Beranda blog Halaman 2270

BUMN Siap Hadirkan Rumah Untuk UMKM di Aceh

0
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Nukilan.id – Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan BUMN akan menghadirkan Rumah BUMN di Aceh yang nantinya akan menjadi rumah untuk pengembangan UMKM di Aceh.

“Kita akan upayakan Rumah BUMN ini akan segera hadir di Aceh yang nantinya di sinilah para UMKM berkumpul dan berkembang,” katanya dalam rapat kerja FK BUMN Provinsi Aceh tahun 2021 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin.

Ia menjelaskan di rumah BUMN yang akan hadir di Aceh nantinya dengan penanggungjawab Bank Syariah Indonesia (BSI) akan melahirkan industri kreatif yang mampu bersaing dengan produk lainnya.

Ia mengatakan di rumah BUMN tersebut nantinya akan menjadi rumah bagi para UMKM Aceh untuk mendapatkan pembinaan, pusat pelatihan dan juga pembiayaan agar usaha dapat terus berkembang.

Baca juga: Besok, Forum Komunikasi BUMN Aceh Gelar Rapat Kerja

“BUMN memberikan perhatian serius untuk pembinaan UMKM dan sebagai bentuk keseriusan tersebut Pak Menteri BUMN akan menempatkan CEO muda BUMN selevel manejer yang akan mengelola Rumah BUMN ini,” katanya.

Menurut dia penempatan CEO tersebut merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan pengembangan UMKM di Aceh sehingga terus tumbuh dan berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Pihaknya juga bertekad rumah BUMN tersebut akan dibuka di setiap kabupaten dan kota di seluruh Aceh dalam upaya memperluas jaringan untuk membina pelaku UMKM di seluruh Aceh.

Baca juga: Maret BLT UMKM 2021 Dikabarkan Cair, Ini Syaratnya

Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyambut baik terhadap rencana hadirnya Rumah BUMN di Aceh yang bertujuan mengembangkan UMKM yang ada di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

“Kami menyambut baik dengan rencana ini dan semoga dapat segera direalisasi dan Kami juga sangat bersyukur BUMN di Aceh juga telah mengambil peran besar untuk mengembangkan UMKM yang ada di provinsi ini,” katanya.

Ia meyakini dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin erat antara Pemerintah Aceh dengan BUMN upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat dapat terwujud di masa mendatang.

Kegiatan rapat kerja FK BUMN turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani, Ketua FK BUMN Aceh, Ferry Hariawan dan pimpinan BUMN yang ada di Aceh.[antara]
Baca juga: PLN Beri Diskon Tambah Daya Rumah Tangga dan UMKM

Kejati Aceh Tahan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Jalan Muara Situlen-Gelombang Agara

0
Kajati Aceh Dr. Muhammad Yusuf S.H., M.H, saat Konferensi Pers di kantor Kejati Aceh, Senin (15/03/2021).

Nukilan.id – Kejaksaan Tinggi (kejati) Aceh menahan 4 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan jalan Muara Situlen- Gelombang di Aceh Tenggara (Otsus Kabupaten/Kota) Tahun Anggaran 2018.

Hal ini disampaikan Kajati Aceh Dr. Muhammad Yusuf S.H., M.H didampingi para asisten dan kasi serta pejabat utama lainnya, saat Konferensi Pers terkait penahanan tersangka tindak pidana korupsi, di kantor Kejati Aceh, Senin (15/03/2021).

Baca juga: Kejati Aceh usut dugaan korupsi peremajaan sawit Rp684,8 miliar

Kajati mengatakan, keempat tersangka ditahan usai penyidikan jaksa menemukan bukti dugaan penyimpangan uang negara pada proyek peningkatan jalan tersebut.

“Keempat tersangka yaitu berinisial, JNK (pensiunan PNS Dinas PUPR Aceh selaku KPA peningkatan jalan), SA (selaku PPTK I UPTD V Aceh Tenggara peningkatan jalan), KN alias SG (selaku Dirut CV Beru Dinam) dan KI (selaku Dirut PT Pemuda Aceh Kontruksi). Kini mereka dititipkan sementara di Rutan Kajhu Kelas II, Aceh Besar. Selama 20 hari sejak tanggal 15 Maret 2021 hingga 3 April 2021,” jelasnya.

