Beranda blog Halaman 377

Putra Aceh Selatan Harumkan Nama Daerah di Ajang POMDA 2025

Penulis
Akil
-
0
Putra Aceh Selatan Harumkan Nama Daerah di Ajang POMDA 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Okta Delfitra, mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU), mencatatkan prestasi gemilang dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) 2025. Putra asal Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan, ini sukses mengharumkan nama daerahnya lewat torehan tiga medali sekaligus pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

POMDA 2025 berlangsung pada 11–18 Juni dengan UTU sebagai tuan rumah. Okta, yang akrab disapa Apit, merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU. Ia tampil mengesankan dalam beberapa cabang atletik yang digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Dalam kompetisi tersebut, Okta meraih juara 1 lompat jauh, juara 2 lompat tinggi, dan juara 3 lari 400 meter. Pencapaian ini menegaskan kualitasnya sebagai salah satu atlet mahasiswa yang memiliki daya saing tinggi di level daerah.

Kemenangan ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi UTU sebagai institusi pendidikan, tetapi juga bagi masyarakat Aceh Selatan, khususnya Kluet Selatan, yang menjadi tanah kelahirannya.

Kepada Nukilan.id, Okta menyampaikan pesan inspiratif kepada generasi muda dan sesama mahasiswa, terutama dari Aceh Selatan. Ia menekankan pentingnya keberanian untuk tampil dan berkompetisi.

“Jangan takut untuk bersaing, jangan takut untuk mencoba. Harapan saya semoga adek-adek selanjutnya agar terus berprestasi lebih baik lagi dari saya, khususnya bagi mahasiswa Aceh Selatan bisa ikut tampil di POMDA selanjutnya agar memberikan terbaik dari yang terbaik membawa nama Aceh Selatan serta nama kampusnya menjadi lebih baik,” katanya pada Senin, 16 Juni 2025.

Okta juga menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan adalah semangat dan ketekunan dalam berlatih, tanpa terlalu memusingkan hasil akhir.

“Pokoknya teruslah berlatih. Kalau bukan sekarang kapan lagi. Soal hasil itu urusan belakangan yang penting tunjukkan bahwa kita bisa bersaing dengan yang lainnya,” imbuhnya lagi.

Prestasi yang diraih Okta Delfitra diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa lainnya, khususnya dari wilayah Aceh Selatan, untuk terus mengembangkan potensi diri dan tidak ragu untuk tampil di berbagai ajang kompetitif. (XRQ)

Reporter: AKil

Arif Fadillah Ungkap Hikmah di Balik Sengketa Empat Pulau: Marwah Aceh Terjaga

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh, Arif Fadillah. (Foto: Dok. Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh, Arif Fadillah, S.I.Kom., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan menetapkan empat pulau sengketa—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh.

Menurut Arif, keputusan tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi rakyat Aceh.

“Keputusan Presiden Prabowo ini adalah langkah bijak yang tidak hanya meredam potensi konflik tapal batas, tetapi juga menyelamatkan semangat kebangsaan dan kedaulatan Aceh artinya negara hadir di saat rakyat memerlukan kepastian dan perlindungan atas hak-haknya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (17/6/2025).

Arif menilai keberhasilan ini tak lepas dari respons cepat Pemerintah Aceh, khususnya dalam 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhullah (Dek FADH). Ia menyebut langkah tersebut sebagai pencapaian penting dalam sejarah Aceh.

“Ini adalah tonggak sejarah. Pemerintah Aceh bergerak cepat sesuai harapan kita dan hasilnya hari ini menjadi bukti nyata,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak, mulai dari DPR RI, DPD RI, DPRA, tokoh agama, masyarakat, mahasiswa, hingga pemuda yang bersatu menyuarakan bahwa empat pulau tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Aceh.

Bagi Arif, keberhasilan ini tak lepas dari upaya lobi yang dilakukan Mualem dan Dek FADH ke Jakarta serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Ia menilai keputusan Presiden merupakan bentuk kemenangan rakyat yang didukung oleh dokumen dan fakta sejarah.

