Beranda blog Halaman 33

Pemko FC Raih Gelar Juara Turnamen Eksekutif, Wali Kota Illiza: Bukti Kekompakan dan Semangat Juang

Penulis
Redaksi
-
0
Pemko FC Raih Gelar Juara Turnamen Eksekutif. (Foto: Pemko BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Tim sepak bola eksekutif Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh sukses menutup Turnamen Sepak Bola U-43 dengan gemilang. Dalam laga final yang berlangsung di Lapangan Matador, Rabu (15/10/2025), Pemko FC memastikan gelar juara setelah mengalahkan tim tangguh Pemprov Aceh dengan skor tipis 1–0.

Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Menghadapi tim Pemprov Aceh yang diperkuat sejumlah mantan pemain Persiraja, skuad Pemko FC tampil dengan determinasi dan disiplin tinggi. Pertahanan rapat serta kerja sama antarlini menjadi kunci sukses tim yang dilatih oleh duet Fadlul dan Mistafa Jalil itu.

Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Helza Rahmad, mantan pemain Pelita Jaya, di babak pertama. Aksi brilian Helza menjadi pembeda sekaligus memastikan kemenangan bagi tim eksekutif Pemko Banda Aceh.

Tertinggal satu gol, Pemprov Aceh berupaya keras membalikkan keadaan lewat serangan bertubi-tubi yang digalang Jhon Wahidi, Edi Joe, Azhari, Munawar, Musafir, Kurniawan, Bembenk, dan Faisal Jalil. Namun, pertahanan Pemko yang dikawal Dedi, Amri, Neidi, Pandra, Pipit, Dahlan Jalil, dan Adun tampil kokoh hingga peluit panjang berbunyi.

Usai unggul, Pemko FC tampil lebih tenang dan mampu mengendalikan tempo permainan. Koordinasi lini tengah di bawah komando Dahlan Jalil membuat Pemprov kesulitan mengembangkan permainan. Hingga laga berakhir, skor tetap 1–0 untuk kemenangan Pemko FC.

Dengan hasil ini, Pemko FC berhak membawa pulang trofi juara, medali, dan hadiah sebesar Rp8 juta. Sementara itu, tim Pemprov Aceh harus puas di posisi runner-up dengan hadiah Rp5 juta.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan apresiasi tinggi atas prestasi tersebut.

“Menjuarai turnamen ini adalah bukti kerja keras, kekompakan, dan semangat juang tim dalam mengharumkan nama Kota Banda Aceh,” ujar Illiza, Kamis (16/10/2025).

Illiza menilai kemenangan ini bukan sekadar pencapaian olahraga, melainkan juga simbol kekompakan dan dedikasi para aparatur sipil negara (ASN) dalam membawa semangat positif ke lingkungan kerja.

Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi inspirasi bagi ASN dan masyarakat untuk meneladani nilai kedisiplinan, kerja sama tim, serta semangat pantang menyerah.

“Saya mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan visi Kota Banda Aceh. Prestasi ini semoga menjadi energi positif untuk terus memberi inspirasi,” tambahnya.

Kemenangan ini sekaligus mempertegas eksistensi Pemko FC sebagai tim eksekutif yang solid, bermental juara, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Banda Aceh. []

Tragis, Warga Tenggulun Tewas Saat Hendak Jemput Istri dan Anak di Terminal Kualasimpang

Penulis
Redaksi
-
0
Kondisi mobil yang rusak akibat kecelakaan di Aceh Tamiang, Kamis (16/10/2025). Pengemudi mobil tersebut meninggal dunia. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Kecelakaan maut melibatkan dua mobil Toyota Avanza terjadi di Jalan Medan–Banda Aceh, tepatnya di Kampung Bukitrata, Kecamatan Kejuruanmuda, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (16/10/2025). Dalam peristiwa nahas itu, seorang warga Dusun Pakel, Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, bernama Siswanto (44), meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Datok Penghulu Kampung Selamat, Suherman.
“Benar, beliau warga kami,” kata Suherman, Kamis (16/10/2025).

Menurut Suherman, kecelakaan tersebut melibatkan mobil yang dikendarai korban dengan nomor polisi BL 1917 L. Sebelum kejadian, Siswanto diketahui hendak menjemput istri dan anaknya di Terminal Kota Kualasimpang.

