Beranda blog Halaman 199

Mualem Ingin Kurangi Ketergantungan Aceh pada Medan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mulai melangkah serius untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap Medan, Sumatera Utara. Salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan menggaet investor asal Tiongkok untuk berinvestasi di sektor peternakan unggas dan telur di Tanah Rencong.

“Kita tahu belakangan ini bahwa kita tergantung sangat dengan Medan. Kita tidak mau bicara besar-besar. Jadi karena sikap mereka begitu, ini kita harus ada sikap. Kita tidak mau bergantung pada mereka 100 persen, jadi inilah langkah-langkah kita ambil kita harus tarik diri,” kata Mualem kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Menurut Mualem, selama ini sebagian besar kebutuhan pokok seperti telur dan pakan ternak di Aceh masih dipasok dari Medan. Ketergantungan itu, katanya, perlu segera diakhiri agar Aceh bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Aceh telah menyiapkan lahan seluas 150 hektare di Aceh Besar sebagai kawasan industri unggas dan telur modern. Proyek ini akan digarap bersama investor asal Henan, Tiongkok, Zhongke Holdings Green Technology Co., Ltd, melalui kerja sama dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak telah dilakukan, dan pembangunan kawasan industri tersebut ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat. Bila sesuai rencana, kawasan itu akan beroperasi pada tahun 2027.

“Ini telur yang lebih moderen, karena setiap telur yang menetas nanti ada yang untuk bayi, dewasa dan seperti biasa. Ini yang menarik. Jadi gizi lebih ditingkatkan terutama sekali untuk anak-anak. Jadi ada beberapa kategori telur yang akan dihasilkan,” ujar Mualem.

Selain untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, investasi ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh Besar dan sekitarnya.

Sebelumnya, Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari regulasi dan kebijakan pemerintah pusat.

“Mari kita terus membangun jembatan kerja sama, inovasi, dan persahabatan ini demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Wakili Aceh, Jihan Fanyra Siap Unjuk Gagasan di Ajang Duta Santri Nasional 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Jihan Fanyra duta santri nasional 2025 mewakili Aceh. (Foto: dok/RRI)

NUKILAN.ID  | Lhokseumawe — Ajang Pemilihan Duta Santri Nasional 2025 resmi bergulir di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, sejak 19 Oktober 2025. Kegiatan tahunan yang digagas Yayasan Duta Santri Nasional ini menjadi wadah bagi para santri berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menampilkan gagasan dan peran nyata mereka dalam membangun bangsa.

Provinsi Aceh turut berbangga tahun ini. Jihan Fanyra, santri asal Dayah Jeumala Amal, Lueng Putu, Pidie Jaya, menjadi satu-satunya finalis yang mewakili Aceh di ajang bergengsi tersebut. Selain aktif di pesantren, Jihan juga menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Aceh, pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dalam kompetisi ini, Jihan mengusung gagasan komunitas “Tika Beut”—sebuah inisiatif pemberdayaan santri yang berfokus pada literasi media, komunikasi kreatif, dan dakwah digital. Melalui gerakan ini, ia ingin memperkuat peran santri di tengah tantangan era digital, tanpa meninggalkan nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh.

“Saya merasa terhormat bisa mewakili Aceh dan membawa semangat santri untuk terus berkarya. Melalui Tika Beut, saya ingin mengajak generasi muda pesantren untuk berani bersuara, berdampak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Jihan Fanyra dengan penuh semangat.

Pemilihan Duta Santri Nasional 2025 mengusung tema “Santri Berdaya, Membangun Moderasi dan Kedaulatan Bangsa.” Sebanyak 30 santri terbaik dari seluruh Indonesia—terdiri atas 15 putra dan 15 putri—mengikuti pembekalan dan karantina intensif selama sepekan. Mereka mendapat materi seputar keagamaan, sosial, teknologi, kewirausahaan, hingga kebudayaan.

