Beranda blog Halaman 196

Imam Masjid Serukan Warga Aceh Perbanyak Taubat di Awal Ramadan 1447 Hijriah

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil imam Masjid Raya Baiturrahman, Abi Ishak Lamkawe, mengajak masyarakat Aceh untuk menjadikan momentum awal Ramadhan 1447 Hijriah sebagai waktu memperbanyak ibadah taubat kepada Allah SWT.

“Mari kita bersama-sama mengawali perjumpaan dengan Ramadhan tahun ini memperbanyak ibadah taubat,” katanya dalam tausiah malam pertama Ramadhan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu malam.

Dalam tausiahnya, ia menegaskan bahwa Ramadhan merupakan bulan yang penuh rahmah, magfirah, serta ampunan. Karena itu, umat Islam diharapkan dapat memanfaatkannya secara maksimal dengan meningkatkan ibadah serta memperbanyak taubat.

Menurutnya, keabsahan ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadhan juga sangat berkaitan dengan kesungguhan seseorang dalam bertaubat, yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Ia menjelaskan terdapat empat syarat yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan taubat. Pertama, menyesali dosa dengan sepenuh hati sebagai hamba Allah, baik kesalahan kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT, serta berjanji tidak mengulanginya.

Selain itu, seseorang juga harus berkomitmen meninggalkan jalan yang menjerumuskan pada maksiat serta berupaya memperbaiki atau membayar kesalahan yang pernah dilakukan.

Ia meyakini bahwa dengan memperbanyak ibadah taubat, doa-doa yang dipanjatkan sepanjang Ramadhan memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT.

Pada malam pertama Ramadhan 1447 Hijriah, jamaah dari Banda Aceh dan wilayah sekitarnya memadati Masjid Raya Baiturrahman untuk melaksanakan shalat tarawih. Meski hujan mengguyur ibu kota Provinsi Aceh tersebut, antusiasme masyarakat untuk beribadah tetap tinggi.

DSI Banda Aceh Jalin Koordinasi dengan Polresta untuk Perkuat Implementasi Syariat Islam

Penulis
Redaksi
-
0
DSI Banda Aceh Jalin Koordinasi dengan Polresta untuk Perkuat Implementasi Syariat Islam. (Foto: Humas DSI BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (DSI) melakukan kunjungan audiensi ke Polresta Banda Aceh guna memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh, Kamis (12/2/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kapolresta Banda Aceh, Andi Kirana. Dalam pertemuan itu, rombongan DSI dipimpin Kepala DSI Banda Aceh, Alimsyah, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Syariah Wirzaini Usman, Kepala Bidang Dakwah Irwanda M. Jamil, Dai Perkotaan Tgk. Fauzan Zakaria, Kasi Perundang-undangan Hukum Islam M. Rizal, Tim Media Center DSI, serta sejumlah staf lainnya.

Alimsyah menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh.

“Tujuan audiensi ini adalah untuk memperkuat sinergi dan menjalin kerja sama dalam penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh,” ujar Alimsyah.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk menciptakan ekosistem pelaksanaan syariat yang berjalan tertib, aman, dan damai.

“Kami ingin memastikan bahwa implementasi Syariat Islam di Banda Aceh berjalan dalam koridor ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, koordinasi dengan Polresta sebagai garda terdepan penegakan hukum sangat diperlukan,” tambahnya.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana, menyambut baik langkah yang diinisiasi DSI tersebut dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk mendukung program-program terkait.

“Kami mendukung penuh penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh dan siap berkolaborasi dengan Dinas Syariat Islam dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kami terbuka untuk berdiskusi serta mendukung program-program yang dapat memperkuat Syariat Islam,” katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Polresta Banda Aceh dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan syariat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Syariah, Wirzaini Usman, berharap kunjungan tersebut mampu melahirkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

“Kolaborasi ini dapat terwujud melalui koordinasi yang baik dan komitmen bersama untuk mewujudkan Banda Aceh yang lebih sejahtera dan berakhlak mulia,” ungkapnya.

Kepala Bidang Dakwah, Irwanda M. Jamil, turut menekankan pentingnya dukungan kepolisian dalam upaya pencegahan pelanggaran syariat di tengah masyarakat.

“Berdasarkan kasus pelanggaran syariat yang terus meningkat, dukungan dari kepolisian tentu akan sangat membantu dalam mencegah pelanggaran serta mengarahkan masyarakat ke jalan kebaikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dai Perkotaan, Tgk. Fauzan Zakaria, yang menilai kerja sama lintas lembaga penting untuk menyatukan visi dalam mensyiarkan Syariat Islam.

