Beranda blog Halaman 1788

Masyarakat Minta Kapolres Aceh Selatan Evaluasi Kinerja Polsek Bakongan

0

Nukilan.id – Kinerja Kepolisian Sektor Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dalam hal penuntasan laporan masyarakat terhadap persoalan hukum saat ini sangat mengecewakan

Hal ini terlihat dari pengalaman saat melaporkan adanya dugaan penggelapan sejumlah dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di salah satu desa dikecamatan Kota Bahagia yang diduga melibatkan oknum pejabat desa tersebut yang hingga saat ini prosesnya tidak terlihat berjalan signifikan

Kekhawatiran atas kurang profesionalnya pelayanan di Polsek Bakongan tersebut dari sejak awal disampaikannya laporan oleh masyarakat, dimana suasana yang tercipta saat itu seperti adanya dugaan untuk “menghambat” penerimaan laporan polisi

“Bahkan setelah pelapor datang pertama kali, Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP) tidak diberikan dengan berbagai alasan padahal bukti permulaannya diakui sudah cukup, dan wilayah hukum kejadian kasusnya juga sesuai, baru setelah kami datang lagi dan itupun setelah beradu argumen baru kemudian dibuatkan STTPL yang ditandatangani langsung oleh Kapolsek atas nama Ajun Komisaris Polisi Sutardi,” kata Muslim dalam keterangannya kepada Nuakilan.id pada Rabu (2/3/2022).

“Drama” Ruwetnya proses penerimaan pelaporan ini tidak sampai disini, bahkan setelah itu kami juga tidak mendapatkan informasi perkembangan kasus tersebut hingga sampai kami menyurati Pihak Polsek dengan tembusan kepada Kapolres, Kapolda dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, baru kemudian diberikan SP2HP yang mana dalam surat tersebut disebutkan baru memeriksa pelapor dan satu terlapor, sedangkan terlapor lainnya yang salah satunya yaitu oknum Kepala Desa belum juga diperiksa.

Bahkan dalam komunikasi yang dilakukan untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus tersebut selalu mendapatkan jawaban yang sama bahwa masih dalam tahapan lidik.

“jika dilihat dari sisi geografis wilayah dan kemudahan akses komunikasi dan kondisi kamtibmas disana tidak ada alasan apapun yang menghambat dilakukan pemeriksaan tersebut. Bahkan dari bukti-bukti awal yang sebelumnya dianggap cukup itu tidak mungkin ada hal yang mengganjal bagi Polisi untuk meningkatkan status laporan tersebut. Jadi kondisi seperti ini yang membuat kami merasa bahwa profesionalitas pelayanan di Polsek Bakongan itu dipertanyakan, apakah benar adanya konflik kepentingan yang begitu kuat dari oknum tertentu di Polsek Bakongan dalam menangani laporan masyarakat?” Tanya Muslim merasa heran.

Kondisi tersebut merupakan salah satu contoh yang terjadi saat ini yang membuat masyarakat pesimis atas kinerja Polsek Bakongan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, bahkan beberapa masyarakat diwilayah tersebut yang sedang menghadapi permasalahan hukum justru lebih memilih membuat laporan di Polres Aceh Selatan secara langsung meskipun jaraknya yang lebih jauh dibandingkan mendatangi Polsek yang jauh lebih dekat. Jelanya

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tentu kita masih ingat dengan Tagar #PercumaLaporPolisi yang sempat trending dimedia sosial sehingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespon serius agar para bawahannya bekerja profesional dan melakukan perbaikan dalam pelayanannya kepada masyarakat

Sebelumnya, kata—dia Muslim,  Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar, SH, MM saat kunjungannya di SPKT Polda Aceh juga meminta kepada bawahannya agar memberikan pelayanan yang baik dan humanis kepada masyarakat, begitupun dengan Kapolres Aceh Selatan AKBP Ardanto Nugroho S.I.K.,SH.,MH dalam amanatnya saat upacara serah terima jabatan (sertijab) Kasat Intelkam Polres Aceh Selatan dan pengukuhan Kasiwas Polres Aceh Selatan yang mengingatkan bawahannya agar selalu tingkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik, melaksanakan tugas dengan cepat, cermat dan tepat

