang menjadi korban. Hindari segala bentuk perjudian dan kepada para orang tua agar membantu memberikan pengawasan kepada anak anaknya agar terhindar dari judi online,” jelas Irwan.

Kasus TM menambah panjang daftar korban yang terjerat dalam lingkaran kecanduan judi online. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa teknologi, bila disalahgunakan, dapat menghancurkan masa depan seseorang dalam sekejap.

Editor: Akil

DPRA Tetapkan Draf Revisi UUPA

Penulis
Redaksi
-
0
DPRA Tetapkan Draf Revisi UUPA. (Foto: DPRA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) secara resmi menetapkan Draf Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu, 21 Mei 2025. Penetapan ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan tonggak penting untuk memperkuat otonomi dan kekhususan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRA tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md, dan dihadiri oleh Gubernur Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, unsur Forkopimda, serta para pimpinan partai politik lokal dan nasional.

Respon terhadap Aspirasi dan Dinamika Pembangunan

Dalam sambutannya, Ketua DPRA menegaskan bahwa revisi ini lahir dari aspirasi masyarakat Aceh serta dinamika pembangunan yang terjadi sejak UUPA diberlakukan hampir dua dekade lalu.

“DPRA membentuk Tim Revisi yang beranggotakan pimpinan dewan, fraksi, dan para ahli untuk merumuskan perubahan pasal-pasal krusial dengan semangat kebersamaan. Hasilnya, bersama Pemerintah Aceh, kita hadirkan draf dan naskah akademik yang komprehensif,” ujar Zulfadhli.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses revisi dilakukan secara serius dan inklusif, demi menjawab kebutuhan masa kini tanpa meninggalkan semangat perdamaian yang menjadi fondasi UUPA.

Substansi Revisi: Kewenangan, Fiskal, dan Zakat

Laporan lengkap hasil kerja tim disampaikan oleh Ketua Tim Revisi, Tgk. Anwar Ramli. Ia mengungkapkan bahwa revisi mencakup sembilan pasal krusial.

Pasal-pasal tersebut menyentuh berbagai aspek, mulai dari penguatan kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam, Dana Otonomi Khusus, hingga pengaturan tentang zakat dan perpajakan. Selain itu, revisi juga menyangkut posisi strategis Qanun dalam sistem hukum nasional.

Dengan kata lain, perubahan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga menyangkut identitas dan kedaulatan Aceh dalam ruang otonomi khusus yang dijamin konstitusi.

Dukungan Politik Lintas Partai

Tak kalah penting, proses penyusunan hingga penetapan draf ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh partai politik di Aceh. Baik partai lokal maupun nasional menunjukkan sikap kompak dan kolektif dalam memperkuat posisi Aceh.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Plt Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, menyampaikan apresiasinya.

“Perubahan UUPA adalah bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita dalam menjaga perdamaian, identitas, dan aspirasi rakyat Aceh,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperkuat narasi bahwa revisi ini bukan hanya agenda teknis legislatif, melainkan juga simbol komitmen politik terhadap perdamaian dan keberlanjutan pembangunan.

Langkah Selanjutnya: Kawal hingga DPR RI

Setelah ditetapkan di DPRA, draf revisi UUPA selanjutnya akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ketua DPRA menegaskan bahwa proses ini tidak akan berhenti di Aceh.

“Kami tidak hanya menetapkan draf, tetapi juga akan terus mengawalnya hingga disahkan secara nasional. Ini adalah amanah sejarah dan perjuangan panjang rakyat Aceh,” ujar Ketua DPRA.

Untuk itu, DPRA akan membentuk tim khusus yang bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya jelas: memastikan agar substansi revisi tidak mengalami penyusutan atau distorsi dalam pembahasan tingkat pusat.

Evaluasi Kinerja dan Agenda Masa Sidang II

Di samping penetapan draf revisi, rapat paripurna juga digunakan untuk mengevaluasi capaian DPRA selama Masa Persidangan I Tahun 2025.

Agenda evaluasi mencakup pelaksanaan reses, pembentukan panitia khusus, pelantikan pimpinan daerah, serta program legislasi dan regulasi kelembagaan.

“Melalui rapat hari ini, kami menutup secara resmi Masa Persidangan I dan membuka Masa Persidangan II Tahun 2025 dengan harapan seluruh agenda DPRA dapat dituntaskan sesuai rencana kerja tahunan,” pungkas Zulfadhli.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Tgk. Baihaqi, S.HI, dan diakhiri dengan ketukan palu sebanyak tiga kali sebagai simbol penutupan yang sah.

