Beranda blog Halaman 2231

Ada yang Mau “Mengudeta” Pimpinan Demokrat, AHY Surati Presiden Joko Widodo

Penulis
Redaksi
-
0
AHY saat berbicara pada konferensi pers (01/02)

Nukilan.id – Partai Demokrat mengungkapkan adanya gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat “dengan paksa” atau secara inkonstitusional.

Hal itu diungkapkan melalui konferensi pers pada Senin, (1/2) di Taman Politik Wisma Proklamasi, oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Demokrat.

Dalam konferensi pers yang disaksikan oleh semua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat itu, Agus Harimurti Yudhoyono selaku pimpinan sah Partai Demokrat menyampaikan bahwa dirinya secara langsung telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kesaksian dan testimoni banyak pihak yang mengatakan gerakan politik tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan.

Keberadaan gerakan politik itu diketahui oleh Partai Demokrat sepuluh hari lalu setelah menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, bahkan cabang terkait adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat, serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.

AHY mengungkapkan ada 5 orang yang terlibat dalam gerakan itu, yakni 1 kader demokrat aktif, 1 kader yang sudah enam tahun terakhir tidak aktif, dan 1 mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai akibat terjerat kasus korupsi, serta 1 mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.

Sedangkan satu yang non kader adalah pejabat tinggi pemerintah yang masih dalam tahap menunggu klarifikasi Presiden Jokowi.

Modus yang dilakukan adalah dengan mengajak para pemimpin dan kader untuk mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat.

Berdasarkan rekaman dari salah satu komunikasi dalam upaya penghasutan, diketahui bahwa pengambilalihan posisi ketum akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang.

Berdasarkan kesaksian dalam berita acara pemeriksaan, pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemegang suara untuk diajak dan dipengaruhi agar memenuhi syarat penyelenggaraan Kongres Luar Bisa (KLB) untuk melancarkan aksi penggantian dengan paksa tersebut.

Bahkan Mereka menjanjikan imbalin yang dalam jumlah yang besar demi memuluskan aksinya.

“Partai Demokrat berharap kejadian tersebut tidaklah benar, akan tetapi lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana mengganti dengan paksa pimpinan yang sah,” ujar AHY.

Menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan mengambil sikap tegas namun tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai.

Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD & ART untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan tersebut.

Tak hanya itu Partai Demokrat juga telah melakukan konsolidasi internal.

“Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, nahkoda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang,” tegas AHY sebelum menutup konferensi pers. (Rj)

Islam Agama Transnasional?

Penulis
Redaksi
-
0
Masjid (Islam Pos)

Nukilan.id – Lazimnya, menjelang Isya saya selalu bercakap melalui telepon dengan Prof DR Abdul Hadi WM tentang tema atau kabar mutakhir Indonesia. Kali ini, saya bertanya mengenai tuduhan yang menjadi kontroversi tentang Islam adalah agama arogan, impor dari Arab, dan salah satu pemahaman di dalamnya, yakni Wahabi dan Salafi sebagai paham agama transnasional.

Saya tahu persis, Prof Hadi pasti mampu menerangkannya dengan sangat baik. Penghayatannya akan praktik dan kajian tasawuf hingga ajaran sejarah umum dan tarikh Islam begitu dalam. Apalagi, dia menulis disertasi dan mengajarkannya mengenai kajian tasawuf di berbagai universitas baik dalam dan luar negeri. Kepakaran ini makin berarti karena Prof Hadi adalah salah satu pelopor sastra sufi di Indonesia yang tonggaknya di mulai pada awal era 1970-an.

Pada bagian pertama, yakni soal agama transnasional, beliau berbicara sangat mengena. Dia pun bertanya apa maksud dari istilah agama Islam (yakni pemahaman Salafi dan Wahabi) sebagai transnasional?

Mengenai itu, beliau menjawab, agama-agama besar seperti Islam, Kristen Protestan, dan Katolik, semuanya transnasional. Mereka bukan agama ‘nasional’ seperti Konghucu, Yahudi, Sikh, Sinto, dan lainnya.

