Beranda blog Halaman 2242

Plt Kadis Pariwisata DKI Ditusuk di Kantornya

0
Gumilar Ekalaya saat ditemui di gedung Disparbud, DKI Jakarta, 17 September 2019. Foto Antara

Nukilan.id – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya ditusuk oleh seseorang berinisial RH.

Penusukan tersebut terjadi di kantor Gumilar di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan hari ini, Rabu, 10 Februari 2021.

“Benar. Di kantor beliau,” ujar Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Azis Andriansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Februari 2021.

Azis menjelaskan kejadian bermula saat pelaku datang ke kantor Dinas Pariwisata DKI untuk menemui dan berbicara dengan Gumilar. Pertemuan keduanya terjadi di lantai 2.

“Pelaku kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa di dalam tasnya selanjutnya menusuk korban,” kata Azis.

Baca juga: Penumpang Tikam Sopir Ojek Online di Pintu Masuk TPU Kebagusan

Azis mengatakan, Gumilar mengalami luka tusuk di paha atas. Setelah menusuk korban, kata Azis, pelaku langsung turun dengan maksud ingin kabur.

“Namun pada saat sampai di bawah, security melihat pelaku membawa pisau dan langsung menghalaunya.”

Karena dihalang-halangi, pelaku menusuk petugas keamanan tersebut di bagian dada atas di sebelah kiri. Petugas security lain lantas menghubungi petugas kepolisian. Pelaku penusukan Gumilar Ekalaya kini sudah ditangkap. “Sudah berhasil ditangkap,” kata Azis.[]

Sumber: Tempo.co

Presiden Bayern Munich: Mohamed Salah, Messinya Afrika

0

Nukilan. id – Karl-Heinz Rummenigge , Presiden Bayern Munich , mengungkapkan kekagumannya yang besar kepada bintang Mesir, Mohamed Salah, striker Liverpool dan salah satu pemain paling menonjol di Eropa.

Menurut pernyataan yang dibawa oleh surat kabar Spanyol “S”, Rummenigge menggambarkan bintang Mesir itu sebagai Messi dari benua Afrika, dan dia adalah pemain yang diimpikan oleh tim mana pun di barisannya, dan tidak dapat digantikan.

Rummenigge mengungkapkan kekagumannya atas apa yang dilakukan Salah bersama tim Liverpool selama beberapa musim terakhir, mengingat pencapaian tersebut membuat Salah naik ke peringkat pemain terbaik dunia.

Rummenigge, bintang Mesir, berada di antara pemain terbaik di semua level saat ini, dan dia termasuk di antara bintang sepak bola elit dan tidak kalah berharga dari pemain terkemuka lainnya.

Terlepas dari kekaguman yang besar atas apa yang dilakukan Salah dengan Liverpool, Rummenigge menegaskan bahwa timnya tidak tertarik untuk bersaing memperebutkan bintang ini selama musim depan, tetapi ia menilai kehadirannya akan memberikan kekuatan tambahan bagi timnya.

Berbagai sumber media melaporkan bahwa Mohamed Salah tidak lagi senang dengan “The Reds” dan dia sedang mencari tujuan baru karena namanya telah dikaitkan dengan raksasa Spanyol Real Madrid dan Barcelona. Dan sepertinya Salah tidak akan bermain untuk tim selain Real atau Barcelona, ​​mengingat penggemar kedua tim dan popularitas mereka yang luar biasa.

Sumber: alaraby.co.uk

Qatar Izinkan Penggunaan Darurat Moderna Vaksin Melawan “Covid-19”

0

Nukilan.id – Pada hari Rabu, 10 Februari 2021 Kementerian Kesehatan Masyarakat di Qatar memberikan izin untuk penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang  diproduksi oleh perusahaan Amerika ” Moderna “, yang merupakan vaksin kedua yang diizinkan untuk digunakan di negara tersebut setelah American-German Pfizer / Biontech. vaksin.

Dalam pernyataannya, Kementerian Kesehatan Qatar mengatakan bahwa vaksin Moderna disetujui setelah Kementerian Farmasi dan Departemen Pengawasan Obat melakukan studi dan review vaksin yang akurat dan ekstensif, serta mengevaluasi hasil studi klinis yang dilakukan terhadap puluhan ribu relawan.
Persetujuan Qatar untuk menggunakan vaksin Moderna datang setelah persetujuan banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Inggris, untuk menggunakannya.

