Beranda blog Halaman 1832

Kemegahan Seoul Central Mosque, Masjid Terbesar di Korea Selatan

0
Seoul Central Mosque. (Instagram/@ohhhmyamanda)

Nukilan.id – Tempat ibadah untuk umat Muslim di berbagai negara sudah semakin mudah diakses, termasuk di Korea Selatan. Seoul Central Mosque merupakan salah satu masjid terbesar di Korea Selatan.

Seoul Central Mosque berada di Yongsan-gu, Seoul, Korea Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1976. Bisa dibilang, ini menjadi salah satu masjid tertua di Korea Selatan.

Masjid yang yang sering dikunjungi para Muslim di Korea Selatan ini memiliki desain yang kokoh dan kuat. Selain jadi tempat ibadah, Seoul Central Mosque juga dilengkapi sarana pendidikan Islam dan dijadikan sebagai Pusat Penelitian Kebudayaan Islam Sekaligus kantor Korea Muslim Federation (KMF).

Tak hanya itu saja, di sekitar Seoul Central Mosque juga terdapat toko-toko produk serta makanan serba halal. Masjid ini cocok untuk kamu yang ingin berburu makanan halal di Korea Selatan. Pemilik toko boasanya berasal dari Timur Tengah atau negara Islam lainnya.

Seoul Central Mosque. (Instagram/@ohhhmyamanda)

Saat hendak memasuk masjid, pengunjung akan disambut dengan gerbang yang bertuliskan kalimat syahadat yang menggunakan huruf Hangeul. Masjid yang memiliki luas 427 meter persegi ini mampu menampung 800 jamaah.

Menariknya, kutbah salat Jumat di masjid Seoul Central Mosque memakai tiga bahasa, yaitu Bahasa Arab, Inggris dan Korea. Sebab, orang-orang yang salat Jumat di masjid ini berasal dari beragam latar belakang.

Untuk aturan masuk ke masjidnya, pengunjung harus memakai pakaian yang sopan atau tertutup dan tidak diperkenankan merokok. Sementara itu, non Muslim diperbolehkan masuk ke masjid dan tetap mematuhi aturan di masjid serta tak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jamaah. [Indozone]

Ditemukan Tengkorak Manusia di Aceh Tengah, Polisi Lakukan Scientific Investigation

0

Nukilan.id – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh akan melakukan Scientific Investigation–suatu prosedur–untuk mengindentifikasi korban terkait penemuan tengkorak dan kerangka manusia, Jumat (28/1/2022) di Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si. dalam rilisnya menyampaikan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan siapa dan penyebab kematian korban, dikarenakan belum keluarnya hasil visum dari dokter.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan perbandingan terhadap sebuah jaket yang ditemukan di TKP dengan foto yang diduga korban, maka pihak kepolisian memanggil aparatur dari Desa Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah.

Setelah ditunjukan hasil perbandingan tersebut, maka aparatur desa yang juga para keluarga mengakui kalau kerangka yang ditemukan merupakan Budeng (nama panggilan).

Walaupun keluarga sudah yakin, namun polisi tetap menyelidiki kasus tersebut dengan melakukan langkah scientific investigation melalui DNA yang diperiksa dari keluarga korban.

“Setelah dibuat surat pernyataan, tengkorak dan kerangka sudah diambil oleh keluarga ke RSUD Datu Beru yang disaksikan oleh anggota piket Satreskrim Polres Aceh Tengah,” tutup Winardy. []

Wishnutama: Pesatnya Kemajuan Teknologi Harus Seimbang dengan Peraturan Pemerintah

0
Wishnutama (Foto: Republika/Wihdan)

Nukilan.id – Pandemi Covid-19 membuat banyak hal berubah, khususnya di bidang teknologi. Namun, kemajuan teknologi harus dibarengi dengan regulasi atau peraturan pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Komisaris Utama Telkomsel, Wishnutama Kusubandio melalui sambungan seluler.

