Beranda blog Halaman 2243

Pemerintah Aceh Optimalkan Keterbukaan Informasi Publik

Penulis
Redaksi
-
0
Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa)

Nukilan.id – Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa), Zalsufran, S.T, M.Si mengatakan, pemerintah Aceh terus melakukan upaya-upaya yang dapat memenuhi hak hati rakyat, salah satunya melalui keterbukaan informasi publik.

“Tidak mudah memang, namun pemerintah Aceh terus bekerja maksimal dan melakukan inovasi pada pelayanan sehingga pada tahun 2020 lalu, Aceh meraih predikat Provinsi Informatif dari keterbukaan informasi publik,” kata Zalsufran saat menyampaikan materi pada acara Seminar pengeloaan Website dan Transparansi Publik yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fisip UIN Ar-raniry di Aula Fisip UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Kamis (8/4/2021).

Zalsufran menjelaskan, keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah Aceh tersebut, merupakan komitmen Pemerintah Aceh, sekaligus untuk mempermudah semua pihak mengakses informasi yang menjadi hak masyarakat.

“Akses itu banyak yang telah dibuka oleh Pemerintah Aceh salah satunya melalui web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Web ini dapat diakses setiap saat, termasuk informasi tentang anggaran,” ujar Zalsufran.

Untuk itu Zalsufran–meminta mahasiswa agar bersama Pemerintah Aceh berperan mensosialisasikan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik kepada aparatur hingga ketingkat desa dan masyarakat luas, agar masyarakat lebih cepat menangkap informasi-informasi positif pemerintahan serta berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan.

“Mohon dibantu untuk mendorong terbentuknya PPID tingkat gampong di seluruh Aceh. Karena keterbukaan informasi publik ini nantinya akan melahirkan kepercayan publik yang akhirnya akan muncul partisipasi publik dalam pembangunan” pintanya.

Dijelaskan, perolehan penghargaan nasional Aceh sebagai provinsi yang Informatif cukup beralasan kuat, selain ketersediaan informasi dan mudahnya akses informasi, juga Pertama, Aceh adalah provinsi yang sudah mempunyai Qanun yang mengatur Informasi publik. Kedua, dibandingkan provinsi lain informasi Aceh yang dikecuali hanya tinggal 65 saja (berdasarkan UU). ketiga, di Aceh ada 22 kabupaten/kota yang sudah menggunakan aplikasi PPID Pemerintah Aceh. dan Keempat sudah memiliki 6.497 web gampong yg di fasilitasi oleh Pemerintah Aceh.

“Kalau dilihat dari semakin terbukanya Aceh seharusnya sudah layak mendapat apresiasi, karena tidak mudah untuk terbuka, tetapi Pemerintahan Aceh memberikan akses yang baik untuk rakyatnya,” demikian Zalsufran.

Selain Zal Sufran tampil sebagai pembicara Rahmad terkait pengelolaan Website. Hadir Wakil Dekan III Ade Irma, B.H.Sc, MA, dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fisip UIN Ar-Raniry.[]

KOPKHA Minta Gubernur Aceh Jalankan Pilkada 2022

Penulis
Mirzu
-
0
Aksi KHOPKA (foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Aliansi yang mengatas namakan diri Koalisi Peduli Kekhususan Aceh (KOPKHA)  menggelar aksi demo menuntut Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk menjalankan tahapan Pilkada 2022. Aksi tersebut digelar di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, kamis (8/4/2021).

Selain menuntut Gubernur Aceh untuk menjalankan pilkada Aceh tahun 2022, sesuai amanat Undang-Udang (UU) Pemerintah Indonesia nomor 11 tahun 2006 pasal 65 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah.

“Silakan Gubernur aceh mundur kalau pilkada tidak terlaksana di tahun 2022,” kata Syarbaini, koordinator aksi KOPKHA dalam orasinya.

Selain itu, KOPKHA juga mendesak Gubernur Aceh untuk menyelesai administrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan juga di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait nomenklatur keuangan untuk pilkada Aceh tahun 2022.

