Beranda blog Halaman 32

DPRA Matangkan Qanun Ketransmigrasian, Komisi V Konsultasi ke Kementerian Transmigrasi

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Komisi V DPRA Rijaluddin bersama rombongan anggota komisi dan Tim Asistensi Pemerintah Aceh berfoto bersama Kepala Biro Hukum Kementerian Transmigrasi Ruly Rachman usai melakukan konsultasi terkait penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Ketransmigrasian di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan konsultasi ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mematangkan Rancangan Qanun Aceh tentang Ketransmigrasian yang tengah disusun lembaga legislatif Aceh bersama Pemerintah Aceh.

Rombongan Komisi V DPRA dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Rijaluddin, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husen, S.E., M.Si., serta sejumlah anggota Komisi V dan tim asistensi Pemerintah Aceh.

Dalam pertemuan itu, Rijaluddin menegaskan bahwa fokus utama dari Rancangan Qanun Ketransmigrasian adalah pelaksanaan transmigrasi lokal di Aceh. Ia menilai kebijakan tersebut harus berpijak pada semangat Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Aceh.

“Penyusunan qanun ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan transmigrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Aceh,” ujar Rijaluddin.

Ia menambahkan, qanun tersebut nantinya akan menjadi payung hukum yang kuat bagi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Aceh.

“Dengan adanya qanun ini, pemerintah Aceh akan memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaan transmigrasi lokal secara mandiri namun tetap harmonis dengan kebijakan nasional,” tambahnya.

Konsultasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Transmigrasi, Ruly Rachman, S.H., M.H.. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah aspek penting dalam rancangan qanun agar seluruh muatan pasalnya selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Rancangan Qanun Aceh tentang Ketransmigrasian yang tengah dibahas saat ini terdiri atas 19 bab dan 46 pasal. Substansi pengaturannya mencakup kewenangan, tugas, dan tanggung jawab penyelenggaraan transmigrasi di Aceh; perlakuan terhadap penduduk lokal sebagai transmigran; komposisi transmigran; kerja sama antar daerah; sistem informasi transmigrasi Aceh; serta revitalisasi lokasi satuan permukiman transmigrasi.

Selain itu, rancangan qanun ini juga mengatur mengenai perencanaan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah, pembangunan dan pengembangan kawasan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, hingga pendanaan.

Dari pihak DPRA, turut hadir Wakil Ketua Komisi V, Edy Asaruddin, bersama anggota Iskandar Ali, Martini, Diana Putri Amelia, dan Syarifah Nurul Carissa.

Sementara itu, dari pihak Disnakermobduk Aceh, hadir pula Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, Chairul Nizar, S.E., M.Si., serta dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Kassubag Produk Hukum Pengaturan, Elfakhri.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penting dalam penyelarasan substansi qanun dengan kebijakan nasional, sehingga ke depan Aceh memiliki dasar hukum yang kokoh untuk mengatur dan melaksanakan program transmigrasi sesuai kekhususan dan kebutuhan daerah.

Mahasiswa Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Jual Beli Izin Tambang di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua ALAMP AKSI Aceh, Mahmud Padang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) agar turun tangan mengusut dugaan praktik jual beli rekomendasi serta izin eksplorasi tambang di wilayah Barat Selatan Aceh.

Desakan ini disampaikan Ketua ALAMP AKSI Aceh, Mahmud Padang, pada Jumat, 17 Oktober 2025. Ia menyebut indikasi gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan rekomendasi tambang semakin menguat.

“Rekomendasi dari perangkat gampong hingga pejabat teknis sering diterbitkan tanpa musyawarah masyarakat atau pemberitahuan kepada pemilik lahan,” ujar Mahmud.

Menurutnya, sejumlah pihak diduga memanfaatkan celah administrasi untuk mengklaim lahan sebagai wilayah eksplorasi tambang hanya bermodal surat rekomendasi. Praktik seperti ini dinilai sangat rawan disalahgunakan dan berpotensi mengarah pada gratifikasi.

