UPTD Balai Tekkomdik Aceh Sosialisasi Media Pembelajaran Berbasis Digital

-

08/12/2021

WhatsApp Image 2021-12-08 at 21.58.58 — Ketua FKPT KBA dan Istri Fitri Zulfidar (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) dan Istri Fitri Zulfidar menceritakan pengalamannya usai melakukan Touring keliling Indonesia dalam rangka memperkenalkan kearifan lokal nusantara sebagai bagian strategi, pencegahan upaya-upaya intoleran, Radikal, dan terorisme ke masyarakat Indonesia dan internasional.

“Semua Touring yang telah dilaksanakan diluar dugaan, pengalaman tantangan dan kemudahan telah kita rasakan,” ungkap KBA kepada Nukilan.id di Warkop Lamgugop, Banda Aceh, Selasa (7/12/2021).

Ia menceritakan, saat melaksanakan Touring keliling Indonesia, Jalur berangkat dimulai dari Lintas Barat Selatan, Nagan Raya-Rimo Aceh Selatan.

“Dan kita pulangnya itu melalui jalan lintas Timur Aceh,” jelas KBA.

Kata dia, banyak sekali kisah dan pengalaman yang didapatkan dalam perjalanan Touring tersebut. Karena tidak semua rute yang dilintasi dengan sepeda motor, kita juga menggunakan moda tranportasi darat dan laut.

Dalam Perjalanan Tauring keliling Indonesia, pengalaman yang menyenangkan dan menantang yaitu Jalan di Irian, Tanah Mira, “berjalan 200 Kilo meter dengan jalan Berlumpur setengah Meter,” jelasnya.

KBA mengatakan, dalam perjalanan melintasi Sumatera tepatnya di Padang Pariaman sepeda motor yang ditumpanginya dan Istri mengalami kerusakan, yaitu ring laharnya patah. Dan kejadian tersebut terjadi dalam kondisi hujan lebat menjelang Magrib.

“Dan yang lebih mengerikan itu di saat kita tiba di Bukit Barisan, sepeda motor yang kami tumpangi tiba-tiba mati, kami bingung, padahal setiap pulau yang dilewati, selalu kita service, tapi bisa mati juga,” ungkapnya.

“Alhamdulilah Pulau Jawa semua dilewati, Kalimantan juga habis sedangkan Pontianak, Labuan Bajo tidak bisa dilintasi karena sedang adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” ungkapnya.

Saat menuju Kalimantan Utara, “kita harus melewati Sungai Ular dengan menaiki Speed Boat yang paling kecil untuk penyeberangan, dan itu terasa sangat menegangkan,” ungkap KBA.

Sementara itu, lanjutnya, saat kami tiba di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua, Kapal penyebarangan yang ingin kami pakai, ternyata sedang dipakai untuk isolasi terapung untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON), dan akhirnya kita harus melalui rute Makasar.

“Namun, yang paling berkesan itu saat kami menyeberang ke Makasar tujuan Merauke, speda motor kami dinaikkan ke dalam Kapal Kontainer,” ucapnya.

Menurutnya, semua yang terjadi di lapangan itu diluar dugaan. Dan dibalik tantangan yang dihadapi ini, banyak sekali kemudahan yang didapatkan.

“Kita mendapat dukungan semua Biker di setiap daerah yang dilintasi. juga dilayani dengan sangat baik oleh para Biker di daerah. Kami mengucapkan terima kasih atas semua itu,” ucapnya.

Seperti diketahui, kegiatan dengan tema Touring Indonesia Harmoni ini mendapat dukungan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia.

Touring yang bertujuan untuk memperkenalkan FKPT ke seluruh nusantara dengan misi membawa kedamaian bagi Indonesia dimulai sejak 28 Juli 2021 lalu. Setelah melakukan perjalanan lebih kurang 4 bulan, akhirnya KBA bersama Istri tiba kembali di Banda Aceh pada 7 Desember 2021 kemarin.[Jr]

Dispusip dan IPI Aceh Persiapkan Musda Kota Banda Aceh Awal 2022

Penulis

-

08/12/2021

Nukilan.id – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Banda Aceh bersama Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Aceh saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) PD IPI Kota Banda Aceh.