4 tersangka berinisial, JNK (pensiunan PNS Dinas PUPR Aceh selaku KPA peningkatan jalan), SA (selaku PPTK I UPTD V Aceh Tenggara peningkatan jalan), KN alias SG (selaku Dirut CV Beru Dinam) dan KI (selaku Dirut PT Pemuda Aceh Kontruksi)

Baca juga: Kejati Aceh Periksa Kadis Perhubungan Terkait Dugaan Korupsi

Lanjutnya, hasil penyidikan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh mengungkapkan, pemenang tender untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Muara-Situlen-Gelombang Cs Kabupaten Aceh Tenggara (Otsus Kabupaten/Kota) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah PT. Pemuda Aceh Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.687.817.000,00. Dengan direkturnya Kariyadi Bin Ahmaddin.

Keempat tersangka dibawa ke Rutan Kajhu, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Kejati Aceh Tangkap Koruptor yang Buron 4 Tahun

“Hasil dari pemeriksaan Ahli Teknis, ditemukan Jumlah total harga berdasarkan hasil perhitungan volume terpasang serta mutu yang sesuai persyaratan kontrak dan spesifikasi umum Bina Marga sebesar Rp.6.383.328.220,- dari nilai kontrak sebesar Rp.11.687.817.000,” kata Muhammad Yusuf.

“Untuk saat ini perhitungan Kerugian Keuangan Negara masih dalam perhitungan dari auditor BPKP Perwakilan Aceh,” sambungnya.[Yuli]

Jokowi: Sikap Saya Tak Berubah, Tidak Ada Niat Jadi Presiden Tiga Periode

0
Presiden Joko Widodo. (Foto: Gurindam.id)

Nukilan.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan sikapnya bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/03/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” tuturnya.

Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” kata Presiden.

Sumber: Sekretariat Negara RI

KPU Usul Anggaran Rp 86 Triliun Untuk Pemilu 2024

0
KPU Usul Anggaran Rp 86 Triliun Untuk Pemilu 2024 Nukilan.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 86,2 triliun secara multiyears, mulai 2021 sampai 2025. Jumlah ini termasuk alokasi anggaran tambahan dari pagu KPU yang sudah diterima pada 2021. "Usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024, totalnya ada Rp 86 triliun," ujar Pelaksana tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/3). Ilham memerinci, anggaran 2021 sebesar Rp 8,4 triliun (10 persen), 2022 Rp 13,2 triliun (15 persen), 2023 Rp 24,9 triliun (29 persen), 2024 Rp 36,5 triliun (42 persen), dan 2025 Rp 3 triliun (empat persen). Semua anggaran ini untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara, usulan anggaran untuk Pilkada serentak 2024 di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi sebanyak Rp 26,2 triliun. Anggaran ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 dan 2024. Namun, menurut Ilham, ada keinginan dari semua KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota agar anggaran pilkada tidak lagi bersumber dari APBD, melainkan juga berasal dari APBN. Alasanya, karena tidak ada keserentakan persetujuan dan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta tidak ada kesamaan besaran anggaran antardaerah. "Pengalaman 2020, di pemda (pemerintah daerah) tenggat waktunya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair," kata Ilham. Di samping itu, tahapan Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan di tengah-tengah tahapan Pemilu 2024. Ilham mengatakan, faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pilkada di setiap daerah menjadi semakin penting dan mendesak. "Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan pemilu dan pemilihan 2024," tutur Ilham. Selain KPU, Bawaslu dalam kesempatan yang sama juga mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk pusat, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Kelurahan/Desa, Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total anggarannya lebih dari Rp 14,7 triliun untuk 2022 sampai 2024. "Ini berpijak dari pelaksanaan Pemilu 2019," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan. Ia memerinci, anggaran pada 2022 sebesar Rp 2,6 triliun, 2023 Rp 6,4 triliun, dan 2024 Rp 5,7 triliun. Sedangkan, Bawaslu belum menyusun usulan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Sumber: Republika Plt Ketua KPU Ilham Saputra (kiri) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian (kanan) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3). (Foto: Prayogi/Republika)

Nukilan.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 86,2 triliun secara multiyears, mulai 2021 sampai 2025. Jumlah ini termasuk alokasi anggaran tambahan dari pagu KPU yang sudah diterima pada 2021.

“Usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024, totalnya ada Rp 86 triliun,” ujar Pelaksana tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/3).

Ilham memerinci, anggaran 2021 sebesar Rp 8,4 triliun (10 persen), 2022 Rp 13,2 triliun (15 persen), 2023 Rp 24,9 triliun (29 persen), 2024 Rp 36,5 triliun (42 persen), dan 2025 Rp 3 triliun (empat persen). Semua anggaran ini untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sementara, usulan anggaran untuk Pilkada serentak 2024 di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi sebanyak Rp 26,2 triliun. Anggaran ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 dan 2024.

Namun, menurut Ilham, ada keinginan dari semua KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota agar anggaran pilkada tidak lagi bersumber dari APBD, melainkan juga berasal dari APBN. Alasanya, karena tidak ada keserentakan persetujuan dan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta tidak ada kesamaan besaran anggaran antardaerah.

“Pengalaman 2020, di pemda (pemerintah daerah) tenggat waktunya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair,” kata Ilham.

Di samping itu, tahapan Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan di tengah-tengah tahapan Pemilu 2024. Ilham mengatakan, faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pilkada di setiap daerah menjadi semakin penting dan mendesak.

“Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan pemilu dan pemilihan 2024,” tutur Ilham.

Selain KPU, Bawaslu dalam kesempatan yang sama juga mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk pusat, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Kelurahan/Desa, Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total anggarannya lebih dari Rp 14,7 triliun untuk 2022 sampai 2024.

“Ini berpijak dari pelaksanaan Pemilu 2019,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan.

Ia memerinci, anggaran pada 2022 sebesar Rp 2,6 triliun, 2023 Rp 6,4 triliun, dan 2024 Rp 5,7 triliun. Sedangkan, Bawaslu belum menyusun usulan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Sumber: Republika

8 Tuntutan APAM Kepada Gubernur Aceh dan DPRA

0
Aksi Demonstrasi di depan Pendopo Gubernur Aceh. (15/3/2021)

Nukilan.id – Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM), menggelar aksi di depan Pendopo Gunernur Aceh, Banda Aceh, Senin (15/3/2021).

Aksi itu mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengupayakan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Karena menurut APAM, kondisi kemiskinan Aceh akan terus berlanjut di tahun 2021 hingga 2022 mendatang.

Baca juga: Gubernur Aceh Dituntut Atasi Kemiskinan dan Transparansi Anggaran kapal Aceh Hebat

Hal Itu disebabkan, Pemerintah Aceh belum mengubah postur anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Maka dari itu, Koordinator APAM Maulida Ariandy S, minta Gubernur Aceh segera mengalokasikan 20% APBA untuk atasi kemiskinan dan di anggarkan pada tahun 2022.

Selanjutnya, APAM juga menuntut keterbukaan anggaran pengadaan tiga unit Kapal Aceh Hebat, yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020, Rp378 miliar.

“Harus adanya transparansi anggaran pembelian tiga unit kapal Aceh Hebat berjenis Roro”, ujarnya.

Dalam aksi tersebut, ikut serta Gerakan Aceh Hebat (GAH), dan Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA)

“Kita akan terus menyuarakan aspirasi kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk kepentingan masyarakat Aceh,” tegasnya.