“Namun kinerja penyelesaian laporan masyarakat yang ditunjukkan oleh pihak terkait di Polsek Bakongan tersebut sangat jauh dari arahan atasannya sehingga hal seperti ini justru mencoreng institusi Polri yang saat ini sedang dan terus berbenah dengan konsep Presisinya,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, kami beharap agar Kapolres maupun Kapolda Aceh untuk menegur pihak-pihak terkait di Polsek Bakongan terutama Kapolseknya sebagai Pimpinan agar dapat meningkatkan pelayanan dan profesionalitasnya. Kalau seandainya pelayanan di Polsek Bakongan memang dianggap tidak profesional dari sisi kode etik kepolisian, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi kepada petinggi di Polsek tersebut.

“Jangan sampai kalau hal seperti ini dibiarkan begitu saja, maka keluhan masyarakat yang viral dimedsos beberapa waktu lalu dengan tagar #PercumaLaporPolisi itu terkonfirmasi benar adanya hanya karena ulah segelintir oknum ditingkat Polsek Bakongan, jika terus dibiarkan maka akan berpotensi terjadi instabilitas terhadap penegakan hukum. Dengan begitu, masyarakat akan mendelegitimasi polisi yang dapat memunculkan perilaku main hakim sendiri, dan itu sangat mencoreng institusi Polri” Tutupnya.[]

Dewan Pendiri: PDA Sekarang Bukan Partai yang Didirikan Ulama

0
Pendiri Partai Daerah Aceh, Mukhraruddin Nagan, (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh (PDA) Mukhraruddin Nagan mengatakan Partai Darul Aceh dari hasil Musyawarah Raya Luar Biasa (Muralub) di Aceh Tengah bukanlah partai yang didirikan Ulama sebagaimana yang dinarasikan oleh segelintir orang.

Menurutnya, Partai yang didirikan oleh ulama itu Partai Daulat Atjeh yang berdiri pada tahun 2006, sampai hari ini masih terdaftar di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh. Sementara Partai Damai Aceh ini merupakan partai yang didirikan oleh Abi Muhib dan kawan-kawan pada tahun 2012 dan diantara partai Daulat Atjeh, Partai Damai Aceh serta Partai Daerah Aceh tidak memiliki hubungan satu sama lain termasuk akte pendiran atau badan hukum.

“Sedangkan Partai Daerah Aceh ini saya dirikan bersama Tgk Jamaluddin Thaib, Tgk Razuan, Darwis dan kawan-kawan lainnya,” kata Mukhraruddin saat di wawancarai Nukilan.id di Banda Aceh, Kamis, (03/02/2022).

Namun demikian, kata Mukhraruddin, melihat Partai Darul Aceh saat ini kurang cerdas dalam merangkul Anggota, apalagi dengan mundurnya Tgk Razuan dari Partai.”Dia adalah sebagai sosok tokoh yang sangat dipertimbangkan di wilayah Barat Selatan”.

“Ini cukup aneh menurut saya dan menandakan sebuah kemunduran bagi PDA,” ucapnya.

Ia menilai, jabatan Dewan Pakar yang diberikan ke Tgk Razuan hanya bagian dari bumbu manis saja untuk memenangkan hati masyarakat Barsela.

“Catatan penting yang ingin saya sampaikan bahwa mundurnya Tgk Razuan akan diikuti oleh Beberapa tokoh dan angota kader PDA lainya. Karena sosok beliau yang mampu mengayomi di wilayah barat selatan, tidak didapatkan pada tokoh yang lain,” sebut Mantan Koordintor Daerah Dapil 10, Mukhraruddin.

Lanjutnya, kursi Dewan perwakilan Rakya Aceh dan Kabupaten- kota hari ini yang diduduki, tidak terlepas dari kenerja Tgk Razuan, termaksut besarnya nama partai pada hari ini.

Untuk sekarang, yang mengisi kepengurusan PDA hampir semua wajah baru, dan pengurus lama, selama ini berbuat untuk PDA banyak yang sudah dimundurkan dari kepengurusan.

Oleh karena itu, Mukhraruddin berharap kepada pengurus baru, agar bisa tau diri seperti apa perjuangan yang telah kami lakukan. Lahirnya partai, tidak dengan sendirinya butuh proses dan perjuangan yang panjang.