Editor: Akil

Setelah Satu Dekade, PWI Pulihkan Keanggotaan Muhammad Saleh

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Perjuangan panjang selama sepuluh tahun akhirnya membuahkan hasil bagi Muhammad Saleh. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi memulihkan kembali keanggotaannya sebagai wartawan setelah sebelumnya diberhentikan tanpa proses etik yang memadai.

Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PWI Pusat Nomor: 330-PLP/PP-PWI/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun dan Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad pada 9 Mei 2025.

Kabar gembira ini disampaikan oleh kuasa hukum Muhammad Saleh, Erlizar Rusli, S.H., M.H, kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (22/5/2025).

“Usaha ini sudah kami tempuh dengan mengajukan keberatan dan peninjauan kembali, bersama sejumlah novum (alat bukti) dan dalil-dalil kepada PWI Pusat dan Dewan Kehormatan (DK), karena menurut kami proses pemberhentian Muhammad Saleh pada waktu itu sangat tidak berkeadilan, tanpa melalui Sidang Kode Etik yang seharunya dilakukan,” ungkap Erlizar.

Selama satu dekade terakhir, Muhammad Saleh atau akrab disapa Shaleh terus memperjuangkan hak dan martabatnya sebagai wartawan. Ia menempuh jalan panjang demi mendapatkan pengakuan atas ketidakadilan yang dialaminya.

Terkait alasan ketidakadilan tersebut, Erlizar memilih untuk tidak membukanya kembali. “Kalau kita membuka lembaran lama pasti akan menyinggung banyak pihak, karenanya saya enggan mengomentarinya,” kata Erlizar.

Namun bagi Erlizar, keputusan pemulihan ini menunjukkan bahwa PWI Pusat dan Dewan Kehormatan telah menyadari adanya kekeliruan masa lalu dan kini mengambil langkah yang lebih adil.

“Sehingga Bang Hendry bersama Dewan Kehormatan dan Pengurus PWI Pusat, mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan keputusan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erlizar menyatakan rasa syukurnya atas keputusan tersebut. Ia menyebut, perjuangan kliennya bukan semata demi status, tetapi demi kehormatan profesi yang telah ditekuni selama lebih dari tiga dekade.

“Muhamad Saleh bangga dengan PWI sehingga tetap berjuang untuk kembali ke rumah besar wartawan Indonesia ini,” demikian kata Erlizar.

Dengan keputusan ini, Muhammad Saleh resmi kembali ke dalam organisasi yang turut membesarkan namanya. Sebuah penantian panjang yang akhirnya berujung pada pemulihan martabat.

Petugas Bandara SIM Gagalkan Penyelundupan 5 Kg Sabu

Penulis
Redaksi
-
0
Petugas Bandara SIM Gagalkan Penyelundupan 5 Kg Sabu. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat total 5 kilogram. Penindakan ini berasal dari tiga kasus berbeda yang seluruhnya terungkap di area bandara.

“Modus operandinya, barang bukti sabu-sabu tersebut disimpan dalam koper, dan juga ada tersangka yang menyembunyikannya dalam celana dalam,” kata Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Henki Ismanto, Rabu (21/5/2025).

Kasus pertama terjadi pada Kamis, 8 Mei 2025. Saat itu, petugas X-Ray mencurigai koper milik MD (24), warga Kabupaten Bireuen. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan delapan kantong plastik berisi sabu-sabu dengan berat mencapai 2 kilogram.

Menariknya, dari koper MD ditemukan tiga boarding pass dengan tujuan berbeda, yakni Jakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Ini menunjukkan adanya upaya penyamaran rute untuk mengelabui petugas.

Beberapa hari berselang, tepatnya Senin (12/5), petugas kembali menggagalkan dua upaya penyelundupan lainnya. Kasus kedua melibatkan AG (41), warga Bogor, Jawa Barat, yang kedapatan membawa 1 kilogram sabu di ruang tunggu bandara.

Di hari yang sama, tersangka ketiga berinisial RH (21), asal Kota Lhokseumawe, juga diamankan saat hendak membawa 2 kilogram sabu dengan tujuan Jakarta.

