Ada Makam, PT Hutama Karya Hentikan Pengerjaan Gerbang Tol Kajhu

-

16/02/2021

Nukilan.id – Seluruh tenaga pendidik atau guru di Aceh tidak boleh mendapatkan sanksi pidana karena perbuatannya saat mendidik siswa di sekolah dalam mengembangkan akhlak anak didik.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Teuku Raja Keumangan, Senin (15/2).

“Profesi guru wajib dilindungi agar tidak dihukum hanya gara-gara mendidik anak di sekolah, karena Aceh saat ini sudah berlaku penerapan syariat Islam,” kata Teuku Raja Keumangan.

Menurutnya, saat ini Aceh telah memiliki undang-undang sendiri yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang mengatur dengan jelas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.

Bahkan Aceh juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan hal ini telah lama berlaku di Aceh.

Selain itu, kata dia, Aceh juga sudah menjadi daerah yang diberikan otonomi khusus dalam hal penyelenggaraan hukum syariat Islam, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan, aturan hukum tersebut juga harus diberlakukan.

“Jadi, ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba mengganggu penerapan syariat Islam di Aceh dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Aceh sudah punya hukum tersendiri sesuai undang-undang yang sah dan hal itu juga bagian dari hak asasi manusia,” kata Teuku Raja Keumangan secara tegas.

Teuku Raja juga menegaskan, saat ini kondisi generasi muda di Aceh sangat memprihatinkan karena banyak generasi muda yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, penggunaan narkoba, serta berbagai tindakan kriminalitas. []

Sumber: jpnn.com

PPA Aceh: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurun di Aceh

Penulis

-

16/02/2021

Nukilan.id – Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh sejak 3 tahun terakhir menurun.

Hal itu disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Dra. Irmayani Ibrahim kepada Nukilan.id, media online di Aceh, di kantornya Selasa (16/2/2021).

“Dari Januari hingga Desember 2020 terdapat 905 orang korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh,” kata Irmayani Ibrahim.

Dijelaskan, tahun sebelumnya, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dari Januari hingga Desember 2018 ada 1.376 orang dan Januari hingga Desember 2019 yang mengalami kekerasan 1067 orang.

Hal ini menunjukkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh setiap tahunnya menurun, namun angka tersebut masih juga tinggi meskipun ada penurunan sehingga kita masih perlu sinergitas bersama untuk menekan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh.

“Dengan UPTD-PPA ini kami terus memberi pelayanan dengan penuh empati, responsif dan berkeadilan kepada masyarakat, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dapat terus menurun.” Ungkapnya.

Sebagai informsi, masyarakat yang ingin melakukan pengaduan segera menghubungi Call Center Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Aceh di nomor kontak pengaduan: 0811-6808-875

Sumber: Akhi Wanda

Sinabung Kembali Muntahkan Awan Panas, Warga Diminta Waspada

Penulis

-

16/02/2021

Untitled-1 — Gunung Merapi Sinabung, Tanah Karo, Sumatera Utara

Nukilan.id – Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali memuntahkan awan panas setinggi 2 Kilometer yag mengarah ke timur dan Selatan, Selasa (16/2/2021).

Kepala Pos Pengamatan Gunung Sinabung Armen Putra mengatakan, cuaca cerah dan berawan dan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah tenggara dan selatan, dengan suhu udara 19-26 derajat Celcius.

“Saat ini, gunung Sinabung masih berada pada status level III atau siaga. Kepada masyarakat dan wisatawan setempat, diimbau agar selalu waspada,” katanya.

Armen Putra meminta masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius radial 3 Km dari puncak gunung Sinabung, serta radius sektoral 5 Km untuk sektor selatan-timur dan 4 km untuk sektor timur-utara.

Sementara itu, bila terjadi hujan abu, Armen mengimbau masyarakat memakai masker untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik. Mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh.

“Masyarakat yang bermukim di dekat sungai yang berhulu dari gunung Sinabung agar waspada terhadap bahaya lahar,” demkian Armen Putra.[]

BPOM Terbitkan Izin 13 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Penulis

-

16/02/2021

Nukilan.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) kedua untuk vaksin Covid-19 asal Sinovac yang diproduksi PT Bio Farma. EUA ini untuk 13 juta dosis yang dicanangkan selesai diproduksi pada Kamis (11/2/2021) pekan lalu.