Menurutnya saat ini inovasi pada teknologi meningkat, maka regulasi juga harus mampu mengimbanginya.

Ia menambahkan, Indonesia sudah mulai harus mempersiapkan regulasi ke arah sana.

Sebab, untuk menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat, maka aturan yang ada tak boleh setengah-setengah.

Sebagai contoh, televisi (TV) yang regulasinya sudah puluhan tahun selalu terlambat, padahal industri ini sudah ada sejak tahun 1962.

Pesatnya perkembangan teknologi bisa dilihat dari kemunculan sejumlah e-commerce saat ini. Lalu disusul dengan hadirnya layanan teknologi finansial atau fintech.

Dengan demikian, kemajuan teknologi tak dapat dicegah.

Wishnutama menyatakan, jangan hanya talent atau sumber daya manusianya saja yang harus siap menghadapi kemajuan teknologi. Tapi regulasi juga harus mampu mengimbanginya. [Indozone]

Kepala Sekolah se-Aceh Diingatkan Belanjakan Dana BOS Sesuai Petunjuk

0

Nukilan.id – Para kepala sekolah SMA/SMK/SLB se Aceh diingatkan untuk benar-benar membelanjakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai petunjuk teknis yang telah ditentukan undang-undang. Hal itu bertujuan agar sasaran penggunaan dan BOS tepat dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah SMA/SMK/SLB se Aceh di Ruang Rapat Sekda Aceh, Jumat malam (28/1/2022). Acara tersebut adalah kegiatan khusus presentasi buku kerja pejabat cabang dinas pendidikan, pengawas dan kepala sekolah SMA/SMK/SLB se Aceh.

Sekda menjelaskan, penggunaan dana BOS yang sesuai petunjuk teknis akan melahirkan kemajuan bagi sekolah. Sebaliknya, dana BOS yang kurang tepat sasaran akan memperlambat kemajuan.

“Petunjuk teknis penggunaan dana BOS harus benar-benar diperhatikan,” kata Taqwallah.

Dana BOS sendiri merupakan program yang diusung oleh Pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bantuan pendidikan berbentuk dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain menyangkut dana BOS, Sekda Aceh juga meminta para kepala sekolah SMA/SMK/SLB, untuk memahami kinerja utama dari jabatan yang mereka emban. Sekda mengatakan, salah satu tolak ukur keberhasilan kepala sekolah dapat dengan mudah dilihat dari tingkat kelulusan maupun penerimaan di dunia kerja.

Sementara bagi kepala sekolah luar biasa (SLB), salah satu tolak ukur keberhasilan mereka dapat dinilai dari keberhasilan mendidik siswa menjadi pribadi yang mandiri usai menyelesaikan pendidikan di SLB.

Selain itu, sekda juga berpesan kepada para pejabat cabang dinas pendidikan dan pengawas sekolah agar meningkatkan kinerja sesuai tigas dan fungsi masing-masing dalam upaya bersama memajukan dunia pendidikan Aceh.

Presentasi buku kerja pejabat cabang dinas pendidikan, pengawas dan kepala sekolah SMA/SMK/SLB se Aceh itu telah dimulai sejak Kamis 26/01 kemarin. Kegiatan itu akan berlangsung hingga Sabtu (29/01) besok setelah seluruh pejabat yang berjumlah 1.048 orang itu mempresentasikan buku kerja mereka. Para pejabat itu tampil mempresentasikan buku kerja mereka dalam beberapa kelompok yang dibedakan berdasarkan kabupaten.

Kegiatan itu juga diikuti langsung oleh Asisten 1 Sekda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan dan pejabat Eselon 3 Dinas Pendidikan Aceh. []

Elektabilitas Calon Rektor UINAR Banda Aceh, Prof Mujiburrahman Peringkat Pertama Versi Pollingkita.com

0

Nukilan.id – Pada tahun 2022, pucuk kepemimpinan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR) Banda Aceh akan mengalami pergantian. Sebagaimana dikabarkan, terdapat delapan calon yang akan meneruskan visi dan misi Perguruan Tinggi tersebut.