Sampai berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung.[]

Nasdem Aceh: Pilkada 2022 Sudah Tidak Ada, Komunikasikan untuk Pemilu 2023

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua DPD Partai Nasdem Zaini Djalil

Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem H. Zaini Djalil, SH Dewan mengatakan, Pemilu tahun 2022 sudah tidak ada, karena Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh sebagai penyelenggara sudah mengeluarkan surat penundaan, sedangkan pemerintah Aceh tak punya duit untuk pelaksanaanya.

“Lobi pemerintah pusat tidak ada waktu lagi untuk membahas megenai pemilu tahun 2022. Tahapan pemilu sudah lewat. Ini persoalan waktu, waktu tidak bisa mundur ke belakang,” kata Zaini Djalil kepada Nukilan.id di ruang kerjanya Kantor DPW Nasdem Aceh, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (8/4/2021)

Menurut Zaini, Aceh adalah bahagian dari Republik Indonesia, wewenang yang diberikan masih sangat megikat dengan pemerintah pusat. Komunikasi, Anggaran dan hal-hal lain juga memang harus persetujuan pusat.

“Argumentasi secara hukum dan aturan Pilkada tahun 2022 di Aceh, juga sudah di sampaikan ke pusat. Pemerintah pusat kemudian merespon Pemilu harus serentak tahun 2024,” kata Zaini.

Untuk itu Zaini menyarankan para pihak agar membuka kembali komunikasi dengan pusat untuk melaksanakan pemilu pada tahun 2003, dan pemilu 2022 sudah tidak ada lagi, tahapan pun sudah selesai.

“Tidak ada yang disalahkan, hanya saja waktu yang sudah lewat dan penetapan sudah di tetapkan,” ujarnya.

Kata Zaini, sebagai partai politik peserta peserta pemilu tidak bisa memaksakan 2022, karena partai politik bukan penyelenggara.

“Nasdem tetap siap bila pemilu dilakukan 2022, 2023 dan 2024, yang penting KIP sebagai penyelenggara siap melaksanakan pemilu,” demikian Zaini.[]

Reporter: Irfan

Fisip UTU Beri Penyuluhan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.Id – Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), beri Penyuluhan Hukum tentang Sertifikat Tanah Elektronik kepada masyarakat di Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Kamis (8/4/2021).

Dekan FISIP Basri SH., MH lewat rilis mengatakan, penyuluhan hukum dilakukan sebagai wujud pengabdian dosen pada masyarakat dalam kaitan Tri Darma Perguruan Tinggi.

“Sertifikat elektornik ini merupakan hal baru yang perlu diketahui masyarakat, maka perlu diperkenalkan melalui sosialisasi kepada di gampong-gampong,” kata Basri, SH.

Sementara pemateri Nila Trisna, S.H., M.H menyampaikan sertifkat elektronik ini akan dilakukan secara bertahap, dalam tahap awal akan dilaksanakan kepada instansi-instansi pemerintah dan juga BUMN, baru kemudian berlanjut kepada masyarakat.

“Proses digitalisasi sertifikat ini akan memerlukan waktu yang panjang, mengingat validasi data yang sangat banyak dalam proses digitalisasi tersebut, namun kedepannya bermanfaat,” kata Nila Trisna.

Kegiatan penyuluhan yang didukung PT. Mifa Bersaudara mengangkat tema “Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertfikat Elektronik”.

Sementara, Geuchik Gampong Suak Puntong menyambut baik kegiatan tersebut, dan berharap berkelanjutan. Geucik menyampaikan Gampong Suak Puntong tetap bersedia menjadi mitra bagi Prodi Ilmu Hukum dan Universitas Teuku Umar umumnya.

Hadir pada kegiatan Ketua Prodi Ilmu Hukum, Sekretaris Prodi, Para Dosen Prodi Ilmu Hukum, kepala Desa beserta perangkat Gampong Suak Puntong, serta perwakilan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum.[rilis/irfan]

Bekerja di Diskominfotik, Ayah Beri Nama Bayi Dinas Komunikasi Informatika Statistik

Penulis
Mirzu
-
0
Bayi di Brebes bernama Dinas Komunikasi Informatika Statistik. (Foto: dok. keluarga)

Nukilan.id – Seorang ASN di Brebes, Jawa Tengah, memberi anaknya sebuah nama yang unik. Dia memberi nama anak keduanya ini dengan nama Dinas Komunikasi Informatika Statistik.

