NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam membela empat pulau yang tengah disengketakan di wilayah Aceh Singkil. Ajakan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar oleh Ruang Diskusi Publik (RDP), Minggu (15/6/2025), di Warkop Kupi Aceh, kawasan Darussalam, Banda Aceh.
Diskusi ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry (UINAR), Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG), dan perguruan tinggi lainnya.
Dalam forum tersebut, Azhari Cage menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga marwah dan kehormatan Aceh, khususnya dalam menghadapi persoalan batas wilayah dan klaim kepemilikan terhadap empat pulau yang saat ini menjadi sengketa antarprovinsi.
Di hadapan para mahasiswa, mantan anggota DPRA periode 2014–2019 ini mengawali paparannya dengan mengingatkan kembali jati diri masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang perjuangan.
“Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa. Dalam tubuh kita ini mengalir darah para syuhada, darah para aulia, para ulama, dan darah para pahlawan,” ungkapnya penuh semangat.
Lebih jauh, Azhari Cage juga menyoroti pentingnya menjaga solidaritas di tengah perbedaan politik yang kerap muncul dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, perbedaan bukanlah penghalang selama kepentingan bersama tetap menjadi prioritas.
“Kita boleh saja berbeda pendapat, bahkan berselisih saat pemilu atau pilkada, karena itu bagian dari kepentingan politik. Namun, ketika menyangkut marwah dan harga diri Aceh, kita wajib bersatu. Itu yang paling utama, agar apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita dapat kita jaga dengan baik,” tegas Azhari.
Ia menilai bahwa perjuangan untuk mempertahankan empat pulau yang disengketakan itu bukan sekadar perkara administratif atau legalitas semata, melainkan juga menyangkut identitas Aceh sebagai entitas yang memiliki sejarah, budaya, dan hak atas wilayahnya.
“Kita wajib berdiri di atas kaki sendiri, mempertahankan pulau tersebut, agar SK Kemendagri bisa dikaji ulang dan dikembalikan menjadi hak milik Aceh,” ujarnya.
Lebih dari itu, Azhari menilai konflik yang terjadi justru membawa hikmah tersendiri. Menurutnya, polemik ini mampu mempersatukan kembali elemen-elemen masyarakat Aceh yang selama ini terpolarisasi akibat kepentingan politik praktis.
“Semua elemen di Aceh muali dari mahasiswa, akademisi, ulama, birokrat, legislatif, hingga eksekutif yang sebelumnya terkotak-kotak karena politik, kini bisa bersatu,” katanya.
Ia pun menitipkan harapan kepada para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi persoalan ini. Azhari mendorong agar suara mahasiswa menjadi bagian dari perjuangan kolektif Aceh, namun tetap dalam bingkai konstitusional.
“Saya juga berharap mahasiswa bisa bersuara untuk membela hak Aceh, tentunya dalam koridor hukum yang berlaku. Intinya, kita masih menempuh jalur diplomasi,” jelasnya.
Diskusi yang berlangsung hampir dua jam ini ditutup dengan seruan agar semangat kebersamaan dalam memperjuangkan hak-hak Aceh tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan dalam gerakan kolektif yang kuat dan terorganisir. (XRQ)
Reporter: Akil
