Beranda blog Halaman 204

HPN 2026 Jadi Momentum Penguatan Peran Pers, Diskominsa Aceh Tegaskan Komitmen Kolaborasi

Penulis
Redaksi
-
0
HPN 2026 Jadi Momentum Penguatan Peran Pers, Diskominsa Aceh Tegaskan Komitmen Kolaborasi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimaknai sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan peran strategis pers dalam membangun bangsa dan daerah. Pers dinilai tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar demokrasi yang menjaga nurani publik dan mengawal arah pembangunan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada seluruh insan pers di Indonesia, khususnya para jurnalis di Provinsi Aceh, pada Senin (9 Februari 2026).

Edi berharap media di Aceh terus berkembang seiring meningkatnya profesionalisme wartawan. Ia menekankan pentingnya insan pers yang kompeten secara jurnalistik, berpegang pada etika, mandiri secara ekonomi, serta konsisten menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

“Pers yang profesional merupakan fondasi utama demokrasi. Dari ruang redaksi yang berintegritas akan lahir informasi yang mencerdaskan, membangun kesadaran kritis masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah,” ujarnya.

Menurutnya, di tengah disrupsi digital dan kompleksitas arus informasi, kehadiran pers yang kredibel dan bertanggung jawab semakin krusial. Media diharapkan mampu menjadi penjernih informasi, menangkal hoaks, serta menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan mencerahkan.

Atas nama Pemerintah Aceh, Edi juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung aktivitas pers dan membangun kemitraan yang konstruktif dengan insan media. Sinergi antara pemerintah dan pers dinilai penting dalam menjamin keterbukaan informasi serta mengawal pembangunan yang partisipatif.

“Pemerintah Aceh siap bersanding dengan pers dalam semangat kolaborasi dan transparansi. Kemitraan ini menjadi energi bersama untuk mendorong kemajuan Aceh di bawah kepemimpinan saat ini, dengan tujuan besar mewujudkan Aceh yang kuat, maju, dan bermartabat,” tegasnya.

HPN 2026 pun diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi ruang konsolidasi bagi insan pers untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas karya jurnalistik, dan memperluas kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan daerah.

Sekda Aceh Tegaskan Pendidikan Vokasi sebagai Pilar Utama Penguatan SDM

Penulis
Redaksi
-
0
Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, menyampaikan sambutan Gubernur Aceh pada Acara Pemberian Kompetensi Tambahan & Uji Kompetensi SDM Vokasional Klasifikasi Jenjang 7 di USK, Banda Aceh, Senin, (9/2/2026). (Foto: HUMAS ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan pendidikan vokasi. Upaya ini dipandang strategis dalam mencetak tenaga kerja kompeten yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga global.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh saat membuka kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Uji Kompetensi SDM Vokasional Klasifikasi Jenjang 7 di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (9/2/2026).

Dalam sambutannya, M. Nasir menyebut kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam proses klasifikasi tenaga ahli. Ia menekankan bahwa penguatan vokasi tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis (hard skills), tetapi juga pada kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta tanggung jawab profesional.

”Pemerintah Aceh mengapresiasi setinggi-tingginya kepada USK yang terus berkomitmen mengembangkan pendidikan vokasi serta membangun jejaring kolaborasi dengan pemerintah, lembaga sertifikasi, hingga dunia usaha dan industri,” ujar M. Nasir.

Ia menambahkan, USK telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menyiapkan lulusan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui sertifikasi kompetensi yang kredibel, lulusan vokasi diharapkan memiliki daya saing dan nilai tambah di dunia kerja.

Menurutnya, dinamika dunia kerja saat ini bergerak sangat cepat. Karena itu, para peserta didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan memperluas wawasan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain kompetensi teknis, Sekda juga mengingatkan pentingnya integritas dan etika profesi. Sertifikasi yang diraih, kata dia, merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan dari negara dan masyarakat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

”Bangunlah budaya kolaborasi. Keberhasilan tidak lahir dari kerja sendiri, melainkan hasil kerja tim dan komunikasi yang baik. Jadilah agen perubahan di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.