Mahmud menegaskan, tindakan tersebut tidak hanya mencederai etika pemerintahan, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dan Undang-Undang Minerba. Ia juga mengingatkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya transparansi dalam proses penerbitan rekomendasi dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Lebih lanjut, Mahmud menyoroti potensi sumber daya mineral di kawasan Barat Selatan Aceh yang tengah menarik minat banyak investor. Namun, tanpa tata kelola dan pengawasan yang ketat, potensi tersebut bisa menjadi bencana sosial dan lingkungan.

“Pengelolaan sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Ia menilai, praktik jual beli rekomendasi maupun izin eksplorasi bukan hanya penyimpangan birokrasi, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap konstitusi negara.

Melalui pernyataannya, ALAMP AKSI menyerukan kepada Pemerintah Aceh agar memperketat sistem penerbitan izin tambang. Mekanisme due diligence yang transparan dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.

Mahmud menambahkan, pihaknya akan terus melakukan penelusuran dan siap menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penerbitan rekomendasi serta izin eksplorasi. Semua informasi dan bukti yang terkumpul nantinya akan diteruskan ke KPK dan Kejagung untuk ditindaklanjuti.

Mahar Mahal, Cinta Tertunda: Anak Muda Aceh Pertanyakan Makna Jeulame

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi mahar pernikahan. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Di tengah kuatnya adat dan nilai-nilai Islam di Tanah Rencong, tradisi jeulame atau mahar dalam pernikahan kini memunculkan diskusi hangat di kalangan anak muda Aceh. Bagi sebagian, mahar adalah simbol kesungguhan dan penghormatan calon suami kepada calon istri. Namun, bagi lainnya, tradisi ini mulai terasa seperti beban sosial yang menghalangi niat baik untuk menikah.

Eka, mahasiswa UIN Syarifuddin Natsir (UIN SUNA) Kota Lhokseumawe, saat diwawancarai di Siaran SPADA Pro2 RRI Lhokseumawe pada Kamis (16/10/2025), berpendapat bahwa makna mahar seharusnya tidak direduksi menjadi sekadar ukuran materi.

“Mahar itu sebenarnya bentuk simbolis dari kesungguhan seorang laki-laki. Tapi sekarang, banyak orang yang menilai dari jumlah uang atau barang yang diberikan, bukan dari makna ketulusannya,” ujar Eka dikutip Nukilan.id pada Sabtu (18/10/2025).

Pandangan serupa disampaikan Khofifah, rekan satu kampus Eka. Ia menilai bahwa faktor sosial dan budaya sering kali membuat masyarakat salah memahami makna mahar.

“Kadang keluarga merasa gengsi kalau mahar anaknya terlalu kecil. Padahal dalam Islam, yang penting itu keikhlasan dan kemampuan, bukan besar kecilnya mahar,” jelasnya.

Menurut Khofifah, pandangan keliru terhadap nilai mahar bisa menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya usia pernikahan hingga munculnya anggapan bahwa menikah hanya bagi mereka yang mampu secara finansial.

Fenomena ini kemudian mendorong kalangan mahasiswa dan tokoh muda Aceh untuk menyerukan perlunya edukasi budaya yang lebih bijak dalam memahami tradisi mahar. Bagi mereka, adat tetap harus dijaga, tetapi perlu disesuaikan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.

“Sudah saatnya masyarakat Aceh menimbang ulang makna mahar. Jangan sampai sesuatu yang mulia dalam agama justru menjadi penghalang bagi niat baik,” tutup Eka.

Dengan akar budaya Islam yang kuat, Aceh diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan kemudahan bagi generasi muda yang ingin membangun rumah tangga. Tradisi jeulame semestinya menjadi lambang cinta dan tanggung jawab, bukan batu sandungan bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru. (XRQ)

Reporter: Akil

Pantai Ujung Karang Disulap Jadi Pusat Wisata Kuliner Baru di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
Potret sejumlah warga memadati pelabuhan Ujung Karang, Meulaboh, Aceh Barat. (Foto: ACEHEKSPRES.COM/FAHZIAN ALDEVAN)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat resmi menetapkan Pantai Wisata Ujung Karang di Kecamatan Johan Pahlawan sebagai pusat wisata kuliner baru. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penetapan Pantai Wisata Ujung Karang Meulaboh sebagai lokasi wisata baru ini, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM,” ujar Bupati Aceh Barat, Tarmizi, di Meulaboh, Kamis (16/10/2025).

