Beranda blog Halaman 2126

Catatan Kritis MaTA Terhadap Penyelidikan KPK Pada Pejabat Pemerintah Aceh

0
KPK - RI

Nukilan.id – Lembaga anti Korupsi MaTA menilai, penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sejumlah pejabat Aceh menunjukan persoalan anggaran di Pemerintah Aceh yang bermasalah.

Berikut 7 sikap kritis MaTA terhadap penyelidikan KPK terhadap sejumlah pejabat di Aceh di Banda Aceh;

1. Kasus yang sedang dilidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat penyelidikan terbuka, yakni proses lidik yang dilakukan tidak hanya berdiri pada satu kasus atau menyasar banyak kasus saja. Banyak kebijakan anggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh berpotensi bermasalah, dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan para penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Aceh.

2. Penyelidikan kasus yang sedang terjadi sangat berpeluang pada; pengadaan kapal penumpang (Aceh Hebat), pembangunan Jalan dengan skema Multi Years, Bantuan Hibah dan Bansos serta anggaran Refocusing masa pandemi. proses lidik KPK di Aceh kali ini menjadi yang pertama dibandinkan kasus yang sebelumnya melakukan lidik fokus pada kasus tertentu saja, sehingga penyelidikan terbuka oleh KPK saat ini perlu di kawal secara serius dan KPK juga di tuntut trasparan sehingga tidak ada peluang untuk “negosiasikan”.
kekhawatiran ini sangat mendasar dengan pengalaman KPK sekarang dalam menangani kasus kepala daerah Kabupaten Tanjung Balai, dimana ada oknum penyidik mencara keuntungan dengan kasus yang sedang ditangani sampai salah satu pimpinan KPK melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang berpekara padahal secara kode etik KPK dilarang keras atau pelanggaran berat. Hal ini jangan sampai terjadi, apalagi integritas terhadap pimpinan KPK saat ini diragukan oleh publik.

3. Penyelidikan terbuka yang dilakukan KPK pada sejumlah pejabat di pemerintahan Aceh, akan menjadi tolak ukur dalam lidik kasus di daerah, artinya ada di awal juga ada di ujung, tidak seperti lidik biasa, sehingga tidak menambah catatan buruk apa yang telah terjadi terhadap kinerja KPK selama ini. Publik Aceh menunggu dan mengawal pengusutan kasus kejahatan luar biasa tersebut, artinya siapa pun pelakunya dapat di proses tampa ada upaya melindungi dengan alasan tertentu.

4. Peluang banyak pihak yang akan di tersangkakan oleh KPK dapat dapat terjadi, mengingat kasus yang di sasar juga banyak, terutama para penyelanggara negara di Aceh, misalnya dalam kasus pembangunan jalan dengan skema multi years dengan anggaran 2.7 Trilyun cacat prosedur atau perencanaannya sarat masalah. MaTA sendiri melaporkan kasus tersebut ke KPK di November 2020 dan Februari 2021 (menambahkan data pelengkap kasus).

5. Mengingat KPK melakukan penyelidikan terbuka dengan sasaran beberapa kasus dengan anggarannya besar, maka kinerja KPK dapat diuji keseriusannya, tranpsransi menjadi harapan dimana saat ini menjadi atensi publik di Aceh maupun nasional dalam menanti hasil kerja KPK yang sedang berlangsung saat ini. Sehingga kehadiran KPK dapat memberi kepastian hukum yang adil dan rasa keadilan rakyat Aceh.

6. KPK wajib menjalankan tranparasi dalam penyelidikan terbuka di Aceh sehingga publik mendapat informasi yang benar dan utuh. Penyelidikan harus ada ujung dan waktu yang terukur, sehingga tidak saling tersandera dengan kepentingan jahat yang juga peluang terjadi.

7. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung langkah pemberantasan korupsi secara tegas dan berkeadilan dan kami konsisten mengawal terhadap lidik KPK saat ini di aceh. sehingga harapan publik tidak di cederai oleh KPK.[rilis]

Dibuka Akhir Juni, Ini Formasi Pendaftaran CPNS 2021 buat Lulusan SMK

0
ilustrasi.

