Beranda blog Halaman 2148

Walikota Banda Aceh: BSI Sudah Memperketat Prokes di Seluruh Cabang

Penulis
Mirzu
-
0
Wali Kota Banda, Aminullah Usman

Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan surat perihal penundaan segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama status zona merah Covid-19.

Hal itu sesuai dengan surat tanggal 08 Juni 2021, nomor 360/043/2021 dan nomor 360/044/2021 bersifat penting yang ditujukan kepada, pemilik gedung/hall, perhotelan dan para camat dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Kendati demikian, Bank Syari’ah Indonesia (BSI) tetap melakukan proses migrasi untuk menggabungkan BRIS, BNIS, dan BSM dalam satu sistem. Proses tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat.

Menyikapi hal itu, Walikota Banda Aceh, Aminullah menyampaikan bahwa, proses migrasi yang dilakukan BSI akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat di seluruh cabang. Hal itu berdasarkan laporan yang disampaikan pihak manajemen BSI kepadanya.

Menurut Aminullah, pihak BSI akan terus berupaya untuk dapat meminimalisir dan mencegah penyebaran Covid-19 saat proses migrasi berlangsung.

“Pihak BSI sudah mengatakan kepada saya bahwa mereka menerapkan Prokes yang sangat ketat sekali, walaupun saat ini Banda Aceh zona merah, mereka tetap dapat meminimalisir penyebaran covid-19 saat sedang proses migrasi,“ kata Aminullah kepada Dialeksis.com, Rabu (9/6/2021).

Aminullah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir saat melakukan proses migrasi. Karena pihak BSI akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua nasabahnya.

“Konsolidasi itu saya kira wajar, karena nasabah bank butuh aman dan tidak terganggu dananya, dan lancar ketika melakukan transaksi, “ tambah Aminullah kepada dialeksis.

Aminullah berharap, bagi masyarakat yang melakukan proses migrasi nantinya dapat mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar tidak terpapar Covid-19.[]

Bank Aceh Syariah Raih Infobank Digital Brand Awards 2021

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: infobanknews.com)

Nukilan.id – Bank Aceh Syariah meraih Infobank 10th Digital Brand Awards 2021. Penghargaan itu diberikan oleh Majalah Infobank dan Isentia atas keberhasilan Bank Aceh Syariah melakukan promosi produk atau jasa secara digital sepanjang tahun 2020.

Penghargaan diserahkan Editor in Chief Infobank, Eko B Supriyanto di Ayana MidPlaza, Jakarta, Kamis (3/6/2021), dan diterima oleh Direktur Dana dan Jasa PT Bank Aceh Syariah, Amal Hasan, melalui aplikasi audiensi virtual.

Amal Hasan mengatakan bahwa, Bank Aceh Syariah berhasil meraih peringkat kedua sebagai Infobank Digital Brand Awards untuk kategori bank umum syariah BUKU 2 (modal inti Rp 1 triliun sampai di bawah Rp 5 triliun).

“Apresiasi ini tentunya pantas untuk disyukuri mengingat ketatnya persaingan pada klasifikasi bank BUKU 2,” ujar Amal di Banda Aceh, Minggu (6/6/2021).

Menurutnya, selain untuk manajemen serta karyawan dan karyawati, penghargaan ini juga merupakan wujud apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan para pemegang saham yang sudah komit mendukung digitalisasi layanan Bank Aceh Syariah. Sehingga, promosi produk dan jasa secara digital berjalan dengan efektif dan terukur.

“Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Bank Aceh Syariah untuk terus berinteraksi dengan konsumen melalui beragam platform digital, guna mengeksplorasi kebutuhan masyarakat akan fitur transaksi keuangan yang lebih dinamis,” terang Amal Hasan.

Pandemi Covid-19, lanjutnya, sudah memaksa seluruh entitas di industri keuangan termasuk Bank Aceh Syariah melakukan akselerasi layanan digital secara masif .

Amal Hasan mengatakan, kehadiran mobile banking Bank Aceh Syariah (Action) dan Kartu Debit, adalah langkah awal transformasi digital Bank Aceh sekaligus menjawab harapan masyarakat Aceh akan kemudahan transaksi.