Pantai Ujung Karang merupakan kawasan yang dulu terdampak gempa bumi dan tsunami. Kini, wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata kuliner karena arealnya yang luas dan panorama pantai yang indah.

Selain menyuguhkan pemandangan laut yang memikat, pantai ini juga memiliki nilai historis yang kuat bagi masyarakat setempat. Menurut Tarmizi, hal tersebut menjadi daya tarik tambahan untuk mendukung kemajuan sektor wisata kuliner di Aceh Barat.

Sebelumnya, pusat wisata kuliner di Aceh Barat berlokasi di sekitar Tugu Prasamya Nugraha Purna Karya—dekat situs sejarah gugurnya Pahlawan Teuku Umar di Meulaboh. Namun, kawasan itu kini dianggap tidak lagi memadai untuk dikembangkan karena keterbatasan lahan.

“Jadi kita kembangkan di Pantai Ujung Karang agar banyak lokasi wisata kuliner di Aceh Barat ini,” kata Tarmizi menambahkan.

Sebagai bagian dari upaya revitalisasi, pemerintah daerah juga berencana memasang lampu penerangan di sepanjang area pantai. Penerangan ini diharapkan tidak hanya mempercantik suasana malam hari, tetapi juga meningkatkan rasa aman bagi pengunjung.

“Kalau sudah terang begini, kan suasananya lebih indah. Apalagi bagi yang mau macam-macam, pasti tidak akan berani,” ujar Tarmizi.

Pemkab Aceh Barat menargetkan pengembangan kawasan ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar serta mempromosikan kuliner khas Aceh—seperti pulut srikaya dan kopi Aceh espresso—kepada wisatawan lokal maupun mancanegara.

Tarmizi juga menyinggung keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi ekonomi. Karena itu, sektor pariwisata dan kuliner dipilih sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia bersama Wakil Bupati Said Fadheil mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah agar setiap rencana pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, Tarmizi juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, serta menaati aturan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam dalam setiap kegiatan budaya, kesenian, dan olahraga di wilayah Aceh Barat.

Mahasiswa FISIP USK Akan Gelar Pengabdian Masyarakat di Tangse, Bawa Misi Sosial dan Edukasi

Penulis
Akil
-
0
Ketua BEM FISIP USK, Nabiel Azzam. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala (BEM FISIP USK) akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, pada 22–26 Oktober 2025 mendatang.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BEM FISIP USK dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebagai bagian dari rangkaian Milad ke-64 Universitas Syiah Kuala.

Ketua BEM FISIP USK, Nabiel Azzam, kepada Nukilan.id mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui pengabdian ini, kita ingin hadir langsung di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi kreatif,” ungkapnya pada Jumat (17/10/2025)

Selama empat hari pelaksanaan, sebanyak 70 mahasiswa FISIP USK dari berbagai program studi akan terlibat dalam sejumlah kegiatan. Program yang direncanakan meliputi edukasi lingkungan, peningkatan literasi masyarakat, pelatihan ekonomi kreatif, sosialisasi kebersihan dan kesehatan, sosialisasi bahaya narkoba, serta kegiatan sosial bersama warga.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FISIP USK, Maimun, S.Pd., M.A., memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia menilai, kegiatan pengabdian seperti ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk mempraktikkan nilai-nilai keilmuan secara langsung di tengah masyarakat.

“FISIP selalu mendorong mahasiswa untuk aktif terjun ke lapangan. Inilah bentuk nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Selain menjadi ajang penerapan ilmu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat Gampong Blang Pandak. Melalui sinergi tersebut, BEM FISIP USK berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa. (xrq)

Reporter: Akil

Diseminasi Buku Dosen FEB USK: Arah Lebih Cerah, dari Dunia Pendidikan

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) melalui Departemen Manajemen kembali menunjukkan kiprahnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Buku: Hasil Karya Dosen Departemen Manajemen.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Magister Manajemen USK, pada Jum’at (17/10/2025) dan dihadiri oleh sivitas akademika, mahasiswa, serta para dosen dari berbagai bidang ilmu.