Sebagai pendiri Partai saya wajib memberitahukan ke publik, karna hari ini partai kami telah di sabotase dan masih di narasikan sebagai partai ulama yang mendirikan, padahal bukan sama sekali. Jika seperti ini, ulama dijadikan sebagai bahan jualan politik,” ungkapnya.

“Saya mengingatkan, mulai sekarang jagan pernah lagi membawa nama ulama sebagai pendiri atau seolah-olah PDA partai ulama,” tuturnya.

Reporter: Hadiansyah

Peringati Isra Miraj, Kemenag Aceh Datangkan Ustaz Amri Fatmi Anzis

0
Kantor Kemenag Aceh (aceh.kemenag.go.id/Inmas Aceh)

Nukilan.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh akan menggelar peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H, Jum’at (4/3/2022) besok.

Kegiatan keagamaan ini dipusatkan di Mushalla Al-Ikhlas Kanwil Kemenag Aceh dan menghadirkan penceramah Ust Dr H Amri Fatmi Anzis Lc MA.

Kegiatan dimulai sejak pagi, diawali dengan zikir bersama di Mushalla Al-Ikhlas.

Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan setiap tahun keluarga besar Kanwil Kemenag Aceh menggelar acara serupa dalam memperingati Israk Mi`raj.

“Sangat banyak hikmah dari Isra Mi’raj, dan momen ini kita jadikan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah dan memperbanyak kebaikan kepada sesama manusia,” kata Iqbal.

Melalui peringatan Israk Mi`raj kita kenang dan memuji perjalanan suci Nabi Muhammad SAW.

“Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Mempunyai arti penting bagi umat Islam, dimana Nabi menerima perintah menunaikan shalat lima waktu,” ucapnya.

Ia mengajak seluruh karyawan karyawati untuk ikut bersama dan memeriahkan peringatan tersebut.

“Mari semua kita ikut berpartisipasi, sembari berzikir, berdoa dan bershalawat kepada Nabi,” katanya.

Dengan peringatan ini juga, sekaligus dapat meningkatkan etos kerja kita dalam menuntaskan berbagai aktivitas dan pekerjaan dengan disiplin dan bertanggungjawab, kata Iqbal. [Dialeksis]

KPA Desak Polri dan KPK Tangani Kasus Korupsi Beasiswa 2017

0
Koordinator Kaukus Peduli Aceh Muhammad Hasbar Kuba, (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Penetapan tersangka pada kasus indikasi mega korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun 2017 dinilai jauh api dari panggang, sehingga sangat mempengaruhi citra kepolisian semakin menurun drastis di mata masyarakat Aceh.

“Penetapan tersangka yang dilakukan seakan hanya persoalan yang berkaitan dengan administrasi, sementara aktor utama yang melakukan tindak pidana korupsi dan pelaku yang terindikasi membegal beasiswa secara barbar tidak tersentuh sama sekali. Ini justru membuat Rakyat Aceh tidak percaya atas kinerja Polda Aceh,” ungkap koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba.

Menurut Hasbar, jika alasan pihak Polda belum menemukan bukti untuk menjerat pihak yang melakukan pembegalan, tentunya ini sangat miris. Pasalnya kasus ini sudah bertahun-tahun diselidiki, jika dikatakan belum ada bukti yang cukup tentu sangat tidak logis justru membuat publik mempertanyakan etos kerja Polda Aceh.

“Penetapan kerugian negara berdasarkan hasil audit sudah ada mencapai Rp. 10 M, namun yang dijerat justru yang kaitannya hanya sebatas administratif, sungguh sangat-sangat tak logis. Kita patut menduga ada yang aneh-aneh dalam proses penyelidikan terutama pada tahapan gelar perkara,” ucap Hasbar.

Padahal, lanjut Hasbar, Polda sudah kantongi nama mahasiswa yang dipotong beasiswanya dan siapa yang melakukan pemotongan. “Tinggal lagi diselidiki siapa pihak yang menyuruh dan menikmati hasil potongan beasiswa tahun anggaran 2017 itu. Sayangnya berganti tahun itupun tak dapat ditelusuri, sungguh aneh.

