Beranda blog Halaman 203

Ketua DPRK Serap Aspirasi Warga Lamlagang, Infrastruktur hingga Isu Sosial Jadi Sorotan

0
Ketua DPRK Serap Aspirasi Warga Lamlagang, Infrastruktur hingga Isu Sosial Jadi Sorotan. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menggelar kegiatan reses untuk menampung aspirasi masyarakat di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Rabu (11/01/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari reses I masa persidangan II Tahun 2026. Dalam agenda itu, Irwansyah menyerap berbagai masukan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan guna mendorong peningkatan kesejahteraan warga.

Kehadiran politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Reses menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituennya. Selain menyampaikan aspirasi, warga juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan saran, kritik, serta harapan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga meliputi perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, pembangunan balai pengajian, serta bantuan bagi rumah ibadah. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Irwansyah menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi agar dapat direalisasikan.

“Meski selama ini sudah banyak yang telah direalisasikan aspirasi warga namun saya akan terus memperjuangkan melakukan advokasi kepada pemerintah apa yang telah menjadi aspirasi yang disampaikan,” kata Irwansyah.

Selain persoalan infrastruktur dan sosial ekonomi, ia juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya pencurian, judi online, serta peredaran narkoba di kalangan remaja. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam melindungi generasi muda dari pengaruh negatif tersebut.

“Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat, sya menegaskan bahwa akan terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan kebutuhan mereka secara maksimal,” tuturnya.[]

Pramuka MAN 2 Banda Aceh Hadiri Sosialisasi dan Orientasi Saka SAR Kota Banda Aceh

0
Pramuka MAN 2 Banda Aceh Hadiri Sosialisasi dan Orientasi Saka SAR Kota Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sejumlah anggota Pramuka MAN 2 Banda Aceh mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Orientasi Saka SAR Kota Banda Aceh yang digelar pada Minggu, 8 Februari 2025, di Kantor SAR Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti calon anggota Saka SAR dari berbagai gugus depan di Banda Aceh.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Saka SAR Kota Banda Aceh, Supriyadi. Dalam kegiatan itu, ia juga menjadi fasilitator utama yang menyampaikan materi pengenalan Saka SAR kepada peserta.

Dalam paparannya, Supriyadi menjelaskan program kerja Saka SAR Kota Banda Aceh, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta sistem pembinaan bagi anggota. Ia juga memaparkan fasilitas dan pengalaman lapangan yang akan diperoleh, seperti pelatihan dasar pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), simulasi kebencanaan, hingga keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan.

Peserta dari Pramuka MAN 2 Banda Aceh terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Melalui sosialisasi ini, mereka memperoleh gambaran mengenai peran Saka SAR dalam mendukung kesiapsiagaan bencana dan aksi kemanusiaan, khususnya di wilayah Kota Banda Aceh.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong anggota Pramuka MAN 2 Banda Aceh untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam Saka SAR Kota Banda Aceh, sekaligus mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Raih Akreditasi Unggul dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

0
Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Raih Akreditasi Unggul dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhasil memperoleh akreditasi A atau predikat unggul dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) setelah melalui serangkaian proses evaluasi dan penilaian standar nasional.

Kepala Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Suherman, kepada Nukilan.id mengatakan capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi peningkatan mutu layanan perpustakaan ke depan.

“Kita berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan sesuai standar nasional,” kata Kepala Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Suherman, di Banda Aceh, Jumat.

Predikat unggul tersebut diberikan setelah tim Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Perpusnas RI melakukan visitasi serta penilaian pada 18 Desember 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, perpustakaan kampus tersebut dinilai telah memenuhi standar nasional perpustakaan.

Sertifikat akreditasi bernomor AKR.03.00/5125/2025 diterbitkan pada 23 Desember 2025 dan berlaku selama lima tahun sejak tanggal penetapan.

Proses visitasi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas Yoyo Yahyono, Eka Meifrina, dan M Abdul Hafidh. Penilaian mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari koleksi, sarana dan prasarana, layanan, tenaga perpustakaan, hingga inovasi serta tata kelola.

Sementara itu, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Mujiburrahman, menegaskan komitmen institusi dalam memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan pengembangan akademik mahasiswa.

“Anggaran untuk pengelolaan perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh terus ditingkatkan guna menunjang kualitas layanan dan koleksi,” kata Prof Mujiburrahman.