Orang tua bayi bernama unik ini yakni Slamet Wahyudi alias Yoga (38) dan Ririn Linda Tunggal Sari (33). Yoga sengaja memberi bayinya dengan nama kantor tempatnya bekerja yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Brebes sebagai bentuk kebanggaan.

Baca juga: Bank Aceh Syariah Ditunjuk Jadi Penyalur BPUM

“Saya memberi nama anak ini, sebagai penghargaan untuk tempat kerja saya. Alhamdulilah istri saya juga tidak keberatan dengan nama ini, meski kedengarannya aneh,” kata Yoga, sambil memperlihatkan foto buah hatinya itu, di kantornya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Brebes, Rabu (7/4/2021).

Yoga menyebut anak laki-lakinya ini lahir pada Desember 2020 lalu. Lantas siapa nama panggilan bayi bernama unik ini?

“Nama panggilan anak saya ini Dinko, kalau nama panjangnya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Anak ini lahir pukul 23.00 WIB,” tutur Yoga.

Yoga mengaku sudah bekerja sebagai ASN di di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Brebes sejak 2003 lalu. Mulanya Yoga bertugas sebagai penyiar radio honorer, dia lalu diangkat sebagai ASN pada 2009 lalu. Saat ini Yoga bertugas di bagian kustodian pengurus barang di dinas tersebut.

Baca juga: Polda Aceh Masih Tahan 5 Terduga Teroris di Rutan

“Jadi, alasan saya memberi anak ini selain nazar, juga karena berkaitan dengan perjuangan hidup saya di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Di dinas ini saya mulai bekerja sebagai honorer hingga diangkat menjadi ASN. Di dinas ini, sumber kehidupan keluarga saya ini,” ungkapnya.

Ia menyebut kedua orang tuanya pun mempertanyakan makna di balik nama tersebut. Namun, setelah diberi penjelasan mereka akhirnya mengerti.

“Awalnya hanya orang tua yang agak keberatan, tapi setelah tahu alasannya tidak mempersalahkan dan mengizinkan,” terang Yoga.[detikcom]

Jelang Ramadhan, Pemko Banda Aceh Sediakan Ratusan Ekor Sapi

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan ratusan ekor sapi dan kerbau untuk memastikan persediaan daging tercukupi selama bulan Ramadhan 1442 hijriah.

“Untuk persediaan ternak sapidan kerbau saat ini sekitar 610 ekor, terdiri dari 581 ekor sapi dan 29 ekor kerbau,” kata Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Banda Aceh Zulkifli Syahbuddin, di Banda Aceh, dikutip dari medcom, Rabu, 7 April 2021.

Zulkifli mengatakan harga daging di Banda Aceh terjadi kenaikan saat pelaksanaan hari besar menjelang Ramadhan di Aceh (adat meugang).

“Dari biasanya Rp130 ribu per kilogram, naik menjadi Rp140 ribu hingga Rp170 ribu per kilogram,” sebutnya.

Zulkifli menyampaikan, setiap pemotongan ternak dan penjualan daging dalam wilayah Banda Aceh harus mendapat izin tertulis dari pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) setempat.

Hal itu, lanjutnya, perlu dilakukan untuk memastikan daging yang dijual di Banda Aceh aman, sehat, utuh dan halal serta layak dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jadi sebaiknya mereka mendaftarkan pemotongan ternaknya di UPTD RPH Banda Aceh agar pemotongan serta sanitasi dan higienisnya terjamin,” ujarnya.

Zulkifli mengimbau masyarakat dan penjual daging untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama berada di pasar, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dalam upaya mencegah penyebaran covid-19.