“Ini bukan sekadar perbatasan administratif, tapi soal harga diri dan identitas. Aceh hari ini kembali membuktikan bahwa suara rakyatnya tidak bisa diabaikan, dan pemimpinnya mampu bersuara tegas untuk kebenaran,” tegasnya lagi.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas dukungan dan kebersamaan dalam menjaga kedaulatan wilayah. Ia melihat polemik ini membawa hikmah berupa tumbuhnya kembali semangat persatuan di tengah masyarakat.

Mengakhiri pernyataannya, Arif mengajak semua pihak untuk terus menjaga marwah dan identitas Aceh.

“Empat pulau ini adalah pengingat bahwa tanah dan identitas kita tak bisa dirampas oleh kelalaian birokrasi. Di tangan pemimpin yang tepat, perjuangan selalu menemukan jalannya,” pungkasnya.

Editor: Akil

Bunda Salma Apresiasi Presiden dan Gubernur Aceh, Ajak Masyarakat Tetap Satu Komando

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Komisi III DPRA Hj. Salmawati, S.E., M.M. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—sebagai bagian sah dari Provinsi Aceh disambut antusias oleh berbagai kalangan di Tanah Rencong.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/6/2025), usai rapat terbatas yang juga dihadiri Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Anggota Komisi III DPRA Hj. Salmawati, S.E., M.M. menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo dan Gubernur Aceh. Ia menilai keputusan tersebut sebagai kemenangan yang menyangkut lebih dari sekadar batas wilayah, tetapi juga menyentuh martabat dan identitas Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus.

Menurut Bunda Salma, keberanian Mualem memperjuangkan keempat pulau tersebut mencerminkan kepemimpinan yang berpijak pada semangat perjuangan dan prinsip konstitusional. Ia menilai Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu tampil di forum-forum strategis nasional dengan tetap menjaga kedaulatan daerah.

Bunda Salma juga menyampaikan penghormatan kepada Presiden Prabowo yang dinilainya telah menunjukkan keberanian politik dalam menyelesaikan sengketa wilayah yang sempat menimbulkan ketegangan administratif antardaerah.

Ia menilai keputusan ini turut meredam potensi konflik horizontal dan memperkuat stabilitas politik di ujung barat Indonesia. Meski demikian, Bunda Salma mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia.

“Menjaga wilayah lebih sulit daripada sekadar merebutnya kembali. Apalagi ketika Aceh berada dalam sorotan tajam mafia pusat dan publik nasional,” katanya.

Sebagai salah satu politisi perempuan di parlemen Aceh, Bunda juga mengapresiasi dukungan para wakil rakyat asal Aceh di tingkat nasional. Ia menyebut nama-nama seperti Azhari Cagee, Darwati Agani, H. Sudirman di DPD RI, serta Ruslan M. Daud, Ilham Pangestu, dan T.A. Khalid di DPR RI sebagai figur penting dalam menjaga marwah Aceh di pusat kekuasaan.

Bunda menilai kehadiran wakil rakyat yang memiliki keberanian, data kuat, dan pemahaman politik sangat penting dalam menghadapi tekanan dari kementerian terkait, seperti Kemendagri.

Ia mengkritik keputusan Kemendagri yang sempat menetapkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Sumatera Utara berdasarkan data tahun 2009 tanpa mempertimbangkan aspek historis dan konstitusional Aceh.

Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo merupakan bentuk koreksi terhadap kekeliruan administratif yang sempat terjadi. Bunda menyebut hal ini sebagai bentuk “keadilan korektif” yang telah lama ditunggu oleh masyarakat Aceh.

Di tengah berbagai dinamika politik, Bunda menilai Mualem telah menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas dan layak menjadi teladan bagi pemimpin daerah lainnya.

Menutup pernyataannya, Bunda Salma mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, ulama, akademisi, hingga aktivis untuk bersatu menjaga keputusan ini agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan perpecahan.

“Jangan ada lagi perpecahan internal, jangan ada tafsir liar, jangan ada elit yang mencari manfaat dari perjuangan ini. Kita harus jaga ini bersama. Ini kemenangan kita, dan kita tidak boleh ceroboh,” ujarnya.

Penetapan empat pulau tersebut menjadi bagian dari Provinsi Aceh dianggap sebagai momen penting dalam sejarah perbatasan daerah. Namun bagi Bunda Salma, kemenangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tanah, identitas, dan kedaulatan harus dijaga dengan kesadaran dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.