Ketua PD IPI Aceh, Nazaruddin Musa MLIS melalui Kabid Anggota dan Organisasi, Wandi Syahputra SIP mengatakan bahwa pelaksanaan Musda PD IPI Kota Banda Aceh dijadwalkan akan dilaksanakan awal tahun 2022.

“Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Dispusip Banda Aceh dan Pengurus IPI Aceh untuk pelaksanaan Musda kita rencanakan tanggal 6 Januari 2022 mendatang,”kata Wandi usai menghadiri Rapat bersama panitia Musda PD IPI Kota Banda Aceh, Rabu (8/12) di Dispusip Kota Banda Aceh.

Selain disepakati tanggal pelaksanaan, kata Wandi juga dibentuk panitia pelaksana dibawah penanggugjawab Nurussalim Bantasyam, SH yang sebelumnya sebagai Kabid Perpustakaan Dispusip Aceh Jaya.

“Penyelenggaraan Musda ini merupakan amanat AD/ART Ikatan Pustakawan Indonesia yang harus dilaksanakan untuk memilih ketua dan pengurus serta menetapkan program kerja sebagai tanggungjawab amanah yang telah diberikan kepada PD IPI Aceh,”kata Wandi.

Sementara itu, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Alimsyah Ayub dalam arahannya mengatakan bahwa IPI Aceh sebagai wadah berhimpun para pustakawan dan pengelola Perpustakaan Aceh dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan literasi masyarakat Aceh.

Alimsyah menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen dan mendukung program literasi yang dilaksanakan oleh PD IPI Aceh.

“IPI Aceh adalah mitra kerja strategis. Saya berharap Musda PD IPI Kota Banda Aceh segera dilaksanakan sehingga terpilih Ketua dan Pengurus yang nantinya akan bersinergi dengan Pemkot dalam menggerakkan literasi di kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah,”kata Alimsyah

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Alimsyah Ayub, Ketua PD IPI Aceh Nazaruddin Musa serta sejumlah pengurus PD IPI Aceh dan perwakilan pustakawan dan pengelola perpustakaan di Kota Banda Aceh.[]

Kemendagri Kirim Tim Pendamping Pemerintahan Pantau Erupsi Gunung Semeru

Penulis

-

08/12/2021

WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.52.53 — (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerjunkan tim pendamping pemerintahan dan pemantauan bencana erupsi gunung Semeru. Upaya ini bagian dari bentuk respons pemerintah terhadap bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tersebut. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12/2021).

Keberangkatan tim pendamping ini dilepas langsung oleh Safrizal dengan didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Adwil Indra Gunawan pada Selasa (7/12/2021) pukul 09.00 WIB. Pada kesempatan itu, tim berangkat dengan membawa bantuan tahap 1 dari Kemendagri.

Sesampainya di lokasi, Safrizal mengimbau, agar tim segera melaporkan kehadirannya dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah setempat. Selanjutnya, tim memantau jalannya kebijakan pemerintah baik yang diterapkan Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Lumajang dalam merespons bencana erupsi gunung Semeru.

“Kami menugaskan agar tim segera melakukan analisa situasi dan melaporkan perkembangan yang terjadi secara berkala, sehingga pimpinan Kemendagri dapat mengambil keputusan yang diperlukan,” ujar Safrizal.

Kemendagri, lanjut Safrizal, juga akan kembali mengirimkan tim untuk membawa bantuan dari seluruh komponen lingkup Kemendagri yang saat ini masih dalam proses pendataan.

“Kemendagri selaku penanggung jawab pembinaan serta pengawasan (Binwas) umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Binwas teknis dalam implementasi SPM Sub Urusan Bencana, perlu memastikan agar pelayanan pemerintahan dapat tetap berjalan secara optimal baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten Lumajang, kecamatan terdampak maupun lingkup pemerintahan terdepan yakni desa, RT dan RW terutama pada tingkat desa,” imbuhnya.