Nukilan.id – Pendaftaran CPNS 2021 diupayakan untuk dapat dibuka akhir Juni ini. Daftar formasi CPNS tahun ini untuk sejumlah instansi juga sudah diumumkan, dan dari sejumlah instansi tersebut terdapat beberapa formasi yang membutuhkan CPNS lulusan SMK atau sederajat.

Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, per tanggal 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non Guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961.

Nantinya, pendaftaran CPNS 2021 hanya akan dibuka melalui satu portal saja, yakni Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN melalui link sscasn.bkn.go.id.

Rekrutmen CPNS terdiri dari tiga tahapan seleksi, yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS yang keduanya akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Sedangkan untuk seleksi CPNS hanya dipersyaratkan bagi WNI dengan batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar.

Meski demikian, ada beberapa Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, seperti Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).

Selain itu untuk kualifikasi pendidikan, sejumlah instansi menerima peserta pendaftaran CPNS 2021 lulusan SMK atau sederajat, Diploma, S1 hingga S2 disesuaikan dengan kebutuhan formasi jabatan di instansi tersebut.

“Kualifikasi pendidikan ini disesuaikan dengan kebutuhan formasi jabatan masing-masing instansi,” jelasnya.

Hingga saat ini, dari sejumlah formasi yang sudah dibuka, telah dipastikan bahwa setidaknya terdapat 2 instansi yang menerima peserta pendaftaran CPNS lulusan SMK atau sederajat.

Satu diantaranya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengumumkan kebutuhan formasi CPNS 2021 sebanyak 2.445 formasi. Di mana untuk persyaratan pendidikannya yang dibuka mulai dari SLTA atau Sekolah Menangan Atas (SMA) sampai S2. Kemudian, kelengkapan lamaran yang perlu disiapkan di antaranya ijaza, KTP, dan lainnya sesuai persyaratan.

Selain itu ada juga Basarnas yang membuka lowongan CPNS 2021 untuk 27 formasi jabatan. Dari total itu, ada sejumlah formasi jabatan yang menerima CPNS lulusan SMK atau SMA Sederajat seperti Rescuer Pemula, Nakhoda, Mualim, Juru Mudi, Juru Minyak, Masinis, Kelasi, hingga Markonis. Namun, sejumlah formasi ini mewajibkan pelamar memiliki sertifikat khusus.

[detik]

Pelaporan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Dapat Langsung Lewat Simfoni PPA

0
Kepala Biro Data dan Informasi Kemen PPPA Lies Rosdianty.(Foto: Web)

Nukilan.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan data kekerasan melalui Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

Kepala Biro Data dan Informasi Kemen PPPA Lies Rosdianty dalam keterangannya, Senin (21/6/2021), mengatakan data yang valid sangat bermanfaat untuk mengidentifimasi masalah dan menentukan opsi terbaik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Data juga bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Lies.

Ia mengatakan saat ini sudah dilakukan pencatatan data kekerasan (korban/pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak) pada unit-unit layanan. Namun mekanisme dan format pencatatan data kekerasan masih bervariasi sesuai kebutuhan unit layanan. Dan belum dilakukan standardisasi pencatatan, sehingga data yang dihasilkan sangat beragam.

“Kami mulai membangun aplikasi Simfoni PPA pada 2016 sebagai sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan,” kata Lies. Berlanjut pada 2020 sampai saat ini terus dilakukan pengembangan Simfoni PPA.

Pada 2020, aplikasi Simfoni PPA V.2.0 (Standar Modul TPPO) formulir online dan by name by address dan pada 2021 merupakan generasi ke-3 yakni aplikasi Simfoni PPA V.3.0 yang berbasis manajemen kasus terintegrasi.

“Sejak 2018 sampai saat ini Simfoni PPA setiap tahunnya dilakukan audit sertifikasi ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi,” katanya.

Lies mengungkapkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan data kekerasan dan ada semacam fenomena gunung es, sementara data juga tersebar dan tersedia di berbagai unit layanan penanganan kekerasan dan belum ada standar data. “Perlu integrasi data,” kata Lies.

Ia menambahkan saat ini user pengguna aplikasi Simfoni terdiri dari admin (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan operator dari berbagai unit layanan kekerasan perempuan dan anak di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Aplikasi dapat diakses oleh operator dan publik secara riil time serta akses aplikasi melalui www.kekerasan.kemenpppa.go.id.

