Beranda blog Halaman 1789

Kombes Winardy: 7 Mahasiswa kembali Setor Kerugian Negara

Penulis
Mirzu
-
0
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Posko kasus korupsi beasiswa tahun 2017 Unit III Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Aceh kembali menerima pengembalian kerugian negara dari tujuh mahasiswa, Rabu, 2 Maret 2022.

“Ada tujuh mahasiswa yang mengembalikan kerugian negara hari ini. Totalnya Rp16,3 juta,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy, di Mapolda Aceh, Kamis, 3 Maret 2022.

Dengan demikian, kata Winardy, 61 mahasiswa sudah mengembalikan kerugian negara, dengan total Rp729.795.000.

Namun, Polda Aceh masih memberi kesempatan bagi mahasiswa yang menerima beasiswa tidak memenuhi syarat untuk mengembalikannya.

“Sejauh ini baru 61 orang yang mengembalikan. Kita tetap mengimbau agar mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk segera mengembalikannya,” ujar Winardy.[]

Kapolda Aceh Ingatkan Masyarakat Harus Disiplin Prokes

Penulis
Mirzu
-
0
Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Haydar. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar melalui Kabid Humas Kombes Winardy mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) saat beraktivitas di luar rumah.

“Kasus Covid-19 kembali naik. Saling mengingatkan untuk prokes,” kata Winardy di Polda Aceh, Kamis, 3 Maret 2022.

Winardy menyebutkan, saat ini, tercatat lebih dari 200 orang dirawat karena terinfeksi virus Covid-19. Karenanya, disiplin prokes adalah hal penting agar tidak terpapar, seperti tidak berkerumun dan selalu memakai masker.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melakukan vaksinasi, baik dosis I, dosis II, dan dosis III atau booster.

Winardy juga menyampaikan capaian harian vaksinasi Polda Aceh dan jajaran, terhitung 2 Maret 2022 berjumlah 39.752 orang, dari 349 titik gerai vaksin yang tersedia.

Jumlah capaian tersebut terdiri dari dosis I sebanyak 10.462 orang, dosis II 25.128 orang, dan dosis III atau booster 4.162 orang.[]

Tradisi Mandi Lumpur untuk Menyucikan Diri di Hari Raya Nyepi

Penulis
Mirzu
-
0
Tradisi Mebuug Buugan di Bali (Rizal Fanany/IDZ Creators)

Nukilan.id – Sehari setelah Hari Raya Nyepi kegiatan tradisi dan budaya banyak digelar di Pulau Bali. Salah satunya Tradisi Mebuug Buugan. Tradisi ini sempat hilang dan kembali dilaksanakan 2015 silam. Pengen tahu lebih dalam tradisi ini, yuk simak ulasannya.

Tradisi Desa Kedonganan

Tradisi Mebuug Buugan merupakan tradisi mandi lumpur yang diikuti masyarakat Kedonganan yang terdiri dari enam banjar desa adat sehari setelah Hari Raya Nyepi.

Desa adat Kedonganan berlokasi di Kabupaten Badung, enggak jauh dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.

Ritual sakral ini diawali dengan berdoa bersama di Bale Agung setelah itu semua warga baik pria-wanita, tua-muda berbondong-bondong menuju hutan mangrove yang enggak jauh dari Desa Kedonganan.

Tiba di hutan mangrove mereka mulai melaksanakan ritual mandi lumpur. Ada pula yang beredam dan saling menggosokkan lumpur ke tubuh satu sama lain.

Usai mandi lumpur mereka bersama-sama melewati jalan by Pass Ngurah Rai menuju pantai Kedonganan untuk mandi dan membersihkan diri.

Tradisi ini bertujuan sebagai pembersihan diri dari hal negatif atau hal-hal buruk yang pernah dilakukan sebelumnya. Mebuug Buugan enggak hanya penyucian diri namun juga sebagai bentuk ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesuburan tanah.

Sempat hilang selama 60 tahun

Tradisi ini sempat vakum selama lebih dari 60 tahun karena letusan Gunung Agung tahun 1963, dan saat terjadi peristiwa pembantaian G30S PKI.

Pada 2015 silam pemuda Desa Adat Kedonganan yang merasa memiliki tradisi asli desanya itu akhirnya kembali menghidupkan Mebuug Buugan yang sekian lama vakum. Akhirnya setiap tahunnya Mebuug Buugan rutin dilaksanakan dalam serangkaian Hari Raya Nyepi.