Kedelapan calon tersebut bukanlah orang sembarangan. Nama besar mereka sudah tak asing lagi di telinga para insan. Mereka adalah orang-orang hebat, berintegritas, dan memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk kemaslahatan pendidikan di Aceh.

Para kandidat tersebut terbilang cukup handal untuk memimpin UINAR Banda Aceh ke depan. Kedelapan calon tersebut ialah, Prof Dr Syahbuddin Gade MA. Saat ini, Prof Syahbuddin merupakan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan di UINAR Banda Aceh.

Ia juga sosok yang berjiwa sosial tinggi. Hal ini terbukti pada saat Hari Amal Bhakti (HAB) ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Dalam momentum tersebut, Prof Syahbuddin mengajak rekan sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut donor darah bersama. Pada HAB ke-76 itu, ASN UINAR Banda Aceh beramal dengan mengantongi 21 kantong darah.

Kandidat selanjutnya adalah Prof Dr Misri A Muchsin MA. Selain gelarnya sebagai Guru Besar Mata Kuliah Sejarah dan Pemikiran Islam pada Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UINAR Banda Aceh, ia juga penceramah kondang yang sering berkhutbah Jumat di masjid-masjid. Kemantapannya dalam agama sudah tidak diragukan lagi, malahan layak diacungi jempol.

Selanjutnya, ada Prof Muhammad Siddiq PhD. Prof Siddiq merupakan sosok yang sangat menyambut baik segala bentuk kegiatan untuk kemaslahatan umat. Sebagai contoh, pada saat Polda Aceh membuat program sosialisasi Fiqih Berlalu Lintas di Fakultas Syariah dan Hukum UINAR Banda Aceh, 28 September 2021, Prof Siddiq sangat menghargai usaha tersebut. Bahkan, baginya Fiqih Berlalu Lintas adalah perspektif keislaman dari aturan negara yang kadang sering diabaikan para pengendara.

Lalu, ada Prof Dr Syahrizal Abbas MA. Prof Syahrizal merupakan salah satu dari orang yang mendukung gerakan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dengan Syariat Islam. Baginya Syariat Islam sangatlah humanis, bukan soal penindakan atau hukuman, tapi Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia seperti akidah, moral, keluarga, ekonomi, termasuk hukum pidana.

Kemudian, ada Prof Dr Syamsul Rijal MA. Siapa yang tidak mengenalnya, dikenal sebagai bapak filsuf inspiratif dari Aceh dan teman dekat para mahasiswa. Sumbangan pemikirannya terhadap kehidupan Aceh sangat luar biasa. Baginya, gelar dan jabatan merupakan tanggung jawab yang perlu diimbangi dengan karya-karya nyata.

Calon Rektor UINAR Banda Aceh selanjutnya adalah Prof Dr Mujiburrahman MA. Ia adalah putra Aceh yang juga pendiri Lembaga Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Lembaga PKPM ini fokus pada pengembangan pendidikan dan masyarakat. Baginya, tonggak besar yang membantunya dalam menjalani hari-hari ialah, ridha Allah Swt, doa, dan ikhtiar yang cukup dan terukur.

Kandidat Rektor selanjutnya adalah Prof Dr Eka Sri Mulyani MA. Ia merupakan akademisi yang sebelumnya sempat membuat para mahasiswa meneteskan air mata akibat pengunduran dirinya sebagai Dekan Fakultas Psikologi UINAR Banda Aceh. Bagi mahasiswa, sosok Prof Eka Sri Mulyani disebut memiliki hubungan istimewa selayaknya seorang ibu dan anak. Para mahasiswa menganggap Prof Eka sebagai sosok yang inspiratif dan tegas dalam membimbing mahasiswa.

Di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Prof Eka melahirkan buku pertamanya dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, ia sudah melahirkan banyak tulisan ilmiah dan buku dalam bahasa Inggris dan diterbitkan oleh penerbit internasional.