Tujuh Kasus Kekerasan Gender Ditemukan di Pengungsian Aceh Utara, KontraS Soroti Lemahnya Perlindungan

Penulis
Akil
-
0
Tenda pengungsi korban banjir di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Selasa (20/1/2026). (FOTO: KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh sejak November 2025 tidak hanya menghancurkan rumah dan infrastruktur warga. Di balik situasi darurat tersebut, muncul ancaman lain yang kerap luput dari perhatian: meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsian.

KontraS Aceh menemukan adanya kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Temuan ini menunjukkan bahwa situasi bencana memperbesar kerentanan perempuan dan anak, terutama ketika sistem perlindungan tidak berjalan optimal.

“Dalam situasi bencana, kehilangan rumah bukan satu-satunya ancaman. Tubuh dan keselamatan perempuan justru semakin rentan ketika ruang hidup mereka tidak aman,” ujar Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna kepada Nukilan.id, Rabu (11/2/2026).

Hingga kini, kondisi darurat di Langkahan belum sepenuhnya pulih. Sejumlah korban banjir masih bertahan di tenda pengungsian dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang terbatas. Hunian sementara (huntara) hanya difungsikan pada pagi hingga siang hari. Sementara sore dan malam, perempuan dan anak kembali ke rumah rusak atau tenda darurat di halaman rumah mereka.

Kondisi tersebut dinilai menciptakan ruang hidup yang tidak aman, dengan minim privasi, penerangan terbatas, pengawasan lemah, serta fasilitas air dan MCK yang tidak memadai. Dalam situasi seperti ini, potensi kekerasan meningkat dan sulit terdeteksi.

Berdasarkan pemantauan lapangan, KontraS Aceh mengidentifikasi sedikitnya tujuh korban KBG. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga pelecehan seksual. Namun, KontraS menegaskan bahwa angka tersebut bukan berarti situasi telah aman.

“Jumlah kasus yang kecil dalam situasi darurat justru sering kali menjadi tanda bahwa banyak kekerasan tidak dilaporkan. Korban takut, malu, atau tidak tahu harus mencari bantuan ke mana, terlebih dalam kondisi pascabencana yang belum stabil,” kata Husna.

Selain itu, KontraS Aceh menilai penanganan sejumlah laporan belum optimal. Koordinasi antar-stakeholder di Aceh Utara disebut masih lemah, sementara respons berbasis hak asasi manusia belum tampak nyata di lapangan.

Korban yang seharusnya memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan justru terhambat prosedur birokrasi. Mekanisme rujukan antarinstansi belum berjalan efektif, sehingga korban kerap menghadapi situasi kekerasan tanpa dukungan memadai, bahkan setelah melapor.

“Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini. Ketika korban sudah berani melapor tetapi perlindungan tidak hadir, itu menunjukkan ada kegagalan sistemik,” tegas Husna.

KontraS Aceh menilai peristiwa di Langkahan bukanlah kasus terpisah. Dalam sejumlah pengalaman bencana di Indonesia, pola serupa juga terjadi. Pada bencana gempa Sulawesi Tengah tahun 2019, misalnya, kasus KDRT, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan serta anak dilaporkan meningkat ketika warga tinggal di pengungsian dengan fasilitas terbatas dan sistem perlindungan yang melemah.

Menurut KontraS, kerentanan perempuan dan anak bukan disebabkan oleh kelemahan individu, melainkan akibat struktur sosial dan kebijakan yang belum mampu menjamin perlindungan memadai. Kepadatan tenda, penerangan minim, sanitasi terbatas, serta ketergantungan pada bantuan dinilai memperbesar risiko kekerasan. Norma sosial yang masih cenderung menyalahkan korban juga membuat banyak perempuan memilih diam.

“Kekerasan dalam situasi darurat lahir dari kelalaian sistem perlindungan. Jika negara tidak mengantisipasi risiko ini sejak awal, maka perempuan dan anak yang akan menanggung akibatnya,” ujar Azharul Husna.

KontraS Aceh mendesak otoritas terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan instansi lainnya, agar menjadikan pencegahan serta penanganan Kekerasan Berbasis Gender sebagai bagian inti dari respons bencana.