“Kehadiran kepolisian sangat penting dalam mencegah pelanggaran syariat yang memerlukan dukungan dan kekuatan aparat penegak hukum,” tutupnya.

Melalui kolaborasi yang diperkuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, pelaksanaan dakwah dan penerapan Syariat Islam di Banda Aceh diharapkan berjalan lebih efektif serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat

Komisi III DPRK Banda Aceh Tinjau Titik Rawan Kemacetan, Soroti Penataan Parkir

Penulis
Redaksi
-
0
Komisi III DPRK Banda Aceh Tinjau Titik Rawan Kemacetan, Soroti Penataan Parkir. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan peninjauan ke sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh yang dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan, Senin (19/01/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat terkait kondisi parkir dan tata kelola lalu lintas di beberapa titik kota.

Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, mengatakan peninjauan ini difokuskan pada lokasi-lokasi yang kerap mengalami hambatan arus kendaraan akibat penggunaan badan jalan sebagai area parkir. Salah satu titik yang disoroti yakni Jalan Sudirman, di mana sejumlah rumah warga telah beralih fungsi menjadi tempat usaha sehingga sisi kiri dan kanan jalan digunakan sebagai lokasi parkir.

Ia menegaskan Dinas Perhubungan perlu lebih teliti dalam mengatur area parkir agar tidak mengganggu pengguna jalan. “kami sudah turun bersama dinas perhubungan kita beri masukan agar diatur dengan bagus biar tertip,” kata Royes Ruslan.

Selain itu, rombongan dewan juga meninjau kawasan Rumah Sakit Meuraxa. Terkait rencana penghapusan parkir di badan jalan sekitar rumah sakit tersebut, pihak dewan meminta dinas terkait melakukan kajian ulang karena kawasan tersebut dinilai bukan jalur dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.

Komisi III juga meninjau area sekitar RSUZA yang dipadati parkir sepeda motor. Menurut Royes, meski terdapat pamflet yang memperbolehkan parkir roda dua, kondisi di lapangan menunjukkan kendaraan yang parkir melebihi satu baris sehingga kerap memicu kemacetan di jalur protokol.

“Kami juga turun ke kawasan RSUZA disini banyak parkiran sepeda motor, memang disini ada pamplet boleh parkir roda dua namun faktanya yang parkir bukan lagi satu jejer ini yang kadang – kadang bikin macet jalur protocol,” jelas Royes Ruslan.

Ia juga menyoroti persoalan status jalan yang telah diberikan kepada RSUZA namun belum disertai proses serah terima yang jelas, termasuk kompensasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Menurutnya, hal tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

“jangan sampai jalan itu diberikan ke pemerintah Aceh tapi kompensasi tidak jelas, kalau ini tidak jelas maka harus di ambil balik tanah pemko tersebut,” ujar Royes.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi III DPRK Banda Aceh, Sofyan Helmi, meminta Dinas Perhubungan bersikap tegas dan bijak dalam menentukan titik-titik yang diperbolehkan adanya juru parkir. Ia menilai jalan protokol seharusnya bebas dari aktivitas parkir karena volume lalu lintas yang tinggi.

“Seperti yang ada jalur trans kuta raja, jangan sampai jalan jalan yang ada trans kuta raja diberikan izin parkir karena itu kita minta mempertagaskan kembali kepada dinas perhubungan untuk menertipkan parkir dijalan protokol khususnya,” kata Sofyan Helmi.

Ia menambahkan, kawasan RSU Meuraxa bukan termasuk jalur padat sehingga penghapusan parkir dinilai kurang tepat, mengingat parkir di lokasi tersebut telah resmi dan berkontribusi pada retribusi parkir Kota Banda Aceh. Sementara itu, di kawasan RS Cempaka Lima, pihaknya meminta instansi terkait menindak praktik parkir liar di tepi jalan.

Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, berharap pengelolaan parkir dapat tetap mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan aspek ketertiban lalu lintas dan estetika kota. Menurutnya, kebijakan parkir harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemasukan daerah dan kelancaran arus kendaraan.