Kemen PPPA kata Lies, menekankan pentingnya solusi yang masif dan terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ketersediaan lembaga layanan. Di samping itu perlu peningkatan kapasitas SDM operator Simfoni PPA tentang pentingnya data, pelaksanaan manajemen layanan terpadu kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar, dan pelaksanaan mekanisme baku mulai dari input, verifikasi, dan validasi data.

“Siapa yang harus melakukan? Kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkan Simfoni PPA menjadi satu data kekerasan Indonesia,” katanya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama mewujudkan Simfoni PPA sebagai satu data kekerasan Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada periode 1 Januari-9 Juni 2021 terjadi 2.319 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan 2.347 korban dan 3.314 kasus kekerasan terhadap anak dengan 3.683 korban. []

www.kemenpppa.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bentuk 10 Pokja Implementasi UUCK

0
Menteri LHK Siti Nurbaya. (web. KLHK)

Nukilan.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan SK Menteri tentang Satuan kerja Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Satuan kerja tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KLHK selaku Ketua dan dibantu tim ahli serta membawahi 10 Kelompok Kerja (Pokja).

“Saya tegaskan, maksud baik penerbitan UU Cipta Kerja ini dalam rangka mendorong perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya pada Sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar luring dan daring di Jakarta, Jumat (18/6) lalu.

Dijelaskan UUCK khususnya yang berkaitan dengan LHK, akan terus disosialisasikan secara berkala, diikuti oleh seluruh pejabat eselon KLHK sampai kepada staff di seluruh Indonesia.

“Tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh, karena banyak terobosan baru bidang LHK dalam UUCK dan peraturan turunannya yang sangat berpihak untuk rakyat, sehingga harus diketahui segera oleh rakyat,” ujar Menteri Siti Nurbaya.

10 Kelompok Kerja tersebut yaitu Pokja I Sosialisasi; Pokja II Inventory dan Analisis Konsekuensi Implementasi Regulasi; Pokja III Standardisasi dan Penerapan Standard; Pokja IV Asistensi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Risk Based Approach; Pokja V Konsolidasi Data dan Penyelesaian Keterlanjuran; Pokja VI Pengembangan dan Integrasi Sistem Tata Kelola; Pokja VII Penataan Kawasan dan Tata Kelola Hutan; Pokja VIII Finalisasi Perhutanan Sosial; Pokja IX Pengembangan Kelembagaan dan Asistensi Daerah; dan Pokja X Transisi Regulasi dan Pengendalian Konsekuensi/Ekses.

Sosialisasi ini juga akan menyasar target audiens eksternal diantaranya Kementerian/Lembaga, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Akademisi/Universitas, LSM/Aktivis/Komunitas, sektor swasta/asosiasi, media massa, dan masyarakat umum.[]

Sumber: http://ppid.menlhk.go.id

Rahasia Aprillia Dwi Rahma Putri, Peraih Nilai UTBK SBMPTN 2021 Sempurna

0
Aprillia Dwi Rahma Putri, siswa MAN Kota Batu peraih nilai sempurna UTBK-Sejarah

Nukilan.id – Nilai UTBK SBMPTN 2021 sempurna berhasil diraih Aprillia Dwi Rahma Putri, seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu, Malang. Dengan skor UTBK 2021 1000 pada materi Sejarah, dia berhasil meraih impiannya di pendidikan tinggi.

“Alhamdulillah, saya bisa lolos SBMPTN dan masuk UIN Malang, padahal awalnya sempat pesimis juga, karena tidak yakin saya mampu, tapi saya Bismillah pilih UIN Malang,” kata Aprillia.

Dikutip dari situs Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag, siswi berjilbab ini tak segan menuturkan rahasianya. Dia juga menjelaskan peran kedua orang tuanya Sanusi dan Suherminiati.

“Saya terus berdoa dan meminta kedua orang tua agar mendoakan saya lulus masuk UIN, tak lupa juga sholat tahajud dan dhuha,” kata Aprilia yang bercita-cita menjadi seorang psikolog ini.

Selain berdoa, Aprillia menuturkan kuncinya yakni rajin belajar seperti para pesaingnya yang lain. Aprillia yang mengambil jurusan bahasa ini ikut bimbel, rutin mengerjakan buku kumpulan soal SBMPTN, dan belajar dari internet.