Mekanisme pelaporan diminta aktif dan mudah diakses, layanan kesehatan serta psikososial harus tersedia, dan sistem rujukan antarinstansi perlu berjalan efektif. Penanganan tidak boleh menunggu hingga kondisi kembali normal.

“Perlindungan perempuan dan anak bukan program tambahan dalam respons bencana. Itu adalah kewajiban hukum dan moral negara yang harus dijalankan sejak fase darurat,” tegas Husna.

KontraS Aceh juga menekankan pentingnya peran komunitas dalam menjaga keamanan lingkungan pengungsian serta mendukung korban. Meski demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada negara.

“Ketika perlindungan hanya dibebankan pada solidaritas warga, risiko kekerasan justru semakin besar. Komunitas dapat menjadi garda awal, tetapi negara tetap harus memikul tanggung jawab utama atas keselamatan warganya,” tutup Husna. (xrq)

Sambut Ramadhan, BSI Aceh Gelar Tarhib di Masjid Raya Baiturrahman dan Bagikan 500 Paket Sembako

Penulis
Akil
-
0
BSI Aceh Gelar Tarhib di Masjid Raya Baiturrahman dan Bagikan 500 Paket Sembako. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menggelar kegiatan Tarhib Ramadhan di Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, Rabu (11/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen BSI dalam menyambut bulan suci Ramadhan sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Aceh.

Amatan Nukilan.id, acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh jajaran manajemen dan pegawai BSI Aceh, tokoh agama, serta jamaah Masjid Raya Baiturrahman. Dalam momentum tersebut, BSI Aceh juga menyalurkan 500 paket sembako kepada anak yatim dan dhuafa sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan bahwa Ramadhan merupakan momen penting untuk memperkuat keimanan dan solidaritas sosial, terutama di tengah berbagai ujian yang dihadapi masyarakat.

“Ramadhan merupakan bulan penuh keberkahan dan ampunan. Di tengah berbagai ujian yang kita hadapi, termasuk musibah yang melanda sebagian wilayah Aceh, kita diajak untuk tetap optimis, saling menguatkan, dan memperbanyak amal kebaikan,” ujar Imsak Ramadhan.

Ia menegaskan, BSI sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual masyarakat akan terus berupaya menghadirkan manfaat nyata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Abuya Habibie Wali. Ia menilai kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial yang konkret.

“Kegiatan ini bukan hanya seremonial menyambut Ramadhan, tetapi juga wujud nyata kepedulian terhadap umat. Semoga kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan institusi keagamaan terus terjalin dalam membangun masyarakat yang religius dan berdaya,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan Tarhib Ramadhan turut diisi dengan tausiyah oleh Tgk. H. Akmal Abzal, SHI., MH. Dalam ceramahnya, ia mengajak masyarakat menyambut Ramadhan dengan penuh suka cita dan harapan, meski Aceh baru saja dilanda bencana hidrometeorologi.

“Ramadhan adalah bulan harapan dan kebangkitan. Ujian yang datang hendaknya semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT dan memperkuat solidaritas sosial. Mari kita sambut Ramadhan dengan hati yang lapang, penuh syukur, dan semangat berbagi,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, BSI Aceh berharap semangat Ramadhan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat serta menjadi energi untuk memperkuat solidaritas dan optimisme dalam membangun Aceh yang lebih tangguh dan penuh keberkahan. (XRQ)

Ketua DPRK Banda Aceh Minta Usaha Kuliner Sediakan Mushala bagi Pengunjung

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua DPRK Banda Aceh Minta Usaha Kuliner Sediakan Mushala bagi Pengunjung. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengimbau seluruh pelaku usaha kuliner di Banda Aceh, mulai dari restoran, kafe, warung kopi, hingga usaha sejenis lainnya, agar menyediakan fasilitas mushala bagi para pengunjung.

Menurut Irwansyah, keberadaan mushala yang representatif untuk menunaikan ibadah shalat sudah menjadi kebutuhan penting, terutama di kota yang menerapkan syariat Islam. Fasilitas tersebut dinilai mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memudahkan mereka menjalankan kewajiban ibadah.

Politisi PKS itu menegaskan, penyediaan mushala menjadi bagian dari pelayanan yang seharusnya diperhatikan oleh pelaku usaha kuliner.