Nah buat kamu yang penasaran dan ingin menyaksikan tradisi Mebuug Buugan dan budaya lainnya, awal Maret yakni 1-4 Maret menjadi waktu yang tepat untuk berlibur ke Bali sambil menyaksikan rangkaian tradisi budaya di sejumlah desa-desa adat di Bali. [indozone]

Catatan MaTA Terkait Perkembangan Penyidikan Kasus Korupsi Beasiswa

Penulis
irfan
-
0
Koordinator MaTA, Alfian (Foto: Dialeksis com)

Nukilan.id – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan, penetapan Tersangka terhadap kasus korupsi beasiswa yang telah di umumkan oleh pihak Polda Aceh, terfokus pada “oknum pelaku” di level kebijakan administrasi dan belum menyentuh pada aktor “pemilik modal” yang terlibat sejak awal dari perencanaan, penganggaran, dan mengusul nama nama penerima beasiswa.

“Ada 23 Orang dengan istilah mareka, Koordinator atau Perwakilan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang memiliki kewenangan dalam kasus beasiswa kepada mahasiswa,” kata Alfian Dalam keterangannya kepada Nukilan.id Rabu (2/3/2022).

Menurut Alfian, lahirnya istilah koordinator atau perwakilan anggota DPRA, berdasarkan perintah atau desain aktor. karena ditingkatan tersebut pemotongan atau korupsi beasiswa terjadi.

Selanjutnya kalimat koordinator atau perwakilan tersebut tidak dikenal dalam administrasi Negara dan Daerah. Sehingga Polda Aceh penting dan patut mengembangkan penyidikan berlanjut terhadap keberadaan 23 orang tersebut. Jelasnya

“Siapa yang memberikan kewenangan bagi mareka dan atas perintah siapa,” ucapnya.

Lanjutnya, dalam penetapan Tersangka yang telah diumumkan, atas inisial RK, di sangkakan bukan atas sebagai Koordinator atau perwakilan dari Anggota DPRA. akan tetapi inisial tersebut sebelumnya juga menerima beasiswa pendidikan dan kembali mendapatkan beasiswa di tahun 2017.

Karna menerima dua kali beasiswa dan ini bertentangan dengan Pergub 58 Tahun 2017.  dan kemudian pertayaannya adalah atas inisial tersebut, siapa anggota DPRA yang telah memerintahkan RK,” tanya Alfian.

Menurutnya, kasus korupsi beasiswa Aceh secara kontruksi kasus ini tidak akan selesai kalau ada upaya aktor “diselamatkan” seharusnya kemauan yang kuat bagi Polda untuk mengusut secara utuh aktornya.

Sehingga tidak meninggalkan pesan pada publik, kalau politisi atau orang berpengaruh tidak dapat tersentuh hukum dan ini sangat berimplikasi pada kepercayaan publik. padahal modus pemotongan dalam kasus kejahatan luar biasa dengan sangat mudah untuk mengusutnya,” ungkap Alfian.

Oleh karena itu, MaTA mempertanyakan kepada Polda Aceh, apa urgensinya sehingga kasus korupsi beasiswa tidak diusut secara utuh dan upaya “mengamankan” aktor sejak awal sangat kelihatan ( sudah 3 kepemimpinan Polda). padahal publik sudah sangat sabar menunggu atas kinerja penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut dan ini menjadi tanda tanya publik  sejak dulu.

Perlu Political Will yang kuat untuk Kapolda Aceh dalam menyelesaikan kasus korupsi beasiswa secara utuh dan kami percaya kasus korupsi tersebut tidak berdiri pada orang orang di level kebijakan administrasi saja akan tetapi sebagai “pemilik modal” aktor patut di tetapkan tersangka sehingga rasa keadilan tidak selalu tercederai dan pelaku juga tidak tersendera oleh kasus tersebut,” tutur Alfian.

Peringati HUT Satpol PP dan Satlinmas, Kemendagri Gelar Donor Darah

Penulis
Mirzu
-
0
Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal bersama PMI DKI Jakarta menggelar bakti sosial donor darah. (Foto: Dok. Ist).

Nukilan.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bakti Sosial Donor Darah bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (2/3/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk membantu menambah ketersediaan kantong darah di PMI.