Aprillia berhasil meraih nilai sempurna pada materi Sejarah di UTBK SBMPTN 2021. Anak kedua ini mengatakan, sejak dulu menyukai pelajaran tersebut dan banyak menghafalkannya. Pelajaran favorit lainnya adalah agama, yang menurutnya bisa jadi bekal hidup.

Terkait pilihannya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Aprillia mengatakan di perguruan tinggi tersebut adalah pilihan tepat. Dia bisa mendapatkan pelajaran umum dan agama sekaligus, sehingga mantap memilih Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Prestasi Aprillia yang meraih nilai UTBK SBMPTN 2021 sempurna disambut baik Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ishom Yusqi. Aprillia membuktikan siswa madrasah mampu bersaing,

“Ini prestasi yang luar biasa, tidak mudah mendapatkan nilai sempurna,” ujar Ishom.

Ishom berharap, prestasi Aprillia bisa menjadi motivasi siswa madrasah yang lain. Dengan kemandirian, siswa madrasah bisa membuktikan mampu berprestasi dan berkompetisi dengan siswa lainnya.

(row/pal) [detik]

 

Federasi Guru Ingatkan Nadiem: Jangan Gegabah Buka Sekolah

0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (foto: kompas)

Nukilan.id – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjadikan positivity rate atau tingkat positivitas kasus Covid-19 sebagai pertimbangan dalam kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menilai kebijakan PTM tidak bisa disamaratakan untuk semua sekolah dan daerah. Menurutnya, pemerintah harus menunda PTM jika sebuah daerah memiliki positivity rate yang tinggi.

“Harus hati-hati dalam melaksanakan PTM di sekolah. Ketika positivity rate di atas 10 persen, maka jangan gegabah untuk membuka sekolah karena faktor risikonya,” kata Heru ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/6/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan menyoroti positivity rate nasional yang melonjak tinggi beberapa waktu ke belakang. Mengutip data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara nasional positivity rate sepekan ini mencapai 38,2 persen. Di Jakarta, positivity rate mencapai 25,2 persen.

Kegiatan uji coba PTM di DKI Jakarta diputuskan ditunda sementara karena tingginya kasus covid-19. Heru mengatakan rencananya uji coba dilakukan sampai akhir pekan ini untuk memutuskan kebijakan PTM di tahun ajaran baru.

Heru mengatakan keleluasaan melanjutkan maupun menunda PTM seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah dan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi penularan virus di lingkungannya.

Ia pun tidak menginginkan jika pemerintah pusat memutuskan menunda PTM di seluruh sekolah karena positivity rate nasional tinggi. Menurutnya kebijakan itu tidak efektif untuk sekolah di zona hijau.

“Di dalam PTM jangan ada penyeragaman. Kalau kondisi positivity rate [tinggi] seperti secara nasional lalu semua sekolah dihentikan, itu kan juga tidak bijak,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah mendorong sekolah mulai dibuka setelah vaksinasi covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan rampung. Nadiem menargetkan seluruh sekolah sudah dibuka pada Tahun Ajaran 2021/2022.

Melalui perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, pemerintah mewajibkan semua sekolah membuka opsi PTM setelah vaksinasi rampung.

Nadiem pun mengizinkan sekolah dibuka meski guru dan tenaga kependidikan belum divaksin. Ia mengatakan kebijakan PTM terbatas sebenarnya sudah didorong sejak Januari 2021.

“Target kita sampai akhir Juni [vaksinasi guru dan tenaga kependidikan selesai], sehingga di minggu kedua, ketiga Juli tahun ajaran baru akan mulai. Semua sekolah seharusnya sudah melakukan tatap muka secara terbatas,” kata Nadiem.

(ugo/ugo) [cnn]

 

Dugaan Main-main Perkara Ala Firli Bahuri, Dari Kasus Bansos sampai Ekspor Benur

0
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Nukilan.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri diduga menarik ulur penanganan beberapa perkara korupsi yang ditangani lembaganya. Salah satunya dugaan korupsi bansos Covid-19 yang menyeret politikus PDIP Juliari Batubara.