“Apalagi nanti saat memasuki bulan puasa, terutama usaha kuliner yang menjual paket berbuka puasa, sehingga konsumen langsung bisa melaksanakan shalat magrib di resto atau kafe,” kata Irwansyah.

Ia menambahkan, di luar bulan Ramadhan pun kafe dan restoran kini kerap dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat bekerja secara daring, mengerjakan tugas, menggelar rapat, hingga berbagai aktivitas produktif lainnya. Karena itu, keberadaan mushala yang layak dinilai sudah menjadi kebutuhan.

Selain memberikan kenyamanan bagi pengunjung, fasilitas mushala juga dianggap dapat mencerminkan identitas Banda Aceh sebagai kota bernuansa Islami yang menjalankan syariat Islam.

“Jangan sampai saat buka puasa bareng, jadi alasan tidak shalat mahgrib, karena di lokasi tidak disediakan mushala,” ujar Irwansyah.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan para pemilik usaha kuliner agar memperhatikan aspek kebersihan sebagai unsur penting dalam pelayanan sekaligus daya tarik bagi konsumen. Ia menyoroti pengelolaan limbah usaha, khususnya limbah cair dari aktivitas memasak dan pencucian peralatan makan.

“Upaya menjaga kebersihan, termasuk pembuangan limbah cair yang dihasilkan dari proses memasak, serta kotoran pencucian piring harus ada tempat penampungan khusus, bukan membuangnya di selokan (parit), ” ujar Irwansyah.

Selain itu, Irwansyah turut mengimbau pemilik usaha kuliner yang berlokasi di pinggir jalan agar menyediakan area parkir yang memadai guna menghindari gangguan terhadap arus lalu lintas.

“Hal ini sebagai sebagai upaya mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh dan keinginan seluruh warga yakni terwujudnya kota yang aman, ramah, dan berbudaya bersih serta santun,” ujarnya.

DPRA Sahkan Peraturan Kode Etik dan Tata Cara Persidangan Badan Kehormatan

Penulis
Akil
-
0
DPRA Sahkan Peraturan Kode Etik dan Tata Cara Persidangan Badan Kehormatan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menetapkan Peraturan tentang Kode Etik serta Peraturan tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (12/2/2026) di Gedung Utama DPRA.

Pengesahan dua regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya kelembagaan DPRA dalam memperkuat integritas, martabat, dan kredibilitas lembaga legislatif Aceh melalui penguatan sistem penegakan etika serta mekanisme persidangan internal.

Laporan hasil pembahasan disampaikan oleh Muhammad Wali, S.E., M.M., selaku Juru Bicara Badan Kehormatan DPRA. Ia memaparkan proses penyusunan, dasar hukum, hingga substansi pengaturan kedua rancangan peraturan tersebut di hadapan forum paripurna. Penyusunan dilakukan oleh Tim Penyusun dan Pembahas yang dibentuk melalui Keputusan Pimpinan DPRA Nomor 30/P-I/DPRA/2025 dan rampung pada 28 Januari 2026 di Ruang Rapat Badan Kehormatan DPRA.

Dalam penyampaiannya, Muhammad Wali menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ini bertujuan memperkuat marwah lembaga sekaligus memberikan kepastian dalam mekanisme penegakan etika bagi anggota dewan.

“Peraturan ini bukan hanya menjadi pedoman normatif bagi anggota dewan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan publik terhadap DPR Aceh. Badan Kehormatan diberikan landasan yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi penegakan etika,” ujar Muhammad Wali.

Penelusuran Nukilan.id, Peraturan DPRA tentang Kode Etik terdiri atas tujuh bab dan 29 pasal yang mengatur ketentuan umum, norma etika anggota, penegakan kode etik dan larangan, pelanggaran beserta sanksi dan rehabilitasi, hingga ketentuan peralihan dan penutup. Penyusunannya merujuk pada Peraturan DPRA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik, serta melalui kajian perbandingan dengan sejumlah regulasi lain, termasuk aturan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pembaruan tersebut, terdapat penguatan norma kewajiban anggota dengan penambahan frasa “Melaksanakan Syariat Islam secara Kaffah”. Selain itu, istilah “Khamar” disesuaikan menjadi “Jarimah” guna mengakomodasi ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Definisi dan ruang lingkup mengenai “Rahasia” juga diperjelas dengan merujuk pada praktik regulasi kelembagaan nasional.

