Beranda blog Halaman 1892

Siswa dan Orang Tua Dukung Vaksinasi di Lingkungan Sekolah

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Siswa dan orang tua di sejumlah sekolah dalam Kota Banda Aceh mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lingkungan sekolah. Mereka berharap pembelajaran tatap muka dapat segera digelar kembali seperti sedia kala.

Hal tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, berkunjung ke sejumlah sekolah dalam Kota Banda Aceh untuk melihat langsung pelaksanaan vaksinasi siswa, Rabu, (29/9/2021).

Sekda Aceh datang bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto. Adapun sejumlah sekolah di Kota Banda Aceh yang dikunjunginya itu adalah SMPN 6, SMPN 2, SMPN 7, MTsn 3, dan SMA 1 Banda Aceh.

Shayra Kamilia Fathi, siswi kelas 3 SMP 6 Kota Banda Aceh, mengaku mengikuti vaksin setelah mendapat pemahaman dari gurunya. Ia pun jadi tahu manfaat vaksin di tengah wabah Covid-19 yang sedang melanda.

“Kalau kekebalan kelompok sudah terbentuk kita sudah bisa berkumpul ramai-ramai lagi, sekolah pun bisa kembali ramai seperti dulu,” ujar Shayra saat mengikuti vaksinasi yang digelar di sekolahnya, Rabu (29/9/2021) .

Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M. Kes didampingi, Kadis Pendidikan Aceh, Drs.Alhudri, MM., saat meninjau pelaksanaan vaksinasi usia sekolah di SMAN 1 Banda Aceh, Rabu, (29/9/2021).

Fatih Razan Bardia, siswa SMP 2 Kota Banda Aceh, usai menerima suntikan vaksin Covid-19 mengatakan, tidak ada rasa sakit apapun yang ia rasakan pasca vaksin. Ingin terasa aman dari serangan virus corona menjadi motivasi dirinya mengikuti vaksinasi. Ia pun mengajak siswa lainnya untuk segera ikut menerima suntikan vaksin.

“Ikut vaksin ini sudah diizinkan orangtua,” kata Fatih.

Disamping antusias siswa, wali murid pun ikut mendukung anaknya mengikuti vaksinasi. Ridwan Iriadi, salah satu wali murid siswa SMP 2 Banda Aceh mengatakan, dirinya sama sekali tidak merasa takut anaknya menerima suntikan vaksin.

Berdasarkan pemahaman yang ia dapatkan vaksin berfungsi untuk melindungi diri dari penyakit covid-19.

“Program pemerintah yang baik tentu harus kita dukung,” kata Ridwan.

Nirbaya, wali murid siswa SMP 7 Banda Aceh, berharap vaksinasi siswa dapat berjalan lancar dan pembelajaran tatap muka kembali bisa digelar.

Ia mengatakan, vaksin Covid-19 bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan virus corona.

Sementara itu, Sekda Aceh, Taqwallah, dalam setiap kesempatan kunjungannya di sejumlah sekolah tersebut, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada tim vaksinator puskesmas maupun TNI yang hadir di sekolah. Ia juga mengapresiasi kerja keras kepala sekolah dan wali kelas yang terus meyakinkan siswa agar vaksinasi di lingkungan sekolah berjalan sukses.

Taqwallah juga menyemangati para siswa yang mengikuti vaksinasi Covid-19. Ia berharap pembelajaran tatap muka dapat digelar kembali secara sempurna setelah seluruh siswa maupun santri divaksin.

“Wali kelas harus mendampingi muridnya yang sedang divaksin, mereka butuh dukungan agar tidak merasa takut,” ujar Taqwallah.

Pada kesempatan tersebut, Sekda menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan tim vaksinator, pendidik dan peserta didik di sekolah. Saat berdialog Sekda meminta kepala sekolah menyampaikan progres dan update capaian vaksin siswanya. []

Kemenag Gelar Pembinaan Penyiar Agama Islam di Aceh

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kementerian Agama RI menggelar kegiatan Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam di Provinsi Aceh . Kegiatan yang diikuti puluhan penyiar radio perwakilan kabupaten/kota di Aceh berlangsung di Hotel Kyriad, Banda Aceh mulai 29 September-1 Oktober 2021.

