NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui jajaran Kodam Iskandar Muda terus melanjutkan pembangunan jembatan Armco di berbagai wilayah Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Dilansir Nukilan.id, program ini juga diarahkan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus membuka akses antarwilayah yang sebelumnya terbatas.

Hingga saat ini, progres pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dari total 105 titik yang direncanakan, sebanyak 40 titik telah menyelesaikan tahap Detail Perencanaan Teknis (DPT), satu titik masih dalam proses, sementara tiga titik telah rampung pada tahap pemasangan konstruksi. Selain itu, 38 titik masih dalam tahap mobilisasi material dan 23 titik lainnya masih dalam rencana komando atas.

Pembangunan jembatan Armco dilakukan secara bertahap dan tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Kabupaten Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Bireuen, hingga Aceh Utara.

Pada Tahap I, sejumlah desa di Aceh Timur, seperti Alue Gadeng Dua, Alue Sentang I dan II, serta Buket Kuta, telah menuntaskan DPT hingga 100 persen. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung antar desa sekaligus akses menuju jalan lintas nasional Medan–Banda Aceh.

Kemajuan serupa juga terlihat di Kabupaten Bener Meriah, dengan sejumlah desa seperti Weh Pase, Burni Pase, Pasar Buntul, dan Bahgie Bertona yang telah menyelesaikan perencanaan teknis. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan di Desa Terban, Blangkandis, dan Suka Mulia juga telah menyelesaikan tahap DPT, dengan fungsi sebagai penghubung antar dusun dan akses menuju jalur utama provinsi.

Memasuki Tahap II, cakupan pembangunan semakin luas, meliputi wilayah Aceh Timur, Bireuen, dan Aceh Utara. Secara umum, seluruh titik pada tahap ini telah merampungkan DPT dan siap memasuki tahap konstruksi fisik.

Di Kabupaten Bireuen, pembangunan tersebar di sejumlah desa seperti Batee Raya, Juli Tambo Tanjong, hingga kawasan Salah Sirong Jaya, yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses antar desa.

Adapun di Aceh Utara, pembangunan difokuskan pada wilayah penghubung strategis, seperti Desa Alue Capli, Buket Linteueng, dan Mesjid Meuraksa.

Pada Tahap III, beberapa titik telah memasuki proses pemasangan konstruksi, di antaranya di Desa Cot Girek dan Blang Aman, Aceh Utara, dengan progres masing-masing mencapai 80 persen dan 40 persen. Sementara itu, di Desa Simpur II, Kabupaten Bener Meriah, progres DPT telah mencapai 45 persen.

Sebagian besar lokasi pembangunan merupakan wilayah terdampak bencana, sehingga keberadaan jembatan ini dinilai sangat penting untuk memulihkan akses transportasi masyarakat yang sebelumnya terputus akibat banjir, longsor, maupun kerusakan infrastruktur.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kodam Iskandar Muda menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak serta mengoptimalkan sumber daya agar seluruh target pembangunan dapat tercapai tepat waktu dan sesuai standar kualitas.

Dengan progres yang terus meningkat, diharapkan seluruh pembangunan jembatan Armco dapat segera rampung dan dimanfaatkan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan wilayah serta memperkuat ketahanan daerah di Aceh. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

NUKILAN.ID | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera untuk segera mempercepat pendataan rumah rusak berat.

Langkah ini dinilai penting agar para korban tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan dapat segera menempati hunian tetap (huntap).

“Rakyat menunggu, mereka jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” ujar Tito dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia juga meminta para kepala daerah segera membentuk tim khusus atau satuan tugas untuk mempercepat pendataan di lapangan.

“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan bupati, wali kota, tolonglah bantu gubernur atau wakil gubernur, buatlah tim satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37.000 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Dalam skema yang disiapkan, masyarakat diberikan pilihan untuk membangun rumah secara mandiri di lokasi asal, selama wilayah tersebut dinilai aman dari risiko bencana.

Jika memilih pembangunan mandiri, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana sebesar Rp60 juta per rumah, yang disalurkan dalam dua tahap masing-masing Rp30 juta.

“Anda mau di tanah sendiri dengan Rp 60 juta, mau bangun sendiri boleh. Sehingga, dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak,” kata Tito.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan opsi pembangunan hunian tetap oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan batas anggaran maksimal Rp60 juta per unit.

Alternatif lain yang disiapkan adalah relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan, termasuk memanfaatkan aset milik negara maupun BUMN.

“Pak, kami mau tinggal di kompleks Pak, kami ada 100 orang, 75 orang kami maunya di kompleks saja. Pemda, segera siapkan tanahnya di mana dan perintah Presiden jelas, semua tanah milik negara termasuk juga yang punya BUMN itu bisa dipakai untuk prioritas bagi penyintas bencana,” ujar Tito.

Pembangunan kawasan permukiman tersebut nantinya akan didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun demikian, Tito mengakui bahwa proses pembangunan hunian tetap saat ini masih terkendala oleh lambatnya pengumpulan data dari pemerintah daerah.

“Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat. Nah, ini jadi sekali lagi kesempatan ini bagi saya sangat baik,” tuturnya.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun dengan estimasi anggaran mencapai Rp130 triliun. Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Nah, saya belum bisa menentukan berapa angka untuk huntap ini, karena saya lagi ngejar-ngejarin kepala daerah untuk menyerahkan data,” imbuh Tito.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.