Sementara itu dalam laporannya, Sekretaris Ditjen Bina Adwil Indra Gunawan menyampaikan perkembangan dampak bencana erupsi gunung Semeru hingga 6 Desember 2021. Dia menyebutkan, hingga 6 Desember, terdapat 2 kecamatan dan 6 desa yang terdampak erupsi, serta 8 kecamatan lainnya terdampak material abu vulkanik.

“Saat dilaporkan korban meninggal dunia mencapai 22 orang, luka berat 69 orang, luka sedang 100 orang, hilang 27 jiwa, 5.205 terdampak dan mengungsi sebanyak 3.596 jiwa,” ujarnya.

Di lain sisi, Indra menyebutkan sejumlah barang yang masih dibutuhkan para pengungsi, yakni makanan, makanan siap saji, obat-obatan, selimut, alas tidur, perlengkapan bayi dan anak, perlengkapan mandi, serta perlengkapan Wanita. []

YARA Apresiasi Capaian BPMA Lebihi Target 2021

Penulis

-

08/12/2021

WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.37.55 — YARA meneyerahkan Piagam Penghargaan kepada BPMA (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id –Kepala Perwakilan YARA Banda Aceh, Dato’ Yuni Eko Hariatna atau Haji Embong memberikan apresiasi kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) atas capaian Industri Hulu Migas di Aceh malampui target dengan memberikan tekanan di semua sektor, termasuk sub sektor minyak dan gas bumi (Migas) di tengah pandemi ini.

Dari pantauan YARA, realisasi penerimaan negara sub sektor migas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi di bawah pengawasan BPMA hingga kuartal III tahun 2021 adalah sekitar 256 miliar atau mencapai 150% dari target dan diperkirakan pada akhir tahun, realisasi capaian sebesar Rp. 324 miliar atau 189% dari target.

“Sebelum memberikan apresiasi ini tentu kami menelusuri terlebih dahulu capaian produksi migas dan hasil yang di dapat untuk Aceh di bawah pengawasan BPMA. Sementara itu, dari data yang kami perolah hasil 150 persen lebih tinggi dari target yang di tetapkan pada kuartal III tahun ini dan proyeksinya juga bisa mencapai 189 perseN atau sekitar 324 milyar.

Capaian ini, kata Embong, perlu kita apresiasi untuk lebih menyemangati BPMA dalam mengoptimalkan produksi migas di Aceh,” ujar Haji Embong saat menyerahkan rencong Aceh secara simbolis kepada Deputi Perencanaan BPMA, Mulyawan di kantor BPMA, Banda Aceh Rabu, (8/12/2021).

YARA juga melihat data capaian lifting cost sebesar 18,5 USD/boe lebih rendah 9,3 USD/boe di bawah target tahun 2021 yaitu sebesar 28 USD/boe atau 134% dari target.

kata dia – Embong, untuk capaian produksi minyak dan gas bumi hingga Oktober tahun 2021 yaitu sebesar 17,867 barel minyak ekuivalen per hari (barrel oil equivalent per day) BOEPD atau 105% dari target. Hingga akhir Desember tahun 2021, capaian tersebut akan mencapai 18,611 BOEPD atau 109% dari target.

Kemudian, hasil yang baik juga didapat dari komitmen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada industri hulu migas yakni 76,13 % atau melampaui 134% dari target sebesar 57%. Untuk Pajak dan Retribusi Daerah dari Kegiatan Hulu Migas di Aceh, Pemerintah menerima penghasilan dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Jelasnya

Sementara itu, untuk Pajak Penghasilan Blok “B” yang sudah disetorkan ke pemerintah adalah sebesar 48.9 milyar, Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Aceh Timur disektor migas yang telah disetorkan pada tahun 2021 sebesar 56.9 milyar dimana 90% nya atau sebesar 51.2 milyar menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penghasil.

Sedangkan untuk Kabupaten Aceh Utara, PBB yang telah disetorkan pada tahun 2021 sekitar 36 milyar dimana 90% nya atau sekirat 33 milyar menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penghasil.

Kemudian, untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kegiatan Hulu Migas di Aceh selama periode Kuartal III sudah dibayarkan ke Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 344.620.225, sedangkan untuk Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp. 394.851.490. PDRD ini bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri oleh KKKS yang beroperasi di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur “ada puluhan milyar hasil dari sektor hulu migas yang telah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam pantauan

kami, Aceh Timur mendapatkan 56,9 miyar dan 90 persennya menjadai PAD,16, 2% untuk provinsi yang bersangkutan, 64, 8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, 9% untuk biaya pemugutan.

