Beranda blog Halaman 205

Usai Lawatan ke Tiongkok, Mualem Lanjutkan Diplomasi Ekonomi ke Timur Tengah

0
Rombongan Gubernur Aceh saat menghadiri Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya Pemerintah Aceh menarik investasi luar negeri terus digencarkan. Setelah menghadiri Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melanjutkan lawatan kerjanya ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA, kepada Nukilan.id mengatakan bahwa dalam kunjungan ke dua negara tersebut, Mualem dijadwalkan bertemu dengan sejumlah investor yang bergerak di bidang energi, minyak, gas, dan pertanian.

“Ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penanaman modal dan membuka ruang kerja sama baru dengan negara-negara di Timur Tengah,” ujar Fauzan.

Fauzan menilai langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Mualem merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi Aceh sebagai wilayah potensial bagi investasi. Ia pun optimistis upaya tersebut akan membawa dampak nyata bagi kebangkitan ekonomi daerah.

“Insya Allah, di bawah kepemimpinan H. Muzakir Manaf dan H. Fadhlullah, Aceh akan kembali menjadi destinasi investasi yang menjanjikan, baik bagi investor nasional maupun internasional. Aceh kini berada dalam kondisi aman dan damai, pascakonflik yang berakhir melalui MoU Helsinki,” katanya penuh keyakinan.

Menurut Fauzan, keterlibatan HKTI Aceh dalam rombongan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk sinergi nyata antara pemerintah dan organisasi masyarakat tani dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

“HKTI akan terus berada di garis depan, mendampingi langkah Gubernur Aceh dalam membangun ekonomi berbasis pertanian dan investasi yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kesejahteraan petani adalah kunci kemajuan Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Akil

Bangun Ekosistem Bisnis Pangan Lokal, Rumoh Pangan Aceh Jajaki Kolaborasi dan Investasi di Pulau Jawa

0
Rumoh Pangan Aceh (RPA) melakukan kunjungan bisnis serta penjajakan investasi ke sejumlah pelaku usaha dan lembaga di Pulau Jawa pada 14–18 Oktober 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.IDBANDA ACEH — Dalam upaya memperkuat rantai nilai dan ekosistem bisnis kacang koro pedang di Aceh, Rumoh Pangan Aceh (RPA) melakukan kunjungan bisnis serta penjajakan investasi ke sejumlah pelaku usaha dan lembaga di Pulau Jawa pada 14–18 Oktober 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Kacang Koro Pedang yang didukung oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dan difasilitasi oleh Narasa Indonesia. RPA diwakili oleh Rivan Rinaldi selaku Executive Director dan Puteri Handika selaku Direktur Operasional Rumoh Tempe Nusa.

Rivan Rinaldi kepada Nukilan.id, menyebutkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperluas jejaring, membangun kolaborasi strategis, sekaligus mempelajari praktik baik dalam pengembangan bisnis pangan lokal dari hulu ke hilir.

“Kunjungan bisnis seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas lembaga dan membangun pembelajaran lintas sektor. Kami ingin memastikan bahwa pengembangan kacang koro pedang di Aceh tidak hanya berhenti pada sisi pertanian, tetapi juga memiliki keberlanjutan bisnis yang kuat,” ujar Rivan Rinaldi pada Kamis (16/10/2025).

Belajar dari UMKM Inspiratif di Yogyakarta

Perjalanan dimulai dari Yogyakarta. Di kota ini, tim RPA mengunjungi dua UMKM yang telah berhasil menembus pasar ekspor, yakni Oriflakes dan Agradaya.

Oriflakes dikenal sebagai perusahaan pangan fungsional berbasis umbi garut yang menghasilkan produk sehat untuk penderita maag dan diabetes, sementara Agradaya merupakan perusahaan sosial yang membangun ekosistem rempah dan herbal berkelanjutan bersama petani dengan model bisnis regeneratif dan adil.

Dari kedua kunjungan tersebut, tim RPA memperoleh wawasan berharga mengenai strategi pengembangan produk, kemitraan petani, serta peluang ekspor produk lokal bernilai tambah.

Eksplorasi Potensi Pendanaan dan Pasar di Jakarta

Usai dari Yogyakarta, perjalanan berlanjut ke Jakarta. Di ibu kota, tim RPA bertemu dengan Instellar, lembaga inkubasi bisnis sosial, untuk menggali potensi pendanaan dan strategi scaling up perusahaan.