“Di tangan pemimpin yang tepat, perjuangan selalu menemukan jalannya,” kata Bunda Salma. (xrq)

Editor: Akil

Bobby Nasution Minta Warga Sumut Tak Terhasut Isu Liar

Penulis
Akil
-
0
Bobby Nasution dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengimbau masyarakat agar tidak terhasut isu liar seputar keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai bagian dari wilayah Aceh.

Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antardaerah dan menghindari provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Pantauan Nukilan.id melalui siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Bobby menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, masyarakat Sumut harus tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang memperkeruh suasana.

“Saya minta seluruh masyarakat Sumut, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita. Jangan mau terhasut, jangan mau terbawa (isu) gorengan,” ujar Bobby.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada aksi saling menyudutkan atau laporan negatif terhadap masyarakat Aceh. Menurut Bobby, langkah-langkah seperti itu justru memperuncing ketegangan yang seharusnya bisa diredam sejak awal.

“Apa pun kondisinya hari ini untuk seluruh masyarakat Sumut kalau ada laporan ke masyarakat Aceh dan sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumut (meminta) itu dihentikan,” tegasnya.

Sebelumnya, polemik seputar status empat pulau—Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang—kembali mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri menetapkan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Dalam keputusan tersebut, keempat pulau dikukuhkan sebagai bagian dari Provinsi Aceh.

Keputusan itu menuai protes dari sejumlah pihak di Sumut. Sementara Pemerintah Aceh menilai keputusan tersebut merupakan pengembalian hak atas wilayah yang telah lama diklaimnya, bahkan mengacu pada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut pada tahun 1992.

Meski demikian, Bobby menegaskan pentingnya semua pihak menerima keputusan pemerintah pusat dan tidak melibatkan masyarakat dalam pusaran konflik administratif yang berisiko merusak persaudaraan antardaerah. (XRQ)

Reporter: Akil

Momen Akrab Gubernur Aceh dan Sumut Usai Sengketa Empat Pulau Diselesaikan Presiden

Penulis
Akil
-
0
Momen Gubernur Aceh Bersalaman dengan Gubernur Sumut Usai Sengketa Empat Pulau Diselesaikan Presiden. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tampak menunjukkan keakraban usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang sempat disengketakan masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

Keputusan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025). Sebelumnya, kedua provinsi terlibat dalam perselisihan mengenai status Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panjang, dan Lipan, menyusul Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan keempat pulau itu termasuk dalam wilayah Sumatera Utara.

Pantauan Nukilan.id dari konferensi pers yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, suasana cair mulai terlihat ketika konferensi pers akan ditutup. Awak media meminta keduanya untuk bersalaman.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut hadir menyambut baik permintaan tersebut. “Wah, ini (saling bersalaman) wajib ini, wajib,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Muzakir Manaf dan Bobby Nasution pun bersalaman dan melakukan salam komando dengan senyum di wajah mereka. Awak media kemudian meminta keduanya untuk berpindah ke tengah agar lebih terlihat saat bersalaman. Mereka lantas berdiri berdampingan, kembali berjabat tangan, dan mengepalkan tangan bersama di hadapan kamera.

Dikutip dari Kompas.com, setelah konferensi pers berakhir, kebersamaan keduanya ternyata masih berlanjut. Mereka tampak menaiki buggy car secara bersamaan untuk keluar dari Kompleks Istana. Bobby lebih dahulu menaiki kendaraan tersebut, disusul oleh Muzakir Manaf setelah menyelesaikan wawancara dengan awak media. Mereka duduk berdampingan dan sempat tersenyum sebelum kendaraan melaju.

Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang menyebutkan keempat pulau itu sebagai bagian dari Sumut. Keputusan tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak karena bertentangan dengan catatan historis yang menyebut pulau-pulau itu sebagai bagian dari Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

Empat Pulau Sah Milik Aceh, Mualem Apresiasi Presiden Prabowo dan Semua Pihak yang Terlibat

Penulis
Akil
-
0
Mualem menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sebagai bagian sah dari wilayah Aceh.

Empat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Keputusan itu menandai akhir dari polemik batas wilayah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan sering menimbulkan ketegangan antarprovinsi.

Pantauan Nukilan.id melalui siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Mualem menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Mualem mengungkapkan rasa syukurnya atas keputusan yang dinilai mencerminkan komitmen pemerintah pusat terhadap keadilan wilayah dan kedaulatan daerah.

“Berdasarkan keputusan Bapak Presiden dan Bapak Kemendagri, bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan baik Aceh maupun Sumatra Utara, yang penting pulau tersebut dalam NKRI,” ujar Mualem membuka pernyataannya.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan hanya kemenangan administratif, tetapi juga sebuah langkah maju dalam menjaga harmoni dan persaudaraan antarwilayah. Mualem berharap tak ada lagi gesekan di kemudian hari, dan semua pihak dapat menjaga stabilitas.

“Ke depan mudah-mudahan aman dan damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mualem menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mewakili rakyat Aceh kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian sengketa ini. Ia menyebut kerja kolaboratif lintas lembaga negara sebagai faktor utama terwujudnya keputusan ini.

“Rakyat Aceh berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Mendagri, Wakil Ketua DPR, Mensesneg, Gubernur Sumatra Utara sekalian Menseskab, dan terima kasih untuk semua. Mari NKRI sama-sama kita jaga,” tutup Mualem dengan penuh harap.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah monumental dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus menjadi simbol keberhasilan diplomasi antardaerah. Sengketa yang berpotensi menjadi bara konflik akhirnya diredam melalui jalur hukum dan komitmen kebangsaan. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemerintah Putuskan Empat Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh

Penulis
Akil
-
0
Pemerintah Putuskan Empat Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah pusat resmi memutuskan bahwa empat pulau yang sempat diperebutkan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Amatan Nukilan.id dari siaran langsung pada kanal Youtube Merdeka.com, hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Prasetyo menjelaskan bahwa rapat terbatas telah digelar pada hari yang sama untuk membahas status empat pulau yang menjadi polemik, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

“Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa keputusan diambil setelah pemerintah menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri yang disertai dokumen dan data pendukung.

“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh,” jelasnya.

Sebelumnya, status keempat pulau tersebut menimbulkan kontroversi. Kemendagri sempat menerbitkan keputusan pada 25 April 2025 yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara. Padahal, secara historis, keempatnya merupakan bagian dari wilayah Aceh.

Keputusan Presiden ini sekaligus mengakhiri sengketa administratif yang sempat memicu ketegangan antara dua provinsi bertetangga tersebut. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemerintah Aceh Buka Pendaftaran Beasiswa Aceh Carong 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Beasiswa. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kembali membuka pendaftaran program Beasiswa Aceh Carong tahun anggaran 2025. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA atau sederajat dari keluarga kurang mampu yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Aceh.

Kepala BPSDM Aceh, Dr. Syaridin, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa program beasiswa ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri dan berpendidikan.

“Untuk itu, proses rekrutmen awal akan dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme terlampir yang dimulai pada 13 Juni 2025,” ujar Syaridin, Senin (16/6/2025).

Dalam tahun ini, sebanyak 365 orang akan diterima sebagai penerima beasiswa dari seluruh Aceh. Setiap kabupaten/kota mendapat jatah kuota antara 15 hingga 16 orang.

Adapun mekanisme pengusulan mewajibkan pemerintah daerah mengirimkan dua kali jumlah kuota yang telah ditetapkan. Nama-nama calon penerima beserta dokumen yang dibutuhkan, dan telah ditandatangani oleh kepala daerah, harus dikirimkan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala BPSDM paling lambat 23 Juni 2025.

Para penerima beasiswa yang dinyatakan lulus nantinya akan melanjutkan pendidikan diploma di delapan politeknik yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Aceh. Kampus tujuan tersebut antara lain Politeknik Energi dan Mineral (AKAMIGAS), Politeknik Manufaktur Bandung (POLMAN), Politeknik Pelayaran Malahayati (POLTEKPEL), Politeknik Negeri Lhokseumawe, Politeknik Indonesia–Venezuela, Politeknik Aceh, Politeknik Aceh Selatan, dan Politeknik Kesehatan Aceh.

Editor: Akil

Komisi II DPR Yakin Presiden Prabowo Segera Selesaikan Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih penyelesaian sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan empat pulau. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden akan bertindak tegas dan memberi kepastian terhadap polemik tersebut.