Ajang ini mendapat dukungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, serta PWNU Jawa Tengah. Malam puncak anugerah akan digelar pada 25 Oktober 2025 di Boyolali, tempat para finalis akan memperebutkan gelar Duta Santri Nasional 2025.

“Protokol Jakarta” Diumumkan di IDC 2025, Indonesia Dorong Keadilan Royalti bagi Industri Berita

Penulis
Redaksi
-
0
Indonesia Dorong Keadilan Royalti bagi Industri Berita dalam “Protokol Jakarta” Diumumkan di IDC 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak cipta di era disrupsi digital. Melalui Protokol Jakarta, Kementerian Hukum resmi memulai inisiatif penyusunan regulasi perlindungan royalti bagi pelaku industri kreatif, termasuk media dan jurnalis.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pidato kunci pada ajang Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital” di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

“Bagi Menteri Hukum, tugas utama kami dalam ekosistem royalti adalah menciptakan perlindungan,” ujar Supratman.

Ia menegaskan, Protokol Jakarta merupakan tonggak penting dalam menegakkan kedaulatan intelektual bangsa di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang cepat.

Menurut Supratman, setiap karya cipta harus memperoleh perlindungan hukum yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

“Perlindungan hak cipta tidak hanya berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga harus memberi nilai ekonomi yang adil bagi para pencipta dan penerbit,” katanya.

Jika perlindungan hukum tidak diikuti dengan nilai ekonomi yang layak, lanjutnya, hal itu tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan kreator dan pekerja media.

Keadilan dalam Ekosistem Digital

Supratman menyoroti ketimpangan pembagian keuntungan di ekosistem digital antara platform global, industri lokal, dan pencipta konten.

“Saya tidak bicara soal tarif, tapi soal keadilan. Mengapa platform digital mendapat porsi 30 persen, industri lokal 50 persen, sementara pencipta hanya 15 persen? Ini yang harus diperjuangkan,” ujarnya.

Menurutnya, Protokol Jakarta lahir dari keprihatinan terhadap ketimpangan itu serta kesadaran akan pentingnya melindungi keberlanjutan media dan jurnalis sebagai pilar demokrasi.

“Ketika media kehilangan kemandirian dan kemampuan untuk mengoptimalkan nilai dari karya jurnalistiknya, maka demokrasi pun kehilangan daya hidupnya,” ujar Supratman.

Inisiatif Protokol Jakarta juga menjadi langkah diplomasi Indonesia di tingkat global. Regulasi ini akan diusulkan dalam sidang World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada awal Desember 2025.

Hak Cipta Jadi Aset Ekonomi

Melalui sistem digital yang dikembangkan Kementerian Hukum, pendaftaran hak cipta kini dapat dilakukan hanya dalam dua menit melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat digital itu menjadi bentuk pengakuan negara atas karya intelektual warga.

Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan aturan agar sertifikat kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan pinjaman (collateral). Dengan kebijakan ini, Indonesia menjadi negara ke-15 di dunia yang mengakui kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud bernilai ekonomi.

“Kita harus melindungi dari bawah, agar perusahaan medianya juga terlindung,” tegas Supratman.

Dukungan dari AMSI

Sebagai bentuk dukungan, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyerahkan secara simbolis kanvas putih berisi tanda tangan seluruh ketua AMSI dari 28 provinsi kepada Menteri Supratman.

“Jika perlindungan hak cipta atas konten berita bisa masuk dalam regulasi nasional dan global, maka inilah kontribusi bersejarah Indonesia untuk kemandirian digital ekosistem informasi kita,” ujar Wahyu.

Ajang Kolaborasi Digital

IDC 2025 diselenggarakan AMSI selama dua hari, 22–23 Oktober 2025, di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan. Tahun ini, konferensi digital tahunan itu menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media di tengah arus transformasi digital berbasis AI.

Acara ini turut mendapat dukungan dari berbagai perusahaan nasional, termasuk Sinar Mas Land, PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), MIND ID, Telkom Indonesia, BRI, Indofood, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

National Sales Department Head Sinar Mas Land, Johan Triono, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konferensi ini dan menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan media digital di Indonesia.