Dugaan main-main kasus ini terendus ketika pada pertengahan Desember 2020, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengumpulkan tiga direktur dan kepala satuan tugas penyidikan kasus korupsi bansos Covid-19, Andre Dedy Nainggolan di lantai 15 Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Saat itu, Andre dan timnya baru saja menangkap Juliari yang duduk sebagai Menteri Sosial.

Kepada Andre, Karyoto bertanya tentang dugaan keterlibatan politikus lain di kasus korupsi pengadaan sembako itu. Politikus yang dimaksud ditengarai mengarah pada dua nama kolega satu partai Juliari, Herman Hery dan Ihsan Yunus.

Setelah mendapatkan penjelasan, Karyoto diduga menantang untuk memeriksa dan menggeledah Herman Hery. Dimintai konfirmasi mengenai pertemuan ini, Andre membenarkan.

“Rapat itu memang ada, tapi saya tidak bisa menyampaikan detailnya,” kata Andre kepada tim Indonesialeaks, Selasa, 15 Juni 2021.

Dari perintah di ruangan itu, tim penyidik lantas mengajukan surat pemanggilan dan penggeledahan untuk Herman dan Ihsan. Pemanggilan disebut telah mendapatkan persetujuan pada akhir Desember 2020. Namun, ketika surat sudah keluar, sikap Karyoto justru berubah. Nama Herman Hery dan Ihsan Yunus diminta dicoret.

Dua pegawai KPK yang mengetahui detail penanganan kasus ini ragu jika sikap Karyoto yang tiba-tiba berubah tanpa intervensi orang lain. Sebab, selama penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi bansos Covid-19, Ia diduga kerap bolak-balik ke ruangan Ketua KPK Firli Bahuri. Tindakan yang tidak biasanya dilakukan oleh Karyoto.

Sumber yang sama menduga penanganan kasus bansos yang mengarah kepada dua politikus PDIP itu sengaja ditarik-ulur. Sebab, beberapa waktu kemudian mereka diminta kembali untuk mengusut dugaan keterlibatan kedua politikus itu. Namun, mereka diminta untuk memulainya dari tahap penyelidikan. Alasannya, untuk menelisik dugaan kerugian negara yang lebih besar. Maka itu, Herman Hery akhirnya diperiksa oleh KPK pada 30 Maret 2021.

Kedua sumber tadi, menyebut Firli sendiri yang diduga meneken surat pemanggilan untuk Ketua Komisi Hukum DPR tersebut. Keduanya sepakat pemanggilan di tingkat penyelidikan itu bukan kabar baik untuk penanganan kasus bansos Covid-19. Mereka justru khawatir pemanggilan itu dijadikan sebagai alat tawar-menawar untuk hal yang tidak berkaitan dengan penanganan kasus.

“Di penyelidikan itu masih bisa dikontrol dan belum mempunyai upaya hukum,” kata sumber tadi.

Tim Indonesialeaks telah mengirimkan surat ke rumah Karyoto di Jakarta. Surat itu diterima oleh penjaga rumah, karena Karyoto sedang berada di Yogyakarta. Ditemui di rumah pribadinya di Yogyakarta, Karyoto enggan diwawancara dan menolak menerima surat wawancara.

“Kamu tinggalkan tempat, saya tidak bisa menjawab harus seizin pimpinan,” kata dia.

Sementara, Herman Hery membantah terlibat dalam korupsi bansos. Dia mengatakan kerja sama antara perusahaannya PT Dwimukti Graha Elektrindo dan PT Anomali Lumbung Artha, salah satu penyedia bansos, murni urusan bisnis.

“Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa KPK, Dwimukti sudah digeledah juga,” katanya.

Ihsan Yunus memilih irit bicara seusai diperiksa KPK pada 25 Februari 2021.

“Saya telah menjelaskan semuanya ke penyidik,” kata dia.

Meski pernah diminta dicoret, Ihsan akhirnya tetap dipanggil KPK karena bukti yang lebih kuat.

Modus gas-rem diduga juga muncul dalam penanganan kasus suap ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seorang pejabat tinggi KKP baru dipanggil untuk diperiksa menjelang tenggat waktu penyidikan kasus itu. Pejabat itu tak hadir dalam panggilan pertama dan KPK tidak melakukan panggilan ulang. Walhasil, nama pejabat hanya disebut pernah dipanggil, tanpa pernah diperiksa.