Ketua National Strategic Group for Responding Covid-19 Abdul Latif Al-Khal mengatakan tahapan uji klinis komprehensif yang dilakukan terhadap vaksin Moderna membuktikan vaksin tersebut sangat aman dan efektif. Persetujuan Kementerian Kesehatan tentang vaksin tersebut berarti bahwa kami akan segera dapat mulai menggunakannya bersamaan dengan vaksin Pfizer / Bountech, sehubungan dengan perluasan program vaksinasi nasional kami di Qatar. “

Al-Khal menjelaskan bahwa, “Dengan apa yang kami saksikan tentang tingginya permintaan vaksin Covid-19 di berbagai belahan dunia, kami sekarang dapat di Qatar untuk mendapatkan keuntungan dari ketersediaan dua jenis vaksin yang kami miliki,” mencatat bahwa kedua vaksin tersebut telah menunjukkan tingkat keamanan dan kemanjuran yang sama dan tinggi selama uji coba. Dan tidak perlu mengkhawatirkan vaksin mana yang akan diberikan kepada individu.

Sebaliknya, Direktur Departemen Farmasi dan Pengawasan Obat di Kementerian Kesehatan Aisha Al-Ansari mengatakan, “Pendekatan proaktif yang diambil oleh Qatar untuk mengamankan akses ke vaksin dengan menandatangani perjanjian dengan perusahaan produsen terkemuka telah membuktikan keefektifannya. Kami telah menjelaskan sejak awal bahwa kami ingin menyediakan vaksin yang aman, efektif, dan disetujui secara internasional. Kami akan segera menerima. “Pengiriman pertama vaksin Moderna, dan meskipun jumlah pengiriman ini akan dibatasi, ini merupakan perkembangan positif, dan kami berharap pengiriman yang lebih besar tiba secara teratur dari Moderna dan dari aliansi Pfizer / Biontech selama beberapa minggu mendatang. “

Sumber: alaraby.co.uk

Polisi Tahan Tersangka Pemeras Bupati Aceh Barat

0

Nukilan.id – Penyidik Polres Aceh Barat, Rabu malam, melakukan penahanan terhadap seorang pria Teungku Azis (45), warga Desa Kuala Baro, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Aceh Barat Ramli MS.

“Tersangka Teungku Azis kami tahan setelah menjalani pemeriksaan di mapolres sekitar tujuh jam lamanya,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Argamuda SIK diwakili Kasat Reskrim AKP Parmohonan Harahap yang dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (10/2/2021).

Sebelumnya, Senin (8/2) malam lalu, penyidik Polres Aceh Barat juga sudah resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria bernama Zahidin alias Teungku Janggot, warga Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan dalam perkara yang sama.

AKP Parmohonan Harahap menjelaskan, penahanan terhadap tersangka Teungku Azis dilakukan polisi, setelah penyidik menemukan alat bukti tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan tersangka.

Selain itu, tersangka juga mengakui perbuatannya kepada penyidik saat dilakukan pemeriksaan di Mapolres Aceh Barat bahwa tindakan yang dilakukan tersebut sebagai upaya untuk memeras Bupati Aceh Barat, dengan cara membawa kuitansi menagih utang.

Padahal, di dalam surat yang dibawa sejumlah tersangka tersebut, sama sekali tidak terkait dengan Bupati Aceh Barat Ramli MS sebagai korban.

Dalam perkara ini, polisi juga menjerat tersangka dengan Pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan, Pasal 207 KUHP karena diduga menyerang kehormatan pejabat negara.

Polisi juga menjerat pelaku dengan Pasal 311 KUHP diduga terkait penistaan dengan tulisan atau dengan lisan, karena menagih utang dengan orang yang tidak berutang, serta Pasal 310 KUHP terkait penghinaan dengan lisan/tulisan disertai pengancaman.

“Tersangka Teungku Azis kami tahan guna memudahkan proses hukum yang sedang berjalan,” kata AKP Parmohonan Harahap menegaskan.