Kegiatan bertajuk “Satpol PP Sehat Mereka Selamat” tersebut sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ke-60 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Kegiatan ini juga digelar secara serentak oleh Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan PMI di daerah masing-masing, dengan target mencapai 500.000 kantong darah.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menjelaskan, perayaan HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun ini memang berbeda dari tahun sebelumnya. Biasanya, peringatan HUT identik dengan upacara seremonial. Namun tahun ini, perayaan lebih didorong pada kegiatan bakti sosial, seperti aksi donor darah, pembagian peralatan sanitasi, pembagian masker, dan lainnya.

“Terutama yang donor darah yang kita brief (dilaksanakan) seluruh Indonesia, karena mengingat seluruh Indonesia dalam masa pandemi ini mengalami kekurangan stok kantong darah,” ujar Safrizal.

Kekurangan itu, kata Safrizal, disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, karena adanya pembatasan kerumunan terhadap gelaran aksi donor darah. Lalu, protokol bagi pendonor yang pernah terpapar Covid-19, yaitu baru bisa mendonorkan darahnya setelah dua minggu dinyatakan negatif, juga menjadi penyebab lainnya.

“Kalau misalnya yang terkena (Covid-19) OTG (Orang Tanpa Gejala) diambil juga darahnya, tapi dalam pemeriksaan nanti darahnya tidak bisa digunakan, terbuang juga,” terangnya.

Padahal, lanjut Safrizal, sebuah negara mestinya memiliki 2 persen ketersediaan kantong darah dari keseluruhan jumlah penduduk. Dia menilai, saat ini jumlah ketersediaan kantong darah di Indonesia masih perlu terus didukung.

“Berdasarkan dari situ, maka HUT Satpol PP dan Linmas ini kita adakan donor darah serentak anggota Satpol PP dan Linmas serta keluarganya di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Di lain sisi, di samping sikap tegas dalam menegakkan aturan, kegiatan ini juga untuk menunjukkan sisi kemanusiaan Satpol PP dan Satlinmas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Safrizal berharap, gerakan donor darah ini juga membuat berbagai pihak lain seperti organisasi masyarakat dan organisasi sosial lainnya, tergerak untuk turut membantu menambah ketersediaan kantong darah.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta Uceng J mengapresiasi kegiatan donor darah yang digelar serentak seluruh Indonesia tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menambah ketersediaan kantong darah di Indonesia.

“Darah Bapak dan Ibu akan membantu orang-orang yang terkena musibah (membutuhkan darah),” ujarnya.

Apalagi, kata dia, biasanya saat menjelang Ramadan ketersediaan kantong darah menipis, karena berkurangnya jumlah pendonor. Untuk itu, pihaknya terus berusaha menambah kantong darah sebelum Ramadhan tiba. []

YARA Galang Koin Bantu Keuangan Pemko Subulussalam

Penulis
irfan
-
0

Nukilan.id – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kepala Perwakilan Kota Subulussalam Edi Sahputra Bako menyampaikan untuk membuka posko penggalangan koin dari masyarakat guna membantu mengurangi beban hutang Pemerintah Kota Subulussalam.

Hal ini diketahui Pemerintah Kota Subulussalam mengalami defisit sehingga ada beberapa gaji dan kegiatan yang belum terbayarkan,” kata Edi Bako dalam keterangannta kepada Nukilan. id Rabu (2/3/2022).

Edi Sahputra Bako mengatakan, Posko ini dibuka selama 5 hari dan merupakan niat baik kami dan kawan- kawan untuk membantu Pemko subulussalam dalam menyelesaikan kondisi defisit.

“Sampai hari ini gaji aparatur desa belum terbayar dan sudah berjalan selama 9 bulan dimulai dari Tahun 2021, Gaji Guru Honorer, Kontrak yang tersisa 2 bulan lagi tahun 2021 serta belum jelas gajinya ditahun 2022 ini, Dana nonsertifikasi guru menyisakan 4 bulan di tahun 2021,” Jelasnya.

Selanjutnya, kata Edi, sisa utang pembayaran proyek yang sudah dikerjakan pada tahun 2021, namun, belum dibayarkan sampai saat ini, bahkan sebahagian pekerjaan tersebut bersumber dana otsus, dan mungkin banyak lagi utang yang belum terbayarkan.

