Beranda blog Halaman 32

Pemkab Aceh Jaya Usulkan Penetapan WPR untuk Tertibkan Aktivitas Pertambangan Rakyat

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | CALANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi mengajukan usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh pada Rabu (24/6/2026). Usulan tersebut mencakup lima lokasi di Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Teunom sebagai upaya menata aktivitas pertambangan rakyat agar berjalan secara legal, tertib, aman, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam surat usulan Nomor 500.10/83/2026, Bupati Safwandi menjelaskan bahwa pengajuan WPR merupakan tindak lanjut atas arahan Pemerintah Aceh terkait persiapan rencana Wilayah Pertambangan Rakyat. Sebelum diajukan, pemerintah daerah telah melakukan kajian teknis di lapangan, verifikasi batas wilayah, penyesuaian dengan tata ruang, serta pemeriksaan terhadap aspek lingkungan dan sosial.

Wilayah yang diusulkan meliputi empat blok di kawasan Babah Krueng, Desa Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, dengan komoditas pasir, batu, dan kerikil, serta satu blok lainnya di Kecamatan Teunom dengan komoditas yang sama. Total luas area yang diusulkan mencapai sekitar 100 hektare.

Seluruh lokasi tersebut dinyatakan berada di luar kawasan lindung, tidak mengganggu aliran sungai utama, serta telah mempertimbangkan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.

Bupati Safwandi menyampaikan bahwa penetapan WPR dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertambangan rakyat. Selain itu, keberadaan WPR diharapkan dapat menekan aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan serta merugikan daerah.

Melalui penetapan WPR, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga berharap dapat membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha maupun koperasi. Selain itu, keberadaan WPR diharapkan mempermudah proses pengawasan, pembinaan teknis, serta pengelolaan lingkungan pascatambang secara berkelanjutan.

Aceh Jaya Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat di Aceh Tahun 2026

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten tersebut dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja penyaluran Dana Desa tercepat di Provinsi Aceh tahun 2026 berdasarkan penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Aceh, Safuadi, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya, Dahrial Saputra, S.IP., dalam kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh, Kamis (25/6/2026). Penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Syarif Hidayat, S.E., Ak., M.Si.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Aceh Jaya memenuhi berbagai indikator tata kelola penyaluran Dana Desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kinerja tersebut mencerminkan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong dalam mempercepat realisasi anggaran guna mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan aparatur gampong mampu menghasilkan pelayanan yang lebih efektif. Kami akan terus berupaya menjaga kualitas tata kelola Dana Desa agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Dahrial usai menerima penghargaan.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran Dana Desa menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan desa dapat berjalan sesuai jadwal. Selain itu, percepatan tersebut juga mendukung kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dasar di tingkat gampong.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus memperkuat tata kelola keuangan desa melalui penerapan sistem transaksi nontunai serta peningkatan kapasitas aparatur desa. Langkah tersebut dinilai turut berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Penghargaan yang diraih Aceh Jaya menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dalam mengelola transfer ke daerah dan Dana Desa secara optimal. Capaian itu sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada percepatan pembangunan di tingkat gampong.

Kegiatan penyerahan penghargaan tersebut turut dihadiri jajaran Kanwil DJPb Aceh, kepala daerah, serta perwakilan instansi terkait dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh.

BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Sejumlah Wilayah Aceh

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi Hujan. (foto: Shutterstock)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda (SIM) Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 28 hingga 30 Juni 2026. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh.

Prakirawan BMKG yang bertugas, Nofrida, mengatakan potensi cuaca tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor atmosfer yang sedang aktif di wilayah Sumatera.

“Terpantau gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuatorial aktif di Samudera Hindia bagian barat Sumatera. Selain itu, terdapat daerah belokan angin dan konvergensi di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif,” kata Nofrida kepada Nukilan, Minggu (28/6/2026).

Ia menjelaskan suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan selatan Sumatera turut meningkatkan proses penguapan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Aceh.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada 28 Juni 2026 potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang berpeluang terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Nagan Raya, Kota Langsa, Kota Subulussalam, dan Simeulue.

Sementara pada 29 Juni 2026, wilayah yang masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, dan Kota Sabang. Adapun untuk 30 Juni 2026, BMKG tidak mencantumkan wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat.