Perolehan akreditasi A atau unggul ini menempatkan perpustakaan UIN Ar-Raniry sebagai salah satu perpustakaan perguruan tinggi yang telah memenuhi standar mutu pengelolaan dan layanan di tingkat nasional. (xrq)

BRIN Dorong Reformulasi Pilkada Papua, Usulkan Model Keterwakilan Seperti Aceh

0
Warga Banda Aceh memperlihathatkan surat suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di TPS 03 Merduati, Banda Aceh, Aceh, 30 November 2024. PSU Pilkada 2024 digelar berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kota Banda Aceh karena ditemukannya pelanggaran pemilih yang mencoblos lebih dari sekali. (Foto: ANTARA / Irwansyah Putra)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua dirumuskan ulang dengan menekankan aspek keterwakilan, serupa dengan pola yang diterapkan di Aceh. Usulan ini muncul setelah BRIN menilai sistem noken yang digunakan di sejumlah wilayah Papua belum efektif meredam potensi konflik.

Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada beberapa pelaksanaan pilkada di Papua, ditemukan adanya distorsi yang berujung pada konflik.

“Karenanya, saya mendorong pilkada di Papua itu ditekankan pada aspek keterwakilannya, bukan soal dipilih langsung atau tidak langsung,” kata Wahyu saat ditemui di Auditorium BRIN, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Februari 2026.

Menurut Wahyu, sebelum revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, pilkada di Papua dilaksanakan melalui mekanisme tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Namun setelah revisi, mekanisme kembali menjadi pemilihan langsung oleh rakyat dengan menggunakan sistem noken.

Ia menjelaskan, sistem noken pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah konflik. Namun dalam praktiknya, sistem tersebut dinilai belum mampu menjawab persoalan di lapangan. Selain tidak diatur secara rinci dalam regulasi, penerapan noken juga disebut tidak melalui persetujuan mayoritas orang asli Papua.

“Mestinya ada diskusi dulu, apa tetap menggunakan apa yang dirumuskan dalam otsus atau secara langsung. Tetapi, itu tidak dilalui sehingga menjadi masalah,” ujar Wahyu.

Melihat dinamika tersebut, BRIN mengusulkan agar Papua mempertimbangkan sistem seperti di Aceh, yang memadukan partai politik nasional dan partai lokal dalam proses pencalonan. Model ini dinilai dapat memperkuat aspek kesepakatan dan keterwakilan figur-figur daerah.

Wahyu mencontohkan pencalonan Muzakir Manaf pada pilkada sebelumnya di Aceh. Selain diusung Partai Gerindra, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—juga didukung partai lokal Aceh, sehingga dinilai memperkuat legitimasi dan keterwakilan di tingkat daerah.

“Ini juga akan mendorong partispasi di Papua yang lebih luas lagi. Jadi, konsen kami bukan lagi pada sebatas langsung atau tidak langsung dalam konteks Papua,” ucapnya.

Sebelumnya, pelaksanaan pilkada dengan sistem noken di sejumlah wilayah Papua, mulai dari Mamberamo Tengah hingga Puncak Jaya, berakhir ricuh pada November 2024. Kericuhan dipicu oleh ketidakpuasan salah satu kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menilai terjadi intervensi dalam proses pemungutan suara.

Akibat insiden tersebut, sebanyak 94 orang dilaporkan terluka. Seorang perwira kepolisian juga tertusuk anak panah yang dilepaskan oleh dua kubu pendukung saat bentrokan terjadi.

BRIN menilai, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pilkada di Papua diperlukan guna mencegah konflik serupa terulang pada masa mendatang, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan politik setempat.

Mendagri Serahkan Ribuan Sapi Bantuan Presiden Prabowo untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh

0
Mendagri Serahkan Ribuan Sapi Bantuan Presiden Prabowo untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh. (Foto: Kemendagri)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, secara simbolis menyerahkan bantuan 1.455 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh. Bantuan tersebut diberikan menjelang bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga.

Dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Tito menjelaskan bahwa bantuan sapi itu juga berkaitan dengan tradisi meugang yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh dalam menyambut Ramadan.

“Ini Bapak Presiden tadi juga… memberikan bantuan juga sesuai tradisi yang ada di sini, tradisi meugang, yaitu pembagian daging satu hari sebelum Ramadan. Itu diberikan kepada daerah-daerah yang terdampak (di Aceh),” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

Selain bantuan dari Presiden, Tito turut menyerahkan tambahan 25 ekor sapi yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyebutkan anggaran bantuan sapi dari Presiden telah disalurkan kepada pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana. Selanjutnya, kepala daerah bertanggung jawab mendistribusikan bantuan tersebut langsung kepada masyarakat.

“Jadi saya minta kebijakan dari para bupati, wali kota masing-masing, mengaturnya. Saya berikan kewenangan itu,” imbuhnya.