“Artinya memang satu sisi kita mengharapkan PAD semakin bertambah tapi dari keindahan dan ketertiban arus lalu lintas juga harus dipikirkan,” kata Tuanku Muhammad.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Ramza Harli dan Abdul Rafur, bersama perwakilan Dinas Perhubungan serta Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

Pengungsi Pascabencana di Sumatra Turun Drastis, Pemulihan Infrastruktur Terus Dipercepat

Penulis
Redaksi
-
0
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Wilayah Sumatera melaporkan penurunan signifikan jumlah pengungsi sekaligus kemajuan pemulihan infrastruktur di sejumlah daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Wilayah Sumatera melaporkan penurunan signifikan jumlah pengungsi sekaligus kemajuan pemulihan infrastruktur di sejumlah daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra.

Koordinator PIC Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Satgas PRR, Topri Daeng Balaw, menyampaikan perkembangan tersebut dalam keterangan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Topri menjelaskan, jumlah pengungsi hingga 18 Februari 2026 tercatat sebanyak 12.994 orang. Rinciannya, sebanyak 12.194 pengungsi berada di Provinsi Aceh, 850 orang di Sumatra Utara, sementara di Sumatra Barat sudah tidak terdapat pengungsi.

“Dari kondisi awal yang mencapai 38.344 orang dan sempat berada di angka 51.000 pada 17 Februari, kini turun menjadi 12.994 orang,” ujar Topri.

Dalam penanganan lumpur pascabencana, di Aceh masih terdapat 88 lokasi yang sedang dalam proses penanganan dari sebelumnya 297 lokasi. Di Sumatra Utara, sebanyak 29 lokasi telah selesai ditangani. Sementara di Sumatra Barat, dari total 22 lokasi terdampak, delapan lokasi telah rampung, enam lokasi masih dalam proses, dan delapan lainnya berada pada tahap persiapan.

Pada sektor pendidikan, jumlah fasilitas terdampak juga mengalami penurunan. Dari 4.863 unit pada 17 Februari, kini tersisa 3.156 unit per 18 Februari. Penurunan paling signifikan terjadi di Aceh, sedangkan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat justru tercatat adanya tambahan lokasi terdampak.

Di bidang kelistrikan, jumlah gardu yang masih padam berkurang menjadi 21 unit dari sebelumnya 74 unit, dari total 239 gardu terdampak. Beban listrik yang telah kembali menyala mencapai 7,66 MW atau sekitar 92,96 persen dari total 8,24 MW, dengan sisa beban padam sebesar 0,58 MW.

Jumlah pelanggan listrik yang sebelumnya terdampak sebanyak 1.722 kini menurun menjadi 610 pelanggan. Di Sumatra Utara, pelanggan yang masih mengalami pemadaman akibat dampak bencana tersisa 54 pelanggan. Selain itu, terdapat tambahan 610 pelanggan yang terdampak banjir susulan, sehingga total pelanggan yang masih padam mencapai sekitar 664 pelanggan.

Satgas PRR menegaskan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus diperkuat guna mempercepat proses pemulihan, sehingga dampak bencana dapat segera tertangani secara menyeluruh.

Komitmen Indonesia Asri Ditekankan dalam Upacara Hari Kesadaran Nasional di Polda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesadaran Nasional yang digelar di Lapangan Apel Mapolda Aceh, Rabu (18/2/2026). (Foto: Mediahub Polri)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesadaran Nasional yang digelar di Lapangan Apel Mapolda Aceh, Rabu (18/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti Irwasda, para Pejabat Utama (PJU), Pamen, Pama, Bintara, Tamtama, serta ASN di lingkungan Polda Aceh.

Dalam upacara tersebut, Wakapolda membacakan amanat tertulis Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah. Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polda Aceh dan jajaran atas kontribusi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), sekaligus mendukung proses pemulihan pascabencana di Aceh.

Kapolda menegaskan bahwa Polri saat ini tengah menjalani transformasi besar menuju perubahan peradaban di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari rivalitas kekuatan dunia, tekanan ekonomi, hingga potensi konflik berskala luas yang berdampak hingga tingkat nasional dan daerah.

“Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan kesiapan, kewaspadaan, serta kemampuan adaptasi dari seluruh jajaran Polri agar mampu mengantisipasi setiap potensi ancaman dan tantangan yang berkembang,” demikian amanat yang dibacakan Wakapolda.

Dalam amanat itu juga disampaikan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapim TNI–Polri yang menekankan pentingnya sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri sebagai pilar utama pertahanan dan keamanan negara. Presiden mengingatkan para pimpinan agar terus belajar, memperluas wawasan, serta memahami dinamika global, termasuk perkembangan politik, ekonomi, pertanian, dan teknologi.