Nofrida mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan yang berpotensi turun secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari akibat pemanasan yang terjadi pada siang hari.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk. Menurutnya, hujan lebat yang disertai angin kencang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah. []

Reporter: Sammy

Tanjakan Atu Singki Kembali Sulit Dilalui, Warga Serule Keluhkan Akses Rusak Saat Hujan

Penulis
Sammy
-
0
Kondisi tanjakan Atu Singkih yang menjadi akses menuju Desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. (Foto: Dok warga)

NUKILAN.ID | Takengon – Kondisi ruas jalan di titik tanjakan Atu Singkih yang menjadi akses menuju Desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, kembali menyulitkan mobilitas warga setelah hujan mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Jalan yang berlumpur dan licin membuat kendaraan kesulitan melintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.

Kepala Koordinator Relawan Kecamatan Bintang, Wedy Sastra Yoga, mengatakan kondisi tersebut bukan merupakan kejadian baru. Menurutnya, setiap kali hujan turun, titik tanjakan Atu Singki hampir selalu menjadi lokasi yang paling sulit dilalui masyarakat.

“Setiap hujan kami memang sudah kesulitan melewati jalan itu. Kondisi ini sudah sering terjadi, bukan hanya sekarang,” kata Wedy saat dikonfirmasi Nukilan, Minggu (28/6/2026).

Ia menjelaskan kerusakan jalan tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga berdampak pada situasi darurat. Salah satunya ketika masyarakat harus membawa atau mengantar jenazah yang tetap harus melewati jalur tersebut meski kondisinya berlumpur dan licin.

Menurut Wedy, kecelakaan juga kerap terjadi saat hujan karena permukaan jalan menjadi sangat licin. Pemerintah, lanjutnya, memang telah mengerahkan alat berat seperti grader ke lokasi. Namun, penanganan yang dilakukan sejauh ini masih terbatas pada pembersihan badan jalan, belum menyentuh perbaikan permanen terhadap ruas yang rusak.

“Alat berat memang ada turun, grader juga ada. Tetapi sifatnya hanya membersihkan jalan, belum memperbaiki kerusakan yang ada,” sebutnya.

Wedy mengatakan ruas jalan tersebut masih berstatus jalan provinsi. Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat, pemerintah daerah berencana mengusulkan peningkatan statusnya menjadi jalan nasional pada Juli mendatang. Meski demikian, warga hingga kini masih harus menghadapi kondisi jalan yang rusak setiap kali hujan turun.

Akibat kondisi tersebut, kendaraan biasa kerap kesulitan melintas. Dalam kondisi tertentu, akses menuju Desa Serule hanya dapat dilalui kendaraan berpenggerak empat roda (4WD).

Wedy berharap pemerintah tidak hanya melakukan pembersihan material di badan jalan, tetapi juga segera melakukan perbaikan permanen, khususnya di titik tanjakan Atu Singkih yang selama ini menjadi salah satu lokasi paling rawan menghambat akses masyarakat menuju Desa Serule dan wilayah sekitarnya. []

Reporter: Sammy

Muhammad Saleh Terpilih Secara Aklamasi Pimpin FPRMI Aceh Periode 2026–2029

Penulis
Redaksi
-
0
Wartawan senior Muhammad Saleh, S.E., S.H., M.M. terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh periode 2026–2029 dalam Musyawarah Daerah (Musda) II FPRMI Aceh yang digelar di Banda Aceh, Minggu (28/6/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wartawan senior Muhammad Saleh, S.E., S.H., M.M. terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh periode 2026–2029 dalam Musyawarah Daerah (Musda) II FPRMI Aceh yang digelar di Banda Aceh, Minggu (28/6/2026).

Musda II berlangsung sederhana namun penuh suasana kekeluargaan. Tidak ada persaingan maupun dinamika perebutan kursi ketua sebagaimana lazim terjadi dalam pemilihan organisasi. Seluruh peserta memilih menyelesaikan proses melalui musyawarah hingga akhirnya menyepakati Muhammad Saleh sebagai ketua secara aklamasi.

Keputusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FPRMI Aceh, Muktaruddin Usman, S.E., yang menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Muhammad Saleh, Pemimpin Redaksi Tabloid dan Media Siber MODUS ACEH.

“Dengan berakhirnya Musda ini, berarti kepemimpinan FPRMI Aceh berganti,” ujar Muktaruddin saat menutup jalannya sidang Musda.

Muktaruddin mengatakan, pergantian kepemimpinan bukanlah tujuan utama penyelenggaraan Musda. Menurutnya, forum tertinggi organisasi tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan FPRMI sejak berdiri sekaligus menyusun arah baru organisasi dalam menghadapi perubahan lanskap industri media yang berkembang sangat cepat.