“Era digital menuntut inovasi dan kreativitas di setiap sektor bisnis. Ini penting untuk membangun basis konsumen yang loyal,” pungkasnya.[]

Danrem 011/Lilawangsa Wajibkan Prajurit TNI Bawa Botol Air untuk Cegah Sampah Plastik

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: suaragayo.com)

Nukilan.id – personel TNI Korem 011/ Lilawangsa dan Satuan Jawatan (Disjan) Lhokseumawe meulai membawa botol air minum saat berdinas dalam maupun luar kantor.

Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat sampah plastik umumnya di Lhokseumawe, khususnya di lingkungan Markas Korem 011/ Lhokseumawe.

“Dua tujuan dianjurkan setiap prajurit TNI dan ASN membawa botol air minum saat melaksanakan dinas, manfaat pertama adalah mencukupi Konsumsi air putih pada tubuh manusia. Dalam kondisi normal, tubuh kita membutuhkan sekitar 2 liter asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal, apalagi jika beraktifitas fisik, tentunya lebih dari itu,” kata Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro, melalui siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (9/4/2021).

Ia menyebutkan, prajurit maupun ASN yang rajin mengkonsumsi air putih, berarti telah menjalankan salah satu gaya hidup sehat, apa lagi setiap prajurit TNI wajib melaksanakan olahraga sebelum melakukan aktivitas kantor atau kegiatan lainnya.

Sumirating Baskoro mengungkapkan, konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang, akibatnya sering terjadi dehidrasi, seperti gangguan tenggorokan atau bibir kering, badan lemas, hingga menurunya suhu tubuh.

Selain dari pada itu kata dia, kurangnya komsumsi air dapat mengurangi tingkat konsentrasi dan aktivitas sehari-hari dapat terganggu.

Kemudian manfaat Kedua, Sumirating Baskoro menyebutkan protap membawa botol air betujuan untuk mengurangi sampah plastik, seperti yang banyak ditemukan di Wilayah Kota Lhokseumawe hingga saat ini.

“Dengan membawa botol air minum masing-masing dari rumah, tidak perlu lagi membeli air minum kemasan yang tentunya hanya akan menambah volume sampah plastik di sekitar kita,” ungkapnya.

Sumirating Baskoro mengajak prajuritnya menjadi contoh kepada masyarakat sebagai solusi pencegahan pencemaran sampah, sehingga lingkungan tetap bersih dan udara tetap segar. Selain itu, tanpa disadari berarti anggotanya sudah melakukan pola hidup sehat.[suaragayo]

Banda Aceh Kembali Zona Merah, Museum Tsunami Ditutup

Penulis
Mirzu
-
0
Museum Tsunami. (Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Museum Tsunami Aceh kembali ditutup untuk sementara mengingat kasus Covid-19 yang masih tinggi. Terlebih Kota Banda Aceh berada di zona merah atau dengan risiko penyebaran Covid-19 yang tinggi.

Kepala Museum Tsunami Aceh, Hafnidar mengatakan, penutupan museum dilakukan hingga batas yang belum ditentukan.

Namun, staf dan peneliti yang mengerjakan riset diperkenankan untuk memasuki museum.

Baca juga: Banda Aceh Kembali Zona Merah, Satgas Covid-19 Minta Kegiatan Menimbulkan Kerumunan Ditunda

“Kebijakan yang kita ambil sesuai dengan arahan pemerintah daerah untuk membatasi interaksi masyarakat, apalagi lokasi Museum Tsunami Aceh ini berada di zona merah,” kata Hafnidar, Rabu (9/6/2021).

Dia mengatakan, museum ditutup sejak 31 Mei 2021. Penutupan museum dilakukan untuk mencegah kerumunan yang berpotensi pada penambahan kasus Covid-19.