Firli Bahuri tak merespons permintaan wawancara Tim Indonesialeaks. Tim telah mengirimkan permohonan wawancara serta daftar pertanyaan ke nomor teleponnya dan melalui juru bicara KPK, Ali Fikri.

Tim juga mendatangi kediamannya di kawasan Bekasi Selatan pada Sabtu, 19 Juni 2021. Penjaga rumah menyatakan Firli tak bisa diwawancara. Tiga penjaga menolak meneruskan surat permintaan wawancara kepada Firli. “Silakan ke kantor saja,” kata salah satunya. [tempo.co]

Kasus Covid-19 Turun, Penularan Virus Corona Masih Tinggi

0
Juru bicara satgas penanganan covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG)

Nukilan.id – Kasus harian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) turun di bawah 100 kasus dua hari terakhir di Aceh. Tiga hari lalu tercatat 116 kasus baru, hari berikutnya 93 kasus, dan terakhir dilaporkan “hanya” penambahan 47 kasus baru. Meski kasusnya tampak turun, namun belum boleh lengah. Penularan virus corona diperkirakan masih tinggi di masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani secara tertulis kepada awak media massa di Banda Aceh, Senin (21/6/2021).

“Perkiraan penularan virus corona masih sangat tinggi dalam masyarakat bukanlah mengada-ada,” ujar Juru Bicara yang akrab disapa SAG itu.

Ia menjelaskan, selama periode Januari 2021 hingga 15 Juni 2021, Balai Litbangkes Aceh, Badan Litbangkes Kemenkes RI melakukan pemeriksaan terhadap 7.641 sampel swab orofaring dan nasofaring dengan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Hasilnya,  44,4 persen dari sampel tersebut terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut Kepala Balai Litbangkes Aceh, Dr Fachmi Ichwansyah, S.Kep, MPH, angka tersebut tidak mewakili angka positivity rate Covid-19 Aceh, karena sampel-sampel yang diperiksa di laboratorium RT-PCR lain di Aceh tidak diikut dalam perhitungannya. Namun, jumlah sampel positif yang mencapai 44,4 persen itu merupakan signal yang perlu diwaspadai.

Mantan anggota Tim Ad-hoc Pendirian Politeknik Kesehatan Aceh itu menjelaskan, sampel-sampel swab yang diperiksa pihaknya berasal dari 15 kabupaten/kota, meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Subulussalam.

Kemudian, sampel-sampel dari Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Kadang, ada juga masuk sampel swab dari Aceh Timur dan Pidie. Setiap sampel yang dikirim ke Balai Litbangkes Aceh tetap diperiksa meski hingga larut malam, tambahnya.

Sementara sampel-sampel yang tidak dikirim ke Litbangkes Aceh, lanjut Fachmi, dikirim Laboratorium Kesehatan Daerah Aceh (Labkesda), Laboratorium RSUDZA Banda Aceh, Laboratorium PCR USK, Laboratorium Kesdam Iskandar Muda, dan Laboratorium Kesrem di Kota Lhokseumawe.

“Angka positif yang 44,4 persen itu hanya berdasarkan swab yang diperiksa di Balai Litbangkes saja, dan karena itu belum mewakili angka positivity rate yang sesungguhnya di Aceh,” tegas Fachmi lagi.

Menanggapi angka persentase positif Covid-19 dari perhitungan Balai Litbangkes Aceh itu, Juru Bicara SAG mengaku sepakat dengan Fachmi Ichwansyah. Meski belum mewakili nilai positivity rate Aceh, namun angka tersebut merupakan signal masih tingginya sumber-sumber penularan virus corona dalam masyarakat yang belum terdeteksi.

Menurut SAG, orang-orang yang sudah terinfeksi itu mungkin tidak merasakan gejala karena itu tidak memeriksakan dirinya ke Puskesmas terdekat. Bisa juga mengalami gejala ringan seperti demam, batuk, dan nyeri kerongkongan, namun diabaikan karena dianggap gejala penyakit biasa yang pernah dialami sebelumnya.