Ia mengingatkan bahwa FPRMI Aceh lahir pada 8 Oktober 2023 melalui forum yang mempertemukan sejumlah pemimpin redaksi media dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Pertemuan yang difasilitasi Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh di Banda Aceh itu kemudian menjadi tonggak berdirinya wadah bersama bagi para pemimpin redaksi media multimedia di Aceh.

Sejak berdiri, FPRMI menjadi ruang komunikasi antarpimpinan media untuk membahas berbagai persoalan pers, mulai dari profesionalisme, tantangan bisnis media digital hingga penguatan kualitas jurnalistik di daerah.

Karena itu, Muktaruddin menilai kepengurusan baru akan menghadapi tanggung jawab yang tidak ringan. Organisasi membutuhkan sosok yang mampu mengonsolidasikan anggota sekaligus menghadirkan gagasan yang relevan dengan tantangan dunia pers saat ini.

“Saya kira semua orang tahu sosok Kanda Muhammad Saleh. Rekam jejaknya panjang, mulai sejak menjadi aktivis mahasiswa, kemudian berkarier sebagai jurnalis di berbagai media lokal di Aceh hingga media nasional di Jakarta. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk membawa organisasi ini semakin maju,” katanya.

Ia berharap kepengurusan baru mampu menjadikan FPRMI Aceh tidak hanya sebagai wadah berhimpun para pemimpin redaksi, tetapi juga melahirkan berbagai pemikiran strategis bagi pembangunan daerah.

Menurutnya, FPRMI harus berkembang sebagai organisasi yang profesional, independen, adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan kepentingan publik.

Sementara itu, Muhammad Saleh menyebut amanah yang diberikan peserta Musda merupakan tanggung jawab besar. Menurutnya, organisasi yang beranggotakan para pemimpin redaksi membutuhkan pola kerja yang berbeda dibanding organisasi profesi lainnya.

Langkah awal yang akan dilakukan, kata Saleh, ialah segera menyusun struktur kepengurusan agar organisasi dapat langsung menjalankan program.

“Secepatnya kami akan menyusun kepengurusan bersama teman-teman. Setelah itu kami akan menyusun berbagai program kerja yang sesuai dengan karakter organisasi ini,” ujarnya.

Saleh mengatakan, FPRMI bukan sekadar organisasi yang mengurus kepentingan internal media. Sebagai forum yang beranggotakan para pemimpin redaksi, organisasi tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan Aceh.

Karena itu, berbagai program yang akan disusun diarahkan pada penguatan kapasitas pimpinan media, penyelenggaraan forum diskusi, kajian kebijakan publik, hingga penyampaian rekomendasi strategis kepada Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Karena ini organisasi pimpinan redaksi, tentu program kerjanya akan kita sesuaikan dengan tingkatan tersebut. Salah satunya melalui berbagai kajian strategis yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota,” katanya.

Terpilihnya Muhammad Saleh secara aklamasi dinilai menjadi sinyal kuat bahwa anggota FPRMI menginginkan kepemimpinan yang mampu memperkuat soliditas organisasi di tengah perubahan besar industri media.

Di tengah disrupsi digital, media massa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan dengan media sosial, derasnya arus informasi yang belum terverifikasi, tekanan ekonomi terhadap perusahaan pers, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Kondisi tersebut menuntut para pemimpin redaksi terus beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

Melalui kepengurusan baru, FPRMI Aceh diharapkan tidak hanya menjadi organisasi yang bersifat seremonial, tetapi juga menjadi pusat gagasan, forum pertukaran pengalaman, serta mitra strategis berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem pers yang sehat di Aceh.

Musda II sekaligus menjadi penanda dimulainya babak baru perjalanan organisasi. Di bawah kepemimpinan Muhammad Saleh, FPRMI Aceh diharapkan mampu melahirkan berbagai terobosan untuk memperkuat profesionalisme media, menjaga independensi pers, serta memastikan fungsi kontrol sosial media tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Polisi Gagalkan Penyelundupan 325 Kilogram Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Polri menggagalkan penyelundupan 325 kilogram narkotika jenis sabu jaringan internasional Thailand-Indonesia di Aceh. (Dok. Istimewa)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan 325 kilogram narkotika jenis sabu yang diduga berasal dari jaringan internasional Thailand-Indonesia di wilayah Aceh. Dalam operasi tersebut, dua orang tersangka berhasil diamankan, sedangkan dua pelaku lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan kasus itu dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Subdit IV Dittipidnarkoba, Satgas NIC Bareskrim Polri, Bea Cukai Kanwil Aceh, dan Bea Cukai Lhokseumawe pada Selasa (23/6/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap Zulfahmi yang diduga berperan sebagai pengendali di darat serta Jufri yang diduga menjadi tekong kapal pengangkut narkotika.