“Penutupan ini sementara sifatnya, kita berharap untuk segera dibuka kembali,” ujar Hafnidar.[iNews.id]

Pansus LKPJ Gubernur Aceh: Nova Bikin Aceh Lemah dan Amburadul

Penulis
Mirzu
-
0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang juga sebagai Ketua Pansus LKPJ Gubernur Aceh TA 2020, Sulaiman,SE, (Foto: Nukilan.id/Irfan)

Nukilan.id – Sulaiman,SE, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dua periode yang juga sebagai Ketua Pansus LKPJ Gubernur Aceh TA 2020, menyampaikan bahwa, selama periode kepemimpinan Nova Iriansyah, Aceh sangat lemah dan amburadul.

Hal itu disampaikan Sulaiman dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh TA 2020 di Gedung Utama DPRA, Jl. Tgk Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Senin (7/6/2021).

Sulaiman juga mengatakan, pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) juga masih amburadur, hal itu disebabkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga kinerja pencapai pemerintahan tidak sesuai dengan visi dan misi Aceh Hebat.

Bukan itu saja, ia juga menyampaikan bahwa, pelaksanaan program pembangunan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) banyak sekali ditemukan pegawai yang tidak tepat sasaran terutama di Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Aceh dan dinas-dinas lainnya.

“Sehingga ini sangat merugikan masyarakat Aceh,” lanjutnya.

Selain itu, kata Sulaiman, penilaian kinerja Pembangunan dan ekonomi makro Aceh tahun 2020 berdasarkan Indikator ekonomi makro masih di bawah rata-rata nasional, antara lain angka kemiskinan Aceh berada pada level yang terendah di Pulau Sumatera dan urutan ke 6 di tingkat nasional.

“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 (sebelum terjadi Pandemi Covid-19 di Aceh) sebanyak 814 ribu orang atau setara 14,99 %, bertambah sebanyak 5 ribu orang dibandingkan pada September 2019 sebanyak 809 ribu orang,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Sulaiman meminta kepada Gubernur Aceh agar mengimplementasikan tentang Transparansi informasi tentang keuangan publik yang sangat diperlukan. Hal itu untuk memastikan bahwa, kegiatan dan operasi pemerintah telah berjalan sesuai kerangka kebijakan fiskal pemerintah dan tunduk pada manajemen anggaran dan pengaturan pelaporan yang memadai.

“Sehingga tidak ada yang perlu dirahasiakan,” ujarnya.

Sementara itu, kata Sulaiman, untuk diketahui oleh para hadirin dan masyarakat Aceh yang hadir disini, maupun yang ada diseluruh pelosok Aceh bahwa, selama 15 tahun kepemimpinan Gubernur-Gubernur di Aceh, belum pernah ditemukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai 4 trilliun.

“Inilah bukti bahwa, selama dipimpin Nova iriansyah, Aceh sangat lemah dan amburadul,” demikian kata politisi Partai Aceh itu.[]

KPK Beri Penguatan Antikorupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Seri kedua penyelenggaraan pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangannya dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) digelar hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 9 Juni 2021.

Peserta pada seri kedua kali ini adalah para penyelenggara negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hadir yaitu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Inspektur Jenderal Muhammad Yusuf, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut merangkap Plt. Dirjen Perikanan Budidaya TB. Haeru Rahayu, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Sjarief Widjaja, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMHP) Rina beserta pasangan masing-masing.

Materi pembekalan antikorupsi kali ini disampaikan oleh dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata didampingi Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana beserta jajaran.

KPK dan KKP telah berkolaborasi dalam sejumlah agenda pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Pada 2015 KPK bersama-sama KKP telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) khususnya sektor Kelautan, tidak lama setelah KPK merilis hasil kajian sistem pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan.

Kajian mencakup aspek regulasi, ketatalaksanaan dan kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan sejumlah permasalahan di sektor kelautan. Antara lain permasalahan terkait penetapan batas wilayah laut, penataan ruang laut, hingga pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di dalamnya.

