Beranda blog Halaman 1833

Demokrat Aceh Besar Kirim Do’a untuk Kesembuhan SBY

0
DPC Demokrat Aceh Besar Gelar Do'a bersama untuk kesembuhan SBY. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Aceh Besar, bersama dengan tokoh dan masyarakat melakukan Zikir dan Do’a bersama untuk kesembuhan Presiden RI ke-6, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY yang saat ini sedang menjalani perawatan medis di Amerika Serikat.

Zikir dan Do’a bersama yang dipimpin Teungku Sadikin dari Aceh Besar berlangsung di Kantor DPC Partai demokrat Aceh Besar, Pintu Air, Aceh Besar, Jum’at (12/11/2021).

Ketua DPC Demokrat H.T Ibrahim, ST, MM pada kesempatan itu mengatakan, ada;ah harapan kita semua Bapak Perdamaian Aceh SBY diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan Do’a yang kita panjatkan diterima Allah SWT.

“Kita do’akan ayahanda kita Bapak SBY bisa cepat kembali beraktifitas seperti sedia kala,” kata HT. Ibrahim.

Pada acara Zikir dan Do’a tersebut, DPC Demokrat Aceh Besar juga memberi santunan kepada anak yatim dari seluruh kecamatan yang ada di Aceh Besar, yang juga turut serta berkirim do’a’.

Hadir Anggota DPRK Aceh Besar Zarwatun Niam, Ketua Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Rida Ariani, pengurus Ranting, simpatisan Partai Demokrat, serta tokoh masyarakat Aceh Besar lainnya.[]

10 Transfer Terbaik Liverpool di Bawah Kendali Michael Edwards

0
(Foto: Dok. LiverpoolFC

Nukilan.idLiverpool akan segera berpisah dengan Michael Edwards. Edwards akan meninggalkan posisinya sebagai direktur olahraga pada akhir musim 2021/2022 ini.

Edwards telah bekerja di Liverpool sejak tahun 2011 silam. Pria berusia 42 tahun tersebut kemudian diangkat menjadi direktur olahraga di Anfield mulai tahun 2016.

Sebagai direktur olahraga, Edwards sudah bekerja dengan sangat baik. Dia sangat populer di kalangan penggemar berkat keahliannya di bursa transfer.

Edwards berhasil membantu Jurgen Klopp memboyong pemain berkualitas ke Anfield. Selain itu, Edwards juga mampu melepas pemain dengan harga yang menguntungkan.

Berikut ini 10 transfer terbaik Liverpool di bawah kendali direktur olahraga Michel Edwards.

Andrew Robertson

Liverpool memboyong Andrew Robertson pada bursa transfer musim panas 2017. Mereka cuma membayar mahar sebesar 9 juta euro kepada Hull City yang baru terdegradasi.

Keputusan Liverpool untuk mendatangkan Robertson sangat tepat. Pasalnya, bek berpaspor Skotlandia ini mampu menunjukkan performa yang bagus bersama The Reds.

Robertson sudah menyumbang 39 assist dari 189 penampilan untuk Liverpool. Mantan pemain QPR tersebut juga mencetak lima gol untuk timnya.

Mohamed Salah

Jurgen Klopp kabarnya menginginkan Julian Brandt sebagai target di musim panas 2017. Namun, Michael Edwards berhasil meyakinkan pelatih Jerman itu bahwa Mohamed Salah adalah pilihan yang lebih baik.

Salah direkrut dari AS Roma seharga 42 juta euro. Pemain internasional Mesir tersebut sampai sejauh ini sudah mencetak banyak gol untuk Liverpool.

Hingga saat ini, Salah sudah mengumpulkan 140 gol dan 53 assist dari 218 penampilan untuk Liverpool. Dia juga berhasil membantu The Reds memenangkan Premier League dan Liga Champions.

Philippe Coutinho

Philippe Coutinho merupakan pemain kunci Liverpool. Namun, pemain asal Brasil tersebut punya keinginan untuk bermain di Barcelona.