“Ditemukan 13 karung goni warna kuning yang ketika dibuka berisikan kemasan teh China yang menurut pengakuan kedua orang tersebut berisi narkotika jenis sabu,” ujar Eko dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (28/6).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, aparat menyita sebanyak 325 bungkus kemasan teh China yang masing-masing berisi sabu dengan total berat sekitar 325 kilogram. Hasil uji awal menunjukkan seluruh barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan amfetamin.

Selain narkotika, petugas turut mengamankan sebuah mobil Honda HR-V berwarna hitam bernomor polisi BK 1975 ACH, satu unit kapal jenis Oskadon berwarna merah muda yang digunakan untuk mengangkut sabu, serta sejumlah telepon genggam milik para tersangka.

Kasus ini terungkap setelah aparat menerima informasi pada awal Juni 2026 mengenai rencana penyelundupan sabu dari Thailand menuju Aceh melalui jalur laut. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di kawasan Pantai Blang Mangat, Lhokseumawe.

Pada Selasa (23/6/2026) malam, petugas mendapati sebuah mobil Honda HR-V keluar dari kawasan pantai yang diduga membawa narkotika. Saat akan dihentikan, dua orang pelaku sempat berupaya melarikan diri ke area semak-semak. Namun, keduanya berhasil ditangkap oleh petugas.

Dari hasil pemeriksaan, Jufri mengaku berangkat menggunakan kapal Oskadon menuju titik pertemuan yang berada sekitar 120 mil laut di perbatasan Indonesia-Thailand. Di lokasi tersebut dilakukan pemindahan muatan sabu dari kapal asing ke kapal yang digunakan pelaku dengan metode ship-to-ship.

Sekitar pukul 18.00 WIB kapal kembali memasuki perairan Aceh. Satu jam kemudian, sebanyak 325 bungkus sabu dipindahkan ke mobil Honda HR-V untuk selanjutnya dibawa menuju daratan.

Polisi juga mengungkap dua orang yang diduga menjadi pengendali utama jaringan tersebut, yakni Muhammad Jabbar alias Jabbar dan Ulul Azmi alias Mahlul. Keduanya kini masih buron dan telah ditetapkan sebagai DPO.

Berdasarkan pengakuan tersangka, Zulfahmi dijanjikan bayaran sebesar Rp30 juta untuk setiap karung sabu yang berhasil diangkut. Dengan jumlah 13 karung, total upah yang dijanjikan kepadanya mencapai Rp390 juta.

Sementara itu, Jufri mengaku dijanjikan imbalan sekitar Rp400 juta untuk membawa 13 karung sabu dari laut menuju daratan.

Bareskrim Polri memperkirakan nilai ekonomi barang bukti yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp585 miliar. Pengungkapan kasus tersebut juga diperkirakan berhasil mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 1.625.000 jiwa.

Saat ini penyidik masih memburu dua tersangka yang masuk DPO, sekaligus menelusuri aliran dana jaringan narkotika tersebut serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam penyelundupan sabu lintas negara.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Menelusuri Aliran Dana Korupsi di BGN, Siapa Sebenarnya yang Menikmati Keuntungannya?

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi. (Foto: Gemini AI)

NUKILAN.ID | INDEPTH – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) kini memasuki fase yang semakin menentukan. Fokus penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak lagi semata-mata mengurai proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek, tetapi juga menelusuri aliran dana hasil dugaan korupsi beserta pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati keuntungan dari uang tersebut.

Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Dalam kasus korupsi, penelusuran aliran dana atau follow the money kerap menjadi metode utama untuk mengidentifikasi aktor sentral, pihak-pihak yang memperoleh keuntungan, hingga pola penyalahgunaan anggaran yang selama ini tersembunyi di balik mekanisme birokrasi dan proses pengadaan.

Hingga saat ini, Kejagung membagi penyidikan ke dalam dua klaster utama, yaitu dugaan korupsi terkait praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pada klaster dugaan jual beli titik dapur SPPG, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri (AYS) yang dikenal sebagai orang dekat Sony, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) Andri Mulyono (AM), serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing.