AI dan Ancaman Eksistensi Media: AMSI Ingatkan Krisis Nilai Jurnalistik di Era Digital

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika saat membuka Indonesia Digital Conference (IDC) 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi pedang bermata dua bagi industri media. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang inovasi baru. Namun di sisi lain, ia juga mengancam eksistensi media yang bergantung pada nilai ekonomi dari karya jurnalistik.

Peringatan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika saat membuka Indonesia Digital Conference (IDC) 2025, yang digelar AMSI di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025). Tahun ini, IDC mengangkat tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital.”

“Ada ancaman AI terhadap eksistensi media,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, berdasarkan riset media anggota AMSI, hampir 30 persen kunjungan ke situs media berasal dari crawler bot AI. Bot tersebut mengambil konten berita untuk dijadikan bahan dalam pembuatan konten baru tanpa memberikan kompensasi kepada media.

“Mereka mengambil konten media untuk membuat konten, tapi mereka tidak membayar kita. Sementara media harus membayar redaksi dan servernya. Tanpa akses pada audiens, media tidak lagi mempunyai value untuk pengiklan. Ini adalah krisis eksistensi media,” ujarnya.

Selain ancaman dari AI, Wahyu juga mengungkap temuan penting dari riset AMSI bersama Monash University terkait lanskap media digital di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 75 persen inovasi konten informasi masih terjadi di sektor hilir, sementara inovasi di sektor hulu seperti teknik bercerita, format berita, dan jurnalisme data masih tergolong rendah.

Krisis yang dihadapi media tidak hanya disebabkan oleh AI, tetapi juga oleh menurunnya pendapatan iklan akibat penurunan kunjungan ke situs berita. Survei AMSI bahkan menunjukkan bahwa 80 persen pendapatan media saat ini berasal dari pemerintah. Artinya, ketika belanja iklan pemerintah berkurang, media pun ikut terdampak.

Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, turut menyoroti kondisi tersebut. Ia menilai, AI mengambil berita dari media untuk melatih sistemnya tanpa membayar, sementara media harus mengeluarkan biaya produksi yang tidak sedikit.

“Kondisi ini bisa menjadi kiamat bagi industri media. Berita terancam tidak punya nilai ekonomis lagi dan eksistensi wartawan bisa tidak diperlukan lagi. Solusinya meletakkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi UU,” ujar Dahlan.

Dahlan menambahkan, selain AI, banyak kreator konten yang juga memanfaatkan berita media untuk membuat konten monetisasi tanpa izin.

“Ini belum diregulasi padahal seharusnya mereka bayar ke media, sehingga media bisa mendapat revenue lain selain iklan, yaitu dari lisensi konten beritanya,” katanya.

Konferensi IDC 2025 menjadi panggung penting bagi pelaku industri media, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas arah kemandirian digital Indonesia di tengah gelombang AI.

Acara tahunan AMSI ini juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan besar, antara lain Sinar Mas Land, PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, MIND ID, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

National Sales Department Head Sinar Mas Land, Johan Triono, mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara tersebut dan menegaskan dukungannya bagi keberlanjutan media digital di Indonesia.

Dengan mengusung semangat “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital,” IDC 2025 menjadi pengingat bahwa kedaulatan media bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri.

Pemerintah Pusat Mulai Tinjau Rencana Terowongan Geurutee, Bunda Salma: Lobi Mualem Berbuah Hasil

Penulis
Akil
-
0
Salmawati atau Bunda Salma, pengganti calon anggota DPRA terpilih atas nama Ismail A. Jalil alias Ayahwa dari Dapil Aceh 5. (Foto: SerambiNews)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee yang menghubungkan wilayah barat–selatan Aceh (Barsela) dengan Banda Aceh kini semakin mendekati kenyataan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menurunkan tim untuk meninjau langsung lokasi proyek strategis tersebut pada Senin (20/10/2025).