Liverpool akhirnya mengabulkan permintaan Coutinho tersebut pada Januari 2018. Sang pemain dilepas ke Barcelona seharga 135 juta euro.

Coutinho gagal menunjukkan performa terbaiknya setelah datang ke Camp Nou. Sementara itu, Liverpool mendapat keuntungan besar dari penjualan Coutinho.

Virgi van Dijk

Setelah gagal mendatangkan Virgil Van Dijk pada musim panas 2017, Liverpool tidak beralih ke pemain lainnya. Mereka kembali mengejar pemain asal Belanda tersebut enam bulan kemudian.

Liverpool mendatangkan Van Dijk dengan biaya 84,65 juta euro. Namun, The Reds tidak sia-sia mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Van Dijk.

Kedatangan Van Dijk mampu membuat barisan pertahanan Liverpool semakin kuat. Van Dijk berhasil membantu The Reds memenangkan sejumlah gelar.

Fabinho

Setelah tampil mengesankan bersama AS Monaco, Fabinho pindah ke Liverpool pada 2018. Pemain asal Brasil tersebut ditebus dengan biaya 45 juta euro.

Fabinho awalnya kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Anfield. Namun, Fabinho pada akhirnya berhasil menjadi pemain kunci di lini tengah The Reds.

Pemain berusia 27 tahun itu membantu The Reds memenangkan Liga Champions pada musim debutnya. Fabinho lantas meraih gelar Premier League setahun kemudian.

Alisson Becker

Setelah menyaksikan penampilan Loris Karius di final Liga Champions 2018, Liverpool kembali ke AS Roma. Mereka mengontrak Alisson seharga 62,5 juta euro.

Pemain internasional Brasil tersebut didatangkan ke Liverpool dengan harga mahal. Namun, Alisson mampu menjawab biaya transfernya dengan performa apik di bawah mistar.

Alisson sudah melakukan banyak penyelamatan penting untuk Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Kini The Reds sudah tidak punya masalah di bawah mistar gawang.

Danny Ward

Danny Ward hanya membuat tiga penampilan di tim utama selama lima setengah tahun di Liverpool. Dia kemudian menjadi penjaga gawang pilihan keempat setelah kedatangan Alisson Becker pada 2018.

Namun, Liverpool berhasil menjual Ward ke Leicester City sebagai pelapis untuk Kasper Schmeichel. Pemain asal Wales tersebut dilepas ke King Power Stadium seharga 14 juta euro.

Sampai sekarang, Ward masih terus menghangatkan bangku cadangan di King Power Stadium. Pemain berusia 28 tahun tersebut belum melakukan debut di Premier League untuk The Foxes.

Harvey Elliott

Harvey Elliott muncul dari akademi Fulham. Dia menjadi pemain termuda Premier League ketika dia melakukan debutnya pada usia 17 tahun pada 2019.

Setelah menolak menandatangani kontrak profesional dengan The Cottagers, Liverpool berhasil memenangkan perburuan Elliott. The Reds harus membayar 1,7 juta euro untuk mendapatkan tanda tangannya.

Elliott menjalani musim yang brilian dengan status pinjaman di Blackburn Rovers pada 2020-21. Gelandang berusia 18 tahun tersebut sekarang telah menembus skuat tim utama Jurgen Klopp.

Dominic Solanke

Dominic Solanke bergabung dengan Liverpool pada 2017 dari Chelsea dengan status free transfer. Namun, karier striker asal Inggris tersebut di Anfield tidak berjalan baik.

Solanke tidak mampu menembus tim utama dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Solanke hanya mencetak satu gol dari 27 penampilan bersama The Reds.

Kendati penampilannya tidak mengesankan, Liverpool bisa menjual Solanke ke Bournemouth seharga 21,2 juta euro. Transfer tersebut terjadi pada Januari 2019.