“Sehingga EUA untuk vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada hari ini 16 Februari 2021 bisa disetujui dan mendapatkan EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers, Selasa (16/2/2021).

Penny mengatakan, vaksin Covid-19 yang diproduksi PT Bio Farma ini diberi nama vaksin Covid-19 dengan nomor EUA yakni 2102907543A1.

Setelah Disuntik Dua Dosis Vaksin Sinovac Menurut Penny, vaksin Covid-19 ini mempunyai bentuk vial dengan sediaan 5 ml untuk 10 dosis vaksin. Vial ini dikemas di dalam dus.

“Vaksin stabil disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Setiap vial dilengkapi dengan dua dimensi barcode, menunjukkan identitas masing-masing vial,” ujarnya

Penny mengatakan, meski BPOM pernah menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac namun pemberian EUA untuk hasil produksi terbaru ini harus dilakukan untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan vaksin.

“Ini membutuhkan pengujian, evaluasi khusus dan pemberian EUA yang terpisah, karena adanya perbedaan tempat produksi, perbedaan kemasan, sebelumnya adalah simbol dus sekarang menjadi multicodus, ini lebih efektif lebih efisien,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Bio Farma menargetkan produksi 13 juta dosis vaksin Covid-19 rampung pada Kamis, 11 Februari 2021. Vaksin tersebut berasal dari 15 juta dosis bahan baku vaksin asal Sinovac yang tiba di Indonesia pada 12 Januari 2021

Juru Bicara Vaksinasi Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, produksi vaksin tersebut masih berlangsung dan sesuai jadwal. “Iya, on schedule,” kata Bambang kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Bambang menuturkan, produksi vaksin dibagi menjadi 13 batch. Setiap batch menghasilkan 950.000-1.000.000 dosis vaksin jadi.

Kendati demikian, izin penggunaan vaksin tersebut tetap harus menunggu sertifikat lot release dan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM).

Ia menyebut, nomor izin penggunaan darurat untuk 13 juta dosis vaksin ini berbeda dari EUA 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang sebelumnya telah diterbitkan BPOM. Sebab, ada perbedaan kemasan produk. Namun, penerbitan izin penggunaan darurat tetap mengacu pada hasil evaluasi vaksin Sinovac yang sebelumnya sudah dilakukan oleh BPOM.

sumber: Kompas

Dalam Setahun, Penduduk Miskin di Indonesia Bertambah 2,76 Juta

Penulis

-

16/02/2021

Nukilan.id – Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat, bahkan levelnya kembali menembus dua digit.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,41% poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97% poin terhadap September 2019. Sehingga jumlah penduduk miskin pada September 2020 menjadi 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Angka kemisikinan ini dihitung dua kali dalam setahun di bulan Maret dan September.

“Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,55 juta jiwa, atau setara dengan 10,19%,” kata Kepala BPS, Suhariyanto, Senin (15/2/2021).

Diungkapkan Suhariyanto, meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, tetapi kenaikannya tidak sedalam yang diduga. Misalnya saja pada Juni 2020 lalu, World Bank membuat sebuah simulasi, apabila tidak ada program perlindungan sosial dari pemerintah, angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami kenaikan hingga di level 10,7% hingga 11,6%.

“Hasil BPS menunjukkan, meskipun terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin, tetapi kenaikannya pada September 2020 ini hanya sebesar 0,97%. ini menunjukan berbagai program perlindungan sosial yang dirancang selama masa pandmei sangat membantu, terutama untuk masyarakat lapisan bawah,” kata Suhariyanto.

Sumber : BeritaSatu.com

Bappeda Aceh: Perlu Kerja Keras Menurunkan Kemiskinan di Masa Pandemi

Penulis

-

16/02/2021

Nukilan.id – Menanggapi rilis terbaru BPS yang menyebut jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat, juga posisi Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera, Pemerintah Aceh mengatakan akan terus berupaya mengatasi masalah tersebut.

Hal tersebut diakui tidak mudah, terlebih dalam kondisi pandemi yang terjadi saat ini.