Aceh Utara mendapatkan 36 milyar dimana 90 persennya menjadi PAD juga, dan untuk penerimaan pajak daerah ada sekitar 344.620.225 untuk Aceh Timur dan 294.851.490 untuk Aceh Utara, tentu saja jika produksinya semakin di tingkatkan oleh BPMA maka semakin besar yang akan di terima oleh Pemerintah Daerah, oleh karenanya apresiasi ini kita berikan untuk menyemangati BPMA agar terus tingkatkan produksi migas di Aceh,” tutup Embong.

Sementara itu, Kepala BPMA yang di wakili oleh Deputi Perencanaan, Mulyawan saat penyerahan apresiasi tersebut sangat berterimakasih kepada YARA yang memantau kinerja BPMA, “saya mewakili lembaga BPMA menyampaikan terimakasih kepada kawan-kawan YARA, tentu saja dukungan dan pengawasan masyarakat Aceh sangat penting kepada kami, dan kami akan terus meningkatkan produksi migas di Aceh agar pendapatan yang di dapat oleh Aceh juga lebih besar,” tutup Mulyawan deputi perencaan BPMA.[]

Mendagri Jelaskan Istilah PPKM Level 3 Batal

Penulis

-

08/12/2021

WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.53.43 (1) — (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan alasan mengapa penyebutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 menjelang perayaan Natal dan tahun baru (Nataru) batal. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada “Rapat Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Percepatan Vaksinasi, serta Belanja Daerah (APBD)” di Kantor Pusat Mendagri, Rabu (8/12/2021).

“Tolong hindari bahasa (PPKM) level 3. Kenapa? Karena tidak semua daerah itu sama tingkat kerawanan pandemi Covid-nya, tidak semua daerah sama,” kata Mendagri dihadapan perwakilan pemerintah daerah secara virtual.

Selain itu, Mendagri menjelaskan World Health Organization (WHO) telah membuat empat level tingkat penilaian risiko untuk Covid-19. Level 1 berarti low atau rendah, level 2 moderat atau rata-rata, level 3 high atau tinggi, dan level 4 very high atau sangat tinggi. Indonesia, kata Mendagri, masuk dalam kategori low atau rendah dari berbagai indikator, di antaranya kasus terkonfirmasi Covid-19 dan bed occupancy ratio (BOR) yang terkendali.

“Kita bersyukur atas itu, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan agar kita tidak menerapkan (PPKM) level 3 tapi membuat pengaturan spesifik mengenai antisipasi atau penanganan penanggulangan pandemi Covid19 di masa Nataru,” jelasnya.

Selain itu, alasan lainnya tidak menggunakan istilah PPKM level 3 yakni karena situasi pandemi Covid-19 sangat dinamis, termasuk di berbagai daerah. Karenanya, penggunaan istilah ini respons dari situasi dinamis tersebut.

“Kita tidak bisa konsisten membuat pengaturan pandemi Covid ini karena yang kita hadapi situasi dinamis, dinamikanya bukan mingguan sebetulnya, harian, bahkan jam, tapi kita mengaturnya mingguan, sehingga perubahan pengaturan sudah kita lakukan berkali-kali sejak awal pandemi,” tandasnya.

Di lain sisi, Mendagri mengatakan, pembatasan-pembatasan spesifik akan dilakukan saat pelaksanaan Nataru yang belangsung dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pembatasan spesifik sebagian mengadopsi substansi yang diatur dalam sistem PPKM level 3 dengan beberapa perubahan penting. []

Penuhi Target, Mendagri Minta Pemerintah Daerah Percepat Vaksinasi

Penulis

-

08/12/2021

WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.53.43 — (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat vaksinasi Covid-19. Percepatan ini menjadi kunci menghadapi varian baru virus Covid-19 omicron. Presiden sendiri telah menargetkan vaksinasi bisa mencapai 70 persen populasi penduduk di akhir Desember 2021.

“Kita semua tidak boleh lengah, kemudian oleh karena itu vaksinasi juga menjadi kunci,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Percepatan Vaksinasi, serta Belanja Daerah (APBD) di Kantor Pusat Mendagri secara virtual, Rabu (8/12/2021).

Mendagri membeberkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan kepala daerah baik gubenur maupun bupati/wali kota untuk mempercepat vaksinasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan gubernur misalnya, yakni membina dan mengawasi secara ketat serta memonitoring dan mengevaluasi target vaksinasi, stok vaksin, hingga ketersediaan vaksinator.

Selain itu, gubernur perlu menurunkan tim ke lapangan untuk memetakan tantangan dan kendala yang dihadapi kabupaten/kota yang belum mencapai target. Gubernur juga perlu mengawasi dan meningkatkan kedisiplinan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengelola vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE). Tak hanya itu, Mendagri juga meminta gubernur melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif melalui berbagai media.

Di lain sisi, lanjut Mendagri, langkah yang perlu dilakukan bupati/wali kota yakni mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat vaksinasi. Selain itu, bupati/wali kota perlu melakukan percepatan vaksisnasi hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti kecamatan, kelurahan/desa, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga.

Selain itu, bupati/wali kota perlu mendatangi langsung masyarakat dari rumah ke rumah khususnya bagi mereka yang lanjut usia dan kelompok disabilitas. Tak hanya itu, untuk mempercepat vaksinasi, bupati/wali kota juga perlu mempertimbangkan vaksinasi sebagai syarat pemberian bantuan sosial.

Tak cukup di situ, lanjut Mendagri, percepatan vaksinasi dapat dilakukan dengan saling bekerja sama antardaerah. Bagi daerah yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai target, dapat menyalurkan vaksinatornya untuk membantu daerah lain.

“Ini mungkin perlu ada diskresi dari bapak-bapak/ibu gubernur untuk kabupaten/kota mana yang masih rendah (vaksinasinya), dan untuk bapak-bapak/ibu wali kota bupati (yang memiliki) kecamatan, desa yang (vaksinasinya) rendah, nah keroyok di sana dengan vaksinator, kemudian dengan (didukung) vaksinnya ada, sehingga daerah itu terdongkrak naik,” pungkas Mendagri. []

Dinyatakan Lulus, Ini Nama Tujuh Anggota KKR Aceh Periode 2021-2026

Penulis

-

08/12/2021

WhatsApp Image 2021-12-08 at 20.11.20 — Komisi I DPRA mengumumkan nama-nama peserta yang lulus Anggota KKR Aceh Periode 2021-2026, Rabu (8/12/2021). Foto: Nukilan/Hadiansyah.

Nukilan.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Panitia pelaksana rekrutmen calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh periode 2021-2026 mengumumkan nama peserta yang lulus seleksi uji kepatutan dan kelayakan, Rabu (8/12/2021).

Ketua Komisi I DPRA, Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf menyampaikan, dari 21 nama yang diserahkan oleh panitia pelaksana, akhirnya ada 7 orang yang dinyatakan lulus dan 7 orang sebagai cadangan.

“Bagi peserta yang tidak lulus agar tidak berkecil hati, InsyaAllah masih ada kesempatan diperiode selanjutnya,” ungkap Tgk. Yunus dalam konferensi pers di Ruang Media Center DPRA.

Ia berharap kepada peserta yang sudah lulus untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Dan kita harap korban yang sudah didata dapat segera dibantu. Jangan sekedar mengambil data, namun tidak ada eksekusinya,” ungkap Tgk. Yunus.

Seperti diketahui, saat ini kurang lebih ada 10.000 korban konflik yang sudah terdata dan ada 5.000 lebih yang telah mendapat rekomendasi reparasi atau pemulihan. Dari 5000 itu ada sekitar 246 orang korban konflik yang mendapat rekomendasi mendesak.

“Dan ini sudah ada Surat Keputusan dari Gubernur Aceh untuk ditindaklanjut pada tahun 2022. Karena kita juga sudah mendapatkan laporan bahwa reperasi yang mendesak itu ada yang sudah meninggal, tapi bantuannya belum tersentuh,” terang Tgk Yunus.