“Sebagai Ketua Komisi II DPR RI, kami tentu menyambut positif dan mengapresiasi pernyataan Prof Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI yang telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa Pak Prabowo akan mengambilalih penyelesaian sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Rifqinizamy kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, polemik empat pulau tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut aspek kesejarahan dan sosiologis. Karena itu, ia mengingatkan agar penyelesaian dilakukan secara cermat guna menghindari potensi disintegrasi.

“Kami hanya mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya terkait administratif tapi juga terkiat dengan kesejarahan dan sosiologis. Bahkan jika tidak hati-hati dalam menetapkan 4 pulau ini ini bisa berpotensi disintegrasi bangsa,” kata Rifqinizamy.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya antara Jakarta dan Aceh. Menurutnya, pemindahan status administratif ke Sumut dapat melukai masyarakat Aceh jika tidak dikomunikasikan dan diputuskan dengan bijaksana.

“Kita sangat ingat bagaimana relasi antara Jakarta dengan Aceh, karena itu jangan sampai setelah sengketa 4 pulau setelah selama ini secara kesejarahan berada di Aceh, kemudian hari ini secara administratif berpindah ke Sumut itu akan melukai masyarakat Aceh dan menjadi pemicu ‘hubungan antara Jakarta dan Aceh’,” ujarnya.

Rifqinizamy menyampaikan keyakinannya bahwa pengalaman dan kebijaksanaan Prabowo dalam menjaga keutuhan NKRI akan menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Kami meyakini kebijaksanaan dan pengalaman panjang Pak Prabowo untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia akan beliau kedepankan dalam konteks optik penyelesaian masalah sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Prabowo telah memutuskan untuk turun tangan langsung menyelesaikan polemik batas wilayah tersebut. Keputusan itu diambil setelah adanya komunikasi antara DPR dan Presiden.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco, Sabtu (14/6).

Dasco menyebut, keputusan Presiden terkait status empat pulau tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Editor: AKil

Senator Aceh Jenguk Korban Pembacokan di Lhokseumawe

Penulis
Redaksi
-
0
Senator Aceh Jenguk Korban Pembacokan di Lhokseumawe. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | Lhokseumawe – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H Sudirman atau yang dikenal dengan sapaan Haji Uma, mengunjungi Abuzar (34), warga Gampong Pusong, Kota Lhokseumawe, yang menjadi korban pembacokan.

Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Mei 2025. Korban mengalami luka serius pada pergelangan tangan, dengan otot dan urat hampir terputus akibat serangan mendadak yang diduga dilakukan oleh warga berinisial FJ.

Dalam kunjungannya, Haji Uma menyampaikan bahwa kehadirannya untuk melihat langsung kondisi korban pascaoperasi di Banda Aceh. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya korban tidak mendapat penanganan medis yang layak karena tidak memiliki biaya dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Korban tidak tercover BPJS kesehatan, karena kasusnya pembacokan, dengan kondisi luka terbuka tangan korban dan punggung hanya dibalut kain seadanya dan tanpa penanganan medis, kemudian korban datang kerumah dengan membawa surat pengantar dari kepala desa untuk meminta bantuan pengobatan,” jelasnya.

Mengetahui kondisi tersebut, Haji Uma langsung menghubungi Direktur RS Arun Lhokseumawe, dr Januar, dan meminta agar korban segera mendapatkan penanganan medis. Soal biaya, Haji Uma menyatakan akan menanggungnya secara pribadi.

Karena keterbatasan fasilitas medis di RS Arun, Abuzar kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh dan menjalani operasi dengan total biaya sekitar Rp 24 juta. Biaya tersebut telah diselesaikan dengan dukungan Pemerintah Aceh.

Selain menjenguk korban, Haji Uma juga meminta agar proses hukum terhadap pelaku pembacokan terus berjalan. Ia berharap Polres Lhokseumawe segera menangkap pelaku dan mengimbau keluarga korban untuk tetap tenang dan tidak bertindak di luar hukum.

“Pihak Polres Lhokseumawe, saat ini masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku. Dengan harapan agar pelaku pembacokan dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pintanya.

Editor: Akil

1...376377378...2,410Halaman 377 dari 2,410

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id