“Jumlah keseluruhan barang bukti sabu-sabu dari tiga kasus ini sebanyak 5 kg. Tersangka MD menyembunyikan sabu-sabu dalam koper, sedangkan AG dan RH di celana dalam,” jelas AKBP Henki.

Dalam pemeriksaan, MD mengaku sebelumnya telah berhasil menyelundupkan sabu pada November 2024 dengan berat 500 gram menuju Lombok. Ia dijanjikan upah Rp60 juta per kilogram jika berhasil membawa barang haram itu ke tempat tujuan.

Sementara itu, tersangka AG mengungkap bahwa dirinya sengaja datang dari Bogor ke Kabupaten Bireuen untuk mengambil sabu dari seseorang berinisial M. Ia dijanjikan imbalan sebesar Rp40 juta. “Tersangka AG dijanjikan upah sebesar Rp40 juta jika berhasil meloloskan barang tersebut ke tempat tujuan. Dan ini kali pertama dilakukannya,” ujar Henki.

Adapun RH, sebelumnya telah menjalankan aksi serupa pada Februari 2024 dengan rute Medan-Padang. Dalam aksinya kali ini, ia ditawari imbalan mencapai Rp120 juta untuk menyelundupkan dua kilogram sabu.

Berdasarkan hasil pengembangan, polisi telah menetapkan tiga orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka diduga kuat menjadi aktor di balik layar yang memfasilitasi penyelundupan tersebut.

Tiga DPO itu adalah MR dari Kecamatan Kota Juang, Bireuen, yang memberikan tiket kepada MD; M dari Samalanga, Bireuen, sebagai penyuplai sabu untuk AG; serta E dari Lhokseumawe, yang memberikan tiket pesawat kepada RH.

“Dalam kasus ini kita sudah menetapkan tiga orang DPO, dan tim sudah bekerja sejak beberapa hari lalu. Kalau tersangka, ketiganya hanya bertindak sebagai kurir,” kata AKBP Henki.

Kini ketiga tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman pidana yang menanti tidak main-main: hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat enam tahun. Selain itu, para pelaku juga terancam denda maksimal hingga Rp10 miliar.

Editor: Akil

Demi Kelancaran Ibadah Haji, Akses Tol Sigli-Banda Aceh Dibuka Khusus Jamaah

Penulis
Redaksi
-
0
Akses Tol Sigli-Banda Aceh Dibuka Khusus Jamaah Haji. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | SIGLI – PT Hutama Karya (Persero) menerapkan skema lalu lintas khusus di Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) guna mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025/1446 Hijriah. Kebijakan ini secara khusus diperuntukkan bagi Jamaah Haji Embarkasi Aceh.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyatakan bahwa skema akses tol tersebut akan diberlakukan secara terbatas melalui sistem buka-tutup.

“Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan, kelancaran, serta sterilisasi jalur dari kendaraan umum lainnya,” ucap Adjib dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).

Hanya Dibuka Sesuai Jadwal Kloter

Menurut Adjib, tol hanya akan dibuka sesuai dengan jadwal keberangkatan kloter jamaah haji. Setelah rombongan selesai melintas, ruas tol akan kembali ditutup. Artinya, jalur ini tidak akan digunakan untuk kendaraan umum selama masa operasional terbatas tersebut berlangsung.

Selain itu, jalur pada Seksi 1 hanya dikhususkan bagi kendaraan yang mengangkut rombongan jamaah haji serta panitia resmi. Di sisi lain, keluarga pengantar tetap diarahkan untuk melalui jalan nasional.

Meski harus melakukan transaksi di gerbang tol masuk Padang Tiji, rombongan jamaah tidak akan dikenakan tarif untuk Seksi 1.

Adjib menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kontribusi Hutama Karya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Semoga dengan kemudahan akses ini, jamaah dapat melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk, aman, dan nyaman,” tambahnya.

Atas Persetujuan Pemerintah

Adapun pembukaan akses Tol Padang Tiji–Seulimeum ini dilakukan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Surat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor BM0702-TL/258 tertanggal 14 Mei 2025.

Surat tersebut ditujukan kepada Hutama Karya sebagai respons atas usulan Wakil Gubernur Aceh terkait permohonan penggunaan tol untuk mendukung proses pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Embarkasi Aceh.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perjalanan jamaah haji asal Aceh dapat berlangsung lancar, tertib, dan lebih terkoordinasi dari sisi infrastruktur transportasi.