Namun Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek tak mau pesimis. “Kita akui harus bekerja lebih keras lagi tahun ini,” seru Dadek.

Pada tahun 2021 anggaran yang dikantongi daerah totalnya Rp 9.384 triliun. Terdiri dari APBA Rp 8.058 triliun, APBN Rp 1.285 triliun, dan CSR Rp 41 miliar.

“Ini belum masuk Dana TP dan Tekon 2021, Dana Desa, dan APBD kabupaten/kota,” tambahnya.

Dadek juga berharap agar dana desa difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi, terutama dalam menghadapi pandemi sambil menunggu proses vaksinasi. Demikian halnya sektor swasta dan UMKM yang harus dirangsang bangkit pada tahun ini.

“Semoga mereka bisa lebih tahan dan kreatif dalam mempertahankan aura bisnisnya,” harap Dadek.

Dalam pandangan Dadek, tingginya angka kemiskinan di Aceh tak bisa dilepaskan dari faktor masa lalu. Konflik dan tsunami memang telah berlalu, tetapi dampaknya masih ada sampai sekarang. Salah satunya adalah kemiskinan yang tingkatnya tinggi.

“Ini artinya kemiskinan di Aceh tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Pemerintah Aceh harus bekerja keras dua kali lipat (dibandingkan daerah-daerah lain),” Dadek menjelaskan.

Dalam suasana pandemi ini, Indonesia harus bekerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan Indonesia juga meningkat dari 9,22 % menjadi 10,19% atau naik 0,93 poin, sedangkan Aceh 2019 angka kemiskinan Aceh 15,01 % tahun 2020 menjadi 15,43% dalam naik sebesar 0,42% masih rendah dibandingkan dengan kenaikan sebesar 0,93 poin.

Di Aceh ada enam sebab dan strategi pengentasan kemiskinan. Pertama, menekan pengeluaran masyarakat lewat program JKA, perumahan, dan lain-lain. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai bantuan. Ketiga, meningkatkan SDM dengan pelatihan kerja dan pendidikan. Keempat, menekan transaksi ekonomi dengan meningkatkan jalan dalam keadaan baik. Kelima, menjaga stabilitas pangan. Keenam, menangani dampak bencana.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2020 sebanyak 833,91 ribu orang, bertambah 19 ribu orang dibanding Maret 2020 yang sebesar 814, 91 ribu orang.

Target Baru Satgas: Indonesia “Merdeka” dari Covid-19 pada 17 Agustus 2021

Penulis

-

16/02/2021

doni-monardo-1_169 — Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo

Nukilan.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo merilis sebuah target baru yang mengejutkan banyak pihak.

Satgas telah menargetkan Indonesia dapat mengendalikan pandemi virus corona (Covid-19) pada 17 Agustus 2021 nanti, tepat pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun.

Untuk mewujudkan target tersebut, kebijakan penanganan pandemi yang tepat dan penjagaan kepatuhan masyarakat sangat diperlukan.

“Target kita adalah pada 17 Agustus yang akan datang kita harus betul-betul terbebas dari Covid. Artinya Covid betul-betul pada posisi yang dapat dikendalikan,” kata Doni dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual di kanal Youtube Pusdalops BNPB, Senin (15/2), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Doni mengatakan pemerintah daerah juga harus melibatkan masyarakat dalam menangani Covid-19. Menurut dia, masyarakat bisa bersama-sama mencari cara terbaik dalam menanggulangi pandemi.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu, semua pihak harus menyadari bahwa salah satu kunci utama dalam penanggulangan wabah Covid-19 adalah kedisiplinan dan kepatuhan warga dalam menjalani protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, Doni meminta agar warga tetap menaati semua ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk soal aturan-aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Pulau Jawa yang sudah berlangsung sejak 8 Februari hingga 22 Februari mendatang.

“Lewat komando Presiden Jokowi kita lebih fokus pada pendekatan berbasis mikro, RT/RW,” ujarnya.

“Kita berharap setiap daerah yang padat penduduknya, terutama perkotaan yang memiliki pemukiman padat seperti rusun bahkan apartemen hendaknya bisa didapatkan cara terbaik bagaimana meredam kasus harian maupun aktif,” kata Doni menambahkan.