KPK juga semakin menaruh perhatian paska penetapan tersangka terhadap Menteri KKP terdahulu terkait dugaan suap benur atau benih lobster dalam Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

KPK berharap melalui penguatan integritas dalam program PAKU Integritas ini dapat menjadi bekal dan benteng bagi para penyelenggara negara di KKP dalam mengemban amanah jabatan agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Melalui program ini KPK akan mengundang 10 kementerian/lembaga sesuai dengan fokus area KPK tahun ini, yakni sektor Sumber Daya Alam (SDA), Aparat Penegak Hukum (APH), tata niaga, politik, dan pelayanan publik. Sepuluh kementerian/lembaga tersebut, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sebelumnya, pada 3 Juni 2021 telah terlaksana pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara pada Kementerian ESDM. Sedangkan diklat pembangunan integritas akan dimulai pada 29 Juni 2021 dengan peserta dari dua kementerian pertama yaitu Kementerian ESDM dan KKP.[]

Aplikasi Telegram Kini Ada Versi Bahasa Aceh

Penulis
nukil
-
0

Aplikasi WhatsApp saat ini merupakan aplikasi berkirim pesan yang paling populer di Indonesia bahkan dunia.

Namun selain WhatsApp ada banyak aplikasi lain yang dapat digunakan untuk berkirim pesan. Salah satunya yang mulai populer di Indonesia adalah aplikasi Telegram.

Terlebih setelah isu penggabungan WhatsApp dengan Facebook, aplikasi Telegram semakin banyak diunduh oleh masyarakat Indonesia.

Namun, tahukah Anda? Ternyata sekarang aplikasi Telegram sudah tersedia dalam bahasa Aceh.

Hal itu disampaikan oleh Muhammad Nabi, Koordinator Tim Penerjemah Wikipedia Bahasa Aceh dan Telegram.

Nabil menjelaskan terjemahan ini masih dalam versi beta dan belum resmi terdapat dalam pengaturan bahasanya.

Namun, Nabil mengajak masyarakat untuk mencobanya melalui link http://t.me/setlanguage/acehnese

Bila Anda ingin berkontribusi dalam penerjemahannya silakan kunjungi https://translations.telegram.org/acehnese/

Selamat mencoba.

Bupati Aceh Singkil Lantik 37 Pj Kepala Desa, 7 di Antaranya Perempuan

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: acehportal.com)

Nukilan.id – Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, melantik 37 Pejabat (Pj) Kepala Desa (Keuchik) pada 5 Kecamatan di Aceh Singkil dan 7 diantaranya adalah kaum perempuan. Pelantikan berlangsung di Gedung Serba Guna di Gampong Pulo Sarok, Kecamatan Singkil Aceh Singkil, Selasa (8/6/2021).

Pelantikan tersebut turut disaksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK), Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, Asisten I, Asisten Pemerintahan, Inspektur Inspektorat, para camat, serta undangan lainnya.

Baca juga: Mahasiswa Aceh Singkil Cap Perubahan Pemerintah Dul-Saza Mandul

Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid dalam sambutannya berpesan kepada para pejabat Kepala Desa yang dilantik tersebut untuk bekerja keras dalam mempejuangkan kemajuan daerah.

“Saya perintahkan bagi bapak-ibu yang sudah dilantik agar bekerja untuk memperjuangkan demi kemajuan daerah,” kata Dulmusrid seperti dilansir acehportal.com, Selasa (8/6/2021).

Sementara itu, Ke 7 Srikandi Aceh Singkil tersebut yaitu, Dwi Indah Rahmawati, Pj Kepala Desa Tualaan, Kecamatan Gunung Meriah, Roudah, Sebagai Pj Kepala Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Rosnah B, Pj Kepala Desa Sanggaberu Silulusan, Kecamatan Gunung Meriah.

Kemudian, Rahmadiani, Pj Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Rosliana, Pj Kepala Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Fauziah Noveria Hutabarat, Pj Kepala Desa Suro Baru, Kecamatan Suro Makmur, dan Endang Herawati, Pj Kepala Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan,

Baca juga: Zakat Fitrah di Aceh Singkil Mengacu Pada Harga Kurma

Roudah salah satu Pj Kepala Desa Tualaan yang baru dilantik mengatakan bahwa, tugas tersebut merupakan tanggungjawab dan beban berat baginya. Namun, ia akan bekerja semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kemajuan dan harapan masyarakat di Desa.

