Beranda blog Halaman 204

Dinsos Aceh Fokus Cegah Munculnya Pengemis Baru Lewat Edukasi Sosial Berbasis Gampong

0
Ilustrasi Potret Gepeng di Kota Banda Aceh. (Foto: Diskominfo BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Aceh terus memperkuat langkah pencegahan terhadap munculnya gelandangan dan pengemis (gepeng) baru di wilayahnya melalui pendekatan edukasi sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir, mengatakan upaya ini menjadi salah satu fokus tambahan instansinya pada tahun 2025.

“Salah satu fokus tambahan tahun 2025 yang kita lakukan adalah pencegahan munculnya gepeng baru, dengan edukasi sosial dan pemberdayaan berbasis gampong dengan dukungan dari pilar-pilar sosial,” kata Chaidir di Banda Aceh, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, program tersebut dilakukan sejalan dengan arah kebijakan nasional, yang tidak hanya menitikberatkan pada penertiban, tetapi juga pembinaan sosial.

Untuk penertiban gepeng di kawasan perkotaan, Dinsos Aceh bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparatur gampong. Fokusnya berada di area publik seperti tempat ibadah dan persimpangan jalan yang kerap menjadi lokasi aktivitas pengemis.

Chaidir menegaskan, pendekatan yang dilakukan dalam penertiban tersebut tetap mengedepankan aspek pembinaan.

“Artinya, setiap gepeng yang terjaring akan diidentifikasi status sosialnya, asal daerah, usia, alasan turun ke jalan,” ujarnya.

Mereka yang terjaring nantinya akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan keterampilan kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau lembaga sosial mitra. Tujuannya agar para penyandang masalah sosial ini memiliki keahlian dan tidak kembali ke jalanan.

Selain itu, Dinsos juga berupaya menyatukan kembali anggota keluarga yang terpisah, seperti anak dengan orang tua atau lansia terlantar dengan keluarganya.

Proses reunifikasi ini menjadi bagian dari program rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk mengembalikan individu ke lingkungan keluarga asalnya, sehingga mereka dapat memperoleh dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan.

Chaidir optimistis, dengan penguatan edukasi sosial dan pemberdayaan masyarakat di akar rumput, jumlah gelandangan dan pengemis di Aceh dapat ditekan secara berkelanjutan.

“Kami meyakini, dengan edukasi yang dilakukan secara maksimal akan mampu mencegah munculnya pengemis dan gelandangan baru,” tuturnya.

PRM Kritik Anggaran Rp4,6 Miliar untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRA

0
Sekretaris Jenderal PRM, Rivaldi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM) menyoroti kebijakan Pemerintah Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Sekretaris Jenderal PRM, Rivaldi, kepada Nukilan.id menilai penggunaan dana tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang masih sulit. Ia menyebut kebijakan itu sebagai bentuk pemborosan anggaran publik yang semestinya bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak.

“Ketika rakyat berjuang bertahan hidup dengan harga kebutuhan pokok yang naik, pengangguran meningkat, dan daya beli menurun, para elit justru mempercantik rumah dinasnya. Ini bukan sekadar proyek, tapi simbol nyata betapa kekuasaan telah kehilangan empati,” tegas Rivaldi, Jumat (17/10/2025).

Ia menambahkan, setiap rupiah dari uang rakyat seharusnya menjadi alat perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar fasilitas kenyamanan bagi pejabat.

“Rehabilitasi rumah dinas senilai miliaran rupiah di tengah krisis ekonomi rakyat adalah bentuk ironi di atas penderitaan publik. Lagi-lagi, rakyat hanya bisa menelan air ludah di balik beringasnya kekuasaan yang lupa asalnya: dari rakyat,” lanjutnya.

Menurut PRM, kebijakan tersebut menyalahi prioritas pembangunan Aceh. Dengan angka kemiskinan yang masih tertinggi di Sumatera dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang belum optimal, seharusnya anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta layanan kesehatan.

“Berapa banyak mahasiswa di Aceh hari ini yang terancam putus kuliah karena tak mampu membayar UKT? Berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapat layanan kesehatan karena minimnya fasilitas? Di situlah seharusnya uang rakyat hadir, bukan di dinding mewah rumah dinas pejabat,” ujarnya.

Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen pada keadilan sosial, PRM menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami tidak akan diam. Mahasiswa adalah suara moral bangsa. Kami berdiri untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa nurani hanyalah kesombongan politik. Rumah dinas boleh megah, tapi jangan biarkan nurani publik runtuh bersamanya,” tutup Rivaldi.

Reporter: Akil

Mualem Gagas Maskapai Aceh Airlines, Investor Timur Tengah Siap Pasok 8 Pesawat

0
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem bertemu sejumlah investor asal Timur Tengah dan memaparkan potensi besar yang dimiliki Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kunjungan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, ke Tanah Suci tak hanya untuk beribadah. Di sela pelaksanaan umrah di Makkah Al-Mukarramah, Kamis (16/10/2025), Mualem memanfaatkan momentum itu untuk bertemu sejumlah investor asal Timur Tengah dan memaparkan potensi besar yang dimiliki Aceh.

Dilansir Nukilan.id dari keterangan yang diterima, dalam forum investasi yang digelar oleh Sadeen Al-Bait, Mualem menyampaikan peluang kerja sama di berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, pertanian, energi terbarukan, hingga rencana besar pendirian maskapai Aceh Airlines.

Gagasan Aceh Airlines, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk membuka konektivitas udara langsung dari Aceh ke sejumlah negara, termasuk kawasan Timur Tengah. Tawaran itu mendapat sambutan positif dari Alzayer Group asal Arab Saudi, yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dengan menyediakan delapan unit pesawat berbagai ukuran.

Selain Alzayer Group, beberapa perusahaan lain juga menunjukkan ketertarikan menanamkan modal di Aceh. Sadeen Al-Bait Group berencana berinvestasi di sektor energi biomassa, sementara Al-Barrak Company dari Kuwait tertarik membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta pabrik ikan kaleng di Aceh.

Para investor tersebut dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Aceh dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pembahasan kerja sama yang telah dibangun.

Tak hanya di bidang ekonomi, pertemuan itu juga membuka peluang kerja sama pendidikan. Dekan Fakultas Bahasa Arab Universitas Ummul Qura, Makkah, menawarkan program beasiswa bagi putra-putri Aceh serta kemitraan untuk memperkuat pendidikan bahasa Arab bagi dayah dan lembaga pendidikan di Aceh.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut diakhiri dengan jamuan makan malam di vila keluarga Kerajaan Arab Saudi di kawasan Jabal Khandamah. (xrq)

Reporter: Akil

Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini Rp7,53 Juta Per Mayam

0
Ilustrasi emas yang diberikan sebagai jeulamee (Foto: Cut Zahri)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Harga emas di Aceh mengalami kenaikan pada Kamis (17/10/2025). Berdasarkan pantauan Nukilan.id dari toko perhiasan Bina Nusa, harga emas logam mulia (LM) kini berada di kisaran Rp2.366.000 hingga Rp2.331.000 per gram, sementara emas lokal dijual pada harga Rp2.330.000 hingga Rp2.310.000 per gram.

Untuk ukuran tradisional Aceh, yakni per mayam, harga emas tercatat Rp7.530.000, belum termasuk ongkos pembuatan perhiasan.

Meski terjadi kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya, permintaan emas di Banda Aceh masih relatif stabil. Sejumlah pembeli mengaku tetap memilih emas sebagai sarana investasi jangka panjang karena nilainya yang cenderung bertahan.

Toko perhiasan Bina Nusa, yang telah berdiri sejak 1983, menjadi salah satu referensi utama warga Aceh dalam memantau pergerakan harga emas harian. Informasi harga rutin dibagikan melalui akun media sosial resmi mereka di Instagram @bina.nusa dan Facebook Bina Nusa. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemko FC Raih Gelar Juara Turnamen Eksekutif, Wali Kota Illiza: Bukti Kekompakan dan Semangat Juang

0
Pemko FC Raih Gelar Juara Turnamen Eksekutif. (Foto: Pemko BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Tim sepak bola eksekutif Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh sukses menutup Turnamen Sepak Bola U-43 dengan gemilang. Dalam laga final yang berlangsung di Lapangan Matador, Rabu (15/10/2025), Pemko FC memastikan gelar juara setelah mengalahkan tim tangguh Pemprov Aceh dengan skor tipis 1–0.

Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Menghadapi tim Pemprov Aceh yang diperkuat sejumlah mantan pemain Persiraja, skuad Pemko FC tampil dengan determinasi dan disiplin tinggi. Pertahanan rapat serta kerja sama antarlini menjadi kunci sukses tim yang dilatih oleh duet Fadlul dan Mistafa Jalil itu.

Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Helza Rahmad, mantan pemain Pelita Jaya, di babak pertama. Aksi brilian Helza menjadi pembeda sekaligus memastikan kemenangan bagi tim eksekutif Pemko Banda Aceh.

Tertinggal satu gol, Pemprov Aceh berupaya keras membalikkan keadaan lewat serangan bertubi-tubi yang digalang Jhon Wahidi, Edi Joe, Azhari, Munawar, Musafir, Kurniawan, Bembenk, dan Faisal Jalil. Namun, pertahanan Pemko yang dikawal Dedi, Amri, Neidi, Pandra, Pipit, Dahlan Jalil, dan Adun tampil kokoh hingga peluit panjang berbunyi.

Usai unggul, Pemko FC tampil lebih tenang dan mampu mengendalikan tempo permainan. Koordinasi lini tengah di bawah komando Dahlan Jalil membuat Pemprov kesulitan mengembangkan permainan. Hingga laga berakhir, skor tetap 1–0 untuk kemenangan Pemko FC.

Dengan hasil ini, Pemko FC berhak membawa pulang trofi juara, medali, dan hadiah sebesar Rp8 juta. Sementara itu, tim Pemprov Aceh harus puas di posisi runner-up dengan hadiah Rp5 juta.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan apresiasi tinggi atas prestasi tersebut.

“Menjuarai turnamen ini adalah bukti kerja keras, kekompakan, dan semangat juang tim dalam mengharumkan nama Kota Banda Aceh,” ujar Illiza, Kamis (16/10/2025).

Illiza menilai kemenangan ini bukan sekadar pencapaian olahraga, melainkan juga simbol kekompakan dan dedikasi para aparatur sipil negara (ASN) dalam membawa semangat positif ke lingkungan kerja.

Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi inspirasi bagi ASN dan masyarakat untuk meneladani nilai kedisiplinan, kerja sama tim, serta semangat pantang menyerah.

“Saya mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan visi Kota Banda Aceh. Prestasi ini semoga menjadi energi positif untuk terus memberi inspirasi,” tambahnya.

Kemenangan ini sekaligus mempertegas eksistensi Pemko FC sebagai tim eksekutif yang solid, bermental juara, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Banda Aceh. []

Tragis, Warga Tenggulun Tewas Saat Hendak Jemput Istri dan Anak di Terminal Kualasimpang

0
Kondisi mobil yang rusak akibat kecelakaan di Aceh Tamiang, Kamis (16/10/2025). Pengemudi mobil tersebut meninggal dunia. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Kecelakaan maut melibatkan dua mobil Toyota Avanza terjadi di Jalan Medan–Banda Aceh, tepatnya di Kampung Bukitrata, Kecamatan Kejuruanmuda, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (16/10/2025). Dalam peristiwa nahas itu, seorang warga Dusun Pakel, Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, bernama Siswanto (44), meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Datok Penghulu Kampung Selamat, Suherman.
“Benar, beliau warga kami,” kata Suherman, Kamis (16/10/2025).

Menurut Suherman, kecelakaan tersebut melibatkan mobil yang dikendarai korban dengan nomor polisi BL 1917 L. Sebelum kejadian, Siswanto diketahui hendak menjemput istri dan anaknya di Terminal Kota Kualasimpang.

Istri dan anak korban baru saja tiba dari Banda Aceh usai menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA). Dari keterangan sejumlah pihak, korban berangkat ke terminal mengendarai mobil Avanza yang dikemudikan oleh anaknya. Namun, nahas menimpa sebelum mereka sampai di tujuan.

“Anak almarhum baru selesai berobat di Banda Aceh, jadi waktu itu almarhum mau menjemput di Terminal Kualasimpang,” ujar Rudiansyah, teman dekat korban.