Langkah cepat pemerintah pusat ini mendapat sambutan positif dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma. Ia menilai, peninjauan lapangan oleh tim Bappenas menjadi bukti nyata hasil dari komunikasi intensif Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur vital di Aceh.

“Jika Mualem yang memimpin, kami yakin pembangunan Terowongan Geurutee bisa terealisasi. Kunjungan tim Bappenas ke lokasi menunjukkan bahwa perjuangan ini mulai berbuah hasil,” ujar Bunda Salma kepada Nukilan.id, Selasa (21/10/2025).

Politikus Partai Aceh itu menyebut, survei dan peninjauan yang dilakukan tim Bappenas merupakan langkah awal yang penting menuju realisasi proyek yang telah lama dinantikan masyarakat. Terowongan tersebut nantinya diharapkan menjadi jalur alternatif yang lebih aman dan efisien dibandingkan rute lama yang berkelok dan rawan longsor.

Menurutnya, pembangunan terowongan ini bukan hanya soal peningkatan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga bagian dari visi besar Gubernur Mualem untuk mempercepat konektivitas dan pemerataan ekonomi antarwilayah di Aceh.

“Ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan semangat pembangunan nasional,” tambahnya.

Proyek tersebut diproyeksikan akan memangkas jarak tempuh secara signifikan. Ruas jalan Paro–Kulu yang sebelumnya mencapai 13 kilometer dapat dipersingkat menjadi sekitar 6 kilometer, sementara ruas Geurutee yang lebih dari 8 kilometer akan menjadi sekitar 2,7 kilometer.

Pemangkasan jarak ini diyakini akan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta memperkuat konektivitas ekonomi antara kawasan Barsela dan wilayah utara Aceh.

“Proyek ini akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Selain meningkatkan efisiensi logistik, terowongan ini juga akan membuka akses yang lebih luas bagi sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi di kawasan Barsela. Kami masyarakat Aceh tentu berharap proyek ini segera terwujud demi masa depan Aceh yang lebih maju,” jelasnya.

Bunda Salma menegaskan, komitmen pemerintah pusat yang diiringi keseriusan Gubernur Mualem menjadi sinyal kuat bahwa harapan masyarakat terhadap terwujudnya Terowongan Geurutee kini semakin nyata.

“Proyek ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Aceh, sekaligus membuka babak baru konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat selatan,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Banjir Rendam Tiga Kecamatan di Aceh Barat, Remaja 16 Tahun Tewas Terseret Arus

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi tenggelam. Ibu dan anak terseret arus parit di Boyolali, Sabtu (4/11/2023). Kedua korban ditemukan tewas.(FOTO: THINKSTOCK.COM)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Barat sejak Senin (20/10/2025) menyebabkan banjir melanda tiga desa di tiga kecamatan. Musibah ini menelan satu korban jiwa, seorang remaja berusia 16 tahun yang terseret arus.

“Korban Mujibur Rahmat (16) warga Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan hanyut terseret arus dan ditemukan meninggal dunia,” kata Plh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Abd Aziz dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Air mulai menggenangi permukiman warga sejak Senin malam, membuat sejumlah titik di Aceh Barat terendam.

Tiga desa yang terdampak banjir meliputi Desa Pasie Mesjid di Kecamatan Meureubo, Desa Ateung Teupat di Kecamatan Bubon, serta Gampong Blang Beurandang di Kecamatan Johan Pahlawan. Hingga Selasa pagi, petugas BPBD setempat masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak.

“Kondisi terakhir air mulai naik ke badan jalan di Gampong Pasie Mesjid dan Gampong Ateung Teupat,” jelas Aziz.

Selain di Aceh Barat, genangan air juga sempat melanda Desa Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Namun, air yang sempat merendam rumah warga di wilayah tersebut kini berangsur surut.

“Tidak ada pengungsi akibat banjir di dua daerah tersebut,” ujar Aziz.