Karena itu, Tgk. Yunus meminta kepada KKR Aceh untuk memberikan data kepada Komisi I DPRA agar pihaknya dapat membantu para korban konflik yang mendapatkan rekomendasi mendesak melalui dana aspirasi DPRA.

“Semoga DPRA bisa mengupayakan bantuan dari aspirasi-aspirasi untuk membantu para korban yang mendapat rekomendasi yang mendesak ini,” tutupnya.

Berikut nama-nama 7 arang anggota dan 7 cadangan anggota KKR Aceh periode 2021-2026:

7 nama yang dinyatakan lulus:

1. Masthur Yahya Lulus

2. Safriadi Lulus

3. Oni Imelva Lulus

4. Sharli Maidelina Lulus

5. Tasrizal Lulus

6. Yuliati Lulus

7. Bustami Lulus

7 nama sebagai cadangan:

1. Nashrun Marzuki Cadangan 1

2. Faisal Fuady Cadangan 2

3. Anwar Yusuf Cadangan 3

4. Nyak Anwar Cadangan 4

5. Heriyanto Cadangan 5

6. Mustawalad Cadangan 6

7. Khalisil Mukhlis Cadangan 7

Pengumuman peserta seleksi Calon Anggota KKR Aceh periode 2021-2026.

Reporter: Hadiansyah

KontraS: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Aceh Tinggi, Ini Penyebabnya

Penulis

-

08/12/2021

WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.58.50 — Devisi Advokasi dan Kompanye KontraS Aceh. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di Aceh masih sangat tinggi.

Hal itu disampaikan Devisi Advokasi dan Kompanye KontraS Aceh, Azharul Husna kupada Nukilan.id, Selasa (7/12/2021).

“Kita ketahui Aceh saat ini menerapkan Syariat Islam dan juga ada Qanun Aceh yang mengatur terkait hal tersebut, namun sampai hari ini kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih terlalu banyak,” ungkap Husna.

Husna menyebutkan, data korban yang melapor ke P2TP2A untuk triwulan 3 tahun 2021 ada sekitar 594 kasus kekerasan seksual di Aceh.

“Dan ini baru yang terlapor, belum lagi yang tidak melapor,” terangnya.

Menurut Husna, korban yang melapor ke P2TP2A itu ditentukan oleh dua hal, pertama aksebilitas korban yang mampu mengakses aparat penegak hukum ataupun pendampingan.

“Yang kedua kondisi dan situasi korban sendiri yang tidak mudah melaporkan, karena korban kebingungan, merasa malu, terintemidasi oleh keluarga dan lingkungan, ini menjadi suatu hambatan,” jelasnya.

Selain itu, Husna menjelaskan, faktor penyebab kekerasan seksual adalah budaya patriarki yaitu, sebuah sistem yang menempatkan laki-laki dewasa pada posisi sentral atau yang terpenting.

“Hari ini kita lihat budaya mengganggu perempuan itu dianggap biasa saja, padahal ini adalah pelaku pelecehan seksual yang lama-lama akan berkembang,” jelasnya.

Kemudian, kata Husna, adanya budaya kuasa yang disebabkan oleh faktor ayah dan anak, bos dan karyawan dan lain-lainnya.

“Sebenarnya budaya kuasa ini tidak apa-apa, namun ketika ada kedhaliman ini menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan seksual.,” ujarnya.

“Karena hari ini banyak juga korban kasus kekerasan seksual itu dari lingkungan kampus, perkantoran dan keluarga,” sambung Husna.

Sementara itu, kata dia, kita ketahui bahwa Provinsi Aceh pernah dilanda konflik yang berkepanjangan, sehingga korban kekerasan seksual di masa lalu itu dapat berpeluang menjadi pelaku di masa depan.

“Terakhir, yaitu aturan yang berpihak terhadap korban kekerasan baik dari keadilan dan pemulihan. Aturan ini harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menekan angka kasus kekerasan seksual di Aceh,” tutup Husna.

Reporter: Hadiansyah

Anggota DPR RI Bersama Yayasan Lemka Renovasi Rumah di Aceh

Penulis

-

08/12/2021