Kegiatan ini dibuka secara daring oleh Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Dr. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I.

Ia menyampaikan, penyiar adalah pemilik jiwa yang mulia yang menyiarkan misi-misi mulia syiar Islam.

“Semoga para penyiar selalu diberikan kekuatan dan ketegaran dalam menjalankan misi mulia ini karena independensinya dalam menebar berita adalah menjadi amal jariyah hingga berganti generasi,” ungkapnya.

Di samping itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, penyiar merupakan tugas yang mulia. Lewat tugasnya penyiar dapat menyiarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat luas.

“Dengar tidak didengar bapak tetap menyiar, tapi tetap yakin ada yang mendengar, apalagi yang disampaikan hal-hal yang positif,” kata Iqbal.

“Kebaikan didengar atau tidak didengar harus tetap kita suarakan,” katanya lagi.

Ia berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga dapat meningkatkan peran penyiar radio dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Dengan kegiatan ini ada sesuatu yang kita pahami dan kita share kepada yang lain. Penyiar orang-orang hebat, walaupun menyiarkan pesan lewat dimana saja,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Kementerian Agama RI Sayid Alwi Fahmi, M.Si mengatakan, penyiar adalah rekan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis kepada masyarakat.

“Penyiar menyampaikan syiar agama dalam segala hal yang berhubungan dengan pemahaman nilai-nilai keagamaan. Penyiar akan lebih bisa berkreasi dalam menyampaikan hal yang berkaitan dengan moderasi agama,” ujarnya. []

BMKG Minta Atlet Waspada Cuaca Panas Terik Selama PON Papua

Penulis
Mirzu
-
0
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Nukilan.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau para peserta untuk mewaspadai cuaca panas terik selama ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua berlangsung hingga 15 Oktober mendatang.

Sejumlah atlet yang berlaga di PON, terutama pada cabang olahraga luar ruangan sebelumnya sempat mengeluhkan cuaca panas terik di Papua.

Namun menurut Sub Koordinator Bidang Pelayanan Jasa Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura Ezri Ronsumbre, cuaca panas terik saat ini merupakan kondisi yang wajar karena Papua masih dilanda musim kemarau. Musim hujan di Jayapura diperkirakan terjadi pada Desember.

Cuaca terik ini, lanjut dia, memang bakal terjadi di klaster penyelenggaraan PON, terutama Kota dan Kabupaten Jayapura.

Selain itu, cuaca panas terik juga disebabkan karena posisi semu matahari saat ini tepat berada di ekuator dan bergerak menuju selatan Papua.

“Ini (cuaca terik) memang siklus tahunan dan bukan di luar kebiasaan. Untuk sekarang September, semu matahari berada persis di ekuator, dan sekarang bergerak ke arah selatan Papua. Jadi memang belahan bumi bagian selatan akan lebih banyak menerima sinar matahari,” ujar Ezri seperti dilansir Antara, Rabu (29/9/2021).

Sementara itu, suhu di Kota dan Kabupaten Jayapura, kata dia, saat ini berada di kisaran 32 hingga maksimal 33 derajat.

Dia mengimbau para atlet terutama yang bertanding di arena luar ruangan untuk menjaga kondisi agar bisa tetap tampil maksimal dan tidak mengalami dehidrasi.

“Perbanyak minum air putih supaya jangan dehidrasi, lalu menggunakan sunscreen karena memang terik, panasnya langsung menyengat dan terasa langsung di terik. Jadi perlu melindungi diri saja dengan perbanyak air putih dan melindungi kulit supaya jangan terbakar,” tutup dia.

Pelaksanaan Musyawarah PMI Banda Aceh Diundur Hingga 7 Oktober 2021

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Pelaksanaan Musyawarah Kota (Muskot VII) Palang Merah Indonesia (PMI) Banda Aceh yang seharusnya dilaksanakan 30 September 2021 diundur hingga Kamis 7 Oktober 2021 bertempat di Lantai II Aula Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Banda Aceh.

Hal itu berdasarkan surat nomor 128/ORG/IX/2021 tanggal 29 September 2021, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Musyawarah Kota PMI Banda Aceh yang ditandatangani Ketua PMI Kota Banda Aceh, Qamaruzzaman Hagny.

Sebelumnya, PMI Provinsi Aceh telah mengeluarkan surat nomor 182/ORG/IX/2021 tanggal 23 September 2021, perihal Pelaksanaan Muskot yang ditandatangani langsung Ketua PMI Provinsi Aceh, Murdani Yusuf, SE.

Dalam surat tersebut, Murdani menyampaikan bahwa, pelaksanaan Muskot PMI Banda Aceh dapat dilaksanakan pada Kamis, 30 September 2021.

Kemudian, untuk persiapan pelaksanaan itu, Murdani meminta PMI Kota Banda Aceh untuk mengirimkan Surat Keputusan (SK) tentang Kepanitiaan Muskot dan Rancangan tata tertib Muskot PMI Banda Aceh. Dan dia juga meminta pelaksanaan Muskot PMI Kota Banda Aceh tetap dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Namun, PMI Kota Banda Aceh kembali membalas surat tersebut dengan surat nomor 127/ADM/IX/2021 tanggal 27 September 2021, perihal Pelaksanaan Musyawarah Kota.

Dengan surat itu Ketua PMI Kota Banda Aceh meminta pelaksanaan Muskot PMI Banda Aceh dilaksanakan setelah berdiskusi dan berkonsultasi mengenai jadwal pelaksanaan dengan Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman sebagai pelindung PMI Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu, Setelah berdiskusi dan berkonsultasi dengan Walikota Banda Aceh, maka diputuskan bahwa pelaksanaan Muskot VII PMI Banda Aceh akan dilaksanakan pada Kamis (7/10/2021). [red]

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Musyawarah Kota (Muskot) PMI Banda Aceh. (Foto: Ist)

Pansus PBJ DPRA: Pemerintah Aceh Ingin Legalkan Program “Haram” Apendiks Lewat APBA-P

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ir. Azhar Abdurahman mengatakan, upaya bersikeras Pemerintah Aceh membuat APBA-Perubahan, karena ingin melegalkan barang haram berkode Apendiks.

“Ada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang ditemukan paket non tender senilai Rp.179 Milyar, semua ingin dilegalkan, dan bisa bertambah lagi dana siluman tersebut,” kata Ir. Azhar Abdurahman kepada Nukilan.id di ruang kerja Komisi I DPR Aceh, Senin (27/9/2021).

Menurut Azhar, Pemerintah Aceh ingin bermain-main di akhir masa Jabatan. Yang sangat disesali permainan haram ini ikut mencopot anggaran Rumah Layak Huni di Dinas Perumahan dan Permukiman sebanyak 3.560 unit atau besaran anggaran Rp. 350 Milyar yang digunakan untuk kegiatan Haram yang kemudian ingin dilegalkan melalui APBA-P.

“Ada juga keseriusan dan transparansi dari SKPA yang melaporkan kepada pansus PBJ DPR Aceh Soal paket Non tender yang berkode Apendiks (AP), mereka akui paket tersebut, namun ada SKPA yang belum mengakuinya, dan ini terus ditelusuri,” kata Azhar Abdurahman.

Menurut Azhar, paket yang berkode AP ini semua tidak bisa di eksekusi, jika dipaksakan untuk di realisasi harus melewati Pembahasan Anggran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan tahun 2021 karena itu barang siluman yang muncul tiba-tiba.

Kata Azhar, dana Apendiks tidak melalui penyusunan Anggaran yang resmi, juga tidak dimasukan dalam Peraturan Gubernur Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), dibahas dalam KUA -PPAS dan tidak masuk dalam Paripurna APBA.