Pihaknya mengkhawatirkan bahwa kasus ini hanya berakhir dengan menumbalkan pihak-pihak yang notabenenya bukan aktor utama. “Jika pelaku tak ditetapka tersangka, korban dan tumbal yang jadi sasarannya. Maka akan sangat melukai hati masyarakat Aceh yang sudah lama menanti kejujuran dan bukti kinerja Polda Aceh,” ujarnya.

lanjutnya, meskipun persoalan beasiswa ini kabarnya dalam proses supervisi mabes namun tetap saja masih belum efektif dalam menguak fakta dan kebenaran yang ada. Sehingga pihaknya menilai lebih baik kasus korupsi beasiswa ini diambil alih mabes polri atau KPK.

“Mungkin pihak Polda Aceh kekurangan sumber daya untuk melakukan penyelidikan secara maksimal dan adil, bisa jadi kekurangan SDM atau alat. Jadi kami mendesak Mabes Polri atau KPK untuk menangani langsung kasus ini, karena Publik sudah hampir tak percaya dengan kerja Polda Aceh dalam menuntaskan kasus mangkrak satu ini,” tuturnya.[]

Libur Hari Raya Nyepi, Kakanwil Sambangi Lapas Perempuan di Sigli

0

Nukilan.id – Dalam rangka pengawasan dan pengendalian tugas dijajaran pemasyarakatan pada hari libur nasional hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Meurah Budiman didampingi Kepala Divisi Administrasi Rahmat Rinaldi melakukan wasdal pelaksanaan tugas satuan pengamanan di Lapas Kelas II B Perempuan di Sigli.

Kunjungan ke Lapas Perempuan ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian tugas di UPT dan memastikan petugas pengamanan hadir lengkap melaksanakan tugas pada hari libur nasional, Kamis (3/3/2022).

Dalam keterangannya, Meurah Budiman mengatakan kunjungan kerja dilakukan untuk memantau secara langsung kesiapan piket pengamanan Lapas di Sigli sebagai antisipasi dan cegah dini setiap gangguan kamtib di UPT Pemasyarakatan, jelasnya.

Saat berada di Lapas Perempuan Sigli, Kakanwil langsung meninjau area blok hunian dan halaman dalam Lapas Perempuan. Kakanwil juga menerima laporan petugas piket perempuan tentang jumlah penghuni Lapas yang mencapai 163 orang, termasuk 6 bayi yang masih menyusui yang selalu berada dalam asuhan ibunya.

“Secara umum narapidana perempuan di Lapas Perempuan Sigli terlibat tindak pidana narkoba, penipuan, pembunuhan dan tindak pidana umum lainnya, khusus tipikor sesuai laporan sebanyak 13 orang yang menjalani pidana di Lapas Perempuan Sigli,” urai Meurah.

Pada bagian lain Kepala Divisi Administrasi Rahmat Rinaldi menyampaikan jumlah personil di Lapas Perempuan Sigli ada 56 orang, untuk petugas pengamanan perempuan setiap regu sekitar 7 sampai 8 orang.

“Kemudian dalam tahun 2022 di Lapas Perempuan Sigli ada penambahan petugas perempuan sebanyak 20 orang khusus petugas wanita,” kata Rinaldi.

Sebagaimana berita sebelumnya Kakanwil Kemenkumham Aceh rutin melaksanakan pengawasan dan pengendalian tugas dijajarannya pada hari libur minggu dan libur nasional lainnya sebagai tindak lanjut instruksi Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, SIK,. MH. yang telah disampaikan pada jajaran Kemenkumham seluruh Indonesia untuk pengendalian mencegah terjadinya gangguan Kamtib di Lapas dan Rutan. []

Muslim Dorong Penguatan Penyuluh dan Petani di Aceh Tenggara

0
Anggota Komisi IV DPR-RI Muslim, Dorong Penguatan Penyuluh dan Petani di Aceh Tenggara (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Anggota Komisi IV DPR-RI Muslim, SHi meminta kepada penyuluh pertanian yang ada di Aceh Tenggara untuk membantu petani dalam penerapan tata kelola pertanian dalam menumbuhkan kembangkan kelembagaan agar dapat menghadapi daya saing dan produktif.

“Penyuluh harus dapat membantu petani menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan,” kata Muslim, SHi saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani di Hoter Kartika, Kutacane, Aceh Tenggara, Kamis (3/3/2022).