Ketua Baleg DPR RI: Perpanjangan Otsus Aceh Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media terkait revisi UUPA, di Banda Aceh, Selasa (21/10/2025). (FOTO: ANTARA/Rahmat Fajri)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan hal yang wajib dilakukan, bukan sekadar opsi kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan usai pertemuan Baleg DPR RI bersama sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (21/10/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai usulan revisi UUPA yang tengah digodok di parlemen.

“Sebenarnya masalah otsus setidaknya itu kan memiliki tahapan mengapa 20 tahun sekali (otsus diperpanjang), itu bukan masalah pertanyaannya diperpanjang atau tidak. Itu wajib diperpanjang,” kata Bob Hasan kepada awak media di Banda Aceh, sebagaimana dikutip Antara.

Bob menilai, perpanjangan dana Otsus penting karena Aceh memiliki kekhususan yang diakui secara hukum dan sejarah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dilihat dalam konteks keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Karena kita tahu sama-sama, dalam pembentukan undang-undang itu panduannya adalah sejarah, itu jangan lupa itu. NKRI tidak utuh tanpa Aceh. Itu intinya yang harus kita perjuangkan di sini,” ujarnya.

Namun demikian, Bob mengingatkan bahwa formulasi dana Otsus perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Menurutnya, revisi UUPA harus mempertimbangkan aspek keadilan dan efektivitas penggunaan dana tersebut di lapangan.

“Formulasinya harus ada pertimbangan baru. Perpanjangan ini diperlukan mengingat Aceh memiliki kekhususan yang perlu diperjuangkan dalam konteks regulasi atau perundang-undangan. Maka, proses revisi ini perlu dimatangkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah menyampaikan sejumlah usulan perubahan kepada Baleg DPR RI, mencakup delapan pasal dan satu pasal tambahan. Salah satu poin utama yang diusulkan adalah perpanjangan dana Otsus sebesar 2,5 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional tanpa batas waktu.

Menanggapi hal itu, Bob Hasan menyebut usulan tersebut masih perlu dikaji secara mendalam.

“Itu (otsus 2,5 persen tanpa batas waktu) yang kita akan pertimbangkan nanti dalam pembentukan,” kata Bob.

Sebagai informasi, dana Otsus Aceh telah bergulir sejak 2008 dan dijadwalkan berakhir pada 2027 mendatang sesuai amanat UUPA. Pada periode 2008–2022, besaran dana Otsus ditetapkan dua persen dari total DAU nasional, sementara sejak 2023 hingga 2027 jumlahnya berkurang menjadi satu persen.

Dengan wacana revisi UUPA yang sedang berlangsung, arah kebijakan Otsus Aceh kini kembali menjadi sorotan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menemukan titik temu terbaik agar kekhususan Aceh tetap terjaga, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat di Tanah Rencong dapat terus meningkat.

Pemerintah Aceh Sambut Positif Pembahasan Revisi UUPA oleh DPR RI

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh saat menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi (Banleg) DPR RI di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (21/10/2025). Pertemuan tersebut membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat sebagai upaya memperkaya substansi perubahan UUPA agar lebih adaptif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas langkah Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang datang langsung ke Banda Aceh untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pertemuan berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (21/10/2025), dan dihadiri oleh akademisi serta tokoh masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh, menyebut kehadiran tim Banleg DPR RI sebagai bentuk perhatian besar pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

“Atas nama Pemerintah dan rakyat Aceh, kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Banleg DPR RI. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kehormatan besar bagi kami, sekaligus menunjukkan perhatian mendalam DPR RI terhadap proses penyempurnaan tata hukum dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh,” ujar M. Nasir.

Menurutnya, UUPA merupakan tonggak utama pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut, kata M. Nasir, menjadi buah dari perjanjian damai Helsinki tahun 2005 yang menandai peralihan Aceh dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.