Sebagian dana Rumah Layak Huni yang dialihkan ke Paket yang berkode Apendiks seperti yang ditemukan di DKP 300 paket Rp. 52. 000 000 000, Disdik Dayah 38 paket Rp. 27. 750 000 000, Arsip dan Perpustakaan 161 paket Rp 32.200.000.000, Perkim 36 Paket Rp. 30.990 200 000, UKM 4 paket Rp. 5. 304 050 000, Dinas Syariat Islam 12 paket Rp.1.726 150.000, MAA 35 paket Rp. 6.368 494 967, Dishub 34 paket Rp. 6. 284 233 401,- Dinsos Aceh 3 Paket Rp. 1. 450.000 000, dan BAPPEDA 2 Paket Rp. 1. 431 414 800.

“Selaku Anggota Banggar DPR Aceh mempertanyakan kenapa semua paket kegitan itu di labelkan Apendiks (AP), ini perlu penjelasan dari pemerintah Aceh, seharusnya paket ini dapat di eksekusi kenpa harus digantung sehingga tidak bisa direalisasi,” kata Azhar.

Azhar menyebutkan, inilah dosa-dosa pemerintah Aceh dengan menyusun Anggaran yang salah pada tahun 2021, dan ingin mmenghapus dosa melalui APBA Perubahan, maka kami melihat ini adalah cara untuk membodohi , dan perlu berhati hati. Jangan terjebak, mereka ingin mensuplai gelondongan gelondongan angka yang besar dalam penghapusan dosa. []

Reporter: Irfan

Kepala Kejari Medan, Teuku Rahmatsyah Raih Penghargaan USK Award 2021

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Pemberian piagam penghargaan Universitas Syiah Kuala (USK) berdasarkan Keputusan Rektor USK Nomor 349 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemberian Penghargaan.

Pemberian penghargaan diberikan langsung kepada sebagian alumni USK yang telah berjasa, berprestasi, dan berdedikasi terhadap pembangunan Nasional pada umumnya, serta sebagai bentuk penghargaan kepada para alumni, maka USK memberikan “USK AWARD” di gedung AAC Dayan Dawood pada Rabu, (29/9/2021)

Ada tiga orang yang mendapatkan piagam penghargaan tersebut, salah satunya merupakan alumni Fakultas Hukum, Teuku Rahmatsyah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Medan.

Pemberian penghargaan dilakukan pada serangkaian kegiatan sidang terbuka dalam rangka Milad ke-60 USK dan Orasi Ilmiah oleh Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Teuku Rahmat menyampaikan rasa syukur serta berterima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh almamater USK kepadanya. Semoga menjadi motivasi khususnya bagi dirinya serta para alumni lainnya untuk senantiasa terus berkarya dan berprestasi dalam bermasyarakat serta pembangunan nasional.

“Saya sendiri ngak tau dinilai untuk mendapatkan ini, dari alumni ya berharap apa yang bisa kita buat untuk USK, saya selaku alumni melakukan pengabdian pada perguruan tinggi khususnya dalam bidang hukum ya memberikan yang terbaik fakultas dan USK,” ucapnya.

Ia juga mengatakan pernah bertugas di beberapa provinsi yang barangkali dinilai oleh tim. Alhamdulillah hari ini saya memperoleh penghargaan ini, saya juga berharap dari teman-teman media juga bisa memberikan masukan-masukan kepada saya agar bertugas untuk lebih baik lagi.

Katanya, di tengah masa pandemi gini, usahakan belajar yang baik, terus berkarya untuk diri sendiri, orang tua, keluarga. Intinya jangan berhenti sampai selesai perkuliahan di sini.

“Semoga USK cepat terwujud sesuai dengan visi dan misinya yang inovatif, mandiri, dan unggul,” pungkasnya. []

Jubir Presiden Puji Dinas Pendidikan Aceh Terkait Vaksinasi Siswa

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Juru Bicara Presiden RI, Dr. M. Fadjroel Rachman, SE, MH mengapresiasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh dalam upaya meningkatkan angka capaian vaksinasi bagi warga sekolah yang ada di seluruh Aceh.

Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi itu mengaku gembira melihat capaian vaksinasi yang telah dilakukan terhadap guru dan tenaga kependidikan serta siswa yang digagas Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh.

“Nah kalau melihat perkembangan, saya bergembira kepada Pemerintah Aceh mengenai kemajuan vaksinasi siswa yang sudah dicapai,” kata Fadjroel dalam sambutannya pada Webinar Nasional Vaccine Goes to School dengan tema “Vaksinasi Tuntas, Belajar Tatap Muka Lancar,” Rabu, 29/9/2021).

Jubir Presiden menyebutkan saat ini semua pihak menginginkan agar sekolah tatap muka segera dilaksanakan seperti semula, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Untuk itu, Ia menegaskan vaksinasi untuk guru dan siswa harus disegerakan.

“Pada intinya kita semua menginginkan agar belajar tatap muka segera dimulai, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Pak Alhudri,” katanya.

Fadjroel mengutip pernyataan Presiden RI bahwa, apabila para siswa di tanah air sudah mendapat vaksin secara merata, maka pembelajaran tatap muka sudah boleh dilaksanakan.

“Kami senang mendengarnya, ada peningkatan yang cukup signifikan angka vaksinasi khususnya terhadap siswa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh pasca kedatangan Bapak Presiden ke Aceh beberapa minggu lalu,” tuturnya.

Fadjroel mengingatkan para siswa tidak perlu takut untuk divaksin dan mengajak kepada teman-teman usia sekolah untuk dapat segera melakukan vaksinasi. Dia juga menyemangati Dinas Pendidikan Aceh untuk terus mengkampanyekan vaksinasi terhadap warga sekolah lainnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Antara lain dengan menggalakkan masker yang digaungkan melalui Program Gerakan Masker Aceh (Gema), Gerakan Masker Siswa (Gemas) tahap I dan II.

“Lalu sampai saat ini Pemerintah Aceh juga masih terus melakukan upaya vaksinasi bagi guru dan kemudian dilanjutkan dengan siswa pada jenjang SMP dan SMA sederajat,” ungkapnya.

Kesemua program Pemerintah ini, menurut Alhudri bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 sehingga dapat segera terlaksananya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

“Upaya lain yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh yaitu zikir dan doa bersama memohon dijauhkan dari wabah dan bencana Covid-19. Sudah dimulai sejak 15 juli 2021, dilaksanakan setiap hari dari pukul 08.00 s/d 08.30 wib serta sosialisasi dan pengawasan disiplin protokol kesehatan,” ujarnya.

Kadisdik memaparkan melalui agenda kunjungan lapangan tanggal 16 September 2021, terjadi peningkatan yang luar biasa dalam jumlah pelajar yang sudah divaksin. misalnya di Kota Banda Aceh terjadi peningkatan hingga tiga ratus persen dan Kabupaten Aceh Besar meningkat hingga dua ratus persen.

“Kami akan terus mengkampanyekan vaksinasi sehingga tahun 2022 agenda vaksinasi bisa selesai. Karena kita sadari bersama kalau agenda vaksinasi belum selesai maka pelayanan tidak dapat dilakukan secara maksimal termasuk pendidikan akan sulit berjalan,” tutupnya.

Alhudri melaporkan hingga hari ini, sebanyak 99 sekolah jenjang SMA sederajat yang ada di Aceh telah melakukan vaksinasi di atas 75 persen. Ia berharap kedepannya jumlah tersebut akan terus meningkat.

Pada kegiatan webinar nasional yang digagas oleh Forum Komunikasi Organisasi Siswa Intra Sekolah (FOKUS) itu juga turut diisi oleh sejumlah narasumber lainnya yaitu Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, dr Siti Nadia Marzuki, M. Epid, Kepala Perwakilan UNICEF Aceh, Andi Yoga Tama, Kepala Cabang Disdik Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Dr Mohd Iqbal AR, ST, M.Si, serta Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmuha, Hanifah Hasnur, S.Pd, SKM, MKM.[]

LSM Geumaseh Minta Pemerintah Jamin Keselamatan Petugas Vaksin di Lapangan

Penulis
Mirzu
-
0
Ketua LSM Geumaseh, Faidhil, (Foto: Ist)

Nukilan.id – Penolakan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas khususnya petugas vaksinasi di lapangan masih banyak terjadi. Penolakan yang terjadi tidak hanya Secara lisan bahkan sudah sampai dengan tindakan intimidatif yang membuat petugas vaksinator trauma.