Calon Rektor terakhir ialah Prof Dr T Zulfikar MEd. Ia merupakan Guru Besar Ilmu English Language Research. Ia adalah Profesor pertama bidang ilmu tersebut di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINAR Banda Aceh. Meski bergelar Guru Besar, Prof Zulfikar menegaskan akan terus menjadi seorang pembelajar dan dengan segala capaian yang telah didapatinya semoga bisa memberi banyak manfaat kepada lembaga dan masyarakat Aceh.

Itulah nama-nama besar para kandidat yang akan memimpin UINAR Banda Aceh ke depan. Meski demikian, terdapat hal menarik pada pemilihan calon Rektor kali ini. Karena di laman pollingkita.com, kedelapan orang besar ini sedang disurvei elektabilitas dan kesesuaiannya untuk menjabat pada posisi Rektor UINAR Banda Aceh ke depan.

Berikut ialah hasil poling sementara elektabilitas calon Rektor UINAR Banda Aceh sebagaimana dikutip dari laman pollingkita.com:

– Prof Dr Mujiburrahman, MA – 38.6%
– Prof Dr Misri A Muchsin, MA – 17.8%
– Prof Dr Syamsul Rijal, MA – 13.9%
– Prof Dr T Zulfikar, MEd – 13.1%
– Prof Dr Syahrizal Abbas, MA – 6.6%
– Prof Dr Eka Sri Mulyani, MA – 4.3%
– Prof Dr Syahbuddin Gade, MA – 3.2%
– Prof Muhammad Siddiq, PhD – 2.6%

Total suara yang sudah masuk untuk survei tersebut sebanyak 2.184 suara. Survei elektabilitas ini masih terus berjalan. Semuanya, baik mahasiswa, civitas akademika dan masyarakat diberikan hak untuk menyumbang suara. Poling ini dapat diakses melalui laman https://pollingkita.com/polling240162-polling-tahun-2022-pucuk-pimpinan-uin-arraniry-akan-mengalami-pergantian-menurut-anda-siapakah-calon-yang-sesuai-untuk-posisi-tersebut.[]

Nova Dukung Usulan Kabupaten Aceh Selatan Jaya

0
Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, didampingi Kepala SKPA terkait, foto bersama dengan Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran dan Ketua Umum Tim Calon Daerah Otonomi Baru Aceh Selatan Jaya, Tgk. Zilmahram beserta rombongan, usai melakukan pertemuan di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (28/1/2022). Foto: Humpro.

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung usulan pemekaran Kabupaten Aceh Selatan untuk dibentuk kabupaten baru dengan nama Aceh Selatan Jaya. Menurutnya, pemekaran tersebut wajar dan bermanfaat untuk pemerataan pembangunan.

“Pemekaran kabupaten kota di Aceh masih wajar, ” kata Nova saat menerima kunjungan Tim Calon Daerah Otonomi Baru Aceh Selatan Jaya, di Meuligoe Gubernur, Jumat, (28/1/2022).

Nova membandingkan wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di provinsi tersebut jangkauan jarak tempuh antara satu kabupaten ke kabupaten lainnya tidak terlalu jauh. Sementara di Aceh, khususnya kabupaten Aceh Selatan luas wilayahnya begitu besar.

Dalam kesempatan itu, Nova menyarankan agar tim pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Aceh Selatan Jaya, melibatkan berbagai unsur, sehingga upaya perjuangannya pun terkonsolidasi. Ia meminta di dalam tim tersebut juga diisi oleh unsur pemerintah Aceh, DPR Aceh dan DPR RI asal Aceh.

“Kita mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya, apapun yang dibutuhkan akan kita tindaklanjuti, ” ujar Nova.