Sementara itu, Peraturan DPRA tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan memuat 12 bab dan 59 pasal yang mengatur kelembagaan Badan Kehormatan, fungsi dan kewenangan, mekanisme pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan, proses penyelidikan, pelaksanaan rapat dan sidang, hingga putusan dan pelaksanaannya.

Salah satu penguatan penting dalam aturan tersebut adalah pengaturan mengenai keberadaan “Pendamping”, yakni pihak dari fraksi terlapor yang dapat mendampingi dalam sidang etik. Regulasi ini juga menegaskan mekanisme penanganan pelanggaran tanpa pengaduan dengan merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Setelah mendengarkan laporan Badan Kehormatan serta pandangan fraksi-fraksi, Rapat Paripurna secara mufakat menyetujui dan menetapkan kedua rancangan tersebut menjadi Peraturan DPRA.

Melalui penetapan ini, DPRA menegaskan komitmennya untuk menjaga kehormatan lembaga, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap anggota dewan menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, berintegritas, dan selaras dengan nilai-nilai keistimewaan Aceh. (XRQ)

Burni Telong Masih Level II Waspada, Aktivitas Gempa Vulkanik Alami Kenaikan

Penulis
Redaksi
-
0
Gunung Burni Telong. (Foto: Instagram)

NUKILAN.ID | REDELONG – Gunung Api Burni Telong yang berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, masih berstatus Level II (Waspada) hingga Selasa (10/2/2026). Dalam 24 jam terakhir, aktivitas kegempaan vulkanik tercatat mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya.

Sebelumnya, gempa vulkanik hanya terjadi tiga kali dengan amplitudo 6–14 mm. Namun pada Rabu, jumlahnya meningkat menjadi tujuh kali gempa vulkanik dengan amplitudo 8–14 mm.

Selain gempa vulkanik, tercatat pula dua kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 10–45 mm. Sementara itu, gempa tektonik lokal tidak terdeteksi.

“Untuk kegempaan vulkanik ada sedikit peningkatan, sementara gempa tektonik stagnan. Alhamdulillah untuk aktivitas kegempaan tektonik lokal menurun,” kata Petugas Pengamat Gunung Burni Telong, Suwardi Putra, Rabu (11/2/2026).

Suwardi mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada, sembari berharap aktivitas gunung terus menurun sehingga status dapat kembali normal.

Sebagai langkah antisipasi, pihak pengamatan merilis sejumlah rekomendasi bagi masyarakat dan pendaki. Warga dilarang mendekati kawah aktif dalam radius tiga kilometer guna menghindari potensi bahaya.

Masyarakat juga diminta menjauhi area lubang gas belerang (fumarola dan solfatara), terutama saat cuaca mendung atau hujan, untuk mencegah risiko keracunan akibat akumulasi gas berbahaya.

Selain itu, Suwardi meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

“Pihak kami berharap, masyarakat jangan termakan isu Hoax, tentang aktivitas gunung BurnibTelong, silahkan tanyakan langsung langsung atau akses langsung situs resmi kami,” tuturnya.

Sebelumnya, Gunung Burni Telong sempat naik ke Level III (Siaga) pada Selasa malam, 30 Desember 2025, tepatnya pukul 22.45 WIB. Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menaikkan status tersebut setelah gunung diguncang 16 kali gempa.

Saat itu, ribuan warga dari Kampung Lampahan, Rembune, dan Pantan Pediangan mengungsi ke Kampus Unsyiah II yang dinilai lebih aman dari potensi erupsi.

Namun, setelah aktivitas kegempaan menunjukkan tren penurunan, Badan Geologi kembali menurunkan status Burni Telong menjadi Level II (Waspada) sejak Sabtu (3/1/2026).

Kemenag Aceh Prediksi 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Kakanwil Kemenag Aceh, Azhari. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh memperkirakan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Perkiraan tersebut didasarkan pada hasil perhitungan posisi hilal yang dinilai masih berada di bawah ufuk saat waktu pengamatan.

Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kemenag Aceh, Alfirdaus Putra, menjelaskan bahwa ijtimak awal Ramadan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 H pukul 19.01.07 WIB. Karena ijtimak berlangsung setelah matahari terbenam, posisi hilal dipastikan masih berada di bawah ufuk.

Pada 29 Sya’ban, matahari terbenam pukul 18.52 WIB dengan azimut 258 derajat. Sementara bulan lebih dulu terbenam pada pukul 18.48 WIB dengan azimut 257 derajat dari utara searah jarum jam.

“Ketika matahari terbenam pada posisi 258 derajat, posisi hilal di markaz rukyat Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga, berada pada minus 0,97 derajat di bawah ufuk dengan elongasi 0,93 derajat. Untuk wilayah Indonesia lainnya, hilal juga masih berada di bawah ufuk, yakni antara minus 1 derajat di wilayah Sumatra hingga minus 2,4 derajat di wilayah Papua,” kata Alfirdaus dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Dengan posisi hilal yang masih minus, ia memastikan hilal tidak mungkin terlihat, baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Karena itu, bulan Sya’ban 1447 H harus diistikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari, sehingga awal Ramadan diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026.

“1 Ramadan tahun ini diperkirakan jatuh pada Kamis 19 Februari. Kami menyampaikan selamat menyambut Ramadan 1447 H kepada seluruh umat Islam di Aceh. Mari kita persiapkan diri, baik fisik maupun mental, untuk menyambut rangkaian ibadah Ramadan tahun ini,” kata Kakanwil Kemenag Aceh Azhari.

Azhari menegaskan bahwa rukyatulhilal tetap menjadi acuan dalam penentuan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 29 bulan berjalan. Namun berdasarkan perhitungan, hilal pada 29 Sya’ban 1447 H atau 17 Februari masih berada di bawah ufuk sehingga tidak mungkin diamati.

Karena itu, Kanwil Kemenag Aceh hanya akan menggelar kegiatan edukasi terkait kondisi hilal di Gedung Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga, Aceh Besar.

“Kami mengajak umat Islam untuk menyiapkan fisik serta meningkatkan kualitas ibadah di akhir bulan Sya’ban sebagai persiapan menuju Ramadan. Penting untuk memahami amalan-amalan utama di bulan Ramadan agar pelaksanaan ibadah berjalan optimal dan mencapai derajat takwa di akhir Ramadan,” jelas Azhari.

Meski demikian, keputusan resmi mengenai awal Ramadan tetap menunggu pengumuman Menteri Agama yang dijadwalkan disiarkan secara langsung pada 17 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

Disperindag Aceh Gelar Pasar Murah Jelang Ramadhan, Sembako Dijual Lebih Terjangkau di 69 Titik

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, T. Adi Darma. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Aceh menggelar kegiatan Pasar Murah dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah. Program ini akan berlangsung selama tiga hari, yakni 14–16 Februari 2026, dan dilaksanakan secara serentak di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Total terdapat 69 titik lokasi pasar murah yang tersebar di berbagai kecamatan. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan.

Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, menjaga daya beli, serta mendukung stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok yang biasanya mengalami peningkatan permintaan menjelang bulan puasa.

Dalam kegiatan pasar murah tahun ini, Disperindag Aceh menetapkan sejumlah harga bahan pokok, di antaranya beras premium 10 kilogram seharga Rp110.000, minyak goreng 2 liter Rp33.000, gula pasir 1 kilogram Rp13.500, serta telur ayam satu papan Rp38.500.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T. Adi Darma, ST, mengatakan bahwa kegiatan pasar murah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan Pasar Murah ini sebagai bentuk perhatian nyata kepada masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan. Kegiatan ini bertujuan meringankan beban rumah tangga, menjaga daya beli, serta menstabilkan harga bahan pokok di tingkat konsumen,” ujar T. Adi Darma, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, pelaksanaan pasar murah tersebut juga melibatkan distributor serta pelaku usaha guna memastikan ketersediaan stok dengan harga yang tetap terjangkau.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan tertib, dan kepada para distributor serta pedagang kami tekankan pentingnya menjaga kualitas serta transparansi harga,” tambahnya.