Mengenai hal ini, LSM Geumaseh meminta kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum di setiap tingkatan agar bisa menjamin keamanan dan keselamatan petugas.

“Kita meminta kepada pemerintah dan aparat hukum agar serius memperhatikan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan, ini problem serius jangan sampai mereka terancam,” ungkap Faidhil ketua LSM Geumaseh

Pihaknya mengatakan para tenaga kesehatan menjadi bulan-bulanan ketika ditugaskan vaksinasi ke komunitas-komunitas masyarakat, mulai dari perkataan yang tidak menyenangkan hingga pengusiran.

“Ini dilema, sebagai tugas dan tanggung jawab mereka harus turun ke lapangan, namun di lapangan mereka harus menerima tindakan yang tidak menyenangkan yang bisa menyebabkan mereka trauma, Jangan sampai muncul stigma bahwa Nakes di benturkan dengan masyarakat, ini bisa bergejolak di Internal para Nakes” lanjut Faidhil

Geumaseh menghimbau kepada seluruh Tenaga Kesehatan agar bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga hal-hal yang tidak diinginkan setidaknya bisa diminimalisir dan teman-teman tenaga kesehatan tidak menjadi korban secara hukum.

“Kita juga berharap kepada masyarakat agar tidak menghakimi tenaga kesehatan di lapangan, karena yang dilakukan oleh tenaga kesehatan hanya menjalankan kebijakan pemerintah sebagai tanggung jawab profesi,” tutup Faidhil. [red]

Perkuat Ketahanan Pangan, Ini Program Prioritas Distanbun Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Sekretaris Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, S.P, M.P. (Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh saat ini terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan di Aceh dengan mengembangkan tiga program prioritasnya, yaitu pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, S.P, M.P  kepada Nukilan.id di ruang kerjanya, Selasa (28/9/2021)

Ia menjelaskan bahwa, komoditi tanaman pangan difokuskan pada tanaman padi dan jagung.

“Namun kalau untuk tanaman padi, kita ada beberapa pengembangan dengan menggunakan IP-300 dan mengoptimalkan lahan di beberapa wilayah, sehingga intervensi kegiatan kita itu bisa melakukan panen padi sampai 3 kali dalam setahun. Itu kita lakukan untuk ketahanan pangan,” kata Azanuddin.

Selanjutnya, dalam program IP-300 ini, hal yang paling besar pada pengolahan lahannya, makanya untuk pengolahan itu sangat dibutuhkan bantuan-bantuan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Mekanika Tanah (Mektan).

“Tapi kegiatan tersebut sudah menunjukkan progres yang bagus, kita mengharapkan minimal kita bisa mempertahankan sebagai penghasil gabah, karena di tahun 2019 kemaren kita menjadi 8 terbesar se-Indonesia yang juga mendapatkan penghargaan pin emas dari Menteri Pertanian,” ujarnya.

Sedangkan tanaman jagung, kata dia, kita juga melaksanakan intervensi dalam kegiatannya di beberapa Kabuapten/kota untuk mendukung ketahan pangan.

Selain itu, untuk komoditu hortikultura difokuskan pada tanaman cabe dan bawang, karena dengan adanya tanaman cabe dan bawang ini mampu menekan inflasi, dan ini merupakan inflasi terbesar di sektor pertanian.

“Hari ini cabe kita sudah surplus dari kebutuhan kita, hanya saja pada tanaman bawang kita masih lemah, makanya hari ini bawang masih kita ambil dari luar daerah. Karena itu, saat ini kita sedang menyiapkan benih-benih yang ada dari penangkal local, dan bisa dimanfaatkan dan diberdayakan. Kemudian ada intervensi buah-buahan seperti, durian, pokat dan lain-lainnya,” terang Azanuddin.