Di tengah proses penyidikan tersebut, salah satu tersangka, Sony Sonjaya, sempat membuat langkah yang menyita perhatian publik dengan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC). Ia mengklaim memiliki sejumlah bukti yang disebut berkaitan dengan keterlibatan berbagai pihak lain dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Mengutip tvonenews.com, dari pihak Sony sempat muncul informasi bahwa lebih dari 30 nama telah diserahkan kepada penyidik sebagai pihak yang diduga terlibat. Klaim tersebut turut diperkuat oleh mantan kuasa hukumnya, Elza Syarief, yang pernah menyampaikan bahwa Sony telah menyerahkan data mengenai keterlibatan pihak lain kepada penyidik Kejagung.

Data tersebut disebut tersimpan di dalam telepon genggam milik Sony yang telah disita penyidik setelah ia berstatus sebagai tersangka. Namun, belakangan Elza memutuskan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Sony dengan sejumlah pertimbangan.

Menurut Elza, keputusan tersebut diambil karena ia merasa telah dibohongi oleh kliennya. Ia mengaku memperoleh informasi dari Kejagung mengenai dugaan adanya aliran uang dari Asep—yang juga menjadi tersangka—kepada Sony yang diduga berasal dari praktik jual beli titik dapur SPPG. Selain itu, Sony dinilai tidak terbuka mengenai keseluruhan konstruksi perkara yang sedang disidik.

“Karena Pak Sony tidak jujur dan sebelum bersumpah bersih tapi info beberapa orang terutama Asep (orang dekat Sony), dia menerima uang dari Asep secara rutin, bagaimana mau JC? Dan saya merasa ada yang dibuka ada yang dilindungi,” ujarnya kepada wartawan sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com pada 18 Juni 2026 lalu.

Pernyataan Sony mengenai dugaan keterlibatan puluhan nama lainnya kemudian semakin dipertanyakan setelah Kejagung memutuskan menolak permohonan Justice Collaborator yang diajukannya. Penolakan tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya persyaratan administratif.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, pada 23 juni 2026 lalu menjelaskan bahwa Sony tidak memenuhi syarat sebagai JC karena dinilai merupakan pelaku atau aktor utama dalam perkara tersebut.

“Kami menyimpulkan bahwa pertama SS merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.

Selain itu, Syarief menyebut hingga kini Sony masih menyangkal telah melakukan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, salah satu syarat pokok agar permohonan JC dapat diterima ialah pelaku harus mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya.

“Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan,” terang Syarief.

Di sisi lain, Kejagung masih memilih bersikap cermat dan hati-hati dalam mengembangkan penyidikan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pasalnya, pengusutan perkara ini disebut bersinggungan dengan sejumlah nama besar, termasuk beberapa anggota DPR hingga pejabat lainnya, sehingga setiap langkah penyidikan harus didasarkan pada alat bukti yang kuat.

Kejagung Sinyalkan Kemungkinan Bertambahnya Tersangka

Mengutip detik.com, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengaku hingga kini belum memperoleh informasi secara rinci mengenai dugaan keterlibatan nama-nama lain yang disebut oleh tersangka Sony.

Meski demikian, Febrie menegaskan Kejaksaan Agung akan menelusuri seluruh informasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi di tubuh BGN, termasuk terkait lebih dari 30 nama yang diungkapkan oleh tersangka Sony.

Ia menjelaskan, penyidik saat ini menangani perkara tersebut melalui dua fokus penyidikan. Pertama, dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kedua, dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang pada program MBG.

Febrie menyebut penyidik masih terus mendalami keterangan para tersangka untuk mengungkap keseluruhan rangkaian perkara. Karena itu, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah seiring perkembangan penyidikan.

“Pasti melibatkan juga beberapa orang. Sekarang nih penyidik lagi konsentrasi betul-betul di yang ditahan ini nih, supaya segera bisa kita sidangkan,” ujar dia.

Selain memeriksa para tersangka, Kejaksaan Agung juga terus mengumpulkan berbagai data pendukung guna mengembangkan perkara tersebut. Salah satunya dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan analisis terhadap penggunaan anggaran di BGN.

“Penyidikan masih terus kami kembangkan, dan perhitungan kerugian keuangan negara sedang dilakukan oleh auditor di BPKP,” kata Febrie.

Seluruh Pihak yang Menikmati Korupsi BGN Perlu Diseret ke Proses Hukum

Peneliti Pusat Studi Konstitusi, Hukum, dan HAM UIN Jakarta, Andi Syafrani, menilai peluang bertambahnya tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat terbuka. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Menurut Andi, penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi lazimnya berkembang secara bertahap mengikuti ditemukannya alat bukti baru selama proses hukum berlangsung.