Kegiatan diseminasi ini menjadi ruang apresiasi bagi para dosen yang telah menorehkan karya ilmiah dalam bentuk buku, sekaligus wadah untuk berbagi gagasan dan hasil riset kepada masyarakat akademik dan publik luas.

Dua karya utama yang dibedah dalam kegiatan ini adalah buku “Pemasaran Pemerintahan” karya Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, SE., MBA dan buku “Teori Manajemen Pemasaran Lanjutan” karya Prof. Dr. Mukhlis Yunus, SE., MS..

Acara dibuka dengan sambutan Ketua Jurusan Manajemen FEB USK, Dr. A. Sakir, SE., MM., CFRM, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal bagi penguatan budaya literasi akademik di lingkungan fakultas.

“Bedah buku yang kita lakukan hari ini menjadi cikal bakal bagi kegiatan serupa di masa mendatang. Ini merupakan salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi kepada para dosen FEB USK yang telah menuangkan isi pikirannya dalam bentuk buku. Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong semangat menulis dan berbagi ilmu, agar hasil pemikiran akademisi dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Dr. Sakir.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof. Dr. Faisal, SE., M.Si., MA, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam memperkuat nilai keilmuan dan relevansi universitas terhadap kemajuan masyarakat.

“Program seperti ini sangat penting dan sejalan dengan semangat Kampus Berdampak yang terus kita gaungkan di USK. Melalui karya ilmiah seperti buku, dosen tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga turut memberikan solusi dan inspirasi bagi pembangunan daerah dan bangsa. Kita berharap kegiatan ini berkelanjutan, dan semakin banyak dosen yang termotivasi untuk berkarya,” tutur Prof. Faisal.

Acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari para penulis buku.
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, SE., MBA, menjelaskan bahwa buku “Pemasaran Pemerintahan” lahir dari keprihatinan terhadap lemahnya pemahaman konsep pemasaran di sektor publik.

“Selama ini, pemasaran sering dipersepsikan hanya relevan bagi dunia bisnis. Padahal, sektor pemerintahan juga membutuhkan strategi pemasaran yang efektif untuk membangun citra, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat pelayanan publik,” jelas Prof. Jasman.

Beliau menambahkan bahwa buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pejabat publik, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami konsep public marketing yang lebih kontekstual dengan kondisi Indonesia.

Sedangkan Prof. Dr. Mukhlis Yunus, SE., MS., dalam presentasinya menjelaskan bahwa buku “Teori Manajemen Pemasaran Lanjutan” merupakan upaya memperluas pemahaman tentang konsep pemasaran yang terus berkembang seiring dinamika global.

“Buku ini membahas teori-teori manajemen pemasaran modern yang relevan dengan tantangan era digital dan perilaku konsumen masa kini. Kami ingin memberikan perspektif baru yang menggabungkan pendekatan akademik dengan realitas bisnis di lapangan,” ungkap Prof. Mukhlis.

Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi riset dan penulisan buku antar dosen di FEB USK untuk memperkaya khazanah literasi akademik.

Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber pembedah buku, yaitu Dr. Ir. H. Azwar Abubakar, MM dan Dr. T. Melldi Kesuma, SE., MM. Dalam ulasannya, Dr. Azwar memberikan apresiasi terhadap buku Pemasaran Pemerintahan yang dianggap menghadirkan gagasan baru dan relevan dalam konteks birokrasi modern.

 

“Konsep pemasaran pemerintahan yang ditulis Prof. Jasman sangat penting, karena membuka paradigma baru bahwa instansi pemerintah juga perlu ‘memasarkan’ program dan kebijakannya dengan cara yang cerdas dan empatik terhadap masyarakat,” ujarnya.

 

Sementara Dr. T. Melldi Kesuma menilai buku Teori Manajemen Pemasaran Lanjutan sebagai referensi yang kaya secara teoretis sekaligus praktis.

 

“Buku ini sangat tepat untuk digunakan sebagai bahan ajar dan panduan praktis di dunia bisnis. Penulis berhasil menghubungkan teori klasik dengan fenomena pemasaran digital dan perilaku konsumen modern,” ungkapnya.

 

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan interaktif, dengan berbagai pertanyaan, diskusi, dan masukan dari peserta yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap karya-karya akademik dosen FEB USK.