Kapolda menilai, perang modern tidak selalu berbentuk konvensional, tetapi dapat berlangsung melalui teknologi, sistem keuangan, pengaruh demografi, hingga penguasaan sumber daya. Karena itu, setiap pangkat dan jabatan merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab moral untuk menjadi pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab.

Ia juga menegaskan tidak boleh ada tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum maupun gedung pemerintahan. TNI dan Polri memiliki tanggung jawab memastikan objek vital dan fasilitas publik tetap aman. Setiap potensi gangguan keamanan harus ditangani secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.

Sejalan dengan itu, Presiden turut mendorong terciptanya lingkungan yang tertib, bersih, dan beradab melalui Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Polri diharapkan berperan aktif menjadi pelopor dalam mewujudkan lingkungan kerja dan kehidupan masyarakat yang bersih, tertata, serta nyaman.

Kapolda Aceh juga mengajak seluruh jajaran mendukung dan mengawal program pemerintah tahun 2026 sebagaimana arahan Kapolri pada Rapim Polri. Polri diminta hadir menjaga stabilitas ekonomi, mengawal ketahanan pangan, mencegah kebocoran anggaran, serta memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif guna mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penguatan pengawasan internal dan penegakan hukum berkeadilan menjadi perhatian utama. Tingginya laporan masyarakat disebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, dengan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran anggota secara tegas dan transparan, berpedoman pada nilai Tri Brata dan Catur Prasetya.

Penanganan kejahatan menonjol seperti judi online, narkoba, dan kejahatan siber juga diminta terus diperkuat. Satgas Pangan diinstruksikan aktif menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Mengakhiri amanatnya, Kapolda mengajak seluruh personel menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum memperkuat disiplin, meningkatkan integritas, serta meneguhkan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Budaya kerja yang bersih, responsif, dan akuntabel diharapkan terus dibangun, disertai pemberian penghargaan bagi personel berprestasi serta pembinaan tegas terhadap setiap pelanggaran.

Bantuan Diaspora Aceh untuk Korban Bencana Tertahan di Bea Cukai, Pemerintah Cari Solusi

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh yang dikirim diaspora Aceh dari Malaysia dilaporkan masih tertahan di Bea Cukai. Pemerintah pusat kini berupaya mencari solusi agar bantuan tersebut dapat segera disalurkan kepada para penerima.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bantuan tersebut berasal dari diaspora Aceh yang memiliki hubungan keluarga dengan para korban bencana di daerah tersebut.

Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah, Rabu (18/2/2026), Tito merinci sejumlah bantuan yang masih tertahan. Bantuan itu meliputi minyak goreng sebanyak 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir sekitar Rp50 juta, air mineral senilai Rp672 juta, serta makanan siap saji sebanyak 500.000 dus dengan nilai Rp1 miliar.

Selain itu, terdapat pula pakaian baru sebanyak 3.000 karung dengan nilai mencapai Rp126 miliar, Al-Qur’an senilai Rp1 miliar, serta closet toilet senilai Rp4,8 miliar.

Menurut Tito, seluruh bantuan tersebut telah siap dikirim dari Port Klang, Kuala Lumpur, menuju Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe. Namun, pengiriman belum dapat dilakukan karena belum memperoleh izin masuk dari Bea Cukai.

“Nah ini yang kami mohon bantuan dan mohon dukungan dari pimpinan DPR bapak-ibu sekalian, ada datanya kami sampaikan nanti setelah ini. Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke pelabuhan di Lhokseumawe, pelabuhan Krueng Geukueh namanya. Tapi sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk. Nah inilah bantuan dalam bentuk keluarga,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, Bea Cukai memiliki sejumlah pertimbangan administratif terkait masuknya barang bantuan tersebut. Untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir, misalnya, diperlukan persetujuan dari Kementerian Pertanian.

Sementara itu, terkait pakaian baru bernilai Rp126 miliar, pihak Bea Cukai meminta kepastian mekanisme distribusi agar bantuan tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan sehingga berpotensi mengganggu industri dalam negeri.

“Dari Bea cukai sudah mengirimkan surat balasan kepada kami agar minyak goreng dan gula pasir harus ada persetujuan dari menteri pertanian dan pakaian baru senilai Rp126 miliar ini jangan sampai mengganggu produksi dalam negeri,” terang Purbaya.