Rhian Brewster

Liverpool punya harapan yang besar pada Rhian Brewster. Pemain asal Inggris tersebut digadang-gadang bakal menjadi bintang masa depan The Reds.

Meski begitu, Liverpool memutuskan untuk melepas Brewster pada tahun 2020. Sang pemain dilepas ke Sheffield United dengan biaya 26 juta euro.

Brewster sampai sejauh ini masih belum bersinar bersama Sheffield. Liverpool sepertinya tidak menyesal melepas pemain didikan akademinya tersebut. [Planet Football]

Saifuddin Bantasyam: Pernyataan SUA Harus Disambut Baik oleh Partai Politik

0
Saifuddin Bantasyam (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id —Setelah berlangsung dua hari, sekitar 400-an ulama mengakhiri pertemuan yang diberi nama Silaturrahmi Ulama Aceh (SUA) dengan mengeluarkan 11 rekomendasi penting. Rekomendasi para ulama itu dibacakan oleh Tgk Rizwan H Ali MA dari Lhokseumawe, di lokasi pertemuan, Gedung Hj Yusriah, Darul Imarah, Aceh Besar.

Jika dilihat cakupan rekomendasi, di samping mengarah kepada internal ulama sendiri seperti ulama diminta untuk mengawasi kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif,  SUA memberikan perhatian yang besar kepada pembangunan politik di Aceh.

Terkait dengan hal ini, Saifuddin Bantasyam, Dosen FH Universitas Syiah Kuala (USK), saat ditanya oleh media ini menyatakan bahwa rekomendasi itu sebagai sesuatu yang sangat tepat. “Politik itu sesuatu yang sangat luas, bisa dalam artian penataan kehidupan negara dan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan politik praktis,” kata Saifuddin.

Dosen FH USK yang juga mengajar di FISIP USK itu mengatakan di negara yang demokratis, parpol adalah salah satu pilar penting pembangunan. “Kebijakan yang dijalankan negara dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, tak bisa dilepaskan dari pengaruh parpol melalui para wakilnya di perlamen” sebut Saifuddin. Tak kurang daripada itu, kata Saifuddin, parpol adalah juga “pabrik” yang memproduksi pemimpin-pemimpin baik di tingkat pusat maupun did aerah.

Atas dasar itu, kata Saifuddin, sangatlah wajar jika para ulama menaruh harapan kepada perbaikan kinerja parpol khususnya yang di Provinsi Aceh. SUA merekomendasikan agar parpol memberi perhatian kepada amar ma’ruf nahi mungkar dalam AD/ART parpol, mendengar pertimbangan MPU dalam pengambilan kebijakan, mengkaji peluang pembentukan Dewan Syariah Siyasah (DSA) lintas parpol, dan mendorong parpol untuk membuat pakta integritas.

Menurut Saifuddin, rekomendasi semacam itu sangatlah keacehan,  menunjukkan kekhasan Aceh di mana ulama mendapatkan tempat yang khusus dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan daerah. “Karena itu, saya pikir seluruh parpol perlu menyambut dengan baik dan menyesuaikan dengan AD/ART, visi, misi, dan program-program kerja parpol di mana memungkinkan” kata Saifuddin.

Pemerhati politik dan HAM Aceh itu berharap bahwa SUA perlu menjauhkan diri dari kegiatan politik praktis, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa beberapa ulama atau teugku yang ada dalam SUA bergiat langsung dalam parpol.  “Perlu pemisahan suara SUA dengan suara dari ulama atau teungku yang sudah tergabung dalam suatu orpol. Ini penting untuk menghindari suara miring kepada SUA, dan agar masyarakat serta parpol yang tidak ada ulama atau teungku dalam kepengurusannya, juga dapat selalu menaruh hormat kepada SUA,” kata Saifuddin mengakhiri keterangannya kepada media ini sambil berharap agar silaturrahmi semacam itu dapat berlangsung secara kontinyu dengan fokus perhatian kepada berbagai aspek kehidupan lainnya. []