 

Melalui kegiatan ini, Departemen Manajemen FEB USK berharap tradisi penulisan buku akademik dapat terus berkembang dan menjadi bagian penting dari budaya akademik kampus. Selain menjadi sarana berbagi ilmu, kegiatan seperti ini juga menjadi upaya nyata dalam mewujudkan misi USK sebagai universitas yang unggul, mandiri, dan berdampak bagi masyarakat.

 

Dinsos Aceh Fokus Cegah Munculnya Pengemis Baru Lewat Edukasi Sosial Berbasis Gampong

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Potret Gepeng di Kota Banda Aceh. (Foto: Diskominfo BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Aceh terus memperkuat langkah pencegahan terhadap munculnya gelandangan dan pengemis (gepeng) baru di wilayahnya melalui pendekatan edukasi sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir, mengatakan upaya ini menjadi salah satu fokus tambahan instansinya pada tahun 2025.

“Salah satu fokus tambahan tahun 2025 yang kita lakukan adalah pencegahan munculnya gepeng baru, dengan edukasi sosial dan pemberdayaan berbasis gampong dengan dukungan dari pilar-pilar sosial,” kata Chaidir di Banda Aceh, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, program tersebut dilakukan sejalan dengan arah kebijakan nasional, yang tidak hanya menitikberatkan pada penertiban, tetapi juga pembinaan sosial.

Untuk penertiban gepeng di kawasan perkotaan, Dinsos Aceh bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparatur gampong. Fokusnya berada di area publik seperti tempat ibadah dan persimpangan jalan yang kerap menjadi lokasi aktivitas pengemis.

Chaidir menegaskan, pendekatan yang dilakukan dalam penertiban tersebut tetap mengedepankan aspek pembinaan.

“Artinya, setiap gepeng yang terjaring akan diidentifikasi status sosialnya, asal daerah, usia, alasan turun ke jalan,” ujarnya.

Mereka yang terjaring nantinya akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan keterampilan kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau lembaga sosial mitra. Tujuannya agar para penyandang masalah sosial ini memiliki keahlian dan tidak kembali ke jalanan.

Selain itu, Dinsos juga berupaya menyatukan kembali anggota keluarga yang terpisah, seperti anak dengan orang tua atau lansia terlantar dengan keluarganya.

Proses reunifikasi ini menjadi bagian dari program rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk mengembalikan individu ke lingkungan keluarga asalnya, sehingga mereka dapat memperoleh dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan.

Chaidir optimistis, dengan penguatan edukasi sosial dan pemberdayaan masyarakat di akar rumput, jumlah gelandangan dan pengemis di Aceh dapat ditekan secara berkelanjutan.

“Kami meyakini, dengan edukasi yang dilakukan secara maksimal akan mampu mencegah munculnya pengemis dan gelandangan baru,” tuturnya.

PRM Kritik Anggaran Rp4,6 Miliar untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRA

Penulis
Akil
-
0
Sekretaris Jenderal PRM, Rivaldi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM) menyoroti kebijakan Pemerintah Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Sekretaris Jenderal PRM, Rivaldi, kepada Nukilan.id menilai penggunaan dana tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang masih sulit. Ia menyebut kebijakan itu sebagai bentuk pemborosan anggaran publik yang semestinya bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak.

“Ketika rakyat berjuang bertahan hidup dengan harga kebutuhan pokok yang naik, pengangguran meningkat, dan daya beli menurun, para elit justru mempercantik rumah dinasnya. Ini bukan sekadar proyek, tapi simbol nyata betapa kekuasaan telah kehilangan empati,” tegas Rivaldi, Jumat (17/10/2025).

Ia menambahkan, setiap rupiah dari uang rakyat seharusnya menjadi alat perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar fasilitas kenyamanan bagi pejabat.

“Rehabilitasi rumah dinas senilai miliaran rupiah di tengah krisis ekonomi rakyat adalah bentuk ironi di atas penderitaan publik. Lagi-lagi, rakyat hanya bisa menelan air ludah di balik beringasnya kekuasaan yang lupa asalnya: dari rakyat,” lanjutnya.

Menurut PRM, kebijakan tersebut menyalahi prioritas pembangunan Aceh. Dengan angka kemiskinan yang masih tertinggi di Sumatera dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang belum optimal, seharusnya anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta layanan kesehatan.