”Kalau Salafi itu pemahaman agama transnasional, di agama Kristen juga ada. Salafi kan berpandangan ortodoks, ingin kembali ke akar. Nah, di agama lain juga ada, di Yahudi, Hindu juga ada. Cuma, Salafi dan Wahabi kini dijadikan propaganda pihak kekuatan dunia tertentu dengan mengkaitkannya dengan terorisme. Di agama lain juga ada yang berpemikiran model puritan seperti Salafi. Jadi, bukan hanya Islam saja,” tegasnya.

Salafi itu pun banyak macamnya. Apakah akan mencontoh gaya pemikiran Umar bin Khatab atau gaya era khilafah Abassiyah. Umar begitu puritan, sedangkan Abbasiyah menyukai filasafat dan seni.

”Lagi pula, Salafi adalah semacam sebutan untuk orang yang mengikuti aliran dalam Islam Sunni. Di NU, misalnya, kata Salafiyah akrab dipakai sebagai nama pesantren. Ini seperti nama pesantren besar di Situbondo atau juga pesantren modern Gontor. Jadi, jangan hantam kromo dalam soal ini kalau tak paham,” tegasnya. (Republika.co.id)

HIMAKOM UTU Adakan Webinar Nasional Let’s Talk About Communication #1

Penulis
Redaksi
-
0
Peserta yang menghadiri Webinar Nasional Let’s Talk About Communication #1

Nukilan.id – Himpunan Mahasiswa Komunikasi (HIMAKOM), berkolaborasi dengan Komunitas Ilmu Komunikasi serta Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), menyelenggarakan Webinar Nasional, Sabtu, (30/1).

Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan peserta antara lain civitas akademika dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar, undangan dari berbagai kampus yang ada di Aceh dan Sumatera Utara, Kalangan Jurnalis serta stake holder yang ada di kota Meulaboh. Selain itu menghadirkan pemateri handal di bidangnya yaitu Erizal Tarhus yang merupakan VP- Route to Market and Indirect Channel Excellent di PT. Shell Indonesia – Global Commercial, Jakarta.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini untuk membentuk diri, khususnya lulusan Ilmu Komunikasi yang siap berkarir kedepannya. “Lulusan ilmu komunikasi tidak boleh hanya sekedar nama saja yang nantinya setelah sarjana tidak jadi apa-apa, sehingga dari sekarang kita harus mengetahui arah kita kedepannya” ujar Nanda Rizki selaku Ketua Panitia.

Selanjutnya, acara ini dibuka oleh ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Putri Maulina, S. I. Kom M. I. Kom, dalam kata sambutannya beliau berharap dengan kegiatan ini bisa memberi wawasan dan pengetahuan kepada peserta khususnya alumni dan mahasiswa yang sebentar lagi akan mengikuti kegiatan Magang Kampus Merdeka dan Belajar Merdeka.

“Melalui acara ini kita berharap nantinya bisa bekerjasama dengan PT. Shell Indonesia – Global Commercial sehingga Mahasiswa/i Ilmu Komunikasi dapat berkontribusi disana sejalan dengan program merdeka belajar,” ungkapnya.

Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi UTU yang tidak hanya mempelajari teori semata diruang belajar, berprestasi di bidang pembuatan video dan fotografi saja, tetapi juga berprestasi di bidang lainnya seperti  lomba karya ilmiah. UTU telah pula melakukan berbagai kuliah lapangan dengan stake holder, sebagai implementasi tri darma perguruan tunggi.

Dalam serangkaian pembukaan kegiatan ditayangkan video dokumenter karya Teuku Mardiansayah dkk tentang kepahlawanan Tjut Nyak Dhien. karya inovatif dan kreatifitas mahasiswa/I Ilmu Komunikasi tersebut menjadi pemenang pertama dalam lomba yang dilaksanakan oleh kampus UTU. Selain itu, turut tampil Rizki Fitria yang membacakan puisi tentang Mellenials dan destrupsi pandemi Covid-19.

Selanjutnya sesi webinar yang dipandu oleh Said Fadhlain S. IP., M..A sebagai moderator sekaligus penanggung jawab kegiatan, menyampaikan tentang pentingnya ide ataupun gagasan inovatif dan kreatif dimasa pandemi. Menurutnya lebih essensial lagi jika dilanjutkan dengan implementasi ataupun aktualisasi di dalam menjawab dan memberikan konklusi bagi pengembangan diri khususnya dibidang soft skill oriented.