Baca juga: Peduli Situs, MAA Banda Aceh Ziarah ke Makam Ulama di Gampong Pande

Berikut 8 (delapan) tuntutan Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM), yakni:

  1. APAM melihat kondisi kemiskinan Aceh akan terus berlanjut di tahun 2021 hingga 2022 mendatang. Itu karena Pemerintah Aceh belum terlihat mengubah postur anggaran yang berpihak pada rakyat, Nah, solusi yang ditawarkan APAM adalah anggaran tahun 2022 harus memihak kepada masyarakat umum atau fokus pada pengentasan kemiskinan (pro poor) yang meliputi bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.
  2. Mendesak gubernur Aceh untuk segera mengupayakan Penanggulangan kemiskinan di Aceh, untuk itu Pemerintah Aceh segera mengalokasikan 20 % APBA untuk mengatasi atasi kemiskinan Untuk di anggarkan tahun 2022.
  3. Menuntut keterbukaan anggaran pengadaan tiga Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, Jenis Fery Roro, yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020, Rp378 miliar. Pemerintah Aceh harus adanya transparansi anggaran pembelian tiga unit kapal Aceh Hebat berjenis Roro tersebut.
  4. Meminta kepada DPRA segera melakukan Pemakzulan kepada Gubernur aceh atas perolehan Penghargaan Provinsi Termiskin di Sumatra saat ini, maka kami meminta DPRA jangan bersekongkol dengan Pemerintah Aceh saat ini.
  5. Kami meminta kepada DPRA kursi Wagub Aceh yang sudah lama kosong harus segera diisi oleh Parpol pengusung dan DPRA dan Nova Iriansyah jangan bermain
    politik kepentingan sepihak.
  6. Kami meminta Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan KPK harus turun tangan mengusut pengelolaan dana penanganan Covid-19 di Aceh juga proyek Multiyears. Anggaran refocusing triliunan rupiah sepertinya hanya untuk kroni-kroni.
  7. Politisi di DPRA terbukti hanya bela kepentingan pribadi dan kelompoknya. Setelah dana pokir mereka diterima oleh gubernur, mereka diam soal hak interpelasi dan angket. DPRA bahkan tidak peduli dengan jabatan Wagub Aceh. Hari ini kami sadarkan rakyat Aceh bahwa di DPRA tak lebih hanya tikus-tikus APBA.
  8. Bila tuntutan ini tidak di dengar dan digubris dalam waktu dekat ini APAM akan mengepung Kantor gubernur Aceh dan Pendopo dengan massa yang lebih banyak lagi.
    Baca juga: Rektor USK: Jangan Daftar UTBK-SBMPTN Sebelum Pengumuman Kelulusan SNMPTN

Peduli Situs, MAA Banda Aceh Ziarah ke Makam Ulama di Gampong Pande

0
MAA Kota Banda Aceh Ziarah ke Makam Ulama dan raja di gampong Pande. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh mengajak seluruh masyarakat kota Banda Aceh dan secara khusus masyarakat Aceh agar menjaga, melestarikan. dan peduli pada situs-situs sejarah Aceh.

Ajakan itu disampaikan Mulyadi Thaib, wakil ketua MAA kota Banda Aceh yang melakukan ziarah ke makam ulama, sekaligus mengunjungi situs sejarah Aceh di kawasan Gampong Pande, Banda Aceh, Senin (15/3/2021).

Kunjungan itu merupakan kunjungan rutin yang dilakukan MAA Banda Aceh dalam rangka berziarah ke makam ulama dan kunjugan ke situs sejarah di kawasan itu.

“Ziarah kubur dan doa bersama di makam ulama dan Raja-raja adalah agenda rutin tahunan MAA Kota Banda Aceh,” kata Mulyadi Thaib.

Pada kunjungan kali ini, rombongan melakukan berziarah ke makam Tuan di Kandang di gampong pande, Makam Putroe Ijo atau Putri Hijau di gampong Pande, makam ulama dan bangsawan lainya di areal pembangunan proyek Instalasi Proyek Pengolahan Limbah (IPAL) dilokasi pembuangan akhir diantara Gampong Jawa dan gampong pande.

Laporan: Irfan

BPS: Pemulihan Ekonomi Mulai Berjalan

0
Logo BPS

Nukilan.id – Kinerja perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus dengan capaian ekspor dan impor yang sama-sama mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) menilai, kinerja tersebut menunjukkan proses pemulihan ekonomi nasional yang mulai berjalan.

“Memperhatikan ekspor meningkat dari seluruh sektor dan impor juga naik, terutama bahan baku dan barang modal. Saya katakan, ya, ini menunjukkan geliat berbagai sektor dan investasi yang mulai bergerak,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3).

