Nukilan.id —Setelah berlangsung dua hari, sekitar 400-an ulama mengakhiri pertemuan yang diberi nama Silaturrahmi Ulama Aceh (SUA) dengan mengeluarkan 11 rekomendasi penting. Rekomendasi para ulama itu dibacakan oleh Tgk Rizwan H Ali MA dari Lhokseumawe, di lokasi pertemuan, Gedung Hj Yusriah, Darul Imarah, Aceh Besar.
Jika dilihat cakupan rekomendasi, di samping mengarah kepada internal ulama sendiri seperti ulama diminta untuk mengawasi kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif, SUA memberikan perhatian yang besar kepada pembangunan politik di Aceh.
Terkait dengan hal ini, Saifuddin Bantasyam, Dosen FH Universitas Syiah Kuala (USK), saat ditanya oleh media ini menyatakan bahwa rekomendasi itu sebagai sesuatu yang sangat tepat. “Politik itu sesuatu yang sangat luas, bisa dalam artian penataan kehidupan negara dan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan politik praktis,” kata Saifuddin.
Dosen FH USK yang juga mengajar di FISIP USK itu mengatakan di negara yang demokratis, parpol adalah salah satu pilar penting pembangunan. “Kebijakan yang dijalankan negara dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, tak bisa dilepaskan dari pengaruh parpol melalui para wakilnya di perlamen” sebut Saifuddin. Tak kurang daripada itu, kata Saifuddin, parpol adalah juga “pabrik” yang memproduksi pemimpin-pemimpin baik di tingkat pusat maupun did aerah.
Atas dasar itu, kata Saifuddin, sangatlah wajar jika para ulama menaruh harapan kepada perbaikan kinerja parpol khususnya yang di Provinsi Aceh. SUA merekomendasikan agar parpol memberi perhatian kepada amar ma’ruf nahi mungkar dalam AD/ART parpol, mendengar pertimbangan MPU dalam pengambilan kebijakan, mengkaji peluang pembentukan Dewan Syariah Siyasah (DSA) lintas parpol, dan mendorong parpol untuk membuat pakta integritas.
Menurut Saifuddin, rekomendasi semacam itu sangatlah keacehan, menunjukkan kekhasan Aceh di mana ulama mendapatkan tempat yang khusus dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan daerah. “Karena itu, saya pikir seluruh parpol perlu menyambut dengan baik dan menyesuaikan dengan AD/ART, visi, misi, dan program-program kerja parpol di mana memungkinkan” kata Saifuddin.
Pemerhati politik dan HAM Aceh itu berharap bahwa SUA perlu menjauhkan diri dari kegiatan politik praktis, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa beberapa ulama atau teugku yang ada dalam SUA bergiat langsung dalam parpol. “Perlu pemisahan suara SUA dengan suara dari ulama atau teungku yang sudah tergabung dalam suatu orpol. Ini penting untuk menghindari suara miring kepada SUA, dan agar masyarakat serta parpol yang tidak ada ulama atau teungku dalam kepengurusannya, juga dapat selalu menaruh hormat kepada SUA,” kata Saifuddin mengakhiri keterangannya kepada media ini sambil berharap agar silaturrahmi semacam itu dapat berlangsung secara kontinyu dengan fokus perhatian kepada berbagai aspek kehidupan lainnya. []