Sementara itu, Kabid Pertanian dan Peternakan DPPKP Banda Aceh Zulfadhly menjelaskan, ada beberapa layanan yang tersedia di RPH Banda Aceh mulai dari pemakaian kandang, pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan pemotongan seperti yang diatur dalam qanun (peraturan daerah) Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2016.

“Kita juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan daging dari luar RPH bahkan di luar jam pelayanan RPH, nantinya petugas siap turun langsung ke lokasi,” kata Zulfadhly.

Kemudian, lanjutnya, untuk layanan pemeriksaan kesehatan daging dari luar RPH, untuk kerbau atau sapi sebesar Rp1.500 per kilogram, untuk kambing atau domba Rp750 per kilogram, sedangkan ayam maupun bebek Rp300 per ekor.

“Sedangkan untuk biaya pemeriksaan kesehatan dan pemotongan di luar jam pelayanan RPH, sapi atau kerbau sebesar Rp120 ribu per ekor dan untuk kambing atau domba Rp15 ribu per ekor,” ujar Zulfadhly.[]

BNPB Gunakan Helikopter Jangkau Daerah Terisolir di NTT

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan akan memaksimalkan penggunaan helikopter untuk menjangkau sejumlah daerah terdampak banjir bandang Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terisolir.

Daerah tersebut antara lain, Rote Ndao, Adonara, Malaka, Alor, dan lainnya. Doni mengatakan, sejauh ini telah tersedia 4 helikopter. Sebanyak 2 unit helikopter berada di Maumere, 1 unit di kota Kupang, dan 1 unit di Sumba.

Meski demikian, penggunaan helikopter ini bergantung pada cuaca di lokasi. Menurut Doni, cuaca di NTT masih berubah-ubah. Jadwal penerbangan Doni dengan Wakil Gubernur dan salah satu kepala daerah di Adonara gagal karena cuaca buruk.

“Hari ini praktis penerbangan helikopter mengalami hambatan,” kata Doni dalam konferensi pers yang digelar Rabu (7/4) malam.

Selain helikopter, Doni menyebutkan pihaknya juga mendapatkan dukungan dari TNI Angkatan Laut berupa 5 kapal dan 1 sea reader. Beberapa kapal tersebut difungsikan untuk mengangkut perlengkapan dan logistik, rumah sakit, dan lainnya.

BNPB juga mendapat dukungan dari TNI Angkatan Udara berupa sejumlah pesawat Hercules yang difungsikan membawa bantuan. Selain itu, terdapat 1 pesawat Garuda jenis ATR yang terbang di beberapa wilayah lokal NTT.

Terkait penanganan korban terdampak yang selamat, Doni mengatakan baik pemerintah pusat maupun BNPB tidak akan memberikan hunian sementara (Huntara). Warga terdampak, kata Doni, bisa menyewa rumah kerabat.

“Sehingga risiko terpapar Covid akan bisa kita kurangi,” tuturnya.

BNPB memberikan bantuan uang sebesar Rp500 ribu per bulan kepada setiap keluarga yang terdampak banjir bandang dan longsor. Doni meminta agar para pimpinan daerah agar mempercepat proses pengusulan kepada pemerintah pusat dan BNPB.

“Ini semata-mata upaya kami untuk mencegah agar jangan sampai tempat pengungsian menimbulkan masalah baru, yaitu Covid,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Bencana ini dipicu oleh munculnya bibit siklon Seroja yang menimbulkan cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang.

Akibat bencana tersebut, sebanyak 138 orang dinyatakan meninggal dunia dan 61 orang lainnya masih dalam pencarian.[cnnindonesia]

Diskominsa Aceh: Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Pendidikan Meningkat

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tidak ada lagi “sekat” penghalang bagi masyarakat untuk mengetahui semua informasi. Kecuali informasi yang masuk dalam ketegori rahasia atau dikecualikan.

Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa), Zalsufran, S.T, M.Si, menyampaikan bahwa, saat ini kondisi keterbukaan informasi publik pada lembaga pendidikan sudah meningkat.