Selain itu, mereka juga menghadiri Trade Expo Indonesia — pameran dagang terbesar di Tanah Air — guna menjalin koneksi dengan para pelaku usaha potensial dan membuka peluang kerja sama dalam pemasaran serta distribusi produk berbasis kacang koro pedang.

Menimba Ilmu di Rumah Tempe Indonesia

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, tim RPA bertandang ke Rumah Tempe Indonesia di Bogor. Di sana, mereka mempelajari sistem produksi tempe yang telah terstandarisasi hingga mampu menembus pasar ekspor.

“Melalui rangkaian kunjungan ini, kami belajar langsung dari para pelaku usaha yang telah berhasil membangun sistem bisnis berkelanjutan. Kami berharap, pengalaman ini bisa menjadi pijakan bagi Aceh untuk mengembangkan produk berbasis kacang koro pedang hingga memiliki daya saing nasional dan global,” tambah Puteri Handika.

Langkah ini mempertegas komitmen Rumoh Pangan Aceh dalam mendorong transformasi ekonomi pangan lokal yang berkelanjutan, bernilai tambah, serta berpihak pada petani. Melalui kolaborasi lintas daerah dan pembelajaran dari para pelaku usaha sukses, RPA berharap pengembangan kacang koro pedang dapat menjadi pintu masuk menuju kemandirian pangan dan ekonomi baru bagi masyarakat Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

HKTI Aceh Dampingi Mualem Jemput Investasi Luar Negeri

0
Gubernur Aceh turut didampingi oleh jajaran pejabat pemerintah dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya Pemerintah Aceh menarik investasi luar negeri semakin gencar dilakukan. Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, saat ini tengah melaksanakan lawatan kerja ke luar negeri dalam rangka Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Aceh turut didampingi oleh jajaran pejabat pemerintah dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA.

Fauzan kepada Nukilan.id mengatakan bahwa forum internasional itu menjadi momentum penting bagi Aceh untuk memperkuat jejaring ekonomi dan memperkenalkan potensi investasi di berbagai sektor, terutama pertanian, energi, dan industri pengolahan.

“Sejak awal dilantik, Pak Mualem bersama Wakil Gubernur H. Fadhlullah berkomitmen membangun kesejahteraan rakyat Aceh, terutama melalui kerja sama ekonomi lintas negara. Langkah-langkah konkret sudah terlihat, baik dalam mendatangkan investor dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Fauzan Kamil, Kamis (16/10/2025).

Menurut Fauzan, sejumlah proyek investasi yang sudah berjalan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem. Ia menyebutkan di antaranya peresmian pabrik karet di Aceh Barat, pabrik rokok di Aceh Utara, serta sejumlah industri lainnya yang tengah berkembang.

“Kepercayaan investor kepada Aceh terus tumbuh melalui diplomasi ekonomi yang dibangun secara konsisten oleh Pemerintah Aceh,” tambahnya.

Fauzan menjelaskan, dalam beberapa pertemuan strategis dengan calon investor, DPD HKTI Aceh selalu ikut mendampingi Gubernur Aceh. Selain menjabat sebagai Ketua DPD HKTI Aceh, Fauzan juga dipercaya sebagai staf khusus Gubernur Aceh bidang pendidikan dan hubungan luar negeri, sehingga memiliki peran langsung dalam menjembatani komunikasi lintas negara.

Dalam forum di Tiongkok, kata Fauzan, Gubernur Aceh menerima undangan khusus dari Gubernur Provinsi Hainan, Mr. Wang Kai, untuk menyampaikan presentasi mengenai potensi dan peluang investasi di Aceh.

“Di hadapan para duta besar negara Asia, para gubernur, dan perwakilan negara ASEAN, Mualem menjelaskan bagaimana Aceh kini menjadi wilayah yang aman, stabil, dan terbuka untuk investasi. Banyak investor yang tertarik pada potensi energi, pertanian, dan industri pengolahan hasil bumi kita,” ungkap Fauzan.

Pada kesempatan yang sama, Mualem juga turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Pembangunan Aceh (PEMA Perseroda) dengan perusahaan asal Tiongkok untuk pembangunan pabrik pengolahan ayam petelur modern di Aceh.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, yang didampingi oleh Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.

“Kesepakatan ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat ketahanan pangan Aceh dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. DPD HKTI Aceh akan berkolaborasi dengan PT PEMA dan Kadin Aceh untuk memastikan proyek ini berjalan sukses,” tutur Fauzan.