Dimasa pandemi Covid-19 ini, selain kreativitas dan inovasi, mentalitas dan karakter yang tangguh, diharapkan para peserta seminar dapat bersama-sama menggalinya saat presentasi yang disampaikan oleh pemateri.

Webinar ini dinamakan Let’s Talk About Communication #1 dengan mengusung tema “What could We Do As A Communication Graduate” dan selanjutnya direncanakan akan dibuat berseri untuk topik-topik bertema komunikasi secara lebih luas Selain itu kegiatan ini bersifat umum tanpa memungut biaya dari peserta.

Selanjutnya, Erizal Tarhus sebagai pemateri tunggal, mengatakan “bahwa menjadi mahasiswa jangan terlalu memikirkan pekerjaan, tetapi bagaimana cara kita menggali skill dan potensi. Jika kita suka mengerjakan suatu hal maka disitulah kita bisa mendalami perkerjaan tersebut.”

“Jangan menunggu ide kita sampai matang 100% karena jika kita belum mencobanya maka kita tidak tahu konsekuensi dan hasilnya, tetapi beda ide dengan rencana karena semua yang di rencanakan harus secara matang” tambahnya.

Sebagaimana kondisi yang dihadapi mahasiswa/I umumnya, saya bersama-sama bang Said Fadhlain disaat duduk di bangku kuliah ataupun selesai kuliah S1 di Jakarta, juga mengalami keragua-raguan tentang akan kemana setelah ini.

Namun demikian, ada modal dasar yang selalu dicamkan untuk dimiliki yaitu emotional intellegency dan kreatifitas untuk dapat berkolaborasi dengan siapapun dan dimanapun.

Sehingga relevansinya, ditengah-tengah Pandemi Covid-19 modal dasar ini tetap dimiliki termasuk adek-adek peserta webinar nasional di kampus yang sangat familiar namanya, walaupun berada diujung barat wilayah, yaitu Universitas teuku Umar.

Dalam sesi tanya jawab, turut hadir Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIP UTU, Doktor Afrizzal Tjoetra.

Beliau menyampaikan bahwa “sehubungan dengan di laksanakan program kampus merdeka belajar, kini kampus sangat di dorong untuk saling berinteraksi baik dengan masyarakat atau  industri. Kami sangat senang sekiranya ada suatu jalinan kerja sama yang baik dan bermanfaat untuk pengembangan bagi Mahasiswa/i khususnya bagi mahasiswa yang hendak melaksanakan magang nantinya. Melalui magang diberikan kekuasaan kepada mahasiswa, baik itu magang umum ataupun magang khusus. Magang umum bisa di masyarakat khusus, bisa di pusat-pusat industri ataupun dunia usaha lainnya khususnya seperti mahasiswa pada prodi komunikasi. Sedangkan magang khusus dilaksanakan di tempat-tempat yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam bidang jurnalistik dan kehumasan. Barangkali di PT-Shell ini bisa menerima 1-10 orang untuk belajar mengembangkan diri di bidang kehumasan”

Sementara itu, Vero Chandra selaku ketua HIMAKOM Periode 2021-2022 dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan sangat mengapresiasi kegiatan ini.

“Semoga dengan diselenggarakannya seminar ini semua peserta dapat wawasan yang lebih luas lagi, terkhususnya bagi kita calon lulusan mahasiswa Ilmu Komunikasi yang tentunya harus siap menerima tantangan di dunia karir di bidang komunikasi yang terus berkembang pesat dan saya juga berharap kegiatan ini tidak hanya sampai disini tetapi harus terus berlanjut dengan mengangkat tema yang lebih menarik dan kreatif lagi” tandasnya. (Rls/Rj)

Lelaki Syria Tewas ditembak di Bandar Hassakeh

Penulis
Redaksi
-
0
Suasana di timur laut, bandar Qamishli, Syria, selepas ketegangan berlaku melibatkan penunjuk perasaan prorejim (utusan.com.my)

Nukilan.id – Seorang rakyat Syria terbunuh manakala empat yang lain cedera selepas ditembak oleh anggota keselamatan Kurdish semasa aksi tunjuk perasaan prorejim di Bandar Timur Laut, semalam.