Bupati Aceh Selatan, Teungku Amran, berharap Gubernur Aceh dapat mendukung proses pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya dari Kabupaten Aceh Selatan. Menurutnya pemekaran tersebut penting untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu Ketua Umum Tim Calon Daerah Otonomi Baru Aceh Selatan Jaya, Teungku Zilmahram mengatakan, advokasi pemekaran kabupaten Aceh Selatan Jaya telah dilakukan pihaknya sejak 2015. Adapun wilayah kabupaten tersebut mencakup sebelas kecamatan mulai dari Kecamatan Pasie Raja sampai Kecamatan Trumon Timur.

Zilmahram mengatakan, kedatangan pihaknya bertujuan untuk meminta dukungan Gubernur Aceh membantu pemekaran kabupaten Aceh Selatan Jaya. Pihaknya juga meminta agar Gubernur Aceh mengirim surat rekomendasi baru kepada Menteri Dalam Negeri terkait pemekaran kabupaten tersebut. []

Gubernur Aceh: Tidak Ada Demokrasi Tanpa Kehadiran Wartawan

0
Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, saat menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Ketua dan Pengurus PWI Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jum’at (28/1/2022). Foto: Humpro.

Nukilan.id – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan, kehidupan demokrasi tidak akan ada tanpa dukungan wartawan. Oleh karena itu, sebagai Kepala Pemerintahan maupun sebagai pribadi, Nova menegaskan akan selalu mendukung profesi ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur, saat menerima kunjungan silaturrahmi dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, di ruang Tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Jum’at (28/1/2022).

“Tidak ada demokrasi tanpa wartawan. Sebagai pilar demokrasi, kehadiran wartawan sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, saya sebagai pribadi maupun sebagai gubernur akan selalu memberikan dukungan untuk profesi ini,” kata Nova.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Aceh juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PWI untuk bersinergi dalam membangun Aceh, terutama dalam upaya pemerintah menggaet investor karena masih banyak pihak di luar Aceh yang menganggap Bumi Serambi Mekah belum kondusif.

“Mari bersinergi membangun Aceh melakukan apa yang kita bisa sesuai bidang masing-masing. Penting untuk mengangkat kondisi Aceh saat ini agar dunia luar tahu bahwa Aceh aman untuk investasi. Karena selama ini saya masih banyak calon investor yang batal berinvestasi karena kondisi keamanan Aceh,” ujar Gubernur.

“Sinergi dalam konteks Pemerintah Aceh dan wartawan bukanlah puja puji, bukan pula murka, caci maki dan bully. Sinergi yang kita harapkan tentu saja kritik yang membangun, mengingatkan sebelum melenceng, mengingatkan sebelum salah, serta bertujuan sebagai pemantik kreativitas,” imbuh Nova.

Dukung PWI Aceh Jadi Tuan Rumah HPN 2023

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan dukungannya terhadap rencana pengurus PWI Aceh yang akan mengajukan diri sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023.

“Sangat mendukung, saya sangat terobsesi penyelenggaraan HPN digelar di Aceh. Banyak efek positif dari penyelenggaraan sebuah kegiatan besar. Banyak even maka akan banyak kunjungan orang ke daerah kita, hal ini tentu akan sangat baik bagi upaya kita membangkitkan perekonomian daerah, terutama sektor UMKM,” ujar Gubernur.

Nova menambahkan, kehadiran wartawan dari seluruh Indonesia akan menjadi sarana promosi terhadap kondisi Aceh, keramahtamahan masyarakatnya serta kuliner dan souvenir hasil kerajinan masyarakat.

“Selain wartawan nasional, HPN juga biasanya dihadiri oleh wartawan asing. Mereka tentu akan mengangkat berbagai berita terkait Aceh, mulai dari suasananya, kuliner, bahkan berbagai souvenir khas Aceh tentu akan diulas dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi akan ada efek besar jika HPN digelar di Aceh,” kata Gubernur.