Selain sektor peternakan, Fauzan menyebut HKTI juga akan mengawal berbagai program agrikultura yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. (XRQ)

Reporter: Akil

YARA Desak Pertamina Transparan Atasi Kelangkaan BBM di Dataran Tinggi Gayo

0
Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Bener Meriah, Muhammad Dahlan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | REDELONG – Antrean panjang kendaraan kembali menghiasi sejumlah SPBU di dataran tinggi Gayo dalam sepekan terakhir. Warga di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis Pertalite dan Solar. Kondisi ini dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada BBM untuk transportasi dan pertanian.

Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Bener Meriah, Muhammad Dahlan atau yang akrab disapa Alan, kepada Nukilan.id menyatakan keprihatinannya atas kelangkaan yang kian parah tersebut. Ia menilai pasokan BBM dari PT Pertamina (Persero) ke wilayah dataran tinggi Gayo tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Antrean panjang ini sudah berlangsung hampir dua pekan dan semakin parah dibanding sebelumnya. Kami meminta Pertamina segera menambah stok BBM untuk mengantisipasi kelangkaan di Aceh Tengah dan Bener Meriah,” ujar Dahlan, Rabu (15/10/2025).

Menurut YARA, masalah ini terjadi karena lemahnya mitigasi dan perencanaan distribusi dari pihak Pertamina. Padahal, persoalan pasokan seharusnya bisa diantisipasi sejak jauh hari.

“Ini menunjukkan lemahnya antisipasi dan mitigasi dari Pertamina. Akibatnya, masyarakat yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari, terutama di sektor transportasi dan pertanian, kini merasakan dampak langsung,” tegas Dahlan.

Ia menjelaskan, keterlambatan distribusi BBM tidak hanya menyebabkan antrean panjang, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi wilayah Gayo. Para petani dan pelaku usaha kecil kesulitan mendistribusikan hasil bumi seperti kopi, sayuran, dan buah-buahan ke daerah lain di Aceh.

Situasi ini turut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar di tingkat pengecer. “Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu inflasi karena terganggunya arus barang dan jasa. Banyak petani dan sopir angkutan yang mengeluh karena harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan solar,” jelasnya.

YARA juga menyoroti distribusi BBM bersubsidi yang dinilai tidak merata. Faktor geografis wilayah pegunungan membuat distribusi lebih sulit, sementara kuota BBM yang diterima Aceh Tengah dan Bener Meriah disebut belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Atas situasi tersebut, YARA mendesak Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina agar segera menambah stok BBM untuk kedua kabupaten di dataran tinggi Gayo. Pertamina juga diminta bertanggung jawab atas keterlambatan distribusi yang telah menimbulkan keresahan masyarakat.

“Pertamina harus lebih transparan dalam menyampaikan data pasokan dan distribusi BBM. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kejelasan selama berhari-hari,” ungkap Dahlan.

Sebagai langkah konkret, YARA mengusulkan agar SPBU di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah dapat beroperasi 24 jam hingga situasi kembali normal, serta mendorong Pertamina untuk menyampaikan informasi stok dan jadwal distribusi BBM secara rutin kepada publik melalui media resmi.

“Keterbukaan informasi seperti ini penting agar masyarakat tahu kondisi sebenarnya. Dengan begitu, kepanikan dan antrean panjang bisa diminimalisir,” tambahnya.

Selain itu, YARA meminta pemerintah daerah turut aktif berkoordinasi dengan Pertamina dan melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“ Kami berharap pemerintah dan Pertamina tidak hanya mencari solusi sementara. Perlu langkah permanen agar kelangkaan BBM seperti ini tidak terulang di masa depan,” kata Dahlan.

Hingga kini, antrean panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah titik utama seperti kawasan Takengon, Bandar, dan Simpang Tiga Redelong. Warga berharap langkah cepat dari Pertamina segera dilakukan agar roda ekonomi masyarakat Gayo dapat kembali bergerak normal. (XRQ)

Reporter: Akil

USK dan BRA Sepakat Wujudkan Beasiswa Afirmasi dan Museum Perdamaian Aceh

0
USK dan BRA Sepakat Wujudkan Beasiswa Afirmasi dan Museum Perdamaian Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya memperkuat semangat perdamaian dan pemberdayaan generasi muda Aceh kembali mendapat angin segar. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Universitas Syiah Kuala (USK) resmi menjalin kerja sama strategis dalam bidang pendidikan dan pelestarian sejarah perdamaian, melalui kesepakatan program beasiswa afirmasi serta rencana pendirian Museum Perdamaian Aceh.