Karena itu, kata SAG, pihaknya menghimbau Satgas Covid-19 kabupaten/kota agar melakukan testing dan tracing secara agresif untuk menemukan orang-orang yang telah terinfeksi tersebut. Semakin cepat sumber-sumber penularan virus corona itu ditemukan semakin cepat diisolasi, sehingga virus corona tidak kian menyebar dalam masyarakat.

Testing dan tracing kontak erat Covid-19 perlu dukungan penuh Satgas Gampong dan Posko Covid-19 Gampong, supaya petugas kesehatan dapat melakukan testing dan tracing itu dengan lancar. Selain itu, masyarakat perlu diedukasi tentang potensi ancaman yang mengintainya, supaya tidak mengabaikan protokol kesehatan seperti sering dianjurkan.

Data akumulatif

Lebih lanjut SAG melaporkan kasus akumulatif Covid-19 di Aceh, per 21 Juni 2021, yang telah mencapai 18.371 orang. Para penyintas yang sudah sembuh dari Covid-19 sebanyak  13.789 orang. Penderita yang sedang dirawat 3.848 orang, dan kasus meninggal dunia secara akumulatif sudah mencapai 734 orang.

Data pandemi Covid-19 di atas sudah termasuk kasus positif baru harian yang dilaporkan bertambah hari ini, yakni konfirmasi positif sebanyak 47 orang, pasien yang sembuh 200 orang, dan penderita meninggal dunia bertambah lagi 12 orang.

Penderita baru Covid-19 yang dilaporkan bertambah meliputi warga Banda Aceh 16 orang, Aceh Besar delapan orang, warga Pidie, Sabang, dan Aceh Barat, sama-sama tiga orang. Kemudian warga Nagan Raya sebanyak dua orang.

Selanjutnya warga Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan, masing-masing satu orang. Sedangkan lima orang lagi merupakan warga dari luar daerah.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang dilaporkan sembuh bertambah sebanyak 200 orang, yakni warga Banda Aceh 95 orang, Pidie 42 orang, Bireuen 18 orang, Aceh Besar delapan orang, Gayo Lues tujuh orang, Aceh Barat enam orang, warga Aceh Tamiang dan Aceh Timur, sama-sama lima orang.

Kemudian warga Nagan Raya empat orang, warga Langsa dan Aceh Utara, masing-masing tiga orang. Selanjutnya warga Lhokseumawe dan Aceh Tengah sama-sama dua orang.

“Pasien Covid-19 yang meninggal dunia bertambah lagi 12 orang, sehingga secara akumulatif sudah mencapai 734 orang,” katanya.

Para penderita Covid-19 yang dilaporkan meninggal tersebut, lanjut SAG, masing-masing warga Banda Aceh dan Pidie, sama-sama empat orang. Kemudian masing-masing satu orang warga Bireuen, Sabang, Aceh Barat, dan warga Nagan Raya.

Lebih lanjut SAG memaparkan data akumulatif kasus probable, yakni sebanyak 834 orang, meliputi 730 orang selesai isolasi, 20 orang isolasi di rumah sakit, dan 84 orang meninggal dunia. Kasus probable yakni kasus yang gejala klinisnya menunjukkan indikasi kuat sebagai Covid-19, jelasnya.

Sedangkan kasus suspek secara akumulatif tercatat sebanyak 9.529 orang. Suspek yang telah usai isolasi sebanyak 9.311 orang, sedang isolasi di rumah 184 orang, dan 34 orang sedang diisolasi di rumah sakit, tutupnya.[]

Majelis Pemuda Aceh Dukung KPK Usut Korupsi di Aceh

0

Nukilan.id – Majelis Pemuda Aceh ( MPA ) mengapresiasi dan mengukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dan mengusut skandal Mega Korupsi di Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Majelis Pemuda Aceh (MPA), Heri Mulyandi, Selasa (22/6/2021).

Heri mengungkapkan bahwa, penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi di Provinsi Aceh sejak bulan Juni 2021, adalah langkah tepat dan strategis dalam rangka menyelamatkan Aceh dari jurang Kemiskinan Aceh.

Menurutnya, Aceh yang notabenenya daerah yang memiliki anggaran besar namun berulang kali mendapatkan predikat termiskin di Sumatera, salah satu penyebabnya masih tingginya potensi korupsi di Aceh.