Rudi menambahkan, kecelakaan itu melibatkan dua mobil. Namun, saat warga tiba di lokasi, hanya mobil korban yang ditemukan dalam kondisi ringsek. Diduga kuat kendaraan lainnya melarikan diri dari tempat kejadian.

Korban diketahui merupakan karyawan di salah satu perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang, sekaligus menjabat sebagai Pengurus Unit Kerja (PUK) SPPP-SPSI PT PP.

Hingga Kamis malam, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi pasti dan keberadaan kendaraan lain yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut.

MPP Aceh Barat Resmi Beroperasi, Wujud Layanan Publik Cepat dan Terpadu

0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM secara resmi melaunching pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Barat [Foto Arif Rizalul/Reporter RRI Meualaboh]

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat, Kamis (16/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, di Jalan Nasional, Kota Meulaboh, bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-437 Kota Meulaboh.

Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta perwakilan BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Tarmizi mengungkapkan rasa syukur atas hadirnya fasilitas baru ini yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempermudah akses pelayanan masyarakat.

“Kehadiran MPP ini membawa semangat baru bagi Aceh Barat, disinilah kita menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat dan ramah. Masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah–pindah kantor,” kata Tarmizi.

Bupati Tarmizi menjelaskan, MPP merupakan pusat pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya dalam satu atap.

“MPP Aceh Barat menghadirkan sebanyak 19 instansi dan lembaga pelayanan, mulai dari layanan kependudukan, perpajakan, perizinan, pertanahan, kesehatan hingga layanan keagamaan dan zakat semua bisa diakses di satu tempat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran MPP akan memangkas waktu dan tenaga masyarakat yang selama ini harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain.

“Kedepan insyaallah kami juga akan mendorong penerapan layanan berbasis elektronik digital servis agar masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen cukup dari rumah tanpa harus antri panjang,” tutur Tarmizi.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan MPP. Ia menegaskan agar seluruh aparatur dan petugas pelayanan bekerja dengan integritas dan hati yang tulus.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik, untuk itu mari kita bersama–sama mengawal agar MPP ini benar–benar menjadi Mal yang melayani bukan hanya Mal yang berdiri megah tanpa makna,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat, Edy Juanda, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 instansi yang telah bergabung dalam MPP, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 21 instansi dalam waktu dekat.

“Kami terus mendorong kolaborasi lintas instansi, baik vertikal maupun daerah, untuk memperluas cakupan layanan yang tersedia di MPP ini. Target kami, semua kebutuhan layanan masyarakat dapat diselesaikan di satu tempat,” ungkap Edy Juanda.

Berbagai layanan publik kini bisa diakses di MPP, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, kepolisian, BPJS, perpajakan, hingga layanan lembaga keuangan.

Peresmian MPP turut diakhiri dengan peninjauan fasilitas dan simulasi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran MPP dapat memperkuat profesionalisme aparatur, membangun birokrasi yang responsif, dan menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DPMPTSP Aceh Perkuat Tata Kelola Layanan Perizinan Melalui Penyusunan SOP Baru

0
DPMPTSP Aceh Perkuat Tata Kelola Layanan Perizinan Melalui Penyusunan SOP Baru. (Foto: DPMPTSP ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dalam upaya memperkuat tata kelola pelayanan perizinan yang lebih terpadu dan sesuai dengan regulasi terbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Teknis Terintegrasi dengan Penerbitan Perizinan.

Rakor yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Aceh, Saifullah, S.ST., M.Kes., itu turut membahas revisi SP dan SOP Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, serta Nonperizinan. Pembahasan ini menjadi tindak lanjut dari perubahan regulasi pemerintah, yakni pergantian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dinas Sosial Aceh, serta Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan C DPMPTSP Aceh.

Melalui forum koordinasi ini, DPMPTSP Aceh berkomitmen memperkuat penyusunan dan penyempurnaan SOP agar proses pelayanan perizinan di Aceh semakin transparan, efisien, dan terintegrasi.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses penerbitan izin berusaha, tetapi juga memastikan seluruh mekanisme layanan publik di sektor perizinan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Melalui rakor ini, diharapkan proses penyusunan dan penyempurnaan SOP dapat memperkuat tata kelola pelayanan perizinan di Aceh agar lebih terpadu, transparan, dan selaras dengan regulasi terbaru,” ujar Saifullah.