Editor: Akil

P2LH: Aceh Rentan Terhadap Dampak Krisis Iklim

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi perubahan iklim (Foto: Freepik.com)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Energi terbarukan seperti surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa merupakan sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan. Berbeda dengan energi fosil yang kian menipis dan berdampak besar terhadap lingkungan, energi terbarukan hadir sebagai solusi masa depan untuk mengurangi emisi karbon dan memperlambat laju perubahan iklim.

Namun demikian, di Aceh, pemahaman publik terhadap urgensi energi terbarukan dinilai masih minim. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Resqi, peneliti dari Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH), dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Kamis (22/5/2025).

“Hal ini harus dilakukan secepatnya. Mengingat dalam dekade ini, Aceh merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam yang diakibatkan oleh krisis iklim; curah hujan tak menentu, banjir yang terjadi sepanjang tahun, suhu meningkat, kekeringan,” ungkap Resqi.

Ia menekankan bahwa bencana-bencana tersebut bukan hanya berdampak secara langsung pada lingkungan, tetapi juga memberi pengaruh luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Bencana alam tersebut berimplikasi pada sub yang lebih luas seperti kesehatan, gagal panen, serta kebutuhan rumah tangga yang menipis,” tambahnya.

Menurut Resqi, transformasi menuju energi terbarukan tidak hanya relevan dalam konteks global, melainkan juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat lokal yang mulai merasakan dampak nyata dari krisis iklim.

“Kita perlu menyadarkan publik secara luas bahwa energi terbarukan adalah sektor yang bisa menjawab krisis iklim,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa tanpa kesadaran dan edukasi yang masif, masyarakat Aceh akan terus berada dalam siklus kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai penting untuk membangun budaya energi bersih demi masa depan Aceh yang lebih tangguh. (xrq)

REPORTER: AKIL

Potensi Energi Terbarukan Aceh Belum Maksimal, Ini Kendalanya

Penulis
Akil
-
0
potensi energi

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Di tengah dorongan global menuju transisi energi bersih, Provinsi Aceh dinilai belum maksimal memanfaatkan potensi energi terbarukannya yang melimpah. Padahal, Aceh memiliki bentang alam yang kaya akan sumber daya seperti matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomassa.

Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Resqi, peneliti dari Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH), dalam wawancara dengan Nukilan.id, Kamis (22/5/2025).

“Dengan bentang alam yang luas dengan kekayaan SDA, bauran energi terbarukan dalam kapasitas listrik di Aceh hanya baru 11,08%. Tentunya ini angka yang masih sedikit dalam dominasi energi Aceh mengingat kekayaan sumber daya alamnya,” ungkap Resqi.

Ia menilai, rendahnya kontribusi energi bersih ini bukan disebabkan oleh minimnya potensi, melainkan oleh berbagai hambatan struktural dan kebijakan yang belum berpihak secara optimal pada pengembangan energi terbarukan.

“Tantangan utama dalam mendorong investasi energi terbarukan adalah regulasi dan kebijakan,” lanjutnya.

Menurut Resqi, Aceh sejatinya telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, yakni Qanun No. 4 Tahun 2019 tentang Rancangan Umum Energi Aceh (RUEA). Namun, ia menyayangkan bahwa aturan tersebut belum dijalankan secara efektif, bahkan perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan dinamika energi saat ini.

“Misalnya, Aceh memiliki Qanun No. 4 tahun 2019 yang mengatur tentang Rancangan Umum Energi Aceh. Hanya saja qanun ini belum dilaksanakan dan direvisi dalam rangka memaksimalkan arus energi di Aceh,” katanya.

Ketiadaan arah kebijakan yang jelas, menurutnya, turut membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di sektor energi terbarukan. Apalagi, belum adanya jaminan kepastian pasar juga menjadi ganjalan serius.

“Sehingga, atas ketidakjelasan arah kebijakan terkait sektor ini menjadikan investasi di bidang energi bersih terhambat disamping tidak ada jaminan kepastian pasar di bidang energi terbarukan,” tegasnya.

Lebih jauh, Resqi menyoroti situasi di level nasional yang masih memberi ruang dominan bagi energi fosil dalam bauran energi nasional. Hal ini, menurutnya, memperumit ekosistem investasi energi bersih, termasuk di Aceh.

“Bahkan Indonesia sendiri masih terus menggalakkan penggunaan fosil dalam bauran energi. Sehingga ini menjadi tantangan dalam iklim investasi energi terbarukan,” ujarnya.