Suber: antara

Hasil Survei UNDP dan Oxford,Tegaskan Kondisi Darurat Iklim

0
Foto: Ilustrasi/net

Nukilan.id | Hasil survei global terbaru yang melibatkan 1,2 juta responden di 50 negara – yang mewakili 56% populasi dunia – kembali menegaskan kondisi darurat iklim.

Hasil survei hasil kerja sama United Nations Development Programme (UNDP) dan Universitas Oxford ini dijabarkan dalam laporan terbaru berjudul “Peoples’ Climate Vote” yang dirilis baru-baru ini. Laporan ini adalah hasil survei opini publik terkait perubahan iklim terbesar yang pernah dilakukan di dunia.

Laporan “Peoples’ Climate Vote” juga menjadi pilar kampanye UNDP guna mendorong dunia membatasi kebaikan suhu bumi di bawah 1.5 derajat Celcius yang diluncurkan pada tahun 2020.

Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai perubahan iklim dan mengetahui aksi apa yang menurut mereka harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyambungkan aspirasi masyarakat dengan para pembuat kebijakan negara.

Aspirasi masyarakat tersebut saat ini sangat diperlukan mengingat dunia tengah menyusun target NDC (Nationally Determined Contribution) yang lebih ambisius.

Hasilnya, laporan ini menyatakan, walaupun dunia tengah berada dalam situasi pandemi Covid-19, sebagian besar responden (64% responden di 50 negara) menyatakan dunia saat ini berada dalam kondisi darurat perubahan iklim. Hasil ini ditemukan di semua negara yang disurvei.

Kaum muda (di bawah 18 tahun) menjadi kelompok yang lebih percaya bahwa perubahan iklim adalah keadaan darurat global dibandingkan kelompok usia lainnya, walau sebagian besar lansia masih setuju dengan mereka. Hampir 70% dari mereka yang berusia di bawah 18 tahun mengatakan bahwa perubahan iklim adalah keadaan darurat global, dibandingkan dengan 65% dari mereka yang berusia 18-35, 66% yang berusia 36-59, dan 58% dari mereka yang berusia di atas 60 tahun.

Hasil ini menjadi bukti yang jelas dan menyakinkan bagi para pembuat kebijakan untuk lebih ambisius beraksi mengatasi krisis iklim.

Tingkat dukungan tertinggi terhadap aksi iklim datang dari responden di negara-negara berkembang kepulauan kecil atau SIDS (74%), diikuti oleh negara berpenghasilan tinggi (72%), negara berpenghasilan menengah (62%), lalu negara miskin atau LDC (58%).

Secara regional, proporsi responden yang menyebutkan dunia berada dalam kondisi darurat iklim berasal dari Eropa Barat dan Amerika Utara (72%), Eropa Timur dan Asia Tengah (65%), negara-negara Arab (64%) , Amerika Latin dan Karibia (63%), Asia dan Pasifik (63%), dan Afrika Sub-Sahara (61%).

Dari mereka yang mengatakan dunia berada dalam kondisi darurat iklim, sebanyak 59% menyatakan dunia harus beraksi dengan segala daya upaya untuk mengatasi kondisi kedaruratan ini.

Kebijakan Iklim Paling Populer

Survei ini juga menemukan empat kebijakan iklim yang paling populer secara global. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Konservasi hutan dan lahan (dengan 54% dukungan publik);

2. Pemakaian tenaga surya, angin dan energi terbarukan (53%);

3. Teknik pertanian ramah iklim (52%); dan

4. Berinvestasi lebih banyak dalam bisnis dan pekerjaan ramah lingkungan (50%).

Di negara-negara dengan emisi dari deforestasi dan alih guna lahan yang tinggi, muncul dukungan yang kuat untuk melestarikan hutan dan lahan. Responden di empat dari lima negara yang memiliki emisi tertinggi dari alih guna lahan, memberikan dukungan yang besar bagi pelestarian hutan dan lahan, termasuk Brasil (60%), Indonesia (57%) dan Argentina (57%).

Sementara itu mayoritas responden di delapan dari sepuluh negara yang memiliki emisi tertinggi dari sektor ketenagalistrikan/pemanas, memberikan dukungan yang besar pada penggunaan energi terbarukan, termasuk responden dari Amerika Serikat (65%), negara penghasil emisi terbesar yang disurvei, serta Australia (76%), Kanada (73%) , Jerman (71%), Afrika Selatan (69%), Jepang (68%), Polandia (57%), dan Rusia (51%).