Tito menegaskan, prinsip utama dalam penyaluran bantuan ini adalah memastikan setiap keluarga terdampak bencana di Aceh memperoleh bagian daging sapi secara merata. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyalurkannya secara adil dan tepat sasaran.

“Ini kan (bantuan sapi untuk) bulan Ramadan. Jadi kita harus syukuri, dan inilah ujian,” jelas Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyampaikan pemerintah terus berupaya mempercepat proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Tamiang. Ia bahkan berencana kembali mengunjungi daerah tersebut pada awal Ramadan untuk meninjau kondisi pengungsi sekaligus melaksanakan kegiatan ibadah bersama.

“Saya akan kembali lagi ke Tamiang pada hari puasa pertama dan akan buka puasa bersama dengan para pengungsi sekaligus juga tarawehan bersama… Tujuannya cuma satu, ingin membesarkan hati Bapak/Ibu sekalian bahwa kami bersama Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya. (xrq)

Menhan Tinjau Pengerukan Muara di Aceh Tamiang, Tegaskan Komitmen Jaga Masa Depan Warga

0
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat menghadiri pengukuhan pengurus DPP Untas masa bakti 2025 - 2030 di Hotel Harper Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/1/2026). (OTO: DOK. Setjen Infohan Kemhan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pengerukan sedimentasi sungai pascabencana di wilayah Sumatera oleh Satgas Kuala merupakan langkah strategis untuk menjamin masa depan masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Sjafrie usai meninjau progres pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2/2026).

“Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/2/2026).

Menurut Sjafrie, pengerukan sedimentasi di kawasan muara bukan sekadar upaya pemulihan pascabencana, melainkan juga bagian dari mitigasi untuk mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang.

Langkah normalisasi muara dinilai dapat meningkatkan kapasitas tampung air di wilayah hilir. Dengan berkurangnya sedimentasi, aliran air dari hulu ke laut menjadi lebih lancar sehingga risiko luapan akibat pendangkalan muara yang selama ini kerap menahan air di kawasan permukiman dapat ditekan.

Selain memperkuat perlindungan dari ancaman banjir, normalisasi muara juga diyakini membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Kedalaman alur yang terjaga memungkinkan kapal keluar-masuk tanpa harus menunggu pasang tinggi atau khawatir kandas.

Akses yang lebih lancar dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, sehingga produktivitas nelayan turut meningkat.

“Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Sjafrie membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala pada Kamis (1/1/2026) sebagai respons atas pendangkalan sungai dan muara di wilayah terdampak bencana Sumatera.

Satgas tersebut dibentuk untuk mempercepat pengerukan kuala—muara dan pertemuan sungai—serta memanfaatkan sumber air di kawasan muara.

Pengumuman pembentukan Satgas Kuala disampaikan Sjafrie dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan kementerian/lembaga terkait di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

“Sudah kita bentuk Satgas Kuala,” ujar Sjafrie dalam siaran pers yang diterima Nukilan.id, Jumat (2/1/2026).

Sjafrie menambahkan, pembentukan Satgas Kuala telah diputuskan setelah dilakukan koordinasi dengan pimpinan TNI.

Bulog Aceh Serap 6.547 Ton Gabah Petani, Perkuat Stok dan Stabilitas Harga

0
Pemimpin Perum BULOG Kanwil Aceh, Ihsan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh terus melakukan penyerapan gabah petani di sejumlah sentra produksi padi di Aceh. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah sekaligus mendukung target penyerapan gabah nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah.

Hingga saat ini, BULOG Kanwil Aceh telah menyerap gabah kering panen (GKP) petani sebanyak 6.547 ton atau setara 3.326,01 ton beras. Penyerapan tersebut dilakukan selama musim panen di beberapa kabupaten sentra produksi padi di wilayah Aceh.

Pemimpin Perum BULOG Kanwil Aceh, Ihsan, mengatakan penyerapan gabah ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian target pemerintah.

“Penyerapan gabah dilakukan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, sehingga petani mendapatkan kepastian harga dan terlindungi dari fluktuasi harga saat panen,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, meskipun sejumlah wilayah sentra produksi terdampak bencana, BULOG Kanwil Aceh tetap berupaya maksimal untuk memperkuat stok beras, khususnya demi menjaga ketahanan pangan daerah. Menurutnya, kondisi stok beras saat bencana sebelumnya tetap dalam keadaan aman.

“Sehingga kami menghimbau kepada seluruh penggilingan padi ayo bersama sama kita wujudkan swasembada pangan nasional khususnya untuk wilayah Aceh,” katanya.

Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, penyerapan gabah juga bertujuan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Cadangan ini akan digunakan untuk kebutuhan strategis, seperti stabilisasi harga beras, penyaluran bantuan sosial, serta penanganan bencana.

BULOG Kanwil Aceh menegaskan penyerapan gabah akan terus dilakukan secara berkelanjutan selama masa panen berlangsung. Petani dan kelompok tani diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut dengan menjual gabah melalui mitra maupun gudang BULOG yang telah ditetapkan.

Plt Sesjen MPR: Koordinasi Solid Sukseskan Penyaluran 30 Ribu Bantuan untuk Aceh

0
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Siti Fauziah, S.E., M.M. (Foto: MPR RI)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Siti Fauziah, S.E., M.M., menegaskan bahwa koordinasi yang solid di internal Sekretariat Jenderal MPR RI menjadi faktor utama kelancaran kunjungan Pimpinan MPR RI ke Aceh dalam rangka penyaluran bantuan kemanusiaan.

Perempuan yang akrab disapa Titi itu menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan yang memutuskan penyerahan 30 ribu paket bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di delapan kabupaten di Aceh. Paket bantuan terdiri dari 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket alat ibadah.

“Begitu keputusan pimpinan diambil, kami langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan mengirim tim advance untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana,” ujar Titi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

Pada Selasa (10/2), rombongan Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Aceh guna menyerahkan bantuan secara simbolis kepada delapan kabupaten terdampak, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, dan satu wilayah lainnya di Aceh.

Rombongan dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR RI, yaitu Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Penyaluran bantuan turut didampingi Menteri Dalam Negeri RI sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana Wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Tito Karnavian.

Turut hadir Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Paul Liyanto dan Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI Dedi Iskandar Batubara. Dari jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI, hadir pula Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan, serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo.

Bantuan yang sebelumnya telah dikirimkan ke masing-masing kabupaten tersebut diserahkan secara simbolis dalam acara di Kantor Pemprov Aceh. Bantuan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E.

Titi menjelaskan, koordinasi dilakukan secara intensif dengan Gubernur Aceh dan jajaran pemerintah daerah, termasuk penyesuaian lokasi kegiatan yang akhirnya diputuskan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh. Pada hari pelaksanaan, Wakil Gubernur hadir mewakili gubernur dalam menerima rombongan.

Ia menyebut seluruh aspek teknis telah dipersiapkan secara matang. Para pimpinan MPR RI mendapat dukungan keberangkatan menggunakan pesawat TNI AU. Selain itu, panitia juga menyiapkan alur acara, mekanisme penyerahan bantuan, daftar undangan, hingga pengaturan waktu yang ketat. Jadwal kunjungan yang semula direncanakan pada 9 Februari kemudian diubah menjadi 10 Februari. Moda transportasi pun disesuaikan demi efektivitas waktu.

“Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu hari. Kami harus memastikan semua agenda berjalan tepat waktu karena ada batasan jadwal penerbangan kembali. Alhamdulillah, seluruh kegiatan berlangsung on schedule,” jelasnya.

Ia memastikan bantuan telah tiba di masing-masing kabupaten penerima. Prosesi simbolis dilakukan di Kantor Gubernur Aceh, sementara distribusi bantuan telah lebih dahulu dilaksanakan. Untuk menjamin transparansi, kegiatan tersebut juga disiarkan secara daring agar dapat disaksikan para pihak terkait.

Selain agenda penyerahan bantuan, rombongan Pimpinan MPR RI juga bersilaturahmi dengan para ulama dan mengunjungi Pondok Pesantren Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah di Sibreh, Aceh Besar. Kunjungan itu menjadi bentuk penghormatan terhadap peran tokoh agama dalam mendampingi masyarakat bangkit pascabencana.

Rombongan disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sekaligus Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar, Tgk. H. Faisal Ali. Sejumlah ulama turut hadir, antara lain Waled Nuruzzahri dan Syekh Hasanol Basry (Abu Mudi), Wakil Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, serta Wakil Ketua I PWNU Aceh Tgk. H. Iskandar Zulkarnaen.

“Kami ingin merangkul para ulama. Aceh memiliki kekuatan religius yang sangat kuat, dan para ulama turut berperan besar dalam menyemangati masyarakat saat bencana terjadi,” katanya.

Titi menambahkan, keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI dari berbagai biro, mulai dari Bidang Administrasi, Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, Biro Umum, Biro Pengkajian Konstitusi, hingga Biro Persidangan dan Pemasyarakatan.