Di tengah urgensi krisis iklim dan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi, pernyataan Resqi menggarisbawahi pentingnya reformasi kebijakan energi di tingkat daerah maupun nasional agar potensi besar energi bersih di Aceh tak terus menjadi narasi tanpa realisasi. (XRQ)

Reporter: AKIL

Tanamkan Nilai Toleransi Sejak Dini, BNPT dan FKPT Aceh Gelar Kegiatan CINTA untuk Anak Sekolah

Penulis
Redaksi
-
0
Tanamkan Nilai Toleransi Sejak Dini, BNPT dan FKPT Aceh Gelar Kegiatan CINTA untuk Anak Sekolah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Aceh menggelar kegiatan bertajuk Cerita dan Inspirasi Anak Bangsa (CINTA) dengan tema “Satu Cinta, Seribu Cerita” pada Rabu, 21 Mei 2025.

Kegiatan edukatif ini berlangsung secara hibrida, menghubungkan dua kota, Banda Aceh dan Jakarta. Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 92 siswa Sekolah Dasar kelas 4 dan 5 serta 8 guru pendamping. Di Banda Aceh, peserta berasal dari SDN 20 dan SD Methodist, sementara peserta di Jakarta hadir secara terbatas.

Kegiatan ini bertujuan menanamkan semangat toleransi, nilai-nilai damai, dan cinta tanah air sejak usia dini. Melalui pendekatan yang menyenangkan seperti mendongeng, menulis cerita, dan berbagi kisah inspiratif, anak-anak diajak memahami pentingnya keberagaman dan persatuan dalam kehidupan berbangsa.

Kepala FKPT Provinsi Aceh, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun narasi positif sejak dini.

“Kegiatan CINTA ini adalah upaya nyata kami dalam memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan dan kedamaian sejak dini. Anak-anak perlu dilibatkan dalam narasi positif tentang Indonesia, agar mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa perbedaan itu adalah kekayaan, bukan ancaman. Melalui cerita dan dongeng, kita membuka ruang imajinasi mereka untuk mencintai tanah air dengan cara yang lembut dan menyenangkan.”

Sejumlah narasumber turut ambil bagian dalam menyukseskan kegiatan ini. Di antaranya, Amrina Habibi, S.H., Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, yang membimbing sesi menulis cerita.

Hadir pula Teuku Fauzansyah, S.S., M.Si., Sub-Koordinator Penelitian dan Evaluasi pada Direktorat Pencegahan BNPT RI yang mewakili unsur pimpinan BNPT dan menyampaikan pandangan strategis terkait pentingnya edukasi damai.

Kegiatan semakin meriah dengan penampilan Cahyono Budi Dharmawan, pendongeng nasional yang membawakan cerita rakyat penuh semangat dan imajinasi, memikat perhatian para siswa.

Rangkaian acara dipandu oleh Rizkika Lhena Darwin, S.I.P., M.A. yang menjadi moderator. Ia mengaku antusias dengan partisipasi para siswa.

“Melihat antusiasme anak-anak dalam mengikuti sesi demi sesi, kami yakin pendekatan naratif seperti dongeng ini sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan damai,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

Kegiatan ini juga melibatkan Duta Damai Dunia Maya Regional Aceh sebagai media partner. Selain mendukung dari sisi publikasi dan dokumentasi, mereka juga menyebarluaskan pesan-pesan damai melalui kanal digital.

“Duta Damai Aceh berkomitmen untuk terus mengarusutamakan pesan-pesan toleransi, anti-hoaks, dan kontra-radikalisme di kalangan generasi muda, dan kegiatan seperti ini menjadi energi positif bagi gerakan damai yang terus kami gaungkan,” ujar salah satu perwakilan Duta Damai.

Kegiatan berlangsung selama satu hari dan didukung penuh oleh BNPT RI. FKPT Aceh menjadi mitra pelaksana di daerah. Dalam laporan penutup, panitia menyampaikan apresiasi kepada jajaran BNPT RI, khususnya kepada Teuku Fauzansyah, S.S., M.Si. beserta tim, serta kepada pengurus FKPT Aceh, terutama Suraiya Kamaruzzaman, M.A., selaku Kepala Bidang Perempuan yang menjadi panitia inti bersama tim Satgas.