Peggalangan koin ini kata Edi, juga dilakukan untuk membuka peluang kepada seluruh rakyat Kota Subulussalam agar dapat berpartisipasi dan berkonstribusi nyata untuk daerah dengan menyisihkan sedikit rezeki membantu defisit yang dialami daerah itu,” ucap Edi Bako

“Walaupun hanya berupa koin, namun tentu ini sangat membantu sekali terhadap keuangan daerah kita, maka kita beri tema kegiatan ini “Satu Koin Rakyat Selamatkan Negeri Metuah”

Dengan belum dibayarkannya gaji aparatur desa, tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di tingkat Gampong, dan yang paling terasa bagi aparatur desa pengurus sarak yang selalu membantu mengurus persoalan masyarakat.

Dalam hal ini, pesta maupun kemalangan, ditambah lagi sisa gaji guru honorer atau kontrak tahun 2021 yang belum terbayarkan dan ditahun ini 2022 tidak ada anggaran untuk gaji dan kejelasan kontrak mereka sangat disayangkan jika dalam pendidikan nasib guru honorer selalu terabaikan.

Gerakan ini, juga untuk membangunkan pihak eksekutif dan legislatif agar jangan hanya sibuk jalan-jalan tetapi lalai akan tanggungjawab.

Ini merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan, dan kita mengingatkan wali kota dan para Wakil rakyat Subulussalam ke depan lebih bijak menggunakan uang rakyat, dengan lebih mengutamakan program sesuai dengan kebutuhan.

Kita menilai selama ini, masih banyak program yang tidak urgent terkesan sifatnya hanya pemborosan anggaran.

“Seperti Pengadaan Mobil dinas pejabat daerah, kegiatan Studi Banding yang berlebihan dan banyak lagi yang lainnya menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Sementara, masih ada kampung yang terisolir akibat akses jalan yang sangat buruk seperti Kampung Longkib, masyarakatnya menggunakan perahu robin, karena jika curah hujan tinggi mengakibatkan jalan banjir dan berlumpur, sangat miris jika itu kita abaikan.

” Kita berharap, Pemko Subulussalam fokus terhadap program pembangunan yang menghasilkan PAD, agar dapat mandiri atau tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

kondisi keuangan daerah kota Subulussalam hari ini, menjadi catatan terburuk dalam sejarah. Dimana, hampir sembilan bulan gaji aparatur desa belum terbayarkan,” tutup Edi.[]

KBA: Isu Agama Jadi Tren Era Post Modern

Penulis
Mirzu
-
0
Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA saat mengisi Materi pada Kegiatan Dialog Isu Aktual Angkatan II di Coffee Shop, Kontco Coffee, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Rabu (2/3/2022). Foto: Nukilan/JI

Nukilan.id – Kabupaten Bener Meriah-Paska era Modern, telah memasuki era Post Modern, dimana isu-isu agama dibangkitkan dalam Ruang-Ruang Publik. Dalam Konteks Aceh, Isu Agama mendominasi dari masalah yang muncul.

Hal itu disampaikan Antropolog, Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) ketika mengisi Materi pada Kegiatan Dialog Isu Aktual Angkatan II di Coffee Shop, Kontco Coffee, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Rabu (2/3/2022).

Menurut Kamaruzzaman, peta kondisi saat Ini telah dipengaruhi dari permasalahan yang terjadi di Dunia Internasional, Regional, Nasional kemudian Baru berdampak ke tingkatan lokal.

Pada Konteks Internasional, seperti Perang di Ukraina, berdampak terhadap sentimen dukung atau tidak mendukung antara Ukraina atau Rusia.

“Kemudian Konflik Laut Cina Selatan yang berpotensi juga akan berdampak ke Aceh, karena Aceh ada Selat Malaka,” jelas Kamaruzzaman.

Untuk Tingkat Regional, kata dia, misalnya persoalan sabu menjadi identik di Aceh, dimana Aceh memiliki jaringan mafia sabu bersama dengan Negara Iran dan China. Bisa dikatakan beberapa jalur tikus yang digunakan untuk akses arus keluar masuknya sabu, seperti yang terjadi di wilayah pantai Timur Aceh.

“Sedangkan isu lainnya seperti Manusia Perahu, TKI Illegal maupun isu Pilpres 2024 yang berpotensi, akan dimainkan adalah isu Komunis dan Khilafah,” ujar Kamaruzzaman.