Relawan Banteng Peduli dan Organisasi Sayap PDIP Bantu Korban Banjir di Aceh Selatan

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Aceh dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Selatan melalui Relawan Banteng Peduli menyalurkan bantuan kepada Korban Banjir di beberapa gampong di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (11/11/2021).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Kantor Keuchik Lawe Cimanok yang di terima oleh Camat Kluet Timur Bapak Gusmawi Mustafa, Danramil 13 Kluet Timur Bapak Pelda Mutrizal, Bhabinkamtibmas Polsek Kluet Timur, serta para keuchik yang menjadi sasaran bantuan tersebut.

 

Kegiatan Banteng Peduli ini melibatkan seluruh elemen sayap Partai PDI Perjuangan diantaranya Satgas Cakra Buana, TMP, BAGUNA, BMI, KJA, REPDEM, BKN dan sayap Partai Lainnya yang terlibat langsung dalam bakti sosial PDI Perjuangan peduli Aceh.

Dalam kesempatan itu, Wakil bendahara DPD PDIP Aceh, Faiza Rachmatullah yang juga Ketua Relawan Banteng Muda Indonesia (BMI) Aceh menyampaikan bahwa, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir berjumlah berupa 130 paket sembako berupa, telor, minyak, gula, indomie, sabun dan lain sebagainya.

“Semoga bantuan ini mampu meringankan beban masyarakat yang beberapa hari yang lalu diterpa musibah banjir,” harapnya.

Selain itu, Ketua Satgas Cakra Buana, Ali Gondrong mengatakan, kegiatan sosial organisasi sayap partai ini merupakan tindak lanjut dari instruksi DPP PDI Perjuangan melalui surat nomor 3493/IN/DPP/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditujukan kepada DPD dan DPC PDI Perjuang di seluruh Indonesia.

 

Ketua Satgas Cakra Buana, Ali Gondrong saat menyerahkan secara simbolis bantuan sembako kepada Camat Kluet Timur di Kantor Keuchik Lawe Cimanok, Kamis (11/11/2021). Foto: Ist

“Dan dana bantuan ini berasal dari donasi dan sukarelawan para kader serta pimpinan sayap partai. Kami akan terus menjalankan tekad untuk mambantu sesama rakyat khususnya di Aceh dengan moto: tanggap darurat, reaksi cepat, dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Kluet Timur, Gusmawi Mustafa menyebutkan bahwa, musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan beberapa hari lalu telah menimpa seluruh gampong yang ada di Kluet. Namun ada empat yang paling berdampak yaitu Gampong Lawe Buluh Didi, Lawe Sawah, Lawe Cimanok, dan Gampong Pucuk Lembang.

“Selain merendam pemukiman banjir juga merendam ratusan hektar lahan persawahan dan perkebunan masyarakat, merusak jalur transportasi masyarakat, jembatan, jalan usaha tani dan pengikisan Tebing Sungai di Dusun Tapak Aulia, Gampong Lawe Cimanok,” sebutnya. []

Bahlil Ungkap Alasan Murban Energy Tunda Investasi di Aceh

0
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan Murban Energy masih mempertimbangkan untuk investasi di Aceh. Ilustrasi. (Setkab.go.id/Jay).

Nukilan.id – Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Murban Energy, perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) menunda penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka rencana investasi di sektor pariwisata di Indonesia.

“Kami lihat ada satu, dua poin yang masih dalam diskusi untuk implementasi investasi Murban di Aceh,” ucap Bahlil saat konferensi pers virtual, Kamis (11/11/2021).

Kendati begitu, Bahlil belum merinci hal-hal yang kembali dipertimbangkan Murban. Tapi, ia memastikan rencana investasi akan tetap jadi.