Melalui kegiatan CINTA, semangat membangun Indonesia yang damai, toleran, dan saling menghargai diyakini dapat ditanamkan sejak dini. Inisiatif seperti ini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Editor: Akil

Jemaah Haji Aceh Mulai Terima 2000 Riyal dari Wakaf Baitul Asyi

Penulis
Rezi
-
0
Pembagian dana wakaf Baitul Asyi kepada jemaah haji kloter BTJ-01 di Makkah. (Foto: Dok. Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jemaah haji asal Aceh yang sudah sudah berada di Makkah, Arab Saudi mulai menerima dana kompensasi wakaf Baitul Asyi. Setiap jemaah menerima uang SAR 2 ribu atau sekitar Rp 8,7 juta (kurs Rp 4.730).

Pembagian uang tersebut diawali dengan penyerahan dana Baitul Asyi kepada 393 jemaah haji kloter 01-BTJ di musala hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, tempat jemaah menginap, Selasa (20/05/2025) setelah asar waktu setempat.

Ketua kloter BTJ-01, M Nasir kepada Media Center Haji Aceh 2025 mengatakan, uang kompensasi wakaf Baitul Asyi untuk jemaah haji Aceh tahun ini sebanyak SAR 2.000, yang diserahkan Syekh Abullatif Baltou selaku nazir wakaf.

“Alhamdulillah, seluruh jemaah kloter 1 menerima sebesar dua ribu riyal,” kata Nasir.

Sementara itu, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, Azhari dana kompensasi wakaf Baitul Asyi juga akan dibagikan kepada jemaah kloter selanjutnya, menyesuaikan dengan kedatangan di Arab Saudi dan jadwal dari nazir wakaf

Menurut Azhari, uang wakaf Baitul Asyi dibagikan kepada semua jemaah haji yang berangkat dari embarkasi Aceh. Untuk bisa menerima dana tersebut, masing-masing jemaah harus memperlihatkan kartu Baitul Asyi yang dibagikan di asrama haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

Azhari juga mengatakan, jumlah dana Baitul Asyi untuk jemaah Haji Aceh tahun ini lebih banyak dari musim haji sebelumnya. Tahun 2024 lalu, jemaah hanya mendapat 1.500 riyal, sama seperti tahun 2023 dan 2022.

“Alhamdulillah, tahun ini lebih banyak. Tahun 2019 lalu sebelum covid, jemaah haji Aceh menerima 1.200 riyal,” ujar Azhari.

Azhari berharap, dana ini dapat dimanfaatkan jemaah dengan sebaik-baiknya. “Bisa digunakan untuk membayar dam dan bersedekah, jangan dihabiskan untuk belanja saja,” kata Azhari.

Reporter: Rezi

Bunda Salma, Pang Ucok, dan Azhar Abdurrahman Resmi Jadi Anggota DPRA

Penulis
Rezi
-
0
Acara pelantikan tiga politisi Partai Aceh sebagai anggota DPRA, Rabu 21 Mei 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan tiga politikus Partai Aceh sebagai anggota DPR Aceh masa jabatan 2024-2029. 

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA, Ali Basrah dan turut disaksikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf di Gedung Utama DPR Aceh, pada Rabu (21/5/2025).

Ketiga anggota DPRA yang baru dilantik adalah Salmawati atau akrab disapa Bunda Salma, M. Yusuf Pang Ucok, dan Azhar Abdurrahman. Mereka menggantikan para politikus Partai Aceh yang kini menduduki jabatan kepala daerah.

Salmawati menggantikan Ismail A. Jalil (Ayahwa) yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Utara. Kemudian M. Yusuf Pang Ucok menggantikan Iskandar Usman Al-Farlaky yang saat ini menjadi Bupati Aceh Timur. Sementara Azhar Abdurrahman menggantikan Tarmizi yang telah menjabat sebagai Bupati Aceh Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah menyampaikan harapannya kepada para anggota yang baru dilantik agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kinerja lembaga legislatif

“Kami yakin saudara-saudari yang baru dilantik dapat memperkuat kinerja DPRA dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna memperjuangkan aspirasi rakyat demi kemajuan Aceh,” ujarnya.

Ali Basrah menambahkan,  kemampuan, pengalaman, dan semangat dari anggota baru diharapkan dapat melahirkan berbagai inovasi dan gagasan dalam rangka pembangunan Aceh ke depan.

“Kami mengucapkan selamat bertugas kepada anggota yang telah dilantik. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

1...410411412...2,412Halaman 411 dari 2,412

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id