Istri dan anak korban baru saja tiba dari Banda Aceh usai menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA). Dari keterangan sejumlah pihak, korban berangkat ke terminal mengendarai mobil Avanza yang dikemudikan oleh anaknya. Namun, nahas menimpa sebelum mereka sampai di tujuan.

“Anak almarhum baru selesai berobat di Banda Aceh, jadi waktu itu almarhum mau menjemput di Terminal Kualasimpang,” ujar Rudiansyah, teman dekat korban.

Rudi menambahkan, kecelakaan itu melibatkan dua mobil. Namun, saat warga tiba di lokasi, hanya mobil korban yang ditemukan dalam kondisi ringsek. Diduga kuat kendaraan lainnya melarikan diri dari tempat kejadian.

Korban diketahui merupakan karyawan di salah satu perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang, sekaligus menjabat sebagai Pengurus Unit Kerja (PUK) SPPP-SPSI PT PP.

Hingga Kamis malam, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi pasti dan keberadaan kendaraan lain yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut.

MPP Aceh Barat Resmi Beroperasi, Wujud Layanan Publik Cepat dan Terpadu

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM secara resmi melaunching pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Barat [Foto Arif Rizalul/Reporter RRI Meualaboh]

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat, Kamis (16/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, di Jalan Nasional, Kota Meulaboh, bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-437 Kota Meulaboh.

Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta perwakilan BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Tarmizi mengungkapkan rasa syukur atas hadirnya fasilitas baru ini yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempermudah akses pelayanan masyarakat.

“Kehadiran MPP ini membawa semangat baru bagi Aceh Barat, disinilah kita menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat dan ramah. Masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah–pindah kantor,” kata Tarmizi.

Bupati Tarmizi menjelaskan, MPP merupakan pusat pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya dalam satu atap.

“MPP Aceh Barat menghadirkan sebanyak 19 instansi dan lembaga pelayanan, mulai dari layanan kependudukan, perpajakan, perizinan, pertanahan, kesehatan hingga layanan keagamaan dan zakat semua bisa diakses di satu tempat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran MPP akan memangkas waktu dan tenaga masyarakat yang selama ini harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain.

“Kedepan insyaallah kami juga akan mendorong penerapan layanan berbasis elektronik digital servis agar masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen cukup dari rumah tanpa harus antri panjang,” tutur Tarmizi.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan MPP. Ia menegaskan agar seluruh aparatur dan petugas pelayanan bekerja dengan integritas dan hati yang tulus.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik, untuk itu mari kita bersama–sama mengawal agar MPP ini benar–benar menjadi Mal yang melayani bukan hanya Mal yang berdiri megah tanpa makna,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat, Edy Juanda, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 instansi yang telah bergabung dalam MPP, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 21 instansi dalam waktu dekat.

“Kami terus mendorong kolaborasi lintas instansi, baik vertikal maupun daerah, untuk memperluas cakupan layanan yang tersedia di MPP ini. Target kami, semua kebutuhan layanan masyarakat dapat diselesaikan di satu tempat,” ungkap Edy Juanda.

Berbagai layanan publik kini bisa diakses di MPP, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, kepolisian, BPJS, perpajakan, hingga layanan lembaga keuangan.

Peresmian MPP turut diakhiri dengan peninjauan fasilitas dan simulasi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran MPP dapat memperkuat profesionalisme aparatur, membangun birokrasi yang responsif, dan menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DPMPTSP Aceh Perkuat Tata Kelola Layanan Perizinan Melalui Penyusunan SOP Baru

Penulis
Redaksi
-
0
DPMPTSP Aceh Perkuat Tata Kelola Layanan Perizinan Melalui Penyusunan SOP Baru. (Foto: DPMPTSP ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dalam upaya memperkuat tata kelola pelayanan perizinan yang lebih terpadu dan sesuai dengan regulasi terbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Teknis Terintegrasi dengan Penerbitan Perizinan.

Rakor yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Aceh, Saifullah, S.ST., M.Kes., itu turut membahas revisi SP dan SOP Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, serta Nonperizinan. Pembahasan ini menjadi tindak lanjut dari perubahan regulasi pemerintah, yakni pergantian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dinas Sosial Aceh, serta Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan C DPMPTSP Aceh.