Sementara dalam konteks Nasional, jelasnya, ada isu kestabilan politik dan ekonomi, namun yang trending sekarang adalah dampak dari perilaku sebagian anak muda yang ingin mencapai Crazy Rich, dimana generasi kelahiran tahun 2000 ini memanfaatkan ruang-ruang privatnya untuk bermain game online maupun melakukan aktifitas privatnya dengan motivasi ingin cepat kaya dan cenderung melakukan aktifitas dalam ruang privatnya yang diluar batas kewajaran.

“Kalau di Jepang dikenal dengan Hikokomori, dimana perilaku anak remaja yang tidak pernah keluar kamar selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bisa dikatakan Grazy Rich, ini akan menjadi masalah besar kedepan,” sambung Kamaruzzaman.

Terakhir, lanjutnya, dalam Konteks Lokal di Aceh, isu Agama masuk ke ruang publik. Aceh menjadi lahan yang empuk untuk terjadinya benturan Agama disusul, Sumatera Barat, Banten, Bandung dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Muhammad Jafar, SH., MH selaku Kepala Badan Kesbangpol Bener Meriah juga mengambarkan mengenai isu aktual yang terjadi di wilayahnya mencakup persoalan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Namun, lanjutnya, yang paling menonjol dari sekian isu tersebut adalah aksi unjuk rasa yang meminta Bupati Bener Meriah untuk turun dari jabatannya dan pemasangan spanduk pemekaran Provinsi Leuser Antara (ALA).

“Sedang, isu lain adalah menyangkut kekerasan seksual terhadap Anak di bawah umur, dimana pada tahun 2021, terdapat 11 kasus kekerasan seksual yang telah terungkap di Bener Meriah,” sebut Jafar.

Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Kamaruzzaman dan Muhammad Jafar. Dedy Andrian, SE.,MM yang juga Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol mengatakan bahwa secara letak, luas wilayah dan kandungan sumber dayanya yang kaya, Aceh memiliki sisi kerawanan dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

“Kalau narkoba saja bisa diseludupkan di Aceh, justru senjata sangat Blberpotensi lebih gampang masuk, karena sama-sama memiliki nilai tinggi,” terangnl Dedy.

Kata dia, mencermati situasi akhir-akhir ini yang menonjol di Aceh adalah kasus kekerasan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, narkoba dan game online. Ini menjadi tugas besar yang harus menjadi perhatian bersama.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak, narkoba dan game online menjadi ujian di dunia modern saat ini, terutama game online dan narkoba. Nah, untuk memberantas ini kita harus merangkul generasi muda dan semua komponen terkait,” tutup Dedy.

Kegiatan Dialog Isu Aktual Tahun 2022 merupakan yang ke-II Kalinya di gelar setelah Kota Langsa, yang secara khusus mengusung tema ”Peran Sinergitas Pemerintah bersama Masyarakat Dalam Kewaspadaan Dini”.

Melalui Badan Kesbangpol Bener Meriah, kegiatan ini turut mengundang 20 orang peserta, yang terdiri dari : Unsur Polres, Kodim, Kejari, Babinsa, Babinkamtibmas, Intelijen, SKPK, Forum-Forum, Lsm/Ormas, Mahasiswa, Jurnalis Dan Tokoh-Tokoh Kemasyarakatan.

“Pastinya kegiatan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan yang langsung diterapkan kepada para peserta,” pungkas Zulkarnaini, M. Ec. Dev selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Aceh ketika menyampaikan Laporan Kegiatan Dialog Isu Aktual dihadapan para Peserta dan Pemateri.

Kegiatan Dialog Isu Aktual dilaksanakan oleh Kesbangpol Aceh bekerjasama dengan Kesbangpol Bener Meriah. [JI]

Mega Angkat Gading Hamonangan Hasibuan Sekretaris DPD PDIP Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Gading Hamonangan Hasibuan ditetapkan sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Aceh masa bakti 2019-2024.

Penetapan itu termaktub dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: 214/KPTS/DPP/II/2022, tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, yang ditandatangani langsung Ketua Umum DPD PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Jakarta.

Bukan hanya itu, Ketum Megawati juga menetapkan dan mengesahkan saudari, Yunia Shofiasti sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh masa bakti 2019-2024.