Adapun pelaksanaan pasar murah digelar di tiga kecamatan pada masing-masing kabupaten/kota, antara lain di Banda Aceh yang berlangsung di Kecamatan Jaya Baru, Meuraxa, dan Lueng Bata.

Di Aceh Besar kegiatan dilaksanakan di Peukan Bada, Montasik, dan Kuta Baro. Sementara di Pidie berlangsung di Tangse, Mutiara, dan Kembang Tanjong.

Selanjutnya di Pidie Jaya dilaksanakan di Bandar Dua, Meureudu, dan Bandar Baru. Di Bireuen berlangsung di Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Peusangan.

Di Kota Lhokseumawe pasar murah digelar di Banda Sakti (Islamic Center), Muara Dua, serta Banda Sakti (Terminal). Di Aceh Utara dilaksanakan di Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, dan Dewantara.

Kemudian di Aceh Timur berlangsung di Pante Bidari, Peureulak, dan Sungai Raya. Di Kota Langsa dilaksanakan di Langsa Kota, Langsa Lama, dan Langsa Baro.

Sementara itu, di Aceh Tamiang digelar di Kuala Simpang, Seuruway, dan Kejuruan Muda. Di Bener Meriah berlangsung di Bukit, Bandar, dan Wih Pesam.

Di Aceh Tengah kegiatan digelar di Bebesen (Pasar Paya Ilang), Bebesen (Terminal Lama), dan Lut Tawar. Di Gayo Lues berlangsung di Blangkejeren, Putri Betung, dan Dabun Gelang.

Selanjutnya di Aceh Tenggara dilaksanakan di Semadam, Lawe Bulan, dan Bukit Tusam. Di Aceh Jaya berlangsung di Krueng Sabee, Sampoiniet, dan Panga.

Di Aceh Barat kegiatan digelar di Meureubo, Kaway XVI, dan Johan Pahlawan. Di Nagan Raya dilaksanakan di Darul Makmur, Kuala Pesisir, dan Kuala.

Kemudian di Aceh Barat Daya berlangsung di Kuala Batee, Manggeng, dan Blangpidie. Di Aceh Selatan digelar di Trumon Tengah, Kluet Utara, dan Tapaktuan.

Di Kota Subulussalam kegiatan berlangsung di Simpang Kiri, Penanggalan, dan Longkip. Di Aceh Singkil dilaksanakan di Singkil, Simpang Kanan, dan Gunung Meriah.

Sementara di Sabang digelar di Sukamakmue, Sukakarya, dan Sukajaya, serta di Simeulue berlangsung di Simeulue Cut, Simeulue Tengah, dan Teluk Dalam.

Disperindag Aceh berharap program pasar murah ini dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang bulan suci Ramadhan.

Presiden Kucurkan Rp72,75 Miliar untuk Sapi Meugang bagi Korban Bencana di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Sejumlah Kabupaten. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mentransfer bantuan sebesar Rp72,75 miliar untuk pembelian sapi meugang bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan Pemprov Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi meugang dan dananya telah ditransfer,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah di Banda Aceh, Rabu.

Dana tersebut disalurkan melalui mekanisme transfer dari Presiden melalui Sekretariat Presiden dan langsung dikirim ke 19 pemerintah kabupaten/kota pada Selasa (10/2) dengan total nilai Rp72.750.000.000.

“Selanjutnya, penyaluran bantuan kepada masyarakat akan dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, Fadhlullah menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan pembelian sapi meugang tersebut.

“Kami, pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo,” katanya.

Ia menjelaskan, bantuan itu diberikan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

Karena itu, Wagub meminta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti bantuan tersebut dengan melakukan pembelian sapi sesuai alokasi dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing.

Selain itu, para kepala daerah diminta bertanggung jawab penuh atas distribusi bantuan agar dilakukan secara merata, tertib, dan tepat sasaran, dengan memprioritaskan warga terdampak bencana serta masyarakat di lokasi pengungsian.

“Penyaluran bantuan ini harus ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadhan 1447 Hijriah,” tegasnya.

Setelah proses penyaluran selesai, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan mengirimkan dokumentasi kegiatan berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh paling lambat tiga hari setelah Ramadhan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

1...203204205...2,517Halaman 204 dari 2,517

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id