Nukilan.id – Lembaga anti Korupsi MaTA menilai, penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sejumlah pejabat Aceh menunjukan persoalan anggaran di Pemerintah Aceh yang bermasalah.
Berikut 7 sikap kritis MaTA terhadap penyelidikan KPK terhadap sejumlah pejabat di Aceh di Banda Aceh;
1. Kasus yang sedang dilidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat penyelidikan terbuka, yakni proses lidik yang dilakukan tidak hanya berdiri pada satu kasus atau menyasar banyak kasus saja. Banyak kebijakan anggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh berpotensi bermasalah, dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan para penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Aceh.
2. Penyelidikan kasus yang sedang terjadi sangat berpeluang pada; pengadaan kapal penumpang (Aceh Hebat), pembangunan Jalan dengan skema Multi Years, Bantuan Hibah dan Bansos serta anggaran Refocusing masa pandemi. proses lidik KPK di Aceh kali ini menjadi yang pertama dibandinkan kasus yang sebelumnya melakukan lidik fokus pada kasus tertentu saja, sehingga penyelidikan terbuka oleh KPK saat ini perlu di kawal secara serius dan KPK juga di tuntut trasparan sehingga tidak ada peluang untuk “negosiasikan”.
kekhawatiran ini sangat mendasar dengan pengalaman KPK sekarang dalam menangani kasus kepala daerah Kabupaten Tanjung Balai, dimana ada oknum penyidik mencara keuntungan dengan kasus yang sedang ditangani sampai salah satu pimpinan KPK melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang berpekara padahal secara kode etik KPK dilarang keras atau pelanggaran berat. Hal ini jangan sampai terjadi, apalagi integritas terhadap pimpinan KPK saat ini diragukan oleh publik.
3. Penyelidikan terbuka yang dilakukan KPK pada sejumlah pejabat di pemerintahan Aceh, akan menjadi tolak ukur dalam lidik kasus di daerah, artinya ada di awal juga ada di ujung, tidak seperti lidik biasa, sehingga tidak menambah catatan buruk apa yang telah terjadi terhadap kinerja KPK selama ini. Publik Aceh menunggu dan mengawal pengusutan kasus kejahatan luar biasa tersebut, artinya siapa pun pelakunya dapat di proses tampa ada upaya melindungi dengan alasan tertentu.
4. Peluang banyak pihak yang akan di tersangkakan oleh KPK dapat dapat terjadi, mengingat kasus yang di sasar juga banyak, terutama para penyelanggara negara di Aceh, misalnya dalam kasus pembangunan jalan dengan skema multi years dengan anggaran 2.7 Trilyun cacat prosedur atau perencanaannya sarat masalah. MaTA sendiri melaporkan kasus tersebut ke KPK di November 2020 dan Februari 2021 (menambahkan data pelengkap kasus).
5. Mengingat KPK melakukan penyelidikan terbuka dengan sasaran beberapa kasus dengan anggarannya besar, maka kinerja KPK dapat diuji keseriusannya, tranpsransi menjadi harapan dimana saat ini menjadi atensi publik di Aceh maupun nasional dalam menanti hasil kerja KPK yang sedang berlangsung saat ini. Sehingga kehadiran KPK dapat memberi kepastian hukum yang adil dan rasa keadilan rakyat Aceh.
6. KPK wajib menjalankan tranparasi dalam penyelidikan terbuka di Aceh sehingga publik mendapat informasi yang benar dan utuh. Penyelidikan harus ada ujung dan waktu yang terukur, sehingga tidak saling tersandera dengan kepentingan jahat yang juga peluang terjadi.
7. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung langkah pemberantasan korupsi secara tegas dan berkeadilan dan kami konsisten mengawal terhadap lidik KPK saat ini di aceh. sehingga harapan publik tidak di cederai oleh KPK.[rilis]