“Jadi untuk sementara ter-pending bukan berarti tidak jalan. Ini butuh waktu sedikit, sebab masih ada beberapa persepsi yang harus kita sama luruskan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Murban Energy berencana mengalirkan investasi mencapai US$500 juta atau Rp7,14 triliun di Aceh Singkil. Rencananya, dana itu akan digunakan untuk pengembangan proyek wisata di sana.

Luhut mengatakan telah membahas rencana ini bersama dengan Menteri Energi dan Industri UEA Suhail Mohammed Al Mazrouei. Gubernur Aceh Nova Iriansyah pun menandatangani kerja sama pengembangan dan investasi pariwisata dengan Murban Energy yang akan dipusatkan di Pulau Banyak.

“Ada satu proyek senilai US$500 juta yang mereka ingin investasikan dan mereka sudah meninjau, dan sudah bicara. Saya bertelepon, berkomunikasi dengan Menteri Suhail pada 13, 14, 15 September mereka akan datang ke Indonesia lagi untuk proyek kerja sama Indonesia-Abu Dhabi,” ujar Luhut.

MoU lanjutan pun dijadwalkan pada 2 November lalu, tapi kemudian ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di UEA, mereka tidak mendapat respons dari Murban Energy. [cnnindonesia]

Tujuh KNPI Kabupaten Kota di Aceh Diminta Segera Gelar Musda

0
Ketua Bidang Organisasi DPD I KNPI Provinsi Aceh, Adnin A Salam, S.Pd, M.Pd. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Ketua Bidang Organisasi DPD I KNPI Provinsi Aceh, Adnin A Salam, S.Pd, M.Pd menghimbau kepada DPD II KNPI Kabupaten/Kota yang telah habis masa periode kepengurusannya agar segera melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk memilih kepengurusan yang baru, Jumat (13/11/2021).

“Atas dasar pertimbangan masa pandemi Covid-19 selama ini maka kepada 7 DPD II KNPI Kabupaten yang belum melaksanakan musda kita beri kesempatan untuk melaksanakan musda paling lambat sampai 30 November 2021,” imbau Adnin dalam keterangannya kepada Nukilan.id.

Adnin mengingatkan, jika sampai pada waktu yang telah ditentukan tersebut tidak ada niat baik untuk melaksanakan musda, maka pihaknya akan mengambil alih dengan mengeluarkan SK karateker.

“Kita lakukan demi azas berkeadilan terhadap 7 DPD II Yang belum melaksanakan musda,” ungkapnya.

Adnin menerangkan, DPD II yang belum melaksanakan musda antara lain Aceh Tenggara, Bener meriah, Pidie jaya, Pidie, Aceh Selatan dan Aceh Jaya

Terkhusus Pidie, imbuh dia, hanya melanjutkan sidang pleno yang sempat deklok dan tidak bisa dilanjutkan dan Aceh Besar yang akan melaksanakan musda & sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon ketua.

“Untuk Aceh Jaya, saat ini memang sudah kami keluarkan SK karetekernya,harapannya juga sama, kita harapkan per tanggal 30 November 2021 harus sudah selesai dilaksanakan Musda,” tegasnya. []

Diduga Rugikan Negara Rp438 Juta, Kepala Desa Pulau Bunta Aceh Besar Ditahan

0
(Foto: Humas Polda Aceh)

Nukilan.id – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Ditreskrimsus menahan terduga pelaku tindak pidana korupsi berinisial AM, yang merupakan Kepala Desa Pulau Bunta, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (11/11/2021).

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya, S.I.K. dalam keterangan singkatnya menyampaikan, penahanan terhadap AM terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada pengelolaan keuangan di Desa Pulo Bunta, Tahun Anggaran 2015-2019.

(Foto: Humas Polda Aceh)

“Benar, yang bersangkuatan sudah ditahan terkait kasus dugaan korupsi untuk 20 hari ke depan, yaitu dari tanggal 11-30 November 2021,” ujar Sony.

Sony juga menyebutkan, berdasarkan hasil audit, Perkiraan Kerugian Negara (PKN) sebesar Rp438.012.000.

“Kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan sebesar Rp438.012.000,” terangnya singkat, Jumat (12/11/2021) di Mapolda Aceh. []

(Foto: Humas Polda Aceh)

Kemendagri: Seluruh Pegawai Pemda Non-ASN Dapat BPJS Ketenagakerjaan

0

Nukilan.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 memastikan seluruh pegawai pemerintah daerah yang berstatus Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan itu diperoleh setelah seluruh pegawai secara aktif diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro saat mewakili Menteri Dalam Negeri memberikan keynote speech pada kegiatan Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah. Acara yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (11/11/2021), itu diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

“Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non-ASN untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya,” kata Suhajar.

Suhajar menambahkan, sebagaimana Inpres dimaksud, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi beberapa jenis program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dengan pendaftaran pertama minimal dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, dalam mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, kepala daerah diminta untuk segera memastikan keikutsertaan pegawainya.

“Mendorong gubernur dan bupati/wali kota agar seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-ASN di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tutur Suhajar.

Sementara itu, Kemendagri sebagai kementerian yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik di daerah. Tujuannya, untuk memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di samping itu, Kemendagri juga menyediakan akses data penduduk berbasis NIK untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karena itu, dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus menjamin perlindungan terhadap pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kemendagri sebagaimana tercantum dalam Inpres tersebut, juga mendorong kepala daerah untuk mengalokasikan anggarannya.

“Mendorong gubernur, bupati/wali kota untuk memastikan orang terdaftar, berikut (dukungan) anggarannya,” ujar Suhajar.

Menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kemendagri juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 842.2/5193/SJ tanggal 23 September 2021. Dalam SE itu, kepala daerah diminta melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraaan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya.

Kedua, memastikan program sebagaimana dimaksud pada poin pertama tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahunnya.

Ketiga, khusus bagi Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk segera melakukan pendaftaran kepesertaannya dan membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Khusus kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota secara berjenjang melaporkan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

“Sebenarnya tinggal melaksanakan, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri-nya sudah ada, tinggal dilaksanakan,” tandas Suhajar.

Teuku Riefky Kembali Bantu Bocah Penyakit Jantung Bawaan Asal Aceh Jaya

0
Aisya Zafira dan Ibu Sri Wahyuni dari Aceh Jaya. (Foto: Ist.)

Nukilan.id – Anggota DPR-RI asal Aceh Teuku Riefky Harsya (TRH) yang juga menjabat Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, kembali menanggung pengobatan Bocah penyakit jantung bawaan, Aisya Zafira (3,7 tahun), dari Desa Jeumpeuk, Kecamatan Sampoeiniet, Aceh Jaya.

Staff ahli TRH Aidil Mashendra kepada media menjelaskan apabila Aisya Zafira sudah diberangkatkan ke Jakarta bersama kedua orang tuanya M.Nazarudin (ayah) dan Sri Wahyuni (ibu) dari Banda Aceh-Jakarta, Kamis (11/11/2021)

“Aisya dan kedua orang tuanya sudah terbang ke Jakarta menggunakan pesawat Wing untuk menjalani perawatan. Selama proses perawatan mereka akan tinggal dikediaman dinas TRH di Jakarta,” kata Aidil Mashendra.

Kata Aidil, selama di Jakarta baik biaya pengobatan dan tempat tinggal serta kebutuhan lainnya akan ditanggung oleh TRH. Untuk itu–Aidil meminta rakyat Aceh untuk turut mendoakan kesembuhan Dik Aisya.