Melalui forum koordinasi ini, DPMPTSP Aceh berkomitmen memperkuat penyusunan dan penyempurnaan SOP agar proses pelayanan perizinan di Aceh semakin transparan, efisien, dan terintegrasi.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses penerbitan izin berusaha, tetapi juga memastikan seluruh mekanisme layanan publik di sektor perizinan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Melalui rakor ini, diharapkan proses penyusunan dan penyempurnaan SOP dapat memperkuat tata kelola pelayanan perizinan di Aceh agar lebih terpadu, transparan, dan selaras dengan regulasi terbaru,” ujar Saifullah.

Pemkab Aceh Utara Usulkan Bendungan Krueng Pase Jadi Wisata Islami

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A Jalil meninjau progres pembangunan Bendungan Krueng Pase, di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (7/10/2025). (FOTO: KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengusulkan agar Bendungan Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia dijadikan sebagai kawasan wisata Islami. Usulan itu disampaikan secara resmi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Banda Aceh.

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengatakan langkah ini dilakukan agar bendungan yang tengah dibangun itu dapat berfungsi secara multifungsi, tidak hanya sebagai infrastruktur irigasi.

“Kami menyampaikan permohnan penataan kawasan Bendungan Krueng Pase menjadi obyek wisata lokal. Ini sekaligus untuk multifungsi bendungan,” ujar Ayahwa, Rabu (16/10/2025).

Surat permohonan tersebut dikirim dengan nomor 600/L.1.1/89/2025 tertanggal 13 Oktober 2025. Dalam surat itu, Pemkab Aceh Utara menekankan pentingnya pengelolaan kawasan bendungan agar tidak dibiarkan kosong setelah rampung.

“Kita menekankan pentingnya kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong, melainkan harus diisi kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Ditambah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar bendungan,” tambahnya.

Bendungan Krueng Pase ditargetkan rampung pada Desember 2025. Proyek nasional ini berfungsi utama untuk mengairi area pertanian di Kabupaten Aceh Utara, yang selama ini mengandalkan curah hujan dan irigasi tradisional.

Ayahwa menilai, dengan keindahan alam yang mengelilinginya, bendungan tersebut berpotensi menjadi destinasi wisata baru bagi warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

“Kami meyakini bahwa penataan kawasan ini tidak hanya akan memberikan nilai tambah bagi keberadaan bendung irigasi tersebut, namun juga sebagai salah satu upaya keberlanjutan operasional Bendung Irigasi serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air,” pungkasnya.

Bendungan yang dikelilingi sawah dan pegunungan ini diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Aceh Utara. Selain menambah ruang rekreasi bagi masyarakat, penataan kawasan wisata Islami di sekitar bendungan juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.

51 Hektar Hutan Lindung di Aceh Barat Rusak, Aktivis Minta Aparat Segera Bertindak

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi kerusakan hutan Aceh. (Foto: lintasgayo)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Aktivis lingkungan dari Apel Green Aceh menemukan aktivitas perambahan di kawasan hutan lindung wilayah pedalaman Aceh Barat, Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan citra satelit, kerusakan hutan tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari 51,7 hektar.

“Pemerintah jangan abaikan aktivitas ilegal ini. Hutan lindung itu jelas-jelas tidak boleh dirusak,” ujar Direktur Apel Green Aceh, Rahmad Syukur, di Meulaboh, Minggu (12/10/2025).

Rahmad menjelaskan, temuan itu diperoleh dari hasil analisis citra satelit dengan koordinat 96° 0’25.28″E 4°34’22.96″N. Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas penebangan diduga telah berlangsung cukup lama. Kayu hasil tebangan diangkut menggunakan truk yang melintasi sejumlah gampong di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat.

Menurutnya, skala kerusakan yang cukup luas menunjukkan adanya penggunaan alat berat di kawasan hutan. Ia juga mencurigai adanya keterlibatan pihak perusahaan dalam aktivitas tersebut.

“Dari skala kerusakan yang terjadi, itu menggunakan alat berat di hutan dan ini sudah berlangsung lama. Kita minta aparat berwajib segera turun sebelum semua hutan lindung rusak,” tegas Rahmad.

Ia menambahkan, praktik illegal logging di kawasan hutan lindung itu telah menyebabkan deforestasi besar-besaran. Tutupan hutan berkurang drastis akibat penebangan yang masif dan terorganisir.

Rahmad juga mengungkapkan bahwa para pelaku perambahan di Aceh Barat diduga kuat memiliki keterkaitan dengan jaringan perusahaan yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan serupa di Kabupaten Nagan Raya.

“Jaringan tersebut patut diwaspadai sebagai ancaman perambahan hutan di provinsi paling ujung barat Indonesia,” ujarnya.

Apel Green Aceh meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bertindak cepat untuk menghentikan aktivitas tersebut serta melakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Usai Lawatan ke Tiongkok, Mualem Lanjutkan Diplomasi Ekonomi ke Timur Tengah

Penulis
Redaksi
-
0
Rombongan Gubernur Aceh saat menghadiri Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya Pemerintah Aceh menarik investasi luar negeri terus digencarkan. Setelah menghadiri Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melanjutkan lawatan kerjanya ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA, kepada Nukilan.id mengatakan bahwa dalam kunjungan ke dua negara tersebut, Mualem dijadwalkan bertemu dengan sejumlah investor yang bergerak di bidang energi, minyak, gas, dan pertanian.

“Ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penanaman modal dan membuka ruang kerja sama baru dengan negara-negara di Timur Tengah,” ujar Fauzan.

Fauzan menilai langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Mualem merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi Aceh sebagai wilayah potensial bagi investasi. Ia pun optimistis upaya tersebut akan membawa dampak nyata bagi kebangkitan ekonomi daerah.

“Insya Allah, di bawah kepemimpinan H. Muzakir Manaf dan H. Fadhlullah, Aceh akan kembali menjadi destinasi investasi yang menjanjikan, baik bagi investor nasional maupun internasional. Aceh kini berada dalam kondisi aman dan damai, pascakonflik yang berakhir melalui MoU Helsinki,” katanya penuh keyakinan.

Menurut Fauzan, keterlibatan HKTI Aceh dalam rombongan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk sinergi nyata antara pemerintah dan organisasi masyarakat tani dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

“HKTI akan terus berada di garis depan, mendampingi langkah Gubernur Aceh dalam membangun ekonomi berbasis pertanian dan investasi yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kesejahteraan petani adalah kunci kemajuan Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Akil

Bangun Ekosistem Bisnis Pangan Lokal, Rumoh Pangan Aceh Jajaki Kolaborasi dan Investasi di Pulau Jawa

Penulis
Akil
-
0
Rumoh Pangan Aceh (RPA) melakukan kunjungan bisnis serta penjajakan investasi ke sejumlah pelaku usaha dan lembaga di Pulau Jawa pada 14–18 Oktober 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dalam upaya memperkuat rantai nilai dan ekosistem bisnis kacang koro pedang di Aceh, Rumoh Pangan Aceh (RPA) melakukan kunjungan bisnis serta penjajakan investasi ke sejumlah pelaku usaha dan lembaga di Pulau Jawa pada 14–18 Oktober 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Kacang Koro Pedang yang didukung oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dan difasilitasi oleh Narasa Indonesia. RPA diwakili oleh Rivan Rinaldi selaku Executive Director dan Puteri Handika selaku Direktur Operasional Rumoh Tempe Nusa.

Rivan Rinaldi kepada Nukilan.id, menyebutkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperluas jejaring, membangun kolaborasi strategis, sekaligus mempelajari praktik baik dalam pengembangan bisnis pangan lokal dari hulu ke hilir.

“Kunjungan bisnis seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas lembaga dan membangun pembelajaran lintas sektor. Kami ingin memastikan bahwa pengembangan kacang koro pedang di Aceh tidak hanya berhenti pada sisi pertanian, tetapi juga memiliki keberlanjutan bisnis yang kuat,” ujar Rivan Rinaldi pada Kamis (16/10/2025).

Belajar dari UMKM Inspiratif di Yogyakarta

Perjalanan dimulai dari Yogyakarta. Di kota ini, tim RPA mengunjungi dua UMKM yang telah berhasil menembus pasar ekspor, yakni Oriflakes dan Agradaya.

Oriflakes dikenal sebagai perusahaan pangan fungsional berbasis umbi garut yang menghasilkan produk sehat untuk penderita maag dan diabetes, sementara Agradaya merupakan perusahaan sosial yang membangun ekosistem rempah dan herbal berkelanjutan bersama petani dengan model bisnis regeneratif dan adil.

Dari kedua kunjungan tersebut, tim RPA memperoleh wawasan berharga mengenai strategi pengembangan produk, kemitraan petani, serta peluang ekspor produk lokal bernilai tambah.