“Undang-undang ini lahir sebagai buah dari kesepakatan damai Helsinki yang ditandatangani pada 2005 silam, yang menandai babak baru kehidupan Aceh, dari konflik menuju perdamaian, dari ketertinggalan menuju kemajuan, serta dari perpecahan menuju persatuan dan kesejahteraan,” jelasnya.

Meski demikian, setelah hampir dua dekade berjalan, Pemerintah Aceh menilai ada sejumlah ketentuan dalam UUPA yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan hukum nasional.

“Ada pasal-pasal yang memerlukan penegasan kembali, agar semangat otonomi, keadilan fiskal, dan kemandirian daerah dapat terus terjaga dalam koridor konstitusi dan kebangsaan,” tambahnya.

Sekda menyebut beberapa isu krusial yang perlu mendapat perhatian, antara lain keberlanjutan Dana Otonomi Khusus, pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Aceh, lanjut M. Nasir, menyambut baik langkah Banleg DPR RI yang membuka ruang dialog dengan berbagai pihak di Aceh. Ia optimistis, forum tersebut menjadi sarana efektif dalam memperkaya substansi perubahan UUPA agar lebih adaptif dan berpihak pada rakyat.

“Untuk itu, Kami siap memberikan kontribusi data, analisis, dan pandangan kebijakan, agar revisi ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh di masa mendatang. Kami berharap, hasil kunjungan dan diskusi ini menjadi langkah penting menuju penyusunan undang-undang yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Banleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dari para tokoh dan akademisi Aceh.

“Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan sumbang saran dari para tokoh masyarakat dan akademisi untuk memperkaya bahan dalam proses penyusunan rancangan perubahan UUPA,” ujarnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis. Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi turut menyampaikan pandangan serta catatan sejarah Aceh yang dinilai penting dalam mempertahankan semangat kekhususan daerah tersebut.

Bob Hasan mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat Aceh dalam proses pembahasan ini.

“Semua sumbang saran serta informasi yang mengemuka dalam dialog ini akan menjadi masukan berharga pada proses revisi UUPA di DPR RI,” katanya.

AMSI Gelar Indonesia Digital Conference 2025: Bahas Kedaulatan AI dan Masa Depan Industri Media

Penulis
Redaksi
-
0
AMSI Gelar Indonesia Digital Conference 2025: Bahas Kedaulatan AI dan Masa Depan Industri Media. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Jakarta — Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) kembali menggelar ajang tahunan Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 22–23 Oktober 2025. Tahun ini, konferensi mengangkat tema besar “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital”, menyoroti urgensi kedaulatan dan kemandirian industri media di tengah gelombang transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dua tokoh nasional akan menjadi pembicara kunci, yakni Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Dalam momentum tersebut, AMSI juga akan menyerahkan dukungan simbolis terhadap revisi UU Hak Cipta dan Proposal Indonesia for Copyright & Digital Environment. Langkah ini diharapkan memperkuat kedaulatan digital serta melindungi ekosistem media dari ketimpangan distribusi nilai ekonomi konten di era AI.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menjelaskan bahwa pemilihan tema “Sovereign AI” menjadi relevan karena seluruh pemangku kepentingan industri perlu memahami cara bertahan menghadapi disrupsi teknologi yang masif.

“Tanpa kedaulatan AI, semua sektor industri dan bisnis kita, terutama ekosistem informasi dan media, bisa mengalami krisis eksistensial,” ujarnya.

IDC 2025 akan diisi oleh deretan pembicara lintas sektor yang berpengaruh di bidang teknologi, media, dan bisnis digital. Beberapa di antaranya yakni Martin Hartono (CEO GDP Venture), Willson Cuaca (Co-Founder & Managing Partner East Ventures), Angela Tanoesoedibjo (CEO iNews Media Group), Anggini Setiawan (Communications Director TikTok Indonesia), Arya Dwi Paramita (Corporate Secretary PT Pertamina Persero), serta Qaris Tajudin (Direktur Tempo Institute).

Selama dua hari penyelenggaraan, para pembicara akan berbagi pandangan dan strategi mengenai peluang serta tantangan industri digital di tengah kemajuan teknologi AI.