Sebelumnya, Teuku Riefky juga memfasilitasi pengobatan bocah Aris Habibal Umam, asal Nagan Raya, Abrar Azizi asal Pidie, Erwinda asal Sabang, dan Alfarizi asal Aceh Selatan, Dafa (3 tahun) asal simeulue, Maulana Syakir (5) asal Pante Cermen Kecamatan Babahrot, Adelia (18 bulan) asal abdya, Askana (2,5 tahun) asal banda aceh dan seorang bocah Aceh Selatan yang mengalami kangker darah.[red]

Banyak Partai Lokal Baru Muncul Jelang Pileg 2024, Ini Penjelasan Pengamat Politik Aceh

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Pemilu legislatif (Pileg) akan berlangsung masih lama yaitu sekitar 2,5 tahun lagi jika tak ada perubahan dalam UU Pemilu dan juga dalam penentuan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Namun, sejumlah orang sudah mulai mempersiapkan diri, yang antara lain dengan membentuk partai politik yang baru, agar bisa ikut dalam pileg tahun 2024 mendatang. Pembentukan ini terjadi di tingkat pusat dan khusus di Aceh pileg 2024 itu disambut dengan pembentukan partai politik lokal (lokal).

Saifuddin Bantasyam SH MA, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), saat dihubungi oleh media ini mengatakan bahwa kemunculan parpol baru menjelang pemilu, termasuk partai lokal di Aceh, adalah suatu keniscayaan atau sesuatu yang lumrah.

“Hasrat untuk terjun ke dunia politik praktis memang harus memiliki momentum dan momentum itu adalah pileg 2024 mendatang.  Saya kira, beberapa parlok baru atau yang bersalin nama dan berganti pengurus di Aceh seperti Partai Islam Aceh, Partai Gabthat Aceh, Partai Aceh Sejahtra, tentu sudah berpikir matang untuk tidak kehilangan momentum demokrasi tersebut” kata Saifuddin.

Di luar tentang momentum, maka kehadiran partai lokal (Parlok) memang memiliki landasan kuat di dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam dalam Qanun No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal.

“Artinya, masyarakat itu sedang menggunakan hak politik mereka untuk membentuk satu parpol berdasarkan pada dua landasan normatif tadi,” tambah Saifuddin yang dikenal juga sebagai pengamat masalah-masalah sosial, politik, hukum, dan demokrasi di Aceh.

Diakuinya bahwa pendirian parlok itu memang bukan semata hak politik melainkan juga diiringi dengan kesiapan dalam berbagai bentuk.

“Parlok-parlok baru kan harus lulus verifikasi administrasi dan faktual di lapangan, baru kemudian bisa ikut dalam pileg di Aceh,” kata Saifuddin sambil menambahkan bahwa untuk lulus verifikasi bukanlah hal yang mudah.

Saat ditanya tentang para ulama dan teungku-teungku atau alumni dayah adalah orang-orang yang turut membidani parlok baru di Aceh, Saifuddin mengatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, setiap partai pasti memiliki warna khas tertentu dan para pengurusnya juga memiliki visi dan misi yang disesuaikan dengan karakter lokalitas kewilayahan.

“Namun, hal terpenting kemudian adalah bagaimana parlok-parlok baru mendapat dukungan dari konstituen. Saya kira pertarungannya ada di sini, tak sebatas lulus verifikasi, melainkan juga mendapat kepercayaan masyarakat” kata Saifuddin sambil mengingatkan kegagalan sejumlah parlok pada 2009, 2014, dan 2019 dalam mendulang suara yang cukup sehingga ada yang harus bubar atau ganti nama dan pengurus.

Karena itu, Saifuddin yang juga mengajar di FISIP UKS itu berharap siapa pun yang menggunakan hak politiknya semisal mendirikan parlok, hendaknya menyadari bahwa mengelola parpol itu tidak mudah, tak sebatas lulus verifikasi, lalu kemudian mati.

“Para pengurus harus memiliki visi dan misi yang jelas, memliki sumber daya manusia dan finansial yang memadai, dan juga secara kongkrit dapat menunjukkan kepada konstituen bahwa parlok yang mereka dirikan itu akan membawa perubahan-perubahan nyata di dalam masyarakat,” kata Saifuddin. []