“Geliat ekonominya sangat baik, oleh karena itu, penting juga PWI mensosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak memandang event sebagai sebuah kegiatan hura-hura yang tidak bermanfaat untuk rakyat, karena justru rakyatlah yang mendapat imbas langsung. Selain menikmati suasana, wisatawan datang ke Aceh tentu ingin menikmati kuliner, kopi dan berbelanja sejumlah souvenir. Jadi, semakin banyak even, maka akan semakin baik bagi upaya kita mempromosikan kondusifitas Aceh serta mendongkrak kembali sektor UMKM yang tertekan selama pandemi,” sambung Nova.

Untuk itu, Gubernur mengajak Ketua PWI untuk segera berkoordinasi dengan SKPA terkait, agar bentuk dukungan Pemerintah Aceh bisa segera disampaikan ke pusat.

“Administrasi terkait surat dukungan tentu harus dan akan segera kita sampaikan. Namun saya teringat kisah sukses pengajuan pelaksanaan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia dan bidin PON. Saat itu segala hal kita lakukan, termasuk membuat vlog dukungan. Alhamdulillah, kedua even besar tersebut telah ditetapkan dilaksanakan di Aceh. Jadi, jika memang harus membuat vlog saya siap, nanti disertakan juga sejumlah tokoh lain dalam vlog tersebut. Dengan demikian PWI Pusat tahu bahwa masyarakat mendukung dan Aceh siap menjadi tuan rumah HPN 2023,” kata Nova.

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan itu, Gubernur turut didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Muhammad Iswanto, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA. []

Pompa Semangat Kader, Muslim: Aceh Tenggara Harus Siap Menangkan Demokrat dan AHY

0
Ketua DPD Demokrat Aceh, Muslim, SHI, MM saat memberikan semangat kepada kader DPC Partai Demokrat Aceh Tenggara, Jum'at (28/1/2022). Foto: Ist.

Nukilan.id – Ketua DPD Demokrat Aceh, Muslim, SHI, MM mengadakan apel siaga dan konsolidasi di DPC Demokrat Aceh Tenggara. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi yang diadakan oleh DPD Demokrat Aceh di 5 kabupaten/kota.

Acara apel siaga dan konsolidasi tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus DPC dan DPAC Demokrat Aceh Tenggara. Dalam sambutannya Muslim menyampaikan pesan agar para kader terus menyiapkan diri untuk menjemput kejayaan di 2024.

“Para pengurus, Kader, dan Simpatisan di Aceh Tenggara harus siap memenangkan Demokrat dan Ketum AHY. Jaga soliditas dan semangat, Mari kita bekerja keras untuk memenangkan pemilu 2024” ucap anggota DPR-RI tiga periode itu dalam keteranganya kepada Nukilan, Jum’at (28/1/2022).

Salah satu pengurus yang hadir mengungkapkan kebanggaanya dikunjujungi dan dapat hadir pada apel siaga tsb.

“Kami sangat bangga, Ketua DPD hadir memberi semangat dan motivasi. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya” ungkap Jamil, ketua DPAC Kecamatan Lawe Alas. []

6 Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh Dilantik, Ini Nama-Namanya

0
Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah M. Kes, atas nama Gubernur Aceh saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 6 pejabat, pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh, di Ruang Potda Aceh, Banda Aceh, Jumat (28/1/2022). Foto: Humpro.

Nukilan.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, atas nama Gubernur Aceh melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh, pada Jumat (28/1/2022).

Pelantikan, pengambilan sumpah serta penandatanganan pakta intergritas yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh itu, dilaksanakan sebagai bagian dari penyegaran dan rotasi pada internal instansi pemerintahan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan atas dasar Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-3737/KASN/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Hal Rekomendasi Pengisian Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Aceh,

Kemudian, Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-331/KASN/01/2022 tanggal 25 Januari 2022, terkait Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka Rotasi/mutasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Adapun ke 6 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh yang dilantik pada hari ini, yakni;