Sementara itu, Azanuddin menyampaikan, untuk komoditi perkebunan, pihaknya masih melakukan intervensi pada komoditi unggulan, seperti tanaman kopi.

“Ini kita lakukan supaya bisa distrubusi bibit, dan juga melakukan gerakan masal pemangkasan, karena salah satu pemeliharaan yang baik itu adalah pemangkasan yang teratur dan berkala. Jadi kalau tidak ada pemangkasan akan rimbun dan menyebabkan jamur dibawah tanamannya,” jelas Azanuddin.

Lebih lanjut, untuk tanaman kopi jenis arabika masih umum intervensinya itu di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, sedangkan untuk tanaman kopi jenis robusta itu di Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya.

“Kemudian untuk kakao ada di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Aceh Tenggara. Sedangkan animo masyarakat sudah 3 tahun tentang pinang betara dan minat masyarakat terhadap tanaman ini cukup tinggi sudah banyak didistribusikan,” ungkap Azanuddin.

Terakhir, Sekretaris Distanbun Aceh ini mengimbau kepada Distanbun di Kabupaten/Kota sebagai pemilik wilayah harus melakukan pengawasan dan pengawalan pada setiap kegiatannya.

Reporter: Hadiansyah

Ketua Fraksi PPP Aceh: Tidak Mungkin Lagi Membahas APBA-P

Penulis
nukil
-
0
Ketua Fraksi PPP DPRA Ihsanuddin. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) H. Ihsanuddin MZ, SE, MM., mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tidak mungkin lagi dibahas, karena waktu Akhir Pembahasan tanggal 30 September 2021.

“Mana mungkin lagi untuk di bahas,” kata Ikhsanuddin ketika dikonfirmasi Nukilan.id di Banda Aceh, Rabu (29/9/2021).

Ihsanuddin menyampaikan, sesuai regulasi yang ada eksekutif seharusnya sudah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRA di awal Agustus, namun saat ini sudah memasuki minggu ke empat bulan September, barang itu belum pernah dilihat untuk dilakukan pembahasan di tingkat Banggar DPRA.

Merujuk pada Peraturan Presiden (PP) 12 Tahun 2019 pasal 179 ayat 3 yang menyatakan bahwa APBA-P baru bisa dibahas setelah Laporan Pertanggung Jawaban diterima pada tahun sebelumnya.

“Berarti tahun 2020 dalam bentuk Qanun kalau di Aceh,” ujar Ihsan.

Faktanya–kata Ihsanuddin– DPRA menolak LPJ APBA tahun 2020 Pemerintah Aceh dan disitu diterangkan pada pasal 179 sudah cukup jelas, artinya tidak ada multifungsi terjemahannya.

“Setelah DPR Aceh menolak LPJ, maka Pemerintah Aceh mengeluarkan Pergub, maka secara otomatis tidak ada lagi pembahasan APBA-P,” jelasnya.

Dijelaskan juga, pada bulan April atau Mei 2021 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran khusus untuk Aceh, agar mewanti-wanti setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan pada APBA tahun 2022, yakni harus melalui mekanisme yang benar, mulai dari proses perencanaan sampai di sahkannya APBA tersebut.

Demikian juga untuk pembahasan APBA-P 2021 harus melalui proses yang benar dan tepat perencanaan dan sebagainya.

“Kalau dipaksakan untuk pembahasan APBA-P tanpa adanya waktu yang cukup sesuai dengan mekanisme, ini berbahaya, akan melanggar surat edaran dari KPK,” kata Ihsan.

Untuk itu Ihsan meminta Pemerintah Aceh agar fokus pada seluruh kegiatan APBA murni tahun 2021, yang saat ini masih banyak belum terealisasi.[]

Reporter: Irfan

1...1,8911,8921,893...2,260Halaman 1,892 dari 2,260

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id