Nilai ekspor sepanjang Februari 2021 sebesar 15,27 miliar dolar AS sementara impor sebanyak 13,26 miliar dolar AS. Dari neraca tersebut, diperoleh surplus neraca perdagangan sebesar 2 miliar dolar AS. Surplus tersebut mengalami kenaikan dari capaian surplus perdagangan Januari 2021 yang sebesar 1,96 miliar dolar AS.

Suhariyanto mengatakan, secara tahunan (year on year/yoy) seluruh sektor dalam kinerja ekspor mengalami kenaikan. Pada ekspor nonmigas, ekspor pertanian naik 3,16 persen menjadi 310 juta dolar AS, industri pengolahan naik 9 persen menjadi 12,15 miliar dolar AS, serta pertambangan dan lainnya naik 7,53 persen menjadi 1,95 miliar dolar AS.

Adapun ekspor nonmigas juga mengalami pertumbuhan 6,9 persen menjadi 860 juta dolar AS.

Sementara dari sisi impor, BPS mencatat impor barang konsumsi naik 43,59 persen menjadi 1,22 miliar dolar AS. Begitu pula dengan impor bahan baku/penolong naik 11,53 persen menjadi 9,89 miliar dolar AS dan barang modal naik 17,68 persen menjadi 2,15 miliar dolar AS.

Suhariyanto mengatakan, pemerintah sudah berupaya keras melakukan vaksinasi dan disambut positif berbagai kalangan masyarakat. Menurut dia, dari situ terlihat adanya optimisme untuk bangkit dari dampak negatif pandemi yang sudah berjalan selama satu tahun.

Di sisi lain, ia mengemukakan, dari angka Purchasing Managers Index (PMI) dari IHS Markit pada Februari 2021 menunjukkan level 50,9. Itu mencerminkan industri dalam negeri berada dalam level ekspansi. Indeks tersebut juga mengonfirmasi kenaikan impor bahan baku dan barang modal yang menjadi indikator adanya kegiatan industrialisasi.

“Jadi, kalau dilihat, saya setuju bahwa performa ekspor-impor Februari 2021 menggembirakan, apalagi masih menciptakan surplus,” ujarnya.

Sumber: Republika

Gubernur Aceh Dituntut Atasi Kemiskinan dan Transparansi Anggaran kapal Aceh Hebat

0
Aksi di Pendopo Gubernur. (Foto; Nukilan.id)

Nukilan.id – Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM), Gerakan Aceh Hebat (GAH), dan Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) menggelar aksi mendesak Gubernur Aceh untuk mengatasi kemiskinan di Aceh, dan segera mengalokasikan 20% APBA untuk atasi kemiskinan tahun 2022.

Hal itu disampaikan pada lintas organisasi di depan Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh Senin (15/03/2021).

“Hari ini kami menyuarakan suara yang sama. Tidak ada kepentingan apapun disini. Kami bekerjasama menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Aceh,” kata koordinator APAM Maulida Ariandy S.

Selain itu aksi Gabungan meminta Pemerintah Aceh segera merealisasikan 8 tuntutan mereka, seperti soal Aceh termiskin di Sumatera dan anggaran refocusing tahun 2022.

“Kita inginkan Gubernur Aceh maksimal untuk merealisasikan dana refocusing tahun 2022 untuk menanggulangi kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, kata Maulida – Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) harus diutamakan pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.

“Karena umumnya masyarakat Aceh hidup di tiga sektor tersebut. Maka sektor itu harus di utamakan oleh pemerintah Aceh di sisa masa jabatannya. Jangan sampai berlalu, karena kami melihat kondisi Aceh hari ini semakin terpuruk,” ujar Maulida.

Untuk itu, kami berharap gubernur Aceh bisa berkerjasama kembali dengan semua stakeholder dalam mensejahterakan rakyat Aceh.

“Bukan hanya bekerja sama dengan DPRA, tapi harus semua stackholder,” katanya.

APAM juga menuntut keterbukaan anggaran pengadaan tiga Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, jenis Fery Roro, yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020, Rp378 miliar.