  1. Muhammad Adam, S.T.,MM, menjabat sebagai Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Aceh.
  2. Bukhari, MM, menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik sebelumnya Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama.
  3. Akmil Husain, SE,M.Si., menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, sebelumnya Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh.
  4. Ir. Mawardi, menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, sebelumnya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh.
  5. Ir. Iskandar Syukri, MM, MT, menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama, sebelumnya Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
  6. Junaidi, S.T.,M.T. menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Aceh.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda Aceh, ia berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat mempelajari kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), dikarenakan ini menjadi tahun terakhir untuk mencapai serta mengejar target -target RPJMA yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, kata Gubernur melalui Sekda, ia meminta para pejabat untuk memahami kembali Pakta Integritas yang telah ditanda tangani. “Ini adalah pesan Gubernur, bahwa kita semua harus bergerak ke arah yang sama, dan arah itu ada pada dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan dalam ketentuan kita,” kata Nova dalam sambutan tertulisnya.

Selain itu, Ia juga mengingatkan para pejabat baru ini harus mampu menjadi pemimpin yang baik, dimana dengan kewenangan yang dimiliki harus bisa, memimpin pengikutnya ke arah yang diharapkan.

“Saudara-saudara ditetapkan sebagai pejabat, tapi tunjukkan bahwa anda lebih dari sekedar pemegang jabatan. Anda adalah pribadi yang bisa diikuti, yang bisa dijadikan teladan, yang bisa dijadikan contoh. Jadilah pemimpin bukan sekedar pejabat,” katanya.

Maka itu, ia meminta pejabat Eselon II yang baru ini untuk membangun tim kerja yang solid dengan menciptakan iklim kerja bersama yang sehat. “Jangan takut mencoba sesuatu yang baru, dan jangan pernah takut salah, tapi takutlah mengulangi kesalahan,” ujarnya.

Pelaksanaan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih baik. Mutasi dan pelantikan juga sekaligus sebagai usaha lebih serius lagi untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang mengacu kepada proses, prosedur dan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Kesbangpol Aceh Dampingi Parpol Serahkan LPJ Keuangan ke BPK

0
Para perwakilan Parpol didampingi Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Drs. Mahdi Efendi bersama Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Drs. Arsyi, M.Si dan Kepala BPK Aceh berfoto bersama usai menyerahkan LPJ bantuan keuangan Parpol, Kamis (27/1/2022). Foto: Dok. Ist.

Nukilan.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh mendampingi Partai Politik menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan Parpol tahun anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh, Kamis (27/1/2022).

Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Drs. Mahdi Efendi bersama Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Drs. Arsyi, M.Si berinisiasi untuk memfasilitasi penyerahan Laporan pertanggungjawaban partai politik secara bersama sama kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh.

“Ini kita lakukan untuk mempercepat penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik,” kata Efendi dalam keterangannya kepada Nukilan di Banda Aceh, Jum’at (28/1/2022).

Dikesempatan yang sama, Drs. Arsyi, M.Si menyampaikan, penyerahan secara bersama sama ini dilakukan agar nantinya para partai politik dapat secara maksimal dalam pengalokasian anggarannya terutama di bidang pendidikan politik dalam membentuk kader kader politik.

“Maka itu, pada tanggal 27 Januari 2022 kemarin, kami secara bersama sama datang ke BPK perwakilan Aceh untuk menyerahankan LPJ Bantuan Keuangan partai politik kepada BPK yang diterima langsung oleh sekretariat perwakilan bapak Iwan Arief Wijayanto di Ruang pertemuan BPK perwakilan Aceh,” pungkas Arsyi.

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2021 lalu, Badan Kesbangpol Aceh telah menyalurkan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada 15 Partai politik nasional dan partai politik lokal tingkat Provinsi Aceh yang mendapat kursi di DPRA hasil pemilu 2019, sebesar Rp. 3.075.720.000,-.

Penggunaan Bantuan keuangan partai politik ini telah di atur besaran yang mewajibkan lebih besar belanja dalam bentuk kegiatan pendidikan politik  dan belanja operasional lainnya. Mekanisnya ini telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan terkait bantuan keuangan kepada Partai Politik. []