“Itu akan terlihat saat pemberian penghargaan hasil Monev dari Komisi Informasi Aceh (KIA) di bulan Juli nanti,” kata Zalsufran saat diwawancarai, Rabu (7/4/2021).

Zalsufran mengatakan bahwa, ada beberapa Perguruan Tinggi dalam penerapan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sudah sangat baik.

“Ada juga sebagian Perguruan Tinggi masih harus didampingi dan perlu kerja keras untuk mendapat keterbukaan informasi publik yang baik,” tambahnya.

Maka dari itu, kata Zalsufran, PPID utama Provinsi Aceh siap mendampingi dan memperbaiki keterbukaan informasi publik di setiap lembaga. 

“Kami berharap semua lembaga dan perguruan tinggi lainnya akan semakin baik PPID nya sesuai standar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” pungkasnya. [UM]

Investasi 5 Triliun, PLTA Peusangan Ditargetkan Rampung 2023

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh Tengah, ditargetkan rampung pada 2023 mendatang. Total nilai investasi untuk pembangkit listrik kapasitas 88 megawatt itu sebesar Rp 5 triliun.

“Targetnya untuk power house 1 rampung ditahun 2023 dan power house 2 selesai dibangun tahun 2022. Listrik yang dihasilkan di dua power house itu adalah 88 megawatt,” kata General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Abdul Mukhlis kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Proyek pembangunan PLTA itu dimulai kembali pada 2011 lalu. Proyek tersebut menggunakan terowongan untuk mengalirkan air dari Danau Laut Tawar ke mesin turbin.

Menurut Mukhlis, proyek tersebut telah beberapa kali dilakukan redesain karena disebabkan faktor alam seperti gempa. Saat ini terowongan yang dibangun dipastikan aman untuk dilewati karena telah dicor serta dipasang besi.

“Secara teknis sudah tidak masalah, memang kalau dilihat dari luar seperti tidak ada kegiatan apa-apa. Tapi di dalam mereka mengelas, mengecor di tengah udara yang terbatas,” jelas Mukhlis.

Dia berharap, setelah PLTA Peusangan 1 dan 2 beroperasi di 2023, ekonomi di Aceh terus tumbuh sehingga permintaan listrik akan meningkat. Saat ini, listrik di Sumatera menggunakan sistem interkoneksi sehingga dapat disalurkan hingga ke luar Aceh.

“Biaya operasi PLTA itu murah sekali, hanya memang investasi atau pembangunan yang mahal,” ujarnya.

Asisten Manajer Teknik PLTA Peusangan, Rahadiarta Wirawibawa, mengatakan, progres pembangunan PLTA Peusangan telah mencapai 84 persen. Pembiayaan pembangunan PLTA bersumber dari pinjaman JICA sebesar 80 persen dan sisanya dari dana PLN.[detikcom]

Bank Aceh Syariah Ditunjuk Jadi Penyalur BPUM

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Bank Aceh Syariah resmi ditetapkan sebagai bank penyalur Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021.

Penunjukkan Bank Aceh Syariah ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) dengan Bank Aceh Syariah, tentang penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman, didampingi Pemimpin Divisi Treasury Dana & Jasa Erwin Konadi.

Sedangkan dari pihak Kemenkop dan UKM dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satriya, dan Asisten Deputi Irene Swa Suryani, MM.

“Bank Aceh Syariah merupakan Bank BPD pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM),” kata Humas Bank Aceh Syariah, Riza Syahputra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/4/2021).

Riza mengatakan, untuk tahap awal BPUM yang disalurkan sebanyak 5.832 dari 32.000 pelaku usaha yang akan menerima yang terdaftar di Dinas Koperasi.

“Setiap pelaku usaha akan menerima BPUM sebesar Rp1,2 juta khusus untuk membantu mendongkrak usaha mikro di seluruh Aceh, yang terdampak dari kondisi pandemik Covid-19,” tambahnya.

Reza berharap, dengan adanya BPUM ini perekonomian masyarakat dapat hidup kembali, karena sempat terhambat akibat Covid-19.[]

1...2,2422,2432,244...2,337Halaman 2,243 dari 2,337

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id