Agensi berita prorejim, SANA berkata, tembakan itu dilepaskan terhadap penunjuk perasaan yang mengepung kawasan kejiranan di Bandar Hassakeh yang dikawal ketat oleh pasukan rejim sekarang.

Sebuah video menunjukkan puluhan lelaki berhimpun di jalanan ketika cuaca hujan sambil melaungkan sokongan terhadap rejim pemimpin Syria, Bashar al-Assad.

“Dengan jiwa kami, darah kami, kami berkorban untukmu Bashar,” laung mereka.

Agensi berita Kurdish, Hawar, berkata, anggota keselamatan berada di pusat pemeriksaan di bandar itu diserang, yang mendorong anggotanya bertindak balas terhadap serangan itu.

Pertempuran itu menyebabkan kematian anggota keselamatan rejim.

Penduduk Kurdish merupakan etnik minoriti terbesar di Syria, yang menjadikan kawasan separa autonomi di utara Syria sejak bermulanya perang saudara pada 2011.

Di kawasan itu, mereka menjalankan urusan mereka sendiri dan mengendalikan sebahagian besar sumber minyak negara itu. (utusan.com.my)

Sepekan Bergejolak, Presiden Win Myint Juga Ditahan Militer Myanmar

Penulis
Redaksi
-
0
Win Myint, 66, is a stalwart member of her National League for Democracy party, an affiliation that earned him a brief spell as a political prisoner more than two decades ago under the previous military government.

Nukilan.id – Usai sepekan Militer Myanmar bergejolak dan menahan Aung San Suu Kyi, kini Presiden Myanmar Win Myint juga ditahan militer Myanmar.

“Kami mendengar Presiden (Win Myint) dan Penasihat Negara (Aung San Suu Kyi) telah ditahan di Naypyidaw, kami mendengar mereka ditangkap oleh militer,” kata Myo Nyunt, juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi, seperti dikutip AFP, Senin (1/2/2021).

Nyunt berasumsi bahwa militer Myanmar benar-benar melakukan kudeta terkait penahanan Aung San Suu Kyi dan Win Myint.

“Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta,” ujar Nyunt.

Penahanannya terjadi setelah sepekan meningkatnya gejolak dari militer, yang juru bicaranya pada hari Selasa menolak mengesampingkan kemungkinan kudeta. Belasan perwakilan asing, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, mendesak militer Myanmar untuk “menaati norma demokratis,” pada Jumat (29/1).

Sebelumnya PBB menyatakan kekhawatiran perihal niat militer Myanmar atau Tatmadaw mengkudeta pemerintahan sipil. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengutarakan “rasa kekhawatiran yang besar” terkait kisruh politik di Nyapyidaw, kata jurubicaranya, Stephane Dujarric.

“Dia mengajak semua pihak untuk menghentikan hasutan atau provokasi, dan sebaliknya mendemonstrasikan kepemimpinan serta tunduk pada norma-norma demokratis, dan menghormati hasil pemilu,” katanya dalam keterangan tertulis.

Komisi Pemilihan Umum sejauh ini mengatakan pihaknya belum menemukan adanya bukti manipulasi secara sistematis, meski mengakui “kekurangan” dalam penyusunan daftar pemilih. Saat ini KPU Myanmar baru cuma menyelidiki 287 laporan

Kejadian ini bermula dari ditahannya Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior dari Partai Liga Demokrasi lainnya. Mereka ditahan dalam sebuah penggerebekan dini hari oleh militer Myanmar.

Dilansir Reuters, Senin (1/2/2021) penahanan Aung San Suu Kyi dilakukan setelah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer Myanmar meningkat selama berhari-hari. Sehingga menimbulkan ketakutan akan kudeta setelah pemilu yang menurut militer curang.

Juru bicara Myo Nyunt membenarkan bahwa Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar dan para pemimpin lainnya telah ditahan pada dini hari. Nyunt meminta agar hal ini tidak ditanggapi dengan gegabah, namun dijalankan sesuai dengan hukum.

“Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya.

Dia juga menyebut tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya juga akan ikut ditahan usai Aung San Suu Kyi.

Sebelumnya, militer di Myanmar menyatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi, serta bertindak sesuai hukum, menyusul kekhawatiran bahwa mereka akan melakukan kudeta.