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Aceh ini, hal itu penting dilakukan untuk menguatkan pertanian, sebab sektor pertanian ini terbukti mampu bertahan selama pandemi, dibanding sektor ekonomi lain yang banyak terpuruk.

Katanya, faktanya hari ini petani kita dihadapkan pada faktor alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim (kekeringan dan banjir); Konversi atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

“Maka program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman'” ujar Muslim.

Untuk itu dia meminta agar kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh penyuluh dan Petani di Aceh Tenggara.

“Kita memerlukan penyuluh pertanian yang handal untuk meningkatkan kapasitas petani kita yang ada di Aceh,” demikian Muslim.

Acara tersebut dihadiri unsur polbangtan Medan Dr Iman Arman, SP, MM, kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara Riskan, SP, MM, Penyuluh petani Aceh Tenggara, dan Anggota DPRA Fraksi Demokrat H. T. Ibrahim dan Edi Kamal.

Tampil sebagai pemateri Kepala Balitbang Partai Demokrat Iswadi dan Sekretaris Dinas Pertanian Aceh Tenggara Ir. Muhammad Bustami, MMA. []

Intip Keunggulan Alpukat Cipedak, Berasal dari Jakarta

0
Ilustrasi alpukat. (Foto: FREEPIK/JCOMP)

Nukilan.id – Terlanjur lekat akan citra pemukiman padat penduduk dan pusat kegiatan bisnis dengan bangunan gedung yang menjulang tinggi, bukan hal aneh kalau saat ini banyak orang memandang Jakarta sebagai kota yang nyaris tidak mempunyai sumber daya alam berupa tanaman berbuah yang khas dan identik dengan daerahnya.

Belum terlalu banyak yang tahu, kalau sampai saat ini nyatanya ada salah satu wilayah di Jakarta yang masih memiliki potensi besar terhadap budidaya jenis buah populer dan banyak digemari, yakni alpukat.

Dijuluki Alpukat Cipedak, sesuai namanya buah ini merupakan hasil perkebunan unggulan dari petani buah yang berada di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Bukan sembarang alpukat, buah lonjong berkulit hijau yang dihasilkan dari daerah tersebut terkenal akan keunggulannya yang berbeda jika dibandingkan dengan alpukat jenis lain yang ada di Indonesia.

Menurut Dinas Pertanian Provinsi Jakarta, buah alpukat cipedak memiliki keunggulan dari segi masa berbuahnya yang lebih produktif, tekstur daging yang legit, manis, dan gurih layaknya mentega, serta kulit yang tipis sehingga membuat buah tersebut bisa dikupas layaknya pisang.

Dari mana sebenarnya asal-muasal alpukat ini dan bagaimana pengembangannya?

Varietas unggul yang lahir pada tahun 1990-an

Menilik periwatan yang dihimpun dari berbagai sumber, diketahui jika sebenarnya sejumlah alpukat cipedak hasil pohon yang selama ini dibudidaya merupakan buah peranakan secara generatif dan vegetatif dari pohon generasi ketiga yang saat ini sudah berusia 25 tahun.

Pohon alpukat generasi pertama sendiri diketahui sudah mati, sementara itu varietas alpukat unggul generasi kedua diketahui lahir dari tangan salah seorang warga lokal bernama Nisan Badar lewat teknik sambung pucuk, pada kisaran tahun 1990-an.

Sejak saat itu, alpukat yang dihasilkan di kelurahan Cipedak dikembangkan oleh sejumlah warga, dan membuat beberapa warga di desa tersebut berprofesi sebagai petani alpukat.

“Pohon alpukat yang sekarang ini adalah generasi ketiga, karena generasi pertama sudah enggak ada, sudah mati. Generasi kedua oleh Pak Badar, orangnya sudah enggak di sini, kebunnya sudah enggak ada. Alhamdulillah masih ada satu pohon generasi ketiga yang kami selamatkan yang sekarang 25 tahun usianya,” ujar salah satu warga bernama Jazuri, mengutip Kompas.com.

Bukan hanya dari segi rasa, buah alpukat cipedak sendiri dikenal unggul karena wujudnya yang tidak memiliki serat seperti buah alpukat pada umumnya, daging buah nampak bersih dengan warna kuning cerah. Selain itu, alpukat cipedak juga tidak disukai ulat yang selama ini memang diketahui kerap hinggap pada buah alpukat.