“Pembongkaran Skandal Pengadaan Kapal Aceh Hebat dengan jumlah anggraan 178 Milyar, dan 14 Proyek MYC dengan total anggaran 2,4 Triliyun serta Skandal Ali Fungsi Skema Blok B, harus dibongkar oleh KPK. Semua itu guna untuk memyelamatkan masyarakat Aceh dari jurang kemiskinan, dan menjaga keberlansungan perdamaian Aceh,” ujarnya.

Heri menambahkan, KPK harus menindak semua oknum yang terlibat dalam mengelola Uang rakyat semena mena, karena itu adalah pengkhianatan terhadap masyarakat Aceh, dan kami meminta KPK melakukan uji lab yang independen terhadap Virus Corona yang menimpa Nova.

MPA juga meminta agar KPK berkoordinasi dengan Rektor Unsyiah c/q Fakultas Kedokteran Unsyiah untuk dapat melakukan uji swab PCR secara independen dengan laboratorium Unsyiah agar hasil swab mendapat legitimasi publik bahwa jika benar Gubernur Aceh terindikasi corona ya kita harus hormati tidak mungkin hukum berlaku atas orang sakit.

“Swab PCR yang dilakukan pihak kampus tentunya lebih akurat, kredibel dan dipercayai publik. Saat ini beredar informasi di publik bahwa status positif covid-19 disinyalir sebatas rekayasa di masa penyelidikan KPK di Bumi Serambi Mekkah, maka hasil test dari pihak laboratorium Unsyiah dapat dijadikan pegangan publik untuk menepis isu miring yang kini tengah beredar tentang status kesehatan Gubernur Aceh,” tegasnya.[Irfan]

Jelang Idul Adha, Pemko Banda Aceh dan BI Jaga Inflasi Daerah

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II 2021 dalam upaya menjaga inflasi menjelang lebaran Idul Adha 1442 Hijriah.

Hadir dalam acara tersebut, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, Se, Ak, MM, Wakil Wakil Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, Sekda Kota Banda Aceh, Asisten II Kota Banda Aceh, Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) Banda Aceh dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh Provinsi Aceh, Achris Sarwani berserta jajarannya. Acara pertemuan tersebut menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang sangat ketat.

Dalam sambutannya, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, SE, Ak, MM menyampaikan bahwa, menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah bahan kebutuhan pokok diperkirakan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga biasanya terjadi pada komoditas pangan utamanya pada kelompok perikanan, antara lain ikan kembung, tongkol, tuna, cumi-cumi, udang basah.

“Komoditas lain seperti cabai rawit dan cabai merah juga turut mengalami kenaikan. Kenaikan harga dipicu kenaikan permintaan dan terbatas pasokan,” kata Aminullah.

Selain itu, Aminullah juga menyampaikan, berdasarkan data historis, Inflasi akan meningkat menjelang Idul Adha. Rata-rata inflasi Idul Adha berada di angka 1,92% (tahunan) dan 0,26% (bulanan). Sedangkan pada tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 3.59% (tahunan), di saat pertumbuhan ekonomi menurun dan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat COVID-19.

Oleh karena itu, kata Aminullah, dalam mengendalikan inflasi, TPID Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Ekspektasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani menyampaikan, pihaknya melihat inflasi kota Banda Aceh secara historis pada tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan laju inflasi di Kota Banda Aceh pada hari Raya Idul Adha. Pada tahun 2021, kenaikan laju inflasi diperkirakan terjadi pada pertengahan Juli,” jelasnya.

Namun demikian, kata Achris, inflasi tahunan tercatat lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya. Hingga bulan Mei 2021, inflasi kota Banda Aceh tercatat sebesar 0,17% (mtm) dan 1,73% secara yoy.

“Apabila dilihat dari komoditas penyumbang inflasi di kota Banda Aceh secara tiga tahun terakhir seringkali utamanya disebabkan oleh komoditas bahan pangan, utamanya komoditas pada kelompok perikanan (ikan kembung, udang basah, cumi-cumi, ikan tongkol, cabai rawit, dan ikan tuna),” jelas Achris.

Maka dari itu, Achris berharap, optimalisasi proyeksi laju inflasi Provinsi Aceh tahun 2021 dan 2022, tetap memperhatikan faktor 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Kelancara distribusi, Keterjangkauan harga, dan Komunikasi efektif.[]