“Berapa banyak mahasiswa di Aceh hari ini yang terancam putus kuliah karena tak mampu membayar UKT? Berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapat layanan kesehatan karena minimnya fasilitas? Di situlah seharusnya uang rakyat hadir, bukan di dinding mewah rumah dinas pejabat,” ujarnya.

Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen pada keadilan sosial, PRM menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami tidak akan diam. Mahasiswa adalah suara moral bangsa. Kami berdiri untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa nurani hanyalah kesombongan politik. Rumah dinas boleh megah, tapi jangan biarkan nurani publik runtuh bersamanya,” tutup Rivaldi.

Reporter: Akil

Mualem Gagas Maskapai Aceh Airlines, Investor Timur Tengah Siap Pasok 8 Pesawat

Penulis
Akil
-
0
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem bertemu sejumlah investor asal Timur Tengah dan memaparkan potensi besar yang dimiliki Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kunjungan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, ke Tanah Suci tak hanya untuk beribadah. Di sela pelaksanaan umrah di Makkah Al-Mukarramah, Kamis (16/10/2025), Mualem memanfaatkan momentum itu untuk bertemu sejumlah investor asal Timur Tengah dan memaparkan potensi besar yang dimiliki Aceh.

Dilansir Nukilan.id dari keterangan yang diterima, dalam forum investasi yang digelar oleh Sadeen Al-Bait, Mualem menyampaikan peluang kerja sama di berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, pertanian, energi terbarukan, hingga rencana besar pendirian maskapai Aceh Airlines.

Gagasan Aceh Airlines, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk membuka konektivitas udara langsung dari Aceh ke sejumlah negara, termasuk kawasan Timur Tengah. Tawaran itu mendapat sambutan positif dari Alzayer Group asal Arab Saudi, yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dengan menyediakan delapan unit pesawat berbagai ukuran.

Selain Alzayer Group, beberapa perusahaan lain juga menunjukkan ketertarikan menanamkan modal di Aceh. Sadeen Al-Bait Group berencana berinvestasi di sektor energi biomassa, sementara Al-Barrak Company dari Kuwait tertarik membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta pabrik ikan kaleng di Aceh.

Para investor tersebut dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Aceh dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pembahasan kerja sama yang telah dibangun.

Tak hanya di bidang ekonomi, pertemuan itu juga membuka peluang kerja sama pendidikan. Dekan Fakultas Bahasa Arab Universitas Ummul Qura, Makkah, menawarkan program beasiswa bagi putra-putri Aceh serta kemitraan untuk memperkuat pendidikan bahasa Arab bagi dayah dan lembaga pendidikan di Aceh.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut diakhiri dengan jamuan makan malam di vila keluarga Kerajaan Arab Saudi di kawasan Jabal Khandamah. (xrq)

Reporter: Akil

Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini Rp7,53 Juta Per Mayam

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi emas yang diberikan sebagai jeulamee (Foto: Cut Zahri)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Harga emas di Aceh mengalami kenaikan pada Kamis (17/10/2025). Berdasarkan pantauan Nukilan.id dari toko perhiasan Bina Nusa, harga emas logam mulia (LM) kini berada di kisaran Rp2.366.000 hingga Rp2.331.000 per gram, sementara emas lokal dijual pada harga Rp2.330.000 hingga Rp2.310.000 per gram.

Untuk ukuran tradisional Aceh, yakni per mayam, harga emas tercatat Rp7.530.000, belum termasuk ongkos pembuatan perhiasan.

Meski terjadi kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya, permintaan emas di Banda Aceh masih relatif stabil. Sejumlah pembeli mengaku tetap memilih emas sebagai sarana investasi jangka panjang karena nilainya yang cenderung bertahan.

Toko perhiasan Bina Nusa, yang telah berdiri sejak 1983, menjadi salah satu referensi utama warga Aceh dalam memantau pergerakan harga emas harian. Informasi harga rutin dibagikan melalui akun media sosial resmi mereka di Instagram @bina.nusa dan Facebook Bina Nusa. (XRQ)

Reporter: Akil

1...313233...2,232Halaman 32 dari 2,232

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id