Dalam sebuah pernyataan, militer Myanmar mengatakan bahwa komentar panglimanya baru-baru ini tentang hasil pemilu dimaksudkan untuk mengklarifikasi situasi konstitusi kepada personel militer.

Pada Jumat (29/01), laporan bahwa militer Myanmar mungkin tengah mempersiapkan kudeta mendorong PBB untuk meminta semua pihak agar menghormati demokrasi. (detik.com)

Dibebaskan dari India, 28 Nelayan Aceh Isolasi Mandiri di Hotel

Penulis
Redaksi
-
0
28 Nelayan Asal Aceh Berhasil Pulang Setelah Ditahan 11 Bulan di India (Liputan6.com)

Nukilan.id-Setiba di Jakarta, 28 nelayan diisolasi mandiri di Hotel Mercure Gatot Soebroto dan diperiksa dengan swab antigen sebelum kembali diterbangkan ke Aceh.

“Mereka akan dikarantina selama lima hari. Setelah itu baru dipulangkan ke Aceh usai dipastikan bebas dari Covid-19,” sebut Almuniza.

Sebanyak 28 nelayan asal Aceh tersebut baru dibebaskan Pemerintah India tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (30/1/2021).

Mereka adalah nelayan yang ditangkap pada Maret 2020 karena diduga masuk ke Perairan Nikobar dan menangkap ikan tanpa izin.

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Almuniza Kamal menyebut, pengadilan di India telah dijatuhi hukuman penjara selama 11 bulan kepada 28 nelayan ini.

“Namun, kerja sama berbagai pihak dan tanggap cepat Pemerintah Aceh membuat ke-28 nelayan itu cepat dibebaskan,” kata Almuniza dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1/2021).

Sejak 2020 hingga saat ini, tercatat ada 160-an nelayan Aceh yang ditangkap karena masuk ke laut negara lain.

Mereka harus mendapat sanksi penahanan oleh otoritas setempat, seperti di Myanmar, Thailand, dan India.

“Perlu edukasi mendalam terkait tapal batas kepada para nelayan sehingga kasus ini tidak terulang,” ujarnya.

Salah seorang nelayan, Mansur Mustafa (52) asal Trienggadeng, Pidie Jaya, Aceh, mengatakan terpaksa melaut jauh dari pesisir Aceh untuk mendapatkan ikan.

Menurutnya, jumlah ikan di perairan Aceh sudah tidak banyak lagi. (Kompas.com)

Perempuan Indonesia Masih Minim Jadi Pemimpin

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri PPPA Bintang Puspayoga (NusaBali.com)

Nukilan.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan, perempuan Indonesia masih sedikit menjadi pemimpin, yang secara tidak langsung berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender.

“Kurangnya perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender,” katanya seperti dilansir dari Antara, Minggu (31/1).

Dia mengungkapkan, di sisi lain, Bank Dunia pada tahun 2012 sepakat bahwa saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan. Melalui kesempatan yang sama tersebut akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

Dalam kegiatan Rakernas Perempuan Pemimpin Indonesia (PPI) I Tahun 2021 dengan tema Kepemimpinan Perempuan Tangguh sebagai Pilar Bangsa Menuju Indonesia Emas Mercusuar Dunia secara virtual, Menteri Bintang mengatakan, kepemimpinan perempuan nyatanya sangat esensial bagi kesejahteraan bangsa.

“Perempuan adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan, permasalahan, dan solusi dari isu-isu yang dihadapi oleh kaumnya sendiri. Kepemimpinan dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada 2019 yang mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan baru menunjukkan angka 75,24.

Selain itu, Wakil Gubernur Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menambahkan, eksistensi perempuan dalam berbagai kehidupan tidak dapat dipandang sebelah mata. Kata dia, begitu juga dalam bidang ekonomi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.

“Pemerintah Provinsi Bali selalu berupaya mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara memosisikan perempuan sebagai subjek pembangunan dan meminimalkan faktor kendala yang dihadapi perempuan, sehingga pengarusutamaan gender, khususnya dalam kepemimpinan perempuan dapat terwujud,” jelasnya.

Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali juga berupaya mengubah pandangan masyarakat yang bias gender, meningkatkan kapasitas, dan peningkatan produktivitas kerja perempuan di segala bidang. (merdeka.com)

Polemik Pilkada Serentak 2024 dan Pro Kontra RUU Pemilu

Penulis
nukil
-
0
Polemik Pilkada Serentak 2024 dan Pro Kontra RUU Pemilu
Polemik Pilkada Serentak 2024 dan Pro Kontra RUU Pemilu

NUKILAN.ID | Jakarta – Draf Revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan elite partai politik, termasuk pula pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam draf tersebut.

Draf RUU Pemilu dan Pilkada tersebut kini telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2021.

Banyak elit partai politik yang saling silang pendapat terkait beberapa poin yang terkandung dalam substansi draf RUU Pemilu. Salah satu yang dipersoalkan adalah aturan baru terkait pelaksanaan pilkada serentak yang dinormalisasi dan diadakan pada 2022 atau 2023.

Aturan tersebut tidak ada dalam UU Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pilkada 2022 dan 2023 akan dilakukan serentak pada 2024.

Beberapa fraksi menegaskan penolakannya terhadap usulan gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023. PDIP dan PPP menyatakan menolak pilkada digelar pada 2022 dan 2023 sesuai draf RUU Pemilu. Mereka sepakat pilkada tetap digelar serentak pada 2024.

“Saya pikir di draf RUU Pemilu belum tentu dibahas dan kami Fraksi PPP berpendapat bahwa RUU [Pemilu] belum relevan untuk diubah,” kata politikus PPP Nurhayati Monoarfa kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).

Begitu pula Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat yang menyatakan pilkada tak perlu digelar pada 2022 atau 2023. Menurutnya, pilkada serentak tetap harus dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan gelaran pemilihan legislatif dan presiden.

“Sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” ujar Djarot.

Meski demikian, banyak fraksi di parlemen yang mendukung usulan agar pilkada tetap digelar di tahun 2022 dan 2023 berdasarkan draf RUU Pemilu. Fraksi yang mendukung di antaranya Nasdem, Golkar hingga Demokrat.

Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap gelaran pemilihan pilkada dilaksanakan pada 2022.

“Tetapi kalau kita lihat periodisasinya, itu harusnya di tahun 2020 kemarin dan 2019 sudah ada pilkada, idealnya nanti gelombang kedua di tahun 2022,” kata Riza.

Tak hanya soal jadwal pilkada, salah satu poin dalam draf RUU Pemilu yakni pelarangan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mencalonkan diri menjadi peserta pemilihan pemilu nasional dan daerah juga menjadi polemik. Beberapa pihak mendukung dan sebaliknya justru menolak keras.

Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP, Junimart Girsang mengaku tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya, setiap orang berhak maju menjadi peserta pemilu sepanjang pengadilan tidak mencabut hak politiknya.

“Sepanjang pengadilan tidak memutuskan siapapun setiap orang yang tidak dicabut hak politiknya di pengadilan maka dia berhak untuk maju,” kata Junimart.

Pendapat yang berlawanan turut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim. Luqman menilai HTI patut disetarakan dengan eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selama ini sudah dilarang dalam UU Pemilu.

“Tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yakni menciptakan kekuasaan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara-bangsa,” kata Luqman, Rabu (27/1).

Selain itu, poin lain yang menuai polemik terkait draf RUU Pemilu yakni soal ambang batas presiden. RUU Pemilu tetap mencantumkan ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Angka ini tak berubah dari ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Angka itu lantas ditolak dan didukung oleh beberapa pihak. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra menjadi salah satu pihak yang menolak usulan tersebut. Putra mengusulkan ambang batas pencalonan presiden turun menjadi 0 persen.

Ia menerangkan, penurunan presidential threshold menjadi 0 persen akan membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin.

“Demokrat [mengusulkan] presidential threshold 0 persen,” kata Herzaky dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mempersoalkan bila ambang batas pemilu menjadi 20 persen atau berapapun. Dasco mengatakan Gerindra menerima dan ikut ambang batas presiden yang diputuskan.

“Kalau presidential threshold juga kita sedang komunikasikan. Prinsipnya mau 20 persen, 25 persen kami (Gerindra) ikut saja,” ujar Dasco. (CNN Indonesia)

1...2,2292,2302,231Halaman 2,231 dari 2,231

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id