Kesepakatan tersebut lahir dari pertemuan kedua lembaga di Kampus USK, Banda Aceh. Ketua BRA, Jamaluddin, kepada Nukilan.id menyebut bahwa program beasiswa afirmasi menjadi langkah nyata dalam melanjutkan komitmen perdamaian Aceh lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami ingin memastikan generasi penerus dari keluarga mantan kombatan, tapol napol, dan korban konflik juga mendapat kesempatan pendidikan yang layak, sebagai bagian dari proses reintegrasi yang berkelanjutan,” ujar Jamaluddin.

Selain membuka akses pendidikan, BRA dan USK juga bersepakat membangun Museum Perdamaian Aceh di lingkungan kampus USK. Museum tersebut akan menjadi pusat edukasi dan riset tentang sejarah konflik dan proses perdamaian Aceh, sekaligus ruang refleksi bagi masyarakat dan generasi muda.

Rektor USK, Prof. Marwan, menyambut baik kerja sama itu. Ia menilai sinergi antara BRA dan USK bukan sekadar memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjaga ingatan kolektif tentang pentingnya perdamaian bagi masa depan Aceh.

“USK siap menjadi ruang pembelajaran dan pelestarian nilai-nilai damai bagi masyarakat Aceh dan dunia,” ungkap Prof. Marwan.

Dukungan serupa disampaikan oleh Direktur Pascasarjana USK, Prof. Dr. Hizir Sofyan, yang menilai inisiatif ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aceh melalui jalur beasiswa afirmasi.

“Dengan tersinerginya BRA dan USK tentu langkah awal meningkatkan SDM mereka melalui jalur beasiswa afirmasi untuk putra putri korban konflik Aceh akan menjadi nilai plus bagi Aceh khususnya dan juga Indonesia dalam mengimplementasikan mandat MoU Helsinki. Untuk sumbernya, pendanaan bisa dari LPDP maupun BPSDM Aceh,” jelas Prof. Hizir.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana USK, Dr. Mhd. Ikhsan Sulaiman, S.TP., M.Sc, Koordinator Prodi Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, Dr. Masrizal, M.A, serta Kabid Hukum BRA, Ghazi.

Kolaborasi antara BRA dan USK ini diharapkan menjadi model sinergi antara lembaga pemerintah dan perguruan tinggi dalam memperkuat proses rekonsiliasi, memperluas akses pendidikan, serta melahirkan generasi Aceh yang berpendidikan, inklusif, dan berdaya saing tinggi. (xrq)

Reporter: Akil

Muslim Ayub Kecam Aksi Aparat di Pesawat Garuda: Ini Penghinaan terhadap Akal Sehat dan Hukum

0
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub, SH, MM. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.IDJAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengecam keras tindakan aparat penegak hukum yang memaksa menurunkan Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, dari pesawat Garuda Indonesia GA 193 rute Kualanamu–Soekarno Hatta, Rabu petang (15/10/2025).

Belakangan diketahui, insiden tersebut merupakan kasus salah tangkap, yang dinilai memperlihatkan buruknya koordinasi antar aparat dan mencederai rasa keadilan publik.

“Ini bukan sekadar salah prosedur, ini penghinaan terhadap akal sehat dan hukum. Aparat telah mempermalukan warga negara di ruang publik, melanggar wilayah steril penerbangan, dan menabrak undang-undang yang seharusnya mereka jaga,” tegas Muslim Ayub dalam keterangannya yang diterima Nukilan.id, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, tindakan aparat tersebut jelas melanggar Pasal 54 dan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan larangan bagi siapa pun untuk mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.

Lebih jauh, intervensi ke dalam pesawat yang sudah berada di area steril disebut sebagai pelanggaran hukum udara yang tidak bisa ditoleransi.

“Garuda Indonesia sudah benar menolak intervensi karena pesawat berada dalam fase sterile area. Justru aparat yang menginjak-injak hukum dengan alasan kekuasaan. Ini tindakan liar yang mencoreng wibawa institusi,” ujarnya.

Muslim Ayub menilai, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan penerbangan, tetapi menyangkut keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

“Ketika hukum dipakai sesuka hati, rakyat kehilangan rasa aman. Ini tamparan keras bagi citra penegakan hukum kita,” tambahnya.