“Kita akan berjuang demi kemajuan desa, yang akan lebih maju lagi, dan apa yang diinginkan masyarakat nantinya Insya Allah akan kita perjuangkan,” ungkapnya.

“Kami yang tujuh srikandi, semoga apa yang disampaikan kepada kami bertujuan untuk membangun daerah, khususnya desa kami masing-masing,” lanjut Roudah.

Berikut nama-nama 37 Pj Kepala Desa yang dilantik:

  1. Buyung Rahmat, Ujung Bawang Kecamatan Singkil.
  2. Harmaini, Suka Makmur Kecamatan Singkil.
  3. Melky, Ujung Kecamatan Singkil.
  4. Nasrul, Pulo Sarok Kecamatan Singkil.
  5. Muslim Yoes, S.Sos, Kuala Baru Sungai Kecamatan Kuala Baru.
  6. Muklizar Lubis, SE, Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru.
  7. Salihin, A.Md, Kayu Menang Kecamatan Kuala Baru.
  8. Endang Herawati, SH, Serasah Kecamatan Simpang Kanan.
  9. Nurman, SHI, Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan.
  10. Sam Edwar, Silatong Kecamatan Simpang Kanan.
  11. Sutarman, Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan.
  12. Mesel, Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan.
  13. Ahmad Syaukani, SH, Lipat Kajang Atas Kecamatan Simpang Kanan.
  14. Zulfazri, Pangi Kecamatan Simpang Kanan.
  15. Alim Sudin, Ujung Limus Kecamatan Simpang Kanan.
  16. Ganda Kusuma Tumangger, Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan.
  17. Saleh Solin, Lae Nipe Kecamatan Simpang Kanan.
  18. Hermanto, SP, Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara.
  19. Ipanti Damsir, SP Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara.
  20. Yus’an, Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara.
  21. Ahmad Rusli, S.IP, Muara Pea Kecamatan Kota Baharu.
  22. Rusliadi, AMK, Mukti Lincir Kecamatan Kota Baharu.
  23. Nuri Sinaga, Danau Bungara, Kecamatan Kota Baharu.
  24. Dwi Indah Rahmawati, Tulaan Kecamatan Gunung Meriah.
  25. Roudah, Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah.
  26. Ainul, Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah.
  27. Rosnah B, Sanggaberu Silulusan Kecamatan Gunung Meriah.
  28. Aslim Syah Putra, Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah.
  29. Rahmadiani, Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah.
  30. Rahmad Murni, Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah.
  31. Alamin, Perangusan Kecamatan Gunung Meriah.
  32. Rosliana, Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah.
  33. Sahadat, Lae Buyar Kecamatan Gunung Meriah.
  34. Edi Untung Manik, Keras Kecamatan Suro Makmur.
  35. Ali Imran, Ketangkuhan Kecamatan Suro Makmur.
  36. Fauziah Noveria Hutabarat, SH, Suro Baru Kecamatan Suro Makmur.
  37. Wirahadi Brata Maha, Sirimo Mungkur Kecamatan Suro Makmur.

[*]

Indonesia dan China Perkuat Kerja Sama

Penulis
Mirzu
-
0
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping. (Tomohiro Ohsumi / POOL / AFP)

Nukilan.id – Indonesia dan China membentuk mekanisme kerja sama dialog tingkat tinggi yang komprehensif. Pembentukan ini dilakukan dalam dialog tingkat tinggi antara kedua negara pada Sabtu (5/6/2021) lalu.

Mengutip laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Selasa (8/6/2021), pertemuan perdana dialog tingkat tinggi Indonesia-China dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam pertemuan itu, Yi dan Luhut meneken nota kesepahaman antara China dan Indonesia tentang pembentukan mekanisme kerja sama dialog tingkat tinggi dan nota kesepahaman antara China dan Indonesia tentang penguatan kerja sama maritim.

Baca juga: Menteri PAN-RB Akan Bubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran?

Yi mengatakan Indonesia adalah negara berkembang utama dan cukup penting. Menurutnya, China selalu memandang hubungan China-Indonesia dari perspektif strategis dan mengembangkan kerja sama kedua negara dari perspektif global.