“Kita meminta pemerintah Aceh untuk transparansi, termasuk memaparkan atau mempublikasikan ke media berapa anggaran yang digunakan untuk pembelian Kapal Aceh Hebat,” tutup Maulida.

Reporter: Akhi Wanda

Cristiano Ronaldo Nyatakan Tetap Bersama Juventus

0
Cristiano Ronaldo

Nukilan.id – Pemain Juventus, Cristiano Ronaldo buka suara soal rumornya hengkang dari Stadion Allianz. Ronaldo menyatakan komitmennya untuk tetap bersama Juventus.

Dilansir dari laman Triball Football, Ronaldo didera rumor tentang kembalinya ke Real Madrid. Dia pun memecah keheningan atas rumor itu dengan mengkonfirmasi secara tidak langsung mengenai unggahan di media sosialnya.

Baca juga: Ronaldo Jadi Dalang Tersingkirnya Juventus di Liga Champions

“Yang lebih penting daripada jumlah jatuh yang anda alami dalam hidup adalah seberapa cepat dan seberapa kuat anda bangkit kembali,” tulis Ronaldo dalam unggahannya.

Menurutnya, juara sejati tidak akan pernah putus. Ronaldo pun menatap sisa kompetisi yang diikuti Juventus setelah gugur dari Liga Champions.

Baca juga: Kalah Agregat, Juventus Gagal Melaju ke Perempat Final Liga Champions

“Fokus kami sudah ada di Cagliari, dalam perjuangan Serie A di final Piala italia dan segala hal yang masih bisa kami raih musim ini,” lanjut Ronaldo.[republika]

Baca juga: Man City Enam Kemenangan Menuju Juara Liga Inggris
Baca juga:
Menang Telak, Man City Makin Jauh Tinggalkan MU

Haji Uma desak polemik peraturan dana desa diselesaikan

0
Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma. (Foto: Dok. Pribadi Haji Uma)

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudirman yang dikenal dengan nama Haji Uma mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyelesaikan polemik terkait peraturan bupati mengatur alokasi dana gampong atau desa.

“Kami berharap peraturan bupati yang menjadi polemik tersebut diselesaikan. Polemik peraturan bupati tersebut sempat dipersoalkan aparatur gampong,” kata Sudirman di Lhokseumawe, Minggu (14/3/2021).

Baca juga: Pilkada 2024, Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Jadi Persoalan

Sudirman mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana gampong. Peraturan tersebut memangkas penghasil tetap aparatur gampong.

Persoalan itu menyebabkan unjuk rasa aparatur gampong bersama mahasiswa beberapa waktu lalu di Kantor Bupati Aceh Utara di Lhoksukon. Mereka menuntut peraturan bupati yang memangkas penghasilan aparatur gampong dicabut.

Oleh karena itu, Sudirman meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengkaji kembali peraturan bupati tersebut, sehingga persoalan pemangkasan penghasilan aparatur gampong tidak berlarut-larut.

Baca juga: AHY Silaturahmi ke Kediaman Jusuf Kalla

“Jika polemik ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak pada kinerja aparatur gampong. Dan ini dikhawatirkan terganggunya pelayanan masyarakat di kantor gampong atau desa,” kata Sudirman.

Menurut Sudirman, masalah penghasilan aparatur gampong sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua PP Nomor 43 Tahun 2014 yang menjadi peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Baca juga: Kemenristek Dorong Riset Peduli Lingkungan

Dalam peraturan pemerintah tersebut menyebutkan dalam alokasi dana desa tidak mencukupi untuk dana penghasilan tetap aparatur desa, maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam anggaran pendapatan belanja desa.

“Peraturan bupati tersebut mengangkangi peraturan lebih tinggi di atasnya. Jadi, masalah ini harus diselesaikan segera. Jika dibiarkan, maka terhadap kinerja aparatur gampong terhadap jalannya pemerintahan desa,” kata Sudirman.

Baca juga: Sepenggal Sejarah Peralihan Hindu-Islam di Aceh
Baca juga: Nikmati Indahnya Aceh Lewat Destinasi Wisata Alam