Politisi NasDem asal Aceh itu mendesak Kapolri untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap aparat yang terlibat dalam insiden tersebut.

“Kapolri harus menunjukkan bahwa institusi kepolisian masih punya nurani hukum. Jangan biarkan kesewenang-wenangan seperti ini dianggap normal. Setiap penyalahgunaan kewenangan harus diganjar hukuman tanpa kompromi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi lintas sektor agar area penerbangan sipil benar-benar steril dari intervensi pihak non-otoritatif.

“Rasa keadilan rakyat telah dilukai. Ketika aparat bertindak di luar hukum, negara wajib menegakkan hukum di atas mereka. Tidak ada yang lebih berbahaya dari kekuasaan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab,” pungkas Muslim Ayub dengan nada tegas. (XRQ)

Reporter: Akil

Baitul Mal Aceh Salurkan Rp3,19 Miliar Zakat untuk 600 Penderita Penyakit Kronis

0
baitul mal aceh
Sekretariat Baitul Mal Aceh (Foto. Dok. BMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu yang tengah berjuang melawan penyakit berat, Baitul Mal Aceh (BMA) telah menyalurkan zakat sebesar Rp3,19 miliar kepada 600 penderita kanker, thalasemia, dan penyakit kronis lainnya di seluruh kabupaten/kota di Aceh hingga September 2025.

Bantuan tersebut mencakup biaya hidup dan transportasi selama pengobatan, yang disalurkan secara bertahap setiap bulan.

“Hingga September 2025, total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp3,19 miliar, terdiri atas Rp2,7 miliar untuk biaya hidup dan Rp499,7 juta biaya transportasi selama pengobatan,” kata Anggota Badan BMA Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Mukhlis Sya’ya, di Banda Aceh, Kamis (16/10/2025).

Mukhlis menjelaskan, program bantuan bagi penderita penyakit kronis ini merupakan komitmen BMA dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan perawatan rutin, terutama mereka yang berasal dari daerah terpencil dan harus menempuh perjalanan jauh menuju rumah sakit.

“Program ini merupakan kegiatan jangka panjang yang membutuhkan biaya rutin setiap tahun. Karena itu, BMA harus membatasi jumlah penerima hanya 600 mustahik per tahunnya,” ujarnya.

Menurut Mukhlis, keterbatasan jumlah penerima bukan tanpa alasan. Pendapatan zakat yang dihimpun BMA mengalami penurunan signifikan, salah satunya akibat kenaikan nisab zakat. Sementara, jumlah warga yang mengajukan permohonan bantuan telah mencapai ribuan orang.

Untuk itu, Mukhlis berharap Baitul Mal di tingkat kabupaten/kota turut berperan aktif mengalokasikan anggaran terhadap program serupa di wilayah masing-masing.

“Anggarannya bisa dialokasikan dari dana zakat maupun infak, tergantung kemampuan keuangan masing-masing, sehingga dapat membantu mustahik di daerahnya yang belum bisa didanai oleh BMA (provinsi),” tutur Mukhlis.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekretariat BMA, Didi Setiadi, menjelaskan bahwa bantuan biaya hidup diberikan setiap bulan sebesar Rp500 ribu per mustahik. Sedangkan biaya transportasi ditanggung sesuai tarif Organda dengan sistem pembayaran berdasarkan kebutuhan riil penerima bantuan.

“Karena pendapatan zakat BMA menurun, kami baru dapat mengganti penerima dengan mustahik baru apabila dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan ada mustahik yang telah meninggal dunia, sudah tidak perlu berobat rutin lagi ke rumah sakit, atau dinyatakan sembuh,” kata Didi.

Ia juga mengimbau para penerima manfaat dan keluarganya agar bersikap jujur dengan segera melaporkan perubahan kondisi kepada BMA, sehingga bantuan bisa dialihkan kepada pasien lain yang lebih membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Didi turut mengajak masyarakat Aceh yang telah memiliki harta mencapai nisab dan haul untuk menunaikan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh.

“Insya Allah, jika pendapatan zakat dan infak BMA meningkat, maka jumlah mustahik yang dapat kami bantu juga akan semakin banyak,” ujarnya.

Bantuan dari BMA ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para penderita penyakit kronis di berbagai daerah. Dua bersaudara asal Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Muliadi (15) dan Darmiati (19), mengaku sangat terbantu dengan dukungan tersebut.