Kebijakan iklim terpopuler ketiga adalah penerapan pola pertanian yang ramah iklim. Kebijakan ini didukung secara mayoritas di negara-negara agraris termasuk di Indonesia (60%), Filipina (56%), Ekuador (53%), dan Mesir (51%).

Hampir semua responden di negara anggota G20 mendukung investasi bisnis dan pekerjaan yang ramah lingkungan, yang menjadi kebijakan iklim terpopuler ke-4. Responden di Inggris (73%) mendukung kebijakan ini, diikuti oleh Jerman, Australia dan Kanada (semuanya 68%), Afrika Selatan (65%), Italia (64%), Jepang (59%), Amerika Serikat (57%), Prancis, (56%), dan Argentina, Brasil, dan Indonesia (semuanya 51%).

Transportasi bersih adalah kebijakan iklim terpopuler kelima secara keseluruhan. Sembilan dari sepuluh negara dengan populasi paling urban mendukung transportasi bersih. Ini termasuk mayoritas besar responden di Chili (58%), Jepang (57%), dan Amerika Serikat (56%).

Responden di 7 dari 12 negara maju juga mendukung aksi untuk membuat perusahaan penghasil polusi membayar atas perbuatan mereka. Responden di Inggris memimpin dukungan atas kebijakan ini (72%) diikuti responden dari Kanada (69%) [hijauku.com].

Turki Akan Kirim Astronot ke Bulan

0

Nukilan.id – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa negaranya akan mengirim astronot ke bulan. Ia baru saja memaparkan program luar angkasa 10 tahun ke depan, termasuk mengembangkan sistem satelit yang mencakup internasional.

Program tersebut dikatakannya sebagai bagian dari visinya untuk menempatkan Turki dalam peran regional dan memperluas peran negara secara global, melansir dari situs The Sydney Morning Herald, Rabu, 10 Februari 2021.

Mereka berencana untuk membangun kontak pertama dengan bulan pada 2023, bersamaan dengan usia negara yang mencapai 100 tahun. Tahap pertama dari misi tersebut akan melalui kerja sama internasional, sedangkan tahap kedua akan menggunakan roket buatan Turki.

“Tujuan utama dan terpenting kami untuk program luar angkasa nasional kami adalah kontak Republik Turki di tahun ke-100 dengan bulan. Insya Allah, kami pergi ke bulan,” ujar Erdogan.

Pengiriman astronot Turki ke luar angkasa dilakukan dengan kerjasama internasional. Turki akan bekerja dengan negara lain untuk membangun tempat peluncuran dan menciptakan merek global dalam teknologi satelit.

“Saya berharap peta jalan ini akan membawa Turki ke liga teratas dalam perlombaan luar angkasa global, akan terwujud dengan sukses,” harapnya.

Turki mendirikan Turkish Space Agency atau TUA pada 2018. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan beberapa negara lain yang memiliki program luar angkasa.

Para kritikus mempertanyakan keputusan pemerintah yang menghabiskan sejumlah besar uang untuk tujuan itu pada saat ekonomi negara sedang menderita. Sedangkan pendukungnya mengatakan, program luar angkasa akan menyediakan pekerjaan bagi para peneliti.

Erdogan tidak memberikan rincian tentang bagaimana Turki berencana untuk mencapai tujuannya. Bulan lalu, dia dan CEO SpaceX, Elon Musk berbicara melalui telepon dan membahas kerja sama teknologi luar angkasa dengan perusahaan Turki.

sumber: viva.co.id

Sepakat Pilkada 2022, Tim DPR Aceh Temui Fraksi Demokrat di Senayan

0
Komisi I DPR Aceh bertemu Fraksi Demokrat DPR-RI (foto: Nukilan)

Nukilan.id – Komisi I DPR Aceh yang dipimpin Tgk. Muhammad Yunus beraudiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR-RI di jakarta. Rombongan DPRA diterima Anggota Fraksi Partai Demokrat Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (10/2/2021.

Anggota DPR-RI FPD Muslim menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRA yang teguh memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Muslim dari F-PD menyampaikan, atas arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH), serta dukungan Penuh Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono (EBY) yang konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh, terutama menyangkut Pilkada Aceh 2022.

“Jelas kita konsisten sedari awal mengawal kekhususan Aceh sebagai Amanah MoU Helsinki. Dan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum AHY,” katanya.

Mewakili komisi I DPR Aceh Tgk. Muhammad menyampaikan, tujuan rombongan ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Komisi II sebagai tindak lanjut RUU Pemilu.

“Masyarakat Aceh tetap menginginkan Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022,” kata Muhammad Yunus.

Tgk. M. Yunus pada pertemuan itu menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrat yang telah menerima kunjungan mereka. Sekaligus melaporkan bahwa apabila tim komisi I datang lantaran sudah mendapatkan dukungan dari seluruh ketua komisi I di 23 Kab/Kota di Aceh.

M. Yunus juga berharap Partai Demokrat konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh.

“Kita tau bersama pak SBY adalah Inisiator Perdamaian, dan PD punya semangat yang sama mengawal ini”, ujarnya.

Sepakat Pilkada 2022, Tim DPR Aceh Temui Fraksi Demokrat di Senayan

Nukilan.id – Komisi I DPR Aceh yang dipimpin Tgk. Muhammad Yunus beraudiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR-RI di jakarta. Rombongan DPRA diterima Anggota Fraksi Partai Demokrat Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (10/2/2021.

Anggota DPR-RI FPD Muslim menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRA yang teguh memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Muslim dari F-PD menyampaikan, atas arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH), serta dukungan Penuh Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono (EBY) yang konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh, terutama menyangkut Pilkada Aceh 2022.

“Jelas kita konsisten sedari awal mengawal kekhususan Aceh sebagai Amanah MoU Helsinki. Dan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum AHY,” katanya.

Mewakili komisi I DPR Aceh Tgk. Muhammad menyampaikan, tujuan rombongan ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Komisi II sebagai tindak lanjut RUU Pemilu.

“Masyarakat Aceh tetap menginginkan Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022,” kata Muhammad Yunus.

Tgk. M. Yunus pada pertemuan itu menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrat yang telah menerima kunjungan mereka. Sekaligus melaporkan bahwa apabila tim komisi I datang lantaran sudah mendapatkan dukungan dari seluruh ketua komisi I di 23 Kab/Kota di Aceh.

M. Yunus juga berharap Partai Demokrat konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh.

“Kita tau bersama pak SBY adalah Inisiator Perdamaian, dan PD punya semangat yang sama mengawal ini”, ujarnya. []

Nasir Djamil Siap Fasilitasi Aceh dengan Pusat untuk Bahas Pilkada 2022

0
Anggota DPR-RI M. Nasir Djamil

Nukilan.id – Anggota DPR-RI asal Aceh, Nasir Djamil mengatakan, dirinya siap membantu memfasilitasi DPR Aceh dan pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat untuk membahas pilkada Aceh 2022 sesuai Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Pilkada Aceh di tahun 2022 itu tergantung posisi tawar Aceh dengan pemerintah pusat, tentunya harus argumentatif,” kata Nasir Djamil seperti dilansir Antara, Selasa, (9/2/2021).

Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh harus mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa pilkada serentak di Aceh memang harus dilaksanakan 2022

Apalagi Presiden Joko Widodo sudah lama mewanti-wanti (mengingatkan) bahwa pilkada serentak di Tanah Air akan dilaksanakan pada 2024 mendatang, bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Agar pilkada Aceh bisa terwujud pada tahun depan, ia menyarankan lembaga legislatif dan pemerintah di Aceh menjalin komunikasi secara intens dengan pembantu presiden dalam hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI serta penyelenggara pemilu terkait .

“Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah di Aceh berlangsung selama lima tahun sekali, dan dilakukan secara demokratis,” katam Nasir. []

Nasir Djamil Soal Elektabilitas Tinggi, Kalahkan Nova Iriansyah dan Mualem

0

Nukilan.id – Anggota DPR-RI M. Nasir Djamil mengatakan, hasil survei yang memposisikan diirinya tertinggi dari pesaingnya Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Muzakir Manaf sangat positif, namun tidak menentukan hasil kedepan, apalagi jumlah sampel survei tak sebanding dengan jumlah penduduk atau keseluruhan pemilih riil di Aceh.

“Respon saya sebenarnya, biasa saja. Dalam arti bukan meremehkan hasil survei, namun lebih kepada survei itu kan bukan segala-galanya, survei itu semacam langkah cara kita untuk mendeteksi situasi di lapangan,” kata Nasir Djamil saat dihubungi Rabu (10/2/2021) pagi.

“Survei itu kan seperti menguji gelombang. Nah karena itu, hasil survei bisa tepat, kadang juga bisa tidak,” lanjutnya.

Meski demikian, kata Nasir, hasil survei tersebut memberikan hal positif, dalam artian memberikan harapan bahwa ternyata masyarakat memberikan apresiasi kepada dirinya.

“Hasil itu memberikan hal yang positif untuk saya pribadi, sehingga masyarakat berharap dalam Pilkada Aceh ke depan, saya bisa ikut ambil bagian,” ujar Nasir Djamil yang juga Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh itu.

Baca Juga:
Survei Yarkorbis: Nasir Djamil Ungguli Elektabilitas Nova Iriansyah dan Mualem
https://nukilan.id/survei-yarkorbis-nasir-djamil-ungguli-elektabilitas-nova-iriansyah-dan-mualem/

Dikataknnya, paling tidak dari hasil survei itu, kita terus membangun komunikasi dengan semua pihak terkait bagaimana perubahan Aceh nantinya. Sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan ke depan.

Nasir Djamil juga berharap kepada masyarakat Aceh kedepan harus tetap kritis dan terbuka menerima perubahan.

“Karena mau tidak mau, kita harus bangkit, kemudian bersatu, jika ingin Aceh ini bisa maju seperti daerah-daerah lainnya,” jelasnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, Yayasan Konsultasi Riset dan Bisnis Indonesia merilis hasil survei yang mereka lakukan untuk bakal calon kepala daerah di Aceh, Yakni:

  1. M. Nasir Djamil (24,36%)
  2. H Sudirman atau Haji Uma (21,19%)
  3. Tarmizi Karim (15,25%)
  4. Muzakir Manaf atau Mualem (11,49%)
  5. Aminullah Usman (8,51%)
  6. Nova Iriansyah (7,13%).

[red]

Aceh Besar Alokasikan Rp20 Miliar untuk Pilkada 2022

0
Ilustrasi Kepala Daerah. (Foto: Kompas)

Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah mempersiapkan biaya sebesar Rp 20 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) setempat untuk keperluan pelaksanaan Pilkada 2022 mendatang.

“Kita sudah cadangkan anggaran Pilkada sebesar Rp 20 miliar, dana itu kita siagakan dalam biaya tak terduga APBK Aceh Besar 2021,” kata Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, saat mengikuti rapat koordinasi Pilkada 2022 di DPR Aceh, Banda Aceh, Selasa.

Namun, kata dia, sejauh ini Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar belum bisa mengeksekusi anggaran Pilkada itu karena harus terlebih dahulu memiliki petunjuk dan teknis dari Pemerintah Aceh.

“Terkait anggaran dalam APBK Aceh Besar, karena belum ada juknis dari provinsi, maka sementara dicadangkan dulu dalam BTT. Saya rasa kalau tahapan dimulai, maka bisa dieksekusi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, mengingat belum adanya kepastian penyelenggaraan Pilkada 2022, sebagai langkah awal pihaknya sudah menyurati Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar terkait masa jabatan bupati setempat.

Ia optimis Pilkada Aceh akan terlaksana pada 2022 mendatang. Meski sampai hari ini belum ada kepastian, karena itu dirinya berharap seluruh pemangku kepentingan di Aceh harus komitmen terhadap agenda lima tahunan ini.

“Saya masih sangat percaya bahwa Pilkada Aceh serentak dilaksanakan pada 2022. Semua sudah jelas, tidak perlu dipikir lagi,” katanya.

Meskipun demikian, dia melihat pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh kurang serius mengupayakan pelaksanaan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), khususnya tentang Pilkada 2022.

“Ini wajib diperjuangkan karena menyangkut dengan marwah Aceh. ini perintah undang-undang. Terkait Pilkada kita mengacu pada UUPA,” ujar politikus PAN itu.[]

Sumber: antara