Tito menegaskan pemerintah akan melibatkan aparat keamanan untuk memastikan bantuan langsung diterima para pengungsi dan tidak diselewengkan.

“Nah kami sampaikan bahwa ini akan kami awasi langsung dari pelabuhan itu nanti kita akan bersama sama awasi dari TNI dan polri supaya langsung masuk ke pengungsi, tidak untuk dijual ke mana mana. Kami siap bertanggungjawab untuk itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat mengusulkan agar bantuan minyak goreng diuangkan dan kemudian dibelikan produk dari dalam negeri, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak goreng. Meski demikian, ia tetap membuka peluang bantuan tersebut masuk dengan pengawasan ketat.

“Kalau masih bisa usul kami, karena kami juga ekspor minyak goreng ke beberapa negara, tapi kalau memang bisa itu diuangkan, tapi kalau memang harus masuk, saya kira tidak masalah tetapi pengawasan yang sangat ketat,” ujar Amran.

Dengan demikian, persoalan perizinan dari kementerian teknis terkait minyak goreng dan gula pasir dinyatakan tidak lagi menjadi kendala utama.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada prinsipnya siap membebaskan bantuan tersebut untuk masuk ke Indonesia, selama terdapat keterangan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Selama ada keterangan dari BNPB ini bisa kita bebaskan pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, bea cukai akan lepaskan itu,” ujar Purbaya.

Harga Daging Meugang di Darussalam Dijual Rp150–180 Ribu per Kilogram

Penulis
Sammy
-
0
Penjualan daging meugang di kawasan Simpang Galon, Darussalam, Banda Aceh, Rabu (18/2/2026). (Foto: Nukilan/Sammy)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Harga daging sapi pada hari kedua meugang di kawasan Simpang Galon, Darussalam, Banda Aceh, dijual dengan kisaran Rp150 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram, Rabu (18/2/2026). Harga tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan hari pertama, yang berada di kisaran Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram.

Salah seorang pedagang daging di Simpang Galon, Syamaun, mengatakan variasi harga hari ini dipengaruhi oleh kondisi penjualan yang menurun. Ia menyebutkan, pada hari kedua meugang, jumlah sapi yang dipotong juga terbatas.

“Hari ini ada tiga ekor sapi yang dijual. Untuk penjualannya sendiri saat ini sangat berkurang, karena program Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang menjual harga daging lebih murah. Hal ini berpengaruh pada harga yang dijual oleh peternak lembu,” ujar Syamaun kepada NUKILAN.ID.

Penjual lainnya, Fahmi, juga mengakui adanya penurunan penjualan dibandingkan hari sebelumnya. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya beli.

“Saya menjual daging di kisaran Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram. Untuk penjualannya sendiri berkurang sedikit, mungkin karena faktor ekonomi masyarakat yang sedang menurun,” kata Fahmi. []

Reporter: Sammy

Ngaji Pergerakan Jelang Ramadhan, PC PMII Banda Aceh Dalami Kitab Kuning Bersama Kader

Penulis
Akil
-
0
Ngaji Pergerakan Jelang Ramadhan, PC PMII Banda Aceh Dalami Kitab Kuning Bersama Kader. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Banda Aceh kembali menggelar kegiatan Ngaji Pergerakan edisi kedua pada Rabu (18/2/2026) di kawasan Syah Kuala, Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda silaturahmi kader sekaligus Meugang Bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Dalam kegiatan tersebut, kajian keislaman disampaikan oleh Ustadz Kasyunil, Dewan Guru Pengasuh Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah. Ia membahas kitab turats Nasihul ‘Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani. Materi kajian menitikberatkan pada keutamaan Ramadhan serta amalan-amalan yang dapat dilakukan selama bulan suci, sekaligus menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun umat Islam secara luas.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari kader PMII Kota Banda Aceh. Selain mengikuti pengajian kitab kuning, peserta juga memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan narasumber mengenai berbagai persoalan hukum Islam dan keilmuan lainnya.

Teguh Ardiansyah, Wakil Ketua II PC PMII Kota Banda Aceh, menyampaikan apresiasinya terhadap program tersebut.

“Kami sangat senang dengan adanya program Ngaji Pergerakan ini. Selain mengikuti kajian kitab kuning, kami juga dapat berdiskusi langsung dengan Ustadz Kasyunil tentang berbagai masalah hukum Islam yang penting,” katanya kepada Nukilan.id.