“Proses penyelidikan dan penyidikan itu bersifat snowball. Artinya, akan terus bergulir berdasarkan temuan-temuan dan fakta yang muncul dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya,” kata Andi dikutip dari Inilah.com.

Ia berharap Kejaksaan Agung mengusut perkara ini secara menyeluruh, tidak hanya mengungkap modus operandi, tetapi juga seluruh pihak yang diduga menikmati maupun terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

“Tentu harapan kita adalah seluruh ruang yang memang ditemukan adanya dugaan korupsi dalam kasus ini harus dibuka selebar-lebarnya. Karena dari sisi jumlah, kerugian yang ditimbulkan sangat fantastis. Selain itu, ini merupakan proyek berskala nasional sehingga dampaknya terhadap masyarakat juga sangat besar,” ujarnya.

Andi menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun. Setiap pihak yang nantinya terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera.

“Semua pihak yang nantinya terbukti terlibat, apabila penyidikan berkembang, harus ditegakkan hukum kepada mereka. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tegasnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

PSI Balas Kritik PDIP soal Safari Jokowi, Siap Hadapi Pertarungan Politik 2029

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus. (Foto: Dokumentasi pribadi)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membalas kritik PDI Perjuangan (PDIP) terkait safari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah yang disebut sebagai manuver politik untuk memenangkan anak-anaknya menjelang Pemilu 2029.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai kritik yang disampaikan PDIP merupakan bentuk kekecewaan karena Jokowi telah meninggalkan partai berlambang banteng tersebut.

“Apa pun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang sampai kapan pun akan menjadi perhatian dari kelompok mereka ini, kelompok kecewa ini, yang mengatakan sudah tidak peduli, tetapi peduli. Ini sein kanan, masuk got, gitu loh. Sudah tidak peduli, tapi membahas. Jadi apalagi dari partai yang lagi gundah gulana ditinggal ini, ya kalau kita tanggapi nanti justru mereka menjadi tidak produktif lagi,” kata Ketua DPP PSI Bestari Barus saat dihubungi, Minggu (28/6/2026).

Bestari juga mengkritik cara PDIP mengelola kader-kader politiknya. Menurut dia, kemenangan Jokowi dalam berbagai kontestasi politik bukan semata karena kekuatan PDIP, melainkan karena kemampuan pribadi Jokowi memperoleh kepercayaan masyarakat.

“Ya, nol di dalam attitude, ber-attitude-nya nol gitu. Karena memang harus jujur kita bahwa siapa sih kader terbaik PDIP pada masa itu? Hanya Pak Jokowi. Yang lainnya nyalon nggak pernah menang, Bu Megawati nggak menang dua kali. Ganjar coba-coba nggak menang,” jelasnya.

“Pak Jokowi menang, artinya bukan karena kehebatan PDIP juga. Ya hebatnya Pak Jokowi mampu meyakinkan masyarakat, rakyat bangsa ini, bahwa dia terbaik, gitu, menang dia. Dan hari ini sejarah mencatat, PDIP nggak pernah menang presiden lagi karena dia sudah ditinggal oleh Pak Jokowi mentah-mentah gitu,” imbuhnya.

Bestari mengatakan PSI optimistis menghadapi persaingan politik pada Pemilu 2029. Ia bahkan menyebut partainya siap berhadapan dengan PDIP dalam kontestasi tersebut.

“Kita nggak terlalu menghitung PDIP itu karena pasti rontok. Bagaimana rakyat mau menerima? Kita tadi ingin, kita tadi khawatirnya kalau PDIP ini mulutnya bagus terus, itu mungkin akan menjadi lawan yang sangat berat bagi PSI. Tetapi karena mulutnya tidak bagus akibat ditinggal Pak Jokowi, kekecewaan yang berlebihan dan tidak pernah mau move on, ya, nanti 2029 kita membuktikan itu,” kata dia.

“Sangat pede sekalilah. Yang penting catatannya kami tidak menggunakan uang rakyat. Kalau mereka kan masih gunakan uang rakyat untuk turun ke bawah bina-bina rakyat, katanya, tapi pakai uang rakyat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Guntur Romli mengkritik Jokowi yang memulai safari keliling Indonesia dari Lampung dengan mengenakan pakaian berlogo PSI. Menurut Guntur, langkah tersebut merupakan bagian dari kampanye politik menuju Pemilu 2029 untuk kepentingan keluarga Jokowi.

