NUKILAN.ID | SABANG – Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah meninjau Pos Terpadu Operasi Ketupat Seulawah 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Kota Sabang, Rabu (25/3/2026).

Mengutip RRI, Peninjauan dipusatkan di Pelabuhan Balohan yang menjadi pintu utama arus penyeberangan masyarakat menuju Kota Sabang saat periode libur Lebaran.

Dalam kunjungannya, Kapolda melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan Pos Terpadu, mulai dari personel gabungan hingga sarana dan prasarana pendukung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan dan pengamanan bagi masyarakat berjalan optimal selama masa libur Idul Fitri.

Selain itu, Kapolda juga mengevaluasi fungsi Pos Terpadu sebagai pusat koordinasi, pengamanan, pelayanan, serta informasi bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Sabang. Pos tersebut diharapkan mampu menjadi titik kendali dalam mengantisipasi lonjakan pengunjung.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel serta sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Seluruh personel harus tetap waspada, menjaga soliditas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jika masyarakat mengalami kendala atau membutuhkan transportasi penyeberangan, dapat memanfaatkan kapal milik Airud Polda Aceh,” ujar Kapolda Aceh.

Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco menyampaikan bahwa pihaknya telah memaksimalkan kesiapan personel dan fasilitas di sejumlah titik strategis, seperti pelabuhan dan objek wisata.

“InshaAllah seluruh personel walaupun dalam suasana lebaran, tetap konsisten memberikan pelayanan dan pengamanan untuk masyarakat dan wisatawan,” ujarnya.

Usai meninjau Pos Terpadu, Kapolda Aceh bersama rombongan juga melakukan pengecekan ke sejumlah objek wisata di Kota Sabang guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama perayaan Idul Fitri.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda turut didampingi sejumlah pejabat utama Polda Aceh, di antaranya Dirintelkam Kombes Pol. Said Anna Fauza, Karo Ops Kombes Pol. Heri Heriyandi, Dirpamobvit Kombes Pol. Aries Setyo Budi, serta Dirreskrimum Kombes Pol. Andre Librian. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan sinergi lintas satuan dalam mendukung pengamanan arus mudik dan wisata di wilayah Sabang.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan data terbaru jumlah pengungsi bencana di Sumatra. Hingga saat ini, tercatat masih ada 171 orang yang tinggal di tenda pengungsian, seluruhnya berada di Provinsi Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra yang digelar di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengklaim seluruh pengungsi telah keluar dari tenda.

“Presiden tidak menyampaikan bahwa seluruh daerah bencana tidak ada lagi yang di tenda. Tidak. Disampaikan bahwa mendekati 100% itu yang tidak di tenda,” kata Tito.

Ia menjelaskan, dari total 2.107.941 jiwa pengungsi pada 2 Desember 2025, kini tersisa 171 jiwa atau sekitar 0,008 persen yang masih berada di tenda.

“Bagaimana kita menghitungnya ya hitungannya 171 orang (pengungsi) saat ini dibagi 2,1 juta saat 2 Desember data saat pengungsi. Itu kurang lebih 0,008%, sehingga bisa dikatakan 99,99% tidak ada lagi di tenda. Makanya ada kata-kata hampir mendekati 100%, jadi tidak mengklaim 100%,” tambahnya.

Berdasarkan data per 24 Maret 2026, seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda tersebut berasal dari Aceh, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bireuen.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara, tidak lagi ditemukan pengungsi yang tinggal di tenda.

Tito menjelaskan, masih adanya pengungsi di Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kendala geografis di wilayah pedalaman seperti Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, yang menyulitkan pembangunan hunian sementara.

Selain itu, di Kabupaten Bireuen terdapat warga yang memilih tidak menempati hunian sementara.

“Mereka mau langsung dari tenda ke hunian tetap,” kata Tito.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan dua skema untuk mempercepat relokasi pengungsi, yakni melalui pembangunan hunian sementara (huntara) dan pemberian dana tunggu hunian (DTH).

Sebagian besar korban bencana saat ini telah memanfaatkan fasilitas tersebut, baik dengan menempati huntara maupun menyewa tempat tinggal menggunakan bantuan DTH.

Sementara itu, bagi warga yang masih berada di tenda, pemerintah tengah mempercepat pembangunan hunian sementara, khususnya di Desa Sekumur, agar seluruh pengungsi segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.