Eksplorasi Potensi Pendanaan dan Pasar di Jakarta

Usai dari Yogyakarta, perjalanan berlanjut ke Jakarta. Di ibu kota, tim RPA bertemu dengan Instellar, lembaga inkubasi bisnis sosial, untuk menggali potensi pendanaan dan strategi scaling up perusahaan.

Selain itu, mereka juga menghadiri Trade Expo Indonesia — pameran dagang terbesar di Tanah Air — guna menjalin koneksi dengan para pelaku usaha potensial dan membuka peluang kerja sama dalam pemasaran serta distribusi produk berbasis kacang koro pedang.

Menimba Ilmu di Rumah Tempe Indonesia

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, tim RPA bertandang ke Rumah Tempe Indonesia di Bogor. Di sana, mereka mempelajari sistem produksi tempe yang telah terstandarisasi hingga mampu menembus pasar ekspor.

“Melalui rangkaian kunjungan ini, kami belajar langsung dari para pelaku usaha yang telah berhasil membangun sistem bisnis berkelanjutan. Kami berharap, pengalaman ini bisa menjadi pijakan bagi Aceh untuk mengembangkan produk berbasis kacang koro pedang hingga memiliki daya saing nasional dan global,” tambah Puteri Handika.

Langkah ini mempertegas komitmen Rumoh Pangan Aceh dalam mendorong transformasi ekonomi pangan lokal yang berkelanjutan, bernilai tambah, serta berpihak pada petani. Melalui kolaborasi lintas daerah dan pembelajaran dari para pelaku usaha sukses, RPA berharap pengembangan kacang koro pedang dapat menjadi pintu masuk menuju kemandirian pangan dan ekonomi baru bagi masyarakat Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

HKTI Aceh Dampingi Mualem Jemput Investasi Luar Negeri

Penulis
Akil
-
0
Gubernur Aceh turut didampingi oleh jajaran pejabat pemerintah dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya Pemerintah Aceh menarik investasi luar negeri semakin gencar dilakukan. Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, saat ini tengah melaksanakan lawatan kerja ke luar negeri dalam rangka Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Aceh turut didampingi oleh jajaran pejabat pemerintah dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA.

Fauzan kepada Nukilan.id mengatakan bahwa forum internasional itu menjadi momentum penting bagi Aceh untuk memperkuat jejaring ekonomi dan memperkenalkan potensi investasi di berbagai sektor, terutama pertanian, energi, dan industri pengolahan.

“Sejak awal dilantik, Pak Mualem bersama Wakil Gubernur H. Fadhlullah berkomitmen membangun kesejahteraan rakyat Aceh, terutama melalui kerja sama ekonomi lintas negara. Langkah-langkah konkret sudah terlihat, baik dalam mendatangkan investor dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Fauzan Kamil, Kamis (16/10/2025).

Menurut Fauzan, sejumlah proyek investasi yang sudah berjalan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem. Ia menyebutkan di antaranya peresmian pabrik karet di Aceh Barat, pabrik rokok di Aceh Utara, serta sejumlah industri lainnya yang tengah berkembang.

“Kepercayaan investor kepada Aceh terus tumbuh melalui diplomasi ekonomi yang dibangun secara konsisten oleh Pemerintah Aceh,” tambahnya.

Fauzan menjelaskan, dalam beberapa pertemuan strategis dengan calon investor, DPD HKTI Aceh selalu ikut mendampingi Gubernur Aceh. Selain menjabat sebagai Ketua DPD HKTI Aceh, Fauzan juga dipercaya sebagai staf khusus Gubernur Aceh bidang pendidikan dan hubungan luar negeri, sehingga memiliki peran langsung dalam menjembatani komunikasi lintas negara.

Dalam forum di Tiongkok, kata Fauzan, Gubernur Aceh menerima undangan khusus dari Gubernur Provinsi Hainan, Mr. Wang Kai, untuk menyampaikan presentasi mengenai potensi dan peluang investasi di Aceh.

“Di hadapan para duta besar negara Asia, para gubernur, dan perwakilan negara ASEAN, Mualem menjelaskan bagaimana Aceh kini menjadi wilayah yang aman, stabil, dan terbuka untuk investasi. Banyak investor yang tertarik pada potensi energi, pertanian, dan industri pengolahan hasil bumi kita,” ungkap Fauzan.

Pada kesempatan yang sama, Mualem juga turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Pembangunan Aceh (PEMA Perseroda) dengan perusahaan asal Tiongkok untuk pembangunan pabrik pengolahan ayam petelur modern di Aceh.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, yang didampingi oleh Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.