Ustadz Kasyunil turut memberikan apresiasi atas inisiatif kegiatan yang dinilai mampu memperkuat tradisi keilmuan di kalangan kader muda. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga Ngaji Pergerakan ini bisa menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar kader PMII serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PC PMII Kota Banda Aceh, Muhammad Idris, menilai kegiatan tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan kekompakan kader dalam menjalankan aktivitas organisasi.

“Saya merasa sangat bangga atas antusiasme dan kebersamaan yang telah ditunjukkan oleh kader PMII Kota Banda Aceh. Semoga semangat ini terus terjaga dan kita bisa terus bergerak untuk memberi dampak positif bagi umat, serta menjadi teladan bagi anak muda di Aceh dan seluruh Indonesia,” kata Muhammad Idris.

Melalui kegiatan ini, PC PMII Kota Banda Aceh berharap Ngaji Pergerakan dapat menjadi agenda rutin yang tidak hanya memperkuat silaturahmi antar kader, tetapi juga mendorong pengembangan kapasitas intelektual dan spiritual, khususnya dalam menyambut Ramadhan yang penuh berkah. (XRQ)

Warga Muhammadiyah di Banda Aceh Mulai Puasa Ramadan Hari Ini

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Warga Muhammadiyah di Indonesia, termasuk di Aceh, mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu (18/2/2026). Perbedaan awal Ramadan dengan pemerintah tidak menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat, selama disikapi dengan bijak dan saling menghormati.

Hal tersebut disampaikan Aryos, seorang warga Muhammadiyah di Kota Banda Aceh, saat ditemui Nukilan.id di Ibex Coffee & Kitchen, Jalan T. Panglima Nyak Makam, Lampineung, Rabu (18/2/2026) pagi.

Meski telah memulai puasa lebih awal, Aryos tetap beraktivitas seperti biasa dan berbaur dengan rekan-rekannya yang memilih memulai puasa pada Kamis (19/2/2026) mengikuti penetapan pemerintah. Ia bahkan tetap melakukan pertemuan kerja bersama rekannya pada pagi hari tersebut.

Ia menilai perbedaan penetapan awal Ramadan, khususnya di Aceh, bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan.

“Masyarakat kita sudah dewasa, artinya memahami perbedaan ini, semua punya dasar yang kuat,” ujarnya.

Aryos menegaskan bahwa setiap pihak memiliki landasan dalil yang jelas dan kuat dalam menentukan awal Ramadan, sehingga perbedaan seharusnya tidak memicu perdebatan berkepanjangan.

Menurutnya, perbedaan justru perlu disikapi dengan arif dan bijaksana, mengingat tujuan utama puasa adalah meningkatkan ketakwaan.

“Perbedaan harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Terlebih, tujua utama dari puasa adalah untuk meningkatkan takwa, baik pribadi maupun kolektif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dikutip dari Detik.com juga berpesan agar umat Islam dapat menjalankan puasa Ramadan 1447 Hijriah dengan suasana yang tenang dan damai, tanpa terganggu oleh dinamika perbedaan penetapan awal Ramadan.

Ia mengajak masyarakat menjalani ibadah dengan penuh kematangan serta menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan.

Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan didasarkan pada hasil hisab hakiki wujudulhilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Melalui Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Februari 2026. (XRQ)

Reporter: Akil

Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh, BMKG Peringatkan Potensi Angin Kencang hingga Banjir

Penulis
Akil
-
0
BMKG Peringatkan Potensi Angin Kencang hingga Banjir. (Foto: Ilustrasi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Aceh pada Rabu, 18 Februari 2026. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan turun dan berpotensi disertai angin kencang.

Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda, Angga Dirta kepada Nukilan.id mengatakan kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer yang sedang aktif di kawasan Aceh.

“Fenomena Madden-Julian Oscillation yang berada pada fase dua, gelombang ekuatorial Rossby, serta gelombang Kelvin terpantau aktif di wilayah Aceh. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan timur Aceh juga meningkatkan suplai massa uap air yang berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan,” ujar Angga Dirta, Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan prakiraan BMKG, daerah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Sabang, dan Nagan Raya.

BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena cuaca ekstrem dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari.

“Masyarakat diharapkan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara. Kondisi cuaca buruk berpotensi menimbulkan angin kencang, banjir, hingga tanah longsor,” tambahnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi cuaca tersebut. (XRQ)

1...195196197...2,517Halaman 196 dari 2,517

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id