Ketua Panitia IDC 2025, Ismoko Widjaya, menilai situasi industri media digital saat ini sangat menantang—mulai dari disrupsi AI, perubahan algoritma platform, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Indonesia Digital Conference (IDC 2025) dengan tema ‘Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital’ ini menghadirkan narasumber-narasumber yang ekspertis bahkan market leader di industrinya masing-masing. Semoga dengan hadirnya IDC AMSI 2025 dapat memberikan angin segar, solusi, sekaligus harapan bagi industri media digital agar tak cuma bisa bertahan di industri ini tapi juga bisa tumbuh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain sesi diskusi panel, IDC 2025 juga menghadirkan workshop tematik yang mempertemukan media arus utama (mainstream) dan media baru (new media), untuk memperkuat kolaborasi dan kapasitas dalam menghadapi perubahan lanskap digital. Konferensi ini turut membahas strategi pendanaan dan model bisnis baru yang berkelanjutan di era teknologi cepat berubah.

Sebagai penutup, AMSI akan memberikan AMSI Award 2025, penghargaan bagi media yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap inovasi dan kualitas jurnalisme di tengah disrupsi teknologi.

Penyelenggaraan IDC 2025 dan AMSI Awards ini turut didukung oleh sejumlah perusahaan besar nasional, di antaranya PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Harita Nickel, PT AlamTri Resources Indonesia Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Sambo Aceh Ukir Prestasi di PON Beladiri Kudus: Satu Perak dan Tiga Perunggu

Penulis
Redaksi
-
0
Sambo Aceh Ukir Prestasi di PON Beladiri Kudus Raih Satu Perak dan Tiga Perunggu. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | KUDUS — Cabang olahraga Sambo kembali menorehkan tinta emas bagi kontingen Aceh di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2025 Beladiri Kudus. Tim asal Tanah Rencong ini berhasil membawa pulang satu medali perak dan tiga perunggu, menandai langkah maju Aceh sebagai kekuatan baru di arena sambo nasional.

Pertarungan sengit di hari terakhir menjadi penutup manis perjuangan kontingen Sambo Aceh. Muhammad Dimas Pratama sukses menyumbang medali perunggu di kelas Sport +98 kg. Sementara itu, Mikail Attaya Bahy Mahdi turut mempersembahkan perunggu di kelas Combat +98 kg.

Sebelumnya, pada hari kedua pertandingan, May Saputra menjadi sorotan setelah tampil gemilang di kelas 64 kg Combat. Dengan gaya agresif dan strategi matang, ia melaju hingga babak final dan akhirnya meraih medali perak.

“Alhamdulillah, kami bersyukur. Para atlet sudah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin. Hasil ini adalah buah dari kerja keras dan doa semua pihak,” ujar T. Ayatullah Bani Baet, Ketua Harian sekaligus Pelatih Sambo Aceh.

Bani Baet juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan para atlet.

“Terima kasih atas dukungannya sehingga Sambo Aceh dapat tampil di PON Beladiri Kudus 2025 ini,” tambahnya.

Sementara itu, perjuangan Muhammad Saif di kelas 71 kg Sport juga tak kalah mengesankan. Ia tampil penuh determinasi hingga berhasil meraih perunggu, menambah daftar pencapaian tim Aceh di ajang ini.

Meski sempat menghadapi awal yang sulit di hari pertama—ketika Yulianto (53 kg Combat) dan T. Khalifah Dinar (53 kg Sport) belum mampu menembus podium—kontingen Sambo Aceh mampu bangkit dan menutup laga dengan catatan membanggakan.

Capaian ini menjadi bukti bahwa Sambo Aceh terus berkembang dan siap bersaing di tingkat nasional. Dukungan dari KONI Aceh serta masyarakat diharapkan terus mengalir agar prestasi serupa, bahkan lebih tinggi, dapat diraih di masa mendatang. (XRQ)

1...198199200...2,403Halaman 199 dari 2,403

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id