“Kesepakatan ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat ketahanan pangan Aceh dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. DPD HKTI Aceh akan berkolaborasi dengan PT PEMA dan Kadin Aceh untuk memastikan proyek ini berjalan sukses,” tutur Fauzan.

Selain sektor peternakan, Fauzan menyebut HKTI juga akan mengawal berbagai program agrikultura yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. (XRQ)

Reporter: Akil

YARA Desak Pertamina Transparan Atasi Kelangkaan BBM di Dataran Tinggi Gayo

Penulis
Akil
-
0
Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Bener Meriah, Muhammad Dahlan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | REDELONG – Antrean panjang kendaraan kembali menghiasi sejumlah SPBU di dataran tinggi Gayo dalam sepekan terakhir. Warga di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis Pertalite dan Solar. Kondisi ini dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada BBM untuk transportasi dan pertanian.

Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Bener Meriah, Muhammad Dahlan atau yang akrab disapa Alan, kepada Nukilan.id menyatakan keprihatinannya atas kelangkaan yang kian parah tersebut. Ia menilai pasokan BBM dari PT Pertamina (Persero) ke wilayah dataran tinggi Gayo tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Antrean panjang ini sudah berlangsung hampir dua pekan dan semakin parah dibanding sebelumnya. Kami meminta Pertamina segera menambah stok BBM untuk mengantisipasi kelangkaan di Aceh Tengah dan Bener Meriah,” ujar Dahlan, Rabu (15/10/2025).

Menurut YARA, masalah ini terjadi karena lemahnya mitigasi dan perencanaan distribusi dari pihak Pertamina. Padahal, persoalan pasokan seharusnya bisa diantisipasi sejak jauh hari.

“Ini menunjukkan lemahnya antisipasi dan mitigasi dari Pertamina. Akibatnya, masyarakat yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari, terutama di sektor transportasi dan pertanian, kini merasakan dampak langsung,” tegas Dahlan.

Ia menjelaskan, keterlambatan distribusi BBM tidak hanya menyebabkan antrean panjang, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi wilayah Gayo. Para petani dan pelaku usaha kecil kesulitan mendistribusikan hasil bumi seperti kopi, sayuran, dan buah-buahan ke daerah lain di Aceh.

Situasi ini turut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar di tingkat pengecer. “Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu inflasi karena terganggunya arus barang dan jasa. Banyak petani dan sopir angkutan yang mengeluh karena harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan solar,” jelasnya.

YARA juga menyoroti distribusi BBM bersubsidi yang dinilai tidak merata. Faktor geografis wilayah pegunungan membuat distribusi lebih sulit, sementara kuota BBM yang diterima Aceh Tengah dan Bener Meriah disebut belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Atas situasi tersebut, YARA mendesak Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina agar segera menambah stok BBM untuk kedua kabupaten di dataran tinggi Gayo. Pertamina juga diminta bertanggung jawab atas keterlambatan distribusi yang telah menimbulkan keresahan masyarakat.

“Pertamina harus lebih transparan dalam menyampaikan data pasokan dan distribusi BBM. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kejelasan selama berhari-hari,” ungkap Dahlan.

Sebagai langkah konkret, YARA mengusulkan agar SPBU di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah dapat beroperasi 24 jam hingga situasi kembali normal, serta mendorong Pertamina untuk menyampaikan informasi stok dan jadwal distribusi BBM secara rutin kepada publik melalui media resmi.

“Keterbukaan informasi seperti ini penting agar masyarakat tahu kondisi sebenarnya. Dengan begitu, kepanikan dan antrean panjang bisa diminimalisir,” tambahnya.

Selain itu, YARA meminta pemerintah daerah turut aktif berkoordinasi dengan Pertamina dan melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“ Kami berharap pemerintah dan Pertamina tidak hanya mencari solusi sementara. Perlu langkah permanen agar kelangkaan BBM seperti ini tidak terulang di masa depan,” kata Dahlan.

Hingga kini, antrean panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah titik utama seperti kawasan Takengon, Bandar, dan Simpang Tiga Redelong. Warga berharap langkah cepat dari Pertamina segera dilakukan agar roda ekonomi masyarakat Gayo dapat kembali bergerak normal. (XRQ)

Reporter: Akil

1...323334...2,232Halaman 33 dari 2,232

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id