“Koordinasi tidak boleh putus. Kami harus menjadi satu tim dengan satu tujuan, yaitu suksesnya acara. Bahkan ada pegawai yang membantu mengatur lalu lintas dan parkir, hal-hal di luar tugas formalnya, demi memastikan kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Melihat langsung kondisi masyarakat Aceh, ia mengaku optimistis daerah tersebut mampu bangkit kembali. Ia menilai semangat dan ketangguhan masyarakat Aceh, seperti yang ditunjukkan pascatsunami, menjadi modal penting untuk pulih dari bencana.

“Aceh pernah porak-poranda karena tsunami, tetapi mampu bangkit. Saya yakin kali ini pun Aceh akan kembali pulih. Ini bukan hanya perjuangan masyarakat Aceh, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang bahu-membahu membantu,” tuturnya.

Ia berharap semangat ketahanan masyarakat Aceh dapat menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai ujian.

“Jangan pernah putus asa. Jika Aceh bisa bangkit dari bencana besar, maka kita semua pun harus memiliki semangat yang sama untuk terus bertahan dan bangkit,” pungkasnya.

BSI Regional Aceh Latih Wartawan Pahami Akad dan Praktik Perbankan Syariah

0
Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menggelar pelatihan ekonomi syariah bagi wartawan dan kalangan media dalam rangka memperingati milad ke-5 PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan yang dikemas dalam agenda media gathering tersebut berlangsung di Auditorium Landmark BSI Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/2/2026).

Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen BSI Aceh dalam mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan insan pers di Aceh.

“Kegiatan media gathering ini kami selenggarakan sebagai wujud komitmen BSI Aceh untuk terus mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan insan pers. Kami menyadari sepenuhnya bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun opini publik, menyampaikan informasi yang akurat, serta mengedukasi masyarakat secara luas,” ujar Imsak di hadapan peserta, termasuk Nukilan.

Ia menambahkan, di tengah perkembangan industri ekonomi syariah yang semakin dinamis, literasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan praktik keuangan syariah.

Karena itu, pada kesempatan tersebut BSI menghadirkan sesi pelatihan ekonomi syariah yang disampaikan langsung oleh Anggota Dewan Syariah Nasional sekaligus Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI, Ustaz Dr. Ony Sahroni.

“Kehadiran beliau tentu menjadi kehormatan dan nilai tambah bagi kita semua, khususnya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ekonomi dan perbankan syariah,” katanya.

Imsak menilai Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Dukungan Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam serta kolaborasi dengan organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan berbagai media menjadi kekuatan strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh di provinsi tersebut.

Melalui pelatihan ini, BSI berharap insan media dapat memperkaya wawasan mengenai prinsip dasar ekonomi syariah, struktur akad, hingga praktik perbankan syariah yang sesuai dengan fatwa dan regulasi yang berlaku.

“Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam sehingga media dapat turut berperan aktif dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat,” tutupnya.

Reporter: Rezi

Aset BSI Aceh Tembus Rp 25,3 Triliun

0
Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan total aset secara nasional mencapai Rp456 triliun per Desember 2025. Capaian tersebut memperkuat posisi BSI sebagai salah satu pilar utama ekonomi syariah nasional.

Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan secara nasional laba bersih perseroan telah mencapai Rp7,57 triliun. Sementara itu, total pembiayaan berada di angka Rp318 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp380 triliun.

“Pencapaian aset ini mengukuhkan posisi BSI sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional yang didukung oleh transformasi digital melalui Byond by BSI serta inovasi bullion bank,” ujar Imsak di hadapan awak media, termasuk Nukilan di Auditorium Landmark BSI Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/2/2026).

Untuk kinerja regional, BSI Aceh juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Desember 2025, total aset BSI Regional Aceh telah mencapai Rp25,3 triliun. Adapun DPK tercatat sebesar Rp20,7 triliun, sedangkan penyaluran pembiayaan telah menyentuh Rp23,7 triliun.

Imsak menjelaskan, tingginya penyaluran pembiayaan di Aceh bahkan telah melampaui penghimpunan DPK di wilayah tersebut. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat.

“Karena penyaluran pembiayaan sudah melebihi DPK yang terkumpul, maka kami mengambil dana pihak ketiga dari luar Provinsi Aceh sekitar Rp4 triliun,” jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh DPK yang dihimpun dari masyarakat Aceh telah disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bentuk komitmen BSI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah.

“Ini seluruh DPK yang ada di masyarakat Aceh ini sudah kami salurkan kembali dalam bentuk pembiayaan,” pungkasnya.

Repoerter: Rezi