Sementara itu jika dilihat dari segi tampilan luar maupun ukuran, alpukat cipedak sebenarnya tidak memiliki perbedaan seperti buah alpukat pada umumnya, bentuknya lonjong dengan warna kulit hijau yang terkadang disertai binting kuning.

Nyaris kehilangan identitas cipedak

Dijelaskan jika tanaman alpukat cipedak sebenarnya bisa tumbuh pada wilayah dengan kondisi tanah gembur, tidak mudah tergenang air, subur, dan banyak mengandung bahan organik. Sesuai dengan lokasinya yang berada di pemukiman Jakarta, alpukat cipedak dapat tumbuh baik pada wilayah dataran rendah sampai dataran tinggi, dengan tinggi lahan sekitar 5-1500 meter di atas permukaan laut.

Membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa menghasilkan buah, tanaman alpukat baru bisa dipanen saat sudah ditanam selama dua tahun. Disebutkan jika biasanya pohon alpukat cipedak memiliki masa panen raya pada bulan Maret-April dan September-Oktober.

Terlepas dari kerakteristik tersebut, sebelumnya diceritakan jika keabsahan mengenai alpukat cipedak ini sempat menimbulkan kebimbangan. Saking unggul dan populer karena bibitnya mulai banyak dikembangbiakkan di luar wilayah Cipedak, sempat ada yang mengakui jika alpukat cipedak berasal dari wilayah lain.

Bukan tanpa alasan, karena saat itu alpukat yang dihasilkan memang belum secara resmi diberi nama ‘cipedak’. Tersohornya alpukat tersebut bahkan disebut pernah berpotensi memutus sejarah atau riwayat asal muasalnya yang berasal dari Kampung Cipedak.

Awalnya sosok yang melahirkan varietas ini yaitu Pak Badar tidak ingin mengambil pusing persoalan tersebut. Namun salah seorang warga yang tadi disebutkan di atas yakni Jazuri, tidak ingin identitas alpukat tersebut hilang.

Ia pun memimpin upaya untuk mendaftarkan alpukat yang dimaksud sebagai varietas asli Jakarta. Membuahkan hasil, akhirnya nama asli alpukat cipedak pun baru resmi diakui di tahun 2015, dan tercatat sebagai potensi hortikultura pertanian lokal khas Jakarta Selatan. [GNFI]

Kawasanan Hutan Habitat Gajah di Bengkulu Diduga Diperjualbelikan

0
Ilustrasi habitat gajah sumatera (Foto: Betahita)

Nukilan.id – Kawasan Hutan yang menjadi habitat gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang tersisa di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko, Provinsi Bengkulu diduga diperjualbelikan. Dugaan itu diungkap oleh Konsorsium Bentang Alam Seblat.

“Hasil investigasi delapan bulan dan pemantauan rutin yang dilakukan secara kolaboratif mengungkap dugaan kuat adanya jual beli kawasan hutan habitat gajah hingga ratusan hektare di kawasan Kabupaten Mukomuko,” kata Sekretaris Konsorsium Bentang Alam Seblat, Ali Akbar di Bengkulu, seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/2/2022) kemarin.

Dalam media briefing dengan topik Menjaga Benteng Terakhir Gajah Sumatera di Bengkulu, Ali mengatakan, jual beli kawasan hutan di habitat satwa langka itu sebenarnya melibatkan aparat pemerintah desa.

Ali mengatakan, dari hasil analisis tutupan hutan yang dilakukan Konsorsium Bentang Alam Seblat di wilayah kerja Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) koridor gajah seluas 80.987 hektare, diketahui 39.812,34 hektare atau 49 persen di antaranya menjadi hutan lahan kering sekunder dan seluas 23.740,06 hektare atau 29 persennya telah beralih fungsi menjadi non hutan.

“Ada dua nama yang cukup sentral dalam dugaan jual beli kawasan hutan ini, yakni inisial TR dan HN, bahkan nama kedua orang ini dikenal sebagai nama jalan di kawasan hutan,” ujarnya.

Konsorsium menilai, lemahnya penegakan peraturan, terutama dari pemangku kepentingan daerah, membuat aksi mafia jual beli kawasan hutan semakin terbuka. Di kalangan masyarakat luas di kawasan ini, bahkan harga pasar kawasan hutan yang sudah ditebang dan siap ditanami sawit dijual seharga Rp10 juta sampai Rp15 juta per hektare.