“Itu kampanye politik untuk 2029, buat pemenangan anak-anaknya dia. Gibran yang kemungkinan besar tidak bersama Prabowo lagi. Dan meloloskan PSI yang diketuai oleh Kaesang,” kata Ketua DPP PDIP Guntur Romli kepada wartawan, Jumat (26/6).

“Semua demi masa depan anak-anaknya Jokowi harus kerja keras. Dulu sebagai ‘petugas partai’ PDI Perjuangan, Jokowi ditugaskan jadi wali kota, gubernur, dan presiden untuk melayani rakyat. Sekarang Jokowi jadi ‘jongos partai PSI’ dieksploitasi untuk kepentingan elektoral semata,” ujarnya.

Guntur menegaskan hubungan Jokowi dengan PDIP telah berakhir sejak partai memecatnya pada Desember 2024. Karena itu, menurut dia, safari politik Jokowi tidak akan memberikan dampak terhadap PDIP.

“Hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan sudah berakhir sejak keluar surat DPP PDI Perjuangan yang memecat Jokowi pada 4 Desember 2024. Kampanye politik Jokowi itu tidak akan berdampak pada PDI Perjuangan,” ujar dia.

Ia juga menilai pihak yang berhasil didekati Jokowi justru berasal dari partai lain, bukan dari PDIP.

“Buktinya orang-orang yang berhasil digaet bukan dari PDI Perjuangan, tapi dari NasDem, Ahmad Ali, Bestari Barus, Rusdi Masse, dan lain-lain, parpol-parpol lain yang mestinya harus lebih waspada,” kata Guntur.

“Juga untuk kepentingan Pilpres 2029 buat Gibran, bukan buat Prabowo. Karena dari pengamalan Jokowi sendiri, tidak ada namanya wapres yang sama di 2 periode. Keliling kampanye politik hanya menegaskan ambisi kekuasaan dari dinasti Jokowi,” lanjutnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Safari di Lampung, Politikus PDIP Sebut Bentuk Kesombongan

Penulis
Akil
-
0
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli. (Foto: Istimewa)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli merespons beredarnya foto Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang terlihat menginjak kepala kerbau saat menghadiri safari di Lampung, Sabtu (27/6/2026).

Amatan Nukilan.id, dalam foto yang viral di media sosial, Jokowi tampak duduk di sebuah kursi bersama sejumlah tokoh yang mengenakan busana adat. Pada dokumentasi tersebut, kaki kanan Jokowi terlihat diletakkan di atas kepala hewan yang diduga kerbau, yang dialasi kain di atas karpet merah.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Jokowi maupun pihak penyelenggara mengenai makna prosesi menginjak kepala kerbau tersebut.

Menanggapi hal itu, Guntur Romli menilai tindakan tersebut merupakan bentuk kesombongan dan tidak menghormati nilai-nilai tradisi. Namun saat ditanya apakah tindakan itu merupakan sindiran terhadap logo PDIP, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti maksud di balik prosesi tersebut.

“Saya juga tidak tahu kalau maksudnya seperti itu, tapi biasanya kalau hewan yang dikurbankan itu dihormati loh, mau dengan acara adat sekalipun, bukan diinjak seperti itu,” ujar Guntur saat dikonfirmasi, Sabtu (27/6/2026).

Ia kemudian membandingkan perlakuan terhadap hewan kurban dalam berbagai tradisi di Nusantara yang menurutnya tetap menjunjung tinggi penghormatan.

“Misalnya kerbau di Toraja atau daerah-daerah lain kalau jadi bagian upacara, kepalanya/tengkoraknya akan diabadikan dalam kehormatan dan kebanggaan, bukan dihinakan seperti yang dilakukan dengan kaki Jokowi seperti itu,” jelasnya.

Guntur juga menyerahkan penilaian atas tindakan Jokowi kepada masyarakat.

“Kalau Jokowi mau mengekspresikan kesombongannya, biarlah masyarakat yang menilai,” pungkas Guntur.

Ia kembali menegaskan pandangannya terkait tindakan tersebut.

“Sikap Jokowi yg menginjak kakinya di atas kepala kerbau/sapi itu bentuk kesombongan. Tapi biarkan rakyat yang menilai,” kata Guntur.

Guntur juga membantah anggapan bahwa kepala hewan yang diinjak memiliki kaitan dengan lambang partainya.

“Lagipula logo PDI Perjuangan itu banteng, bukan kerbau, bukan sapi. Banteng itu satwa yang dilindungi yang tidak mungkin dijadikan kurban atau tumbal,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak penyelenggara belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna ritual tersebut. Namun sejumlah sumber menyebut prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bagian dari tradisi adat, terutama dalam pemberian gelar atau upacara adat berskala besar.

Ritual tersebut dimaknai sebagai simbol meninggalkan sifat-sifat buruk, sehingga orang yang menjalani prosesi diharapkan menjadi pribadi yang lebih suci dan bersih. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh kalangan pemimpin atau tokoh masyarakat, meski masyarakat biasa juga dapat menjalaninya apabila dianggap berjasa, dituakan, dan dihormati oleh masyarakat.

Budaya menginjak kepala kerbau diyakini berasal dari Padang dan diperkirakan mulai masuk ke wilayah Jambi sekitar abad ke-7 Masehi. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Lambhuk FA dan SSB Barona Wakili Aceh ke Festival Piala Presiden 2026 Tingkat Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Tim Lambhuk FA U-12 rayakan juara Festival Piala Presiden 2026 PSSI Aceh. (Foto: Muhammad Fadhil/sudutberita.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Lambhuk FA dan SSB Barona resmi menjadi wakil Aceh pada Festival Sepak Bola Piala Presiden 2026 tingkat nasional setelah meraih hasil terbaik pada ajang Festival Piala Presiden PSSI Aceh yang berlangsung di Lapangan Mini Soccer Fourgee, Kota Banda Aceh, Sabtu (27/6/2026).

Lambhuk FA memastikan tiket ke tingkat nasional pada kategori U-12 usai menundukkan SSB Barona dengan skor tipis 3-2 di partai final. Kemenangan tersebut mengantarkan Lambhuk FA keluar sebagai juara, sementara SSB Barona harus puas sebagai runner-up.

Pada perebutan peringkat ketiga kategori U-12, PSSB Bireuen berhasil mengalahkan Persas Sabang dengan skor 3-2 sehingga berhak mengamankan posisi ketiga.

Sementara itu, pada kategori U-10, SSB Barona (Banda Aceh) tampil sebagai juara sekaligus berhak mewakili Aceh di tingkat nasional setelah finis di puncak klasemen dengan koleksi 14 poin.

Posisi kedua ditempati Rampagoe FA (Banda Aceh) dengan raihan sembilan poin. Adapun SSB Bijeh Get asal Aceh Selatan melengkapi tiga besar setelah mengumpulkan delapan poin.

Ketua Asprov PSSI Aceh, Nazir Adam, mengapresiasi seluruh tim yang telah berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Menurutnya, kesempatan tampil di tingkat nasional akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain usia dini dari Aceh.

“Terima kasih kepada tim-tim yang sudah berpartisipasi, sehingga kita punya wakil di tingkat nasional. Mereka akan bertemu dengan pemain-pemain dari seluruh provinsi di Indonesia. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi anak-anak untuk tampil di pentas nasional. Apalagi mereka masih usia dini, pengalaman ini akan menjadi kenangan sepanjang hidup mereka dalam sepak bola,” ujar Nazir Adam.

Festival Sepak Bola Piala Presiden tingkat nasional dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta pada 6–11 Juli 2026. Nazir berharap dua wakil Aceh dapat tampil maksimal serta menikmati pengalaman bertanding di ajang tersebut.

“Kita doakan tim yang akan berangkat ke Yogyakarta tanggal 6-11 Juli nanti selalu sehat, bisa sampai ke sana dengan baik, dan yang paling penting bisa bermain dengan enjoy dan ceria. Tentu kita berharap mereka membawa hasil terbaik,” katanya.

Nazir juga mengungkapkan bahwa keikutsertaan Aceh pada Festival Sepak Bola Piala Presiden kategori U-10 dan U-12 tingkat nasional merupakan pengalaman perdana bagi Asprov PSSI Aceh.

“Kami mohon maaf karena persiapan yang cukup singkat, namun Alhamdulillah kegiatan ini tetap bisa terlaksana. Mudah-mudahan ke depan penyelenggaraannya bisa lebih baik lagi.”

Ia berharap penyelenggaraan festival pada tahun-tahun mendatang dapat diawali dari tingkat kabupaten/kota sebelum berlanjut ke tingkat provinsi agar proses pembinaan pemain usia dini di Aceh semakin optimal.

“Insya Allah nantinya festival ini akan dimulai dari tingkat kabupaten/kota sebelum berlanjut ke tingkat provinsi, sehingga Aceh bisa tampil lebih baik lagi di tingkat nasional,” tutur Nazir.

1...313233...2,508Halaman 32 dari 2,508

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id