Sektretaris DPD PDI Perjuangan Aceh, Gading Hamonangan Hasibuan berharap, setelah ditugaskan pada posisi yang baru ini, dirinya mampu meningkatkan kinerja partai, khususnya konsolidasi dalam penguatan partai untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

“Konsolidasi ini untuk penguatan perangkat partai demi meningkatkan sumbangsih partai dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap keberadaan partai politik, khususnya di Aceh,” pungkas Gading dalam keteranganya kepada Nukilan, Rabu (2/3/2022). [MIR]

Win Wan Nur dan Pengacara Datangi Polres Aceh Tengah

Penulis
Mirzu
-
0
Win Wan Nur bersama Pengacara Nourman saat memasuki gedung Polres Aceh Tengah, Rabu (2/3/2022). Foto: Ist.

Nukilan.id – Win Wan Nur bersama pengacara Nourman Hidayat mendatangi Polres Aceh Tengah pada Rabu, (2/3/2022).

Belum diketahui tujuan kehadiran Win Wan Nur dan pengacara Nourman Hidayat, karena belum dapat dikonfirmasi.

Namun, ada dugaan kehadiran Win Wan Nur dan Nourman Hidayat ini erat kaitannya dengan laporan Ketua Panitia Pekan Kebudayaan Gayo dan Ketua Dewan Adat Gayo (DAG), Tagore Abubakar ke pihak Polres Aceh Tengah pada Kamis (24/2/2022) lalu.

Laporan itu berkaitan dengan pameran benda pusaka Reje Linge yang ditulis terlapor atau Win Wan Nur di akun facebooknya yang dinilai telah memojokkan Tagore Abubakar soal keaslian benda sejarah Reje Linge yang dipamerkan beberapa waktu lalu.

Serta tudingan Win Wan Nur terhadap Tagore terkait penggunaan anggaran negara dalam kegiatan pameran benda pusaka Reje Linge itu juga dinilai telah mencemarkan nama baiknya.

Disisi lain, terlapor atau Win Wan Nur juga menilai bahwa Mahkota Reje Linge yang dipamerkan Tagore dalam pameran tersebut adalah palsu, sehingga Win Wan Nur meminta Tagore untuk melakukan klarifikasi kepada rakyat Gayo. [MIR]

Minta Aturan JHT Dicabut, Ratusan Buruh Gelar Aksi di Kantor DPRK Aceh Tamiang

Penulis
Mirzu
-
0
Anggota DPRK Aceh Tamiang saat menemui para buruh yang sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRK Aceh Tamiang, (Foto: Poris)

Nukilan.id – Ratusan Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) tingkat kecamatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang pada Selasa, (1/3/2022).

Seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) tingkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang ini menyatakan sikap terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Ketua FSPPP-SPSI Aceh Tamiang, Tedi Irawan, SH diwakili Wakil Ketua Suheri menyampaikan, dalam orasinya, Menolak dengan tegas Permenaker Nomor 2 Tahun 2022  tersebut. Dan juga menolak revisi Permenaker No 2 Tahun 2022.

“Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mencabut Permenaker  No 2 Tahun 2022 dan kembalikan ke Permenaker No 19 Tahun 2015,” pintanya.

FSPPP-SPSI juga meminta kepada DPRK Aceh Tamiang untuk membuat surat rekomendasi penolakan atas Permenaker No 2 Tahun 2022 kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI).

“Kita juga meminta DPRK Aceh Tamiang untuk membuat surat rekomendasi penolakan Permenaker No 2 Tahun 2022 dan segera disampaikan Ke DPRI,” tegas Tedi.

Usai melakukan orasi, akhirnya seluruh tuntutan para aksi unjuk rasa diterima oleh Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK, Ketua Komisi lV dan seluruh Anggota DPRK Aceh Tamiang.

Ketua Komisi lV DPRK Aceh Tamiang, Miswanto, SH menyatakan bahwa, pihaknya sebagai wakil rakyat siap menerima Aspirasi dari FSPPP-SPSI. Dan pihak akan segera menyurati instansi terkait.

Akhirnya, usai melakukan audiensi dalam Gedung DPRK Aceh Tamiang, Pengurus FSPPP-SPSI mengeluarkan dua rekomendasi yang ditujukan kepada Kemenaker RI dan DPR-RI.

Reporter: Poris

1...1,7881,7891,790...2,394Halaman 1,789 dari 2,394

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id