“Alhamdulillah, bantuan dari BMA sangat berguna bagi kami yang harus menjalani transfusi darah beberapa kali dalam sebulan. Kami berharap kedepannya BMA terus dapat membantu agar proses transfusi darah yang wajib dilakukan tepat waktu tidak mengalami hambatan,” kata Muliadi, yang telah menerima bantuan sejak berusia lima tahun.

Adapun kakaknya, Darmiati, juga menjadi penerima manfaat sejak berusia sembilan tahun. Keduanya kini masih menjalani pengobatan rutin di rumah sakit setempat.

Melalui program ini, Baitul Mal Aceh berupaya memastikan zakat yang dihimpun dari masyarakat benar-benar memberi manfaat nyata bagi mereka yang paling membutuhkan—mereka yang tengah berjuang menjaga harapan hidup di tengah keterbatasan.

Krisis BBM di Aceh Tengah, Pedagang Kelimpungan Omzet Anjlok Akibat Antrean Panjang di Depan Toko

0
Sejumlah kendaraan roda empat melakukan antrean BBM di SPBU di Aceh Tengah, hingga menutupi toko-toko wargas, Selasa (14/10/2025). (Foto: TribunGayo)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Aceh Tengah tak hanya menimbulkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama para pelaku usaha kecil di sekitar lokasi antrean.

Sebagaimana dikutip dari TribunGayo.com, pada Selasa (14/10/2025), antrean kendaraan di SPBU Kemili atau Simpang Lemah memanjang hingga ke Simpang Empat Bebesen, tepat di depan Kantor PLN Takengon.

Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Sengeda dan Jalan Yos Sudarso, di mana deretan kendaraan menunggu giliran mengisi BBM hingga menutupi akses ke toko-toko warga.

Di tiga titik tersebut, tidak tampak adanya petugas yang mengatur arus lalu lintas maupun mengurai kemacetan yang terjadi. Situasi ini membuat banyak pedagang mengeluh karena kendaraan yang mengantre menutupi halaman usaha mereka dari pagi hingga sore hari.

“Bukan lagi menurun bang, tapi drop usaha kita, udah hampir mau sampai satu bulan,” kata Riska, seorang pedagang di kawasan Jalan Sengeda.

Riska mengaku, pendapatan usahanya terus merosot sejak antrean BBM kerap menutupi tokonya. Menurutnya, pelanggan enggan berhenti karena sulit mendapatkan tempat parkir.

“Kami berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi dari usaha milik BUMN yang dikelola pribadi tersebut, agar memikirkan pelaku usaha lainnya,” jelasnya.

Para pedagang berharap pihak pengelola SPBU maupun pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menata antrean kendaraan, agar aktivitas ekonomi warga tidak semakin lumpuh.

Krisis BBM di Aceh Tengah belakangan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Selain menyebabkan antrean panjang di SPBU, kondisi tersebut juga menghambat distribusi barang dan jasa di sejumlah kecamatan di dataran tinggi Gayo itu.

Relawan MBG Menggamat Tak Sepenuhnya Orang Lokal, Warga Soroti Proses Seleksi

0
Alman, S.H. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Warga Menggamat Kecamatan Kluet Tengah menyampaikan kekecewaan atas keputusan pihak Yayasan MBG Menggamat yang dinilai tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat dalam proses perekrutan relawan. Pasalnya, beberapa relawan yang lolos justru berasal dari Gampong Paya, bukan dari Menggamat sendiri.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik pilih kasih dalam proses seleksi. Seorang warga Menggamat, Alman, mengaku menyayangkan keputusan tersebut karena dianggap menyingkirkan potensi anak-anak muda lokal.

“Saya menyayangkan keputusan yayasan MBG Menggamat yang meloloskan orang Gampung Paya sebagai relawan di sini. Seolah-olah orang Menggamat tidak punya potensi untuk menjadi relawan di negeri sendiri,” tulis Alman dalam keterangan tertulis pada Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, pendaftaran relawan dari warga lokal sebenarnya sudah memenuhi kuota yang tersedia. Karena itu, keputusan untuk meloloskan peserta dari luar daerah dianggap tidak tepat dan menimbulkan tanda tanya.

“Padahal, jumlah pendaftaran orang lokal sudah memenuhi kuota yang tersedia. Kecuali memang tidak ada orang lokal yang mendaftarkan diri di sini, mungkin itu bisa dimaklumi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Alman menduga adanya faktor kedekatan personal dalam proses seleksi. Ia menuturkan, dugaan itu muncul setelah mendengar penuturan dari pihak internal dan peserta yang berasal dari Gampong Paya.