Kasus positif virus corona di Indonesia sendiri sudah mencapai 1.223.930 hingga Senin (15/2). Dari jumlah tersebut, 1.032.065 di antaranya telah sembuh dan 33.367 meninggal dunia.

Peusaba: Jangan Gusur Makam Ulama dan Keluarga Raja Karena Tol

Penulis

-

16/02/2021

Nukilan.id – Ketua Peusaba Aceh Mawardi Usman meminta pemerintah dan pihak proyek jalan tol untuk tidak mengganggu kawasan pemakaman para Ulama sufi dan keluarga Raja yang berada di area pembangunan Gerbang Tol Kajhu Baitussalam Aceh Besar.

“Kompleks situs sejarah itu tidak boleh dipindahkan dan digusur,” kata Mawardi Usman lewat rilis yang dikirim ke Nukilan.id, media online di Aceh, Selasa (16/2/2021).

Katanya, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh nomor 5 tahun 2020, yang mengharamkan perusakan dan pelecehan situs sejarah makam dan cagar budaya Islami, turut memperkuat sikap bahwa kawasan makam ulama dan keluarga raja harus dilindungi.

“Jadi dilarang keras adanya penggusuran situs sejarah untuk pembangunan,” ujarnya mengutif Fatwa MPU.

Dalam sejarah Aceh– hanya Belanda yang menghancurkan makam para Raja dan Ulama untuk membuat jalan. Jika pemerintah dan pihak proyek serta antek-anteknya tetap bersikeras mengorek atau memindahkan makam para ulama sufi Aceh, itu berarti menantang rakyat dan bangsa Aceh secara terbuka.

“Pemerintah Pusat harus menghargai Aceh, dan tidak berusaha memanaskan keadaan di Aceh dengan membiarkan penghancuran dan pelecehan makam para Raja dan ulama Aceh dalam pembangunan proyek-proyek nasional di Aceh,” kata Mawardi.

Mawardi Usman menggambarkan pengalam pemusnahan secara Aceh di masa silam, yakni:

Jangan sampai terulang kejadian sebagaimana makam para ulama yang Kawasan Kajhu, Lambada dan Kuala Gigeng dulu adalah kawasan penting dimana keluarga Sultan dan Para Raja tinggal. Dikawasan ini tinggal Wazir Panglima Paduka Sinara yang melatih militer keluarga Kesultanan Aceh Darussalam, dan juga menjabat Ulebalang Lhok Gulong dan Mukim Paya di Pulo Weh yang langsung berada dibawah Sultan, sehingga dikenal dengan Nanggroe Wakeuh.
Dikawasan Kuala Gigheng Lambada berdiam Bentara Gigeng. Dalam Qanun Meukuta Alam ketika Wazir Sri Maharaja Lela datang maka dibunyikan Meriam 21 kali dan untuk penyambutan Bentara Gigeng dibunyikan Meriam 9 Kali. Ini menandakan kawasan Kajhu, Lambada, Gigieng dan sekitarnya adalah kawasan inti era Kesultanan Aceh Darussalam.
Di Lamreh Krueng Raya bahkan terdapat kerajaan Lamuri yang sudah ada jauh sebelum Masehi dan di dekat Ladong ada Benteng zaman pra Islam Kuta Indrapatra. Di kawasan Ladong juga ada kawasan Rumoh Seuribee Kaway Kuta (Rumah Seribu yang mengawal Kuta) tempat Wisma Negara Kesultanan Aceh Darussalam yang kemudian di Bakar Raja Siujud dan mempermalukan Sultan Iskandar Muda di dunia Internasional saat itu. Akhirnya Iskandar Muda mengarahkan militer mencapai 40 ribu prajurit menyerang Raja Si Ujud atau Portugis di Malaka.

“Khazanah Aceh adalah khazanah yang sangat kaya yang membuat Aceh sejak dulu terkenal keseluruh dunia, maka segala peninggalan sejarahnya wajib dilestarikan,” demikian Mawardi.[]

Laporan: Rilis

Aceh Miskin karena Salah Kebijakan

Penulis

-

16/02/2021