Akibatnya, sejumlah kawasan yang mendapat tekanan tinggi akibat perambahan hutan antara lain Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis, Hutan Produksi Air Rami, dan Hutan Produksi Air Teramang.

Konsorsium, lanjut Ali, bahkan telah membuat laporan mengenai kejadian perambahan kawasan hutan ini ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan dua tersangka sebagai pelaku utama, yakni HN dan JD.

“Kami mengimbau kepada pemangku kepentingan daerah di DLHK untuk menindaklanjuti laporan kejadian ini sebagai upaya menjaga bentang alam seblat yang merupakan rumah terakhir gajah sumatera di Bengkulu,” kata Ali Akbar.

Dosen Departemen Kehutanan Universitas Bengkulu (Unib), Gunggu Senoaji menambahkan, hilangnya habitat merupakan ancaman bagi kelestarian gajah sumatera di Bengkulu. Apalagi populasi gajah sumatera di Provinsi Bengkulu selama ini semakin mengkhawatirkan dengan perkiraan populasi yang tersisa hanya mencapai 50 ekor. Kawanan ini terfragmentasi di beberapa kawasan hutan.

Satu dekade sebelumnya, 16 ekor gajah di Bengkulu ditemukan mati. Rekor ini kemudian ditambah lagi pada periode 2018 hingga 2021, tiga ekor gajah ditemukan mati.

“Kematian ini terjadi secara tidak wajar. Seperti diracun, ditembak dan diburu,” kata Gunggu Senoaji. [betahita]

Melestarikan Kopi Bacan dari Induk Tanaman Usia Lebih 100 Tahun

0
Kopi jenis liberika yang ditanam lagi dari indukan yang berusia lebih 100 tahun.( Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia)

Nukilan.id – Puluhan pohon kopi di Pulau Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara ini berusia lebih seratus tahun. Balai Pengkajian dan Penelitian Tanaman Pangan Maluku Utara pun berupaya melestarikan dengan mengembangkan tanaman kopi tersisa dari perkebunan era kolonial Belanda ini.

Perkebunan ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerjasama selama 75 tahun (1 Juli 1881-1956) antara Belanda dengan Sultan Sadek, Sultan Bacan ke 17. Dalam kontrak ini selain membangun perkebunan yang mengusahakan karet, kopi, coklat, tembakau dan kelapa juga mengolah semua jenis mineral dan hasil hutan terutama damar.

Belanda lantas mengirim seseorang bernama Mr. M.E.F Elout untuk membuka perusahaan bernama Batjan Achipel Maatschapij (BAM), untuk mengelola berbagai hasil perkebunan kehutanan dan bahan mineral di sana.

Sisa tinggalan sejarah masih ada hingga kini. Puing-puing pabrik kopi dan tanaman serta sejumlah bangunan tua masih ada. Coklat masih ditanam dan warga Bacan dan Maluku Utara masih budidaya hingga kini. Begitu juga kelapa dan karet, meski tidak lagi massal.

Di Kampung Makeang, atau dikenal dengan Parigi Dolong, Pulau Bacan merupakan kebun kopi. Desa Amasing Goro, perkebunan karet. Di Panamboang, Bacan Selatan, masih ada sisa perkebunan kelapa. Untuk tembakau dibangun di Pulau Mandioli.

Saat ini, Kementerian Pertanian melalui Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Pulau Bacan, Halmahera Selatan, di bawah Balai Pengkaiian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara, tengah budidaya kembali tiga jenis kopi tersisa di beberapa lahan warga. Ada robusta, exelsa dan liberika.

Di perkebunan itu awalnya ada empat jenis tetapi indukan hanya tersisa tiga.

Proses tanam ulang ini sejak 2006 melalui kebun contoh seluas 0,25 hektar. Setelah berhasil pada 2017 mulai dikembangkan lagi.

Pada pertengahan Februari lalu, saya mengunjungi kebun percontohan IP2TP ini. Di kebun contoh ini, tak hanya ada kopi juga kayu manis, kakao dan buah-buahan seperti alpukat.

Untuk tiga jenis kopi sudah ditanam dua hektar, hanya berhasil satu hektar. Kopi ditanam berjejer berdasarkan jenisnya.