“Saya menduga lolosnya orang Gampong Paya di sini bukan karena potensi, melainkan karena koneksi. Sebab, waktu interview HRD SPPG-nya pernah cerita kalau dia pernah tinggal di sana. Kemudian, waktu ngobrol sama peserta MBG yang dari Gampong Paya tersebut, ia mengaku disuruh untuk ikut serta untuk bergabung di MBG Menggamat. Ini yang menjadi landasan kuat atas dugaan tersebut. Tentu ini sangat mengecewakan,” jelasnya.

Alman mengaku telah melakukan tabayun atau klarifikasi langsung kepada pihak yayasan mengenai alasan perekrutan relawan yang berasal dari Gampong Paya tersebut. Namun, ia menyebutkan bahwa jawaban yang diberikan tidak memuaskan dan terkesan menghindar dari pokok persoalan.

Ketegasan Mualem terhadap Tambang Ilegal Dinilai Hanya Simbolik

0
Pengamat kebijakan publik, M. Ikram Al Ghifari. (Foto: For Nukian)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan ultimatum keras terhadap aktivitas tambang ilegal yang kian marak di sejumlah kabupaten.

Dalam pernyataannya, Mualem memberi waktu 2×24 jam bagi pelaku tambang untuk menarik seluruh alat berat dari kawasan hutan Aceh. Namun, setelah lebih dari sepekan berlalu, muncul pertanyaan dari masyarakat: apakah ketegasan itu sudah berwujud tindakan nyata, atau masih sebatas retorika politik?

Sejak ultimatum tersebut diumumkan, Pemerintah Aceh membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) untuk menertibkan tambang ilegal. Dinas terkait juga diminta melakukan pendataan izin usaha yang berpotensi bermasalah. Sejumlah operasi penertiban telah dilakukan — salah satunya di Kabupaten Pidie, di mana aparat kepolisian menyita satu unit ekskavator dan menahan tiga pelaku tambang emas ilegal.

Namun, di sisi lain, laporan masyarakat justru menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal masih marak di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Tengah. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa perintah tegas Mualem belum sepenuhnya diikuti tindakan nyata di lapangan.

Pengamat kebijakan publik, M. Ikram Al Ghifari, menilai langkah Mualem sejauh ini masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan.

“Langkah Mualem patut diapresiasi, tapi publik butuh bukti, bukan sekadar kata. Ketegasan akan berarti jika diikuti keberanian menindak aktor besar di balik tambang ilegal,” ujar Ikram kepada Nukilan.id pada Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, persoalan tambang ilegal di Aceh sudah meluas menjadi jaringan ekonomi gelap yang melibatkan banyak kepentingan, bukan sekadar persoalan perizinan.

“Kalau Mualem ingin mengendalikan situasi ini, ia harus memutus rantai dari atas — bukan hanya menindak pekerja lapangan. Masalah ini tidak akan selesai tanpa transparansi dan keberanian hukum,” tambahnya.

Ikram juga menyoroti pentingnya pendekatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang ilegal.

“Menertibkan tanpa memberi solusi ekonomi hanya akan memindahkan masalah. Pemerintah harus membuka ruang usaha legal bagi warga agar tidak terjebak kembali dalam aktivitas ilegal,” jelasnya.

Meski Mualem telah menginstruksikan penarikan alat berat serta mengancam sanksi bagi pihak yang melanggar, hingga kini belum ada laporan publik yang menjelaskan berapa banyak ekskavator yang benar-benar telah ditarik atau disita.

Sementara itu, Polda Aceh menyatakan masih menunggu data lengkap dari DPR Aceh terkait lokasi-lokasi tambang ilegal yang akan menjadi sasaran penertiban. Kondisi ini memperlihatkan masih lemahnya koordinasi antarinstansi, sementara aktivitas tambang disebut terus berjalan di lapangan.

Langkah Mualem memang memberi sinyal awal terhadap upaya penertiban tambang ilegal di Aceh. Namun, publik kini menunggu pembuktian lebih jauh — apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu memutus rantai ekonomi gelap yang selama ini menjerat hutan Aceh, atau justru akan menjadi satu lagi “ketegasan di atas podium” yang menguap tanpa hasil.

Reporter: Akil