“Sejak tahun lalu, Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah empat kali berbicara melalui telepon untuk membahas kerja sama bilateral dalam memerangi pandemi dan pembangunan,” ungkap Yi.

Menurut Yi, China dan Indonesia dalam satu terakhir bekerja sama dalam mengatasi pandemi covid-19. Lalu, keduanya juga bekerja sama dalam hal vaksinasi.

“Kedua belah pihak telah lebih jauh menyelaraskan strategi pembangunan, bersama-sama mempromosikan kerja sama pembangunan dan memberikan kontribusi dorongan untuk pemulihan ekonomi regional,” ujar Yi.

Baca juga: Kominfo Mulai Matikan TV Analog Agustus 2021

Beberapa proyek Indonesia-China, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan Taman Kembar Dua Negara diklaim berjalan lancar. Selain itu, China juga menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan menjadi sumber investasi terbesar kedua di Indonesia.

“Kedua belah pihak harus mengambil pembentukan mekanisme kerja sama dialog tingkat tinggi China-Indonesia sebagai peluang untuk merencanakan kerja sama bilateral dengan lebih baik di berbagai bidang,” jelas Yi.

Yi menjelaskan dalam dialog tingkat tinggi perdana ini, Indonesia dan China menetapkan kerja sama jangka panjang yang fokus pada sektor politik, perdagangan, investasi, pertukaran antar manusia dan budaya, kerja sama maritim, kerja sama anti epidemi, serta kesehatan masyarakat.

Sependapat, Luhut mengatakan kerja sama Indonesia dan China di berbagai menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kedua negara harus meningkatkan kerja sama dan mendorong kemajuan baru dalam hubungan bilateral Indonesia-China.

Baca juga: KKJ Kecam Teror Terhadap Jurnalis dan Media Indonesia Leaks

“Pembentukan mekanisme kerja sama dialog tingkat tinggi Indonesia-China akan memberikan platform untuk dialog yang lebih erat antara departemen pemerintah kedua negara dan memberikan dukungan baru untuk kerja sama yang lebih efektif antara kedua negara,” ungkap Luhut.

Indonesia-China, kata Luhut, akan mendorong penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu, keduanya juga akan memperdalam kerja sama di sektor perikanan, perdagangan dan investasi, kesehatan masyarakat, penerbangan, ruang angkasa dan maritim, serta memperkuat pertukaran budaya.

“Indonesia siap memperkuat pertukaran budaya dengan China untuk membantu masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional lebih memahami perkembangan dan kemajuan Xinjianga Chin,” jelas Luhut.[CNN Indonesia]

Pimpinan KPK Diminta Abaikan Panggilan Komnas HAM

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: kpk.go.id

Nukilan.id – Politisi PDIP Kapitra Ampera meminta KetuaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan pimpinan lainnya untuk mengabaikan pemanggilan Komnas HAM soal laporan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kapitra mengatakan permintaannya itu karena melihat langkah pemanggilan pimpinan KPK dalam polemik tersebut bukan kewenangan dari Komnas HAM.

“Terlalu jauh, Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yurisdiksinya,” kata Kapitra, dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Polri Ungkap Alasan Tolak Periksa Dugaan Gratifikasi Ketua KPK

Kapitra menyebutkan, berdasarkan UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, menurut Kapitra, terasa aneh kalau Komnas HAM ikut campur dalam urusan TWK KPK.

“Kewenangan Komnas HAM menurut UU 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan genocide (pembantaian besar-besaran),” ucap Kapitra.

Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos TWK sebagai syarat menjadi ASN pada Selasa 8 Juni 2021.

Baca juga: Terkait Perkembangan Penyelidikan 2 Pejabat Aceh, Jubir KPK Ali Fikri Enggan Beri Penjelasan

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan, pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM terkait aduan TWK pegawai KPK.

Ali menjelaskan, pihaknya hendak meminta penjelasan kepada Komnas HAM tentang pelanggaran apa yang dilakukan pimpinan KPK.

“Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK,” kata Ali.[Beritasatu]

1...2,1472,1482,149...2,347Halaman 2,148 dari 2,347

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id