Pemkab Aceh Utara Usulkan Bendungan Krueng Pase Jadi Wisata Islami

0
Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A Jalil meninjau progres pembangunan Bendungan Krueng Pase, di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (7/10/2025). (FOTO: KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengusulkan agar Bendungan Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia dijadikan sebagai kawasan wisata Islami. Usulan itu disampaikan secara resmi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Banda Aceh.

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengatakan langkah ini dilakukan agar bendungan yang tengah dibangun itu dapat berfungsi secara multifungsi, tidak hanya sebagai infrastruktur irigasi.

“Kami menyampaikan permohnan penataan kawasan Bendungan Krueng Pase menjadi obyek wisata lokal. Ini sekaligus untuk multifungsi bendungan,” ujar Ayahwa, Rabu (16/10/2025).

Surat permohonan tersebut dikirim dengan nomor 600/L.1.1/89/2025 tertanggal 13 Oktober 2025. Dalam surat itu, Pemkab Aceh Utara menekankan pentingnya pengelolaan kawasan bendungan agar tidak dibiarkan kosong setelah rampung.

“Kita menekankan pentingnya kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong, melainkan harus diisi kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Ditambah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar bendungan,” tambahnya.

Bendungan Krueng Pase ditargetkan rampung pada Desember 2025. Proyek nasional ini berfungsi utama untuk mengairi area pertanian di Kabupaten Aceh Utara, yang selama ini mengandalkan curah hujan dan irigasi tradisional.

Ayahwa menilai, dengan keindahan alam yang mengelilinginya, bendungan tersebut berpotensi menjadi destinasi wisata baru bagi warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

“Kami meyakini bahwa penataan kawasan ini tidak hanya akan memberikan nilai tambah bagi keberadaan bendung irigasi tersebut, namun juga sebagai salah satu upaya keberlanjutan operasional Bendung Irigasi serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air,” pungkasnya.

Bendungan yang dikelilingi sawah dan pegunungan ini diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Aceh Utara. Selain menambah ruang rekreasi bagi masyarakat, penataan kawasan wisata Islami di sekitar bendungan juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.

51 Hektar Hutan Lindung di Aceh Barat Rusak, Aktivis Minta Aparat Segera Bertindak

0
Ilustrasi kerusakan hutan Aceh. (Foto: lintasgayo)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Aktivis lingkungan dari Apel Green Aceh menemukan aktivitas perambahan di kawasan hutan lindung wilayah pedalaman Aceh Barat, Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan citra satelit, kerusakan hutan tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari 51,7 hektar.

“Pemerintah jangan abaikan aktivitas ilegal ini. Hutan lindung itu jelas-jelas tidak boleh dirusak,” ujar Direktur Apel Green Aceh, Rahmad Syukur, di Meulaboh, Minggu (12/10/2025).

Rahmad menjelaskan, temuan itu diperoleh dari hasil analisis citra satelit dengan koordinat 96° 0’25.28″E 4°34’22.96″N. Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas penebangan diduga telah berlangsung cukup lama. Kayu hasil tebangan diangkut menggunakan truk yang melintasi sejumlah gampong di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat.

Menurutnya, skala kerusakan yang cukup luas menunjukkan adanya penggunaan alat berat di kawasan hutan. Ia juga mencurigai adanya keterlibatan pihak perusahaan dalam aktivitas tersebut.

“Dari skala kerusakan yang terjadi, itu menggunakan alat berat di hutan dan ini sudah berlangsung lama. Kita minta aparat berwajib segera turun sebelum semua hutan lindung rusak,” tegas Rahmad.

Ia menambahkan, praktik illegal logging di kawasan hutan lindung itu telah menyebabkan deforestasi besar-besaran. Tutupan hutan berkurang drastis akibat penebangan yang masif dan terorganisir.

Rahmad juga mengungkapkan bahwa para pelaku perambahan di Aceh Barat diduga kuat memiliki keterkaitan dengan jaringan perusahaan yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan serupa di Kabupaten Nagan Raya.

“Jaringan tersebut patut diwaspadai sebagai ancaman perambahan hutan di provinsi paling ujung barat Indonesia,” ujarnya.

Apel Green Aceh meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bertindak cepat untuk menghentikan aktivitas tersebut serta melakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat.