Nukilan.id – Pemerintah Aceh akan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam negeri terkait rekomendasi nomenklatur Pilkada Aceh 2022, sekkaligus untuk menjadi bahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaa tahapan pilkada Aceh 2022.

Hal itu hasil kesepakatan bersama rapat koordinasi yang digelar DPR Aceh bersama Setda Aceh, Komisi Indpenden Pemilihan (KIP) Aceh dan Kabuaten/kota, Pimpinan DPR Aceh dan DPRK Kabupaten/Kota.

“Rapat ini sudah menyepakati hasil terdahulu bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah serentak di Aceh tahun 2022. Rakor ini untuk membicarakan tahapan, program, dan jadwal saja,” kata Ketua DPR Aceh H. Dahlan Jamaluddin, S.IP pada Rakor, Selasa (9/2/2022).

Namun, dari pantauan Nukilan.id, pembicaraan lebih terfokus pada tahapan saja, tanpa membahas program dan jadwal pelaksanaan.

Para pihak yang menanda tangani sebanyak 19 orang yang masing-masing mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Aceh, Asisten I Setda. Aceh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Biro Tata Pemerintah Setda Aceh, KIP Aceh, Para Pimpinan DPRK Aceh, Para Pemimpinan Komisi A DPRK se-Aceh dan Para Ketua KIP Kabupaten/Kota se-Aceh.

Berikut isi hasil Kesepakatan bersama terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022 di Aceh

1. Mendukung pelaksanaan keputusan KIP Aceh Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/1/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.
2. Bahwa Pelaksanaan Pilkada 2022 di Aceh, diatur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Rapublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 101 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang normanya hanya berlaku di Aceh.
3. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota se-Aceh agar mengalokasikan anggaran Pilkada Aceh Tahun 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh untuk mendukung terlaksananya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana keputusan KIP Aceh Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/1/2021. Hal ini akan di konkritkan didalam Forum Rakor Pimpinan se-Aceh dan mengundang stakeholder pusat (Kemendagri, KPU-RI, BAWASLU dan Komisi II DPR-RI)
4. Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri republik Indonesia agar dapat segera mengeluarkan rekomendasi untuk nomenklatur Pilkada Aceh sebagai bahan bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendukung kelancaran hibah dana Pilkada Aceh sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pernyataan ini mengikat para pihak bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Aceh sebagai propinsi yang mempunyai undang undang kekhususan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bersifat lex specialist dan telah diakui dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
Demikian kesepakatan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.[]

Laporan: Akhi Wanda

Nukilan.id – Elektabilitas anggota DPR RI Nasir Djamil menjulang, kalahkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Hasil itu–kata Sandra Parulian–berdasar hasil survei elektabilitas berdasar survei Yayasan Konsultasi Riset dan Bisnis Indonesia (Yarkorbis) bakal calon kepala daerah Aceh pada Pilkada 2022, di Banda Aceh, Senin (8/2/2021).

Nasir Djamil memperoleh persentase tertinggi yakni 24,36 persen, kemudian disusul senator asal Aceh H Sudirman atau Haji Uma 21,19 persen. Kemudian, Tarmizi Karim 15,25 persen, Muzakir Manaf alias Mualem 11,49 persen, Aminullah Usman 8,51 persen. Lalu, diurutan ke enam Gubernur Aceh definitif Nova Iriansyah dengan 7,13 persen.

Survei dilakukan dengan teknik pengambilan sampel multistage random secara online yang dimulai sejak pertengahan November 2020 hingga akhir Januari 2021. “Metode yang kita gunakan bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi kualitas, sebab sampel minimal yang memenuhi standar digunakan dalam penelitian ini adalah 400 responden,” ujar Sandra.

Total koresponden dalam survei ini sebanyak 502 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Aceh 2020 diantaranya 346 laki-laki dan 156 perempuan tersebar di 23 kabupaten/kota se Aceh.

Sumber: Dialeksis

Nukilan.id – Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besar Iskandar Ali, S. Pd, MSi mengatakan, pemerintah Aceh dan DPR Aceh tidak serius melaksanakan perintah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) terkait pilkada Aceh 2022.

Hal itu disampaikan Iskandar Ali setelah Ketua DPRA dan Perwakilan pemerntah Aceh tidak hadir pada Rapat Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh.

Padahal Undangan Rakor ditayangkan langsung oleh DPRA untuk Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Ketua DPRK dari seluruh Aceh yang seharusnya berlangsung Gedung Utama DPRA, Selasa (9/2/2021), pukul 09:00 – 12:00 WIB. Karena Ketua dan Pimpinan DPR Aceh tidak hadir, Rakor kemudian diundur hingga pukul 14.00 WIB.

“Ini marwah Aceh, tidak ada cerita tidak jadi, ini wajib karena perintah undang-undang. Kita mengacu pada konsederans (pertimbangan) utama yaitu undang-undang no 11 tahun 2006.” Kata Iskandar Ali.

Menurut Iskandar, rakor ini bukan masalah jalan atau tidak jalannya acara, tetapi lebih substansial memembicarakan mekanisme pilkada.

“Tadi saya merasa tidak dihargai, karena yang menandatangani untuk kita hadir disini adalah Ketua DPRA, dan saya rasa ini adalah agenda paling penting untuk 2021,” kata Politisi PAN yang kini Pimpin DPRK Aceh Besar itu.

Menurutnya, Rakor ini sangat penting karena tentang pelaksanaan pilkada dan tentang ada anggapan publik bahwa ini sudah mulai ada gerakan mengkebiri kewenangan Aceh dan ke khususan Aceh.

“inikan terasanya main-main karena kita harapkan bahwa pengambil kebijakan bisa hadir, karena komisi A bukan saya mengdiskreditkan komisi tapi mereka tidak cukup kuat untuk mengambil keputusan jadi kita berlarut larut padahal ini tahapan pilkada makin mepet.

“Setidaknya hari ini minimal ada sebuah keputusan. Kita bergerak sama, sering saya bilang kepada semua seluruh masyarakat Aceh, radionya boleh beda tapi frekuensinya harus sama,” ujar Iskandar Ali.

Anggaran DPRK Aceh Besar

Selain itu–terkait ploting anggaran dalam RAPBK Aceh Besar sendiri, Iskandar Ali mengatakan hingga kini belum ada juknis yang dikirimkan Pemerintah Aceh, namun sudah dicadangkan dalam dana Biaya Tidak Terduga (BTT) Aceh Besar melalui dana BTT sebanyak 20 M atau 2% dari total APBK Aceh besar.

“Saya rasa kalau tahapannya dimulai bulan Juli kita sudah siap, tinggal kembali Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat ya duduklah. Saya bukan yakin, saya masih sangat percaya bahwa Pilkada Serentak itu dilaksanakan 2022, karena persoalnya sudah terang benderang tak perlu dibikin remang-remang lagi,” katanya.

Kalau gagal pastinya semua rakyat Aceh dan semua kita yang dibawah ini merasa kurang percaya lagi kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, karena merekalah yang memegang kewangan untuk pelaksanan pilkada ini. Saya rasa semua akan jalan dan semua mekanismenya mereka harus membicarakan di Pemerintah Pusat.” Tegasnya. []

Laporan: Akhi Wanda