Hardin Laabu, Kepala IP2TP Bacan mengatakan, tugas menanam kembali kopi ini bagian dari mempertahankan jenis tanaman yang sudah beradaptasi dengan lingkungan lokal. Kopi ini, katanya, sudah dianggap tanaman lokal karena ditanam di Pulau Bacan lebih seratus tahun lalu.

Tiga jenis ini , katanya, ada juga di daerah lain tetapi karena tumbuh dan berkembang cukup lama di sini pasti ada perbedaan.

Dia bilang, liberika ini didatangkan dari Liberia oleh Belanda setelah robusta yang ditanam terserang penyakit dan mati.

Sebelum mengembangkan kopi ini, IP2TP sudah survei dan identifikasi indukan tersisa di kebun warga sekitar 30 pohon. Di bekas perkebunan kopi yang kini milik warga itu, nyaris tidak ada lagi kopi. Warga tebang dan ambil kayunya untuk kayu bakar memasak gula aren, maupun kebutuhan rumah tangga lain.

“Kita survei dan menemukan beberapa indukan yang masih tersisa.”

Saat ini, kopi yang dikembangkan itu sudah berbuah.

Dari hasil panen kopi ini, katanya, sudah mereka kirim ke laboratorium BPTP di Sofifi, untuk uji rasa.

Dalam tahap ujicoba ini, kata Hardin, mereka berikan juga ke beberapa kafe di Bacan untuk coba rasa.

Ismit Alkatiri , Direktur Institut of Coffe Maluku Utara yang bekerjasama dengan BPPT dan Pemerintah Halmahera Selatan dalam pengembangan kopi Bacan ini mengatakan, karakteristik ;iberika dari sisi rasa cenderung sama dengan jenis arabika, ada unsur acidity dan sweetness. Sedangkan excelsa cenderung ke rasa robusta, yakni bitter atau pahit.

Rata rata kopi liberika di dunia ada rasa nangka tetapi berbeda dengan di Bacan, ada mint.

”Mungkin rasa mint ini yang disukai ratu Welhelmina atau Juliana dari Belanda dengan kopi Bacan.”

Dari segi bentuk biji, liberika dan excelsa lebih besar dari arabika dan robusta. Hanya buah liberika dan excelsa lebih jarang.

Dari tiga jenis kopi ini, Pemerintah Halmahera Selatan telah mendaftarkan ke Kementerian Pertanian pada Pusat Perlindungan dan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Pendaftaran ini untuk mendapatkan tanda daftar tanaman varietas lokal sesuai Undang-undang Nomor 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Juga peraturan pemerintah mengenai penanaman, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial.

Kejayaan Kopi Bacan

Kebun percontohan ini mendapat dukungan Kesultanan Bacan. Mereka menaruh harapan kepada pengelola agar bisa mengembalikan kejayaan kopi Pulau Bacan dahulu.

Ibnu Tufail, Juru tulis Raa (Sekretaris) Kesultanan Bacan cerita, kopi Bacan jenis robusta, excelsa dan liberika sangat digemari Ratu Welhelmina dan anaknya, ratu Juliana dari Belanda. Kopi dari perkebunan PT Batjan Algemene Maastchappij (BAM), kongsi dagang antara Kesultanan Bacan dengan Belanda itu juga digemari di Eropa terutama di Belanda. Panen kopi dari perkebunan BAM ini dikirim langsung ke Belanda.

Kesultanan Bacan pun berharap, kopi Bacan kembali berjaya.

Upaya Kementan melalui BPTP ini, perlu mendapat dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah.

Kopi-kopi ini sebagai bentuk kerjasama bilateral bidang perdagangan pada zaman Sultan Sadik, yang punya mata uang khusus Bacan dan Belanda.

Lewat perusahaan yang berpusat di Bacan ini lahir mata uang Bacan Roterdam Gulden sebagai nilai tukar perdagangan Bacan dan Belanda.

Mata uang Bacan adalah satu dari sekian banyak mata uang yang dibuat perkebunan asing kala itu baik di Jawa, Sumatera dan Bacan.

Mata uang dari nikel itu hanya berlaku di setiap perkebunan asing. “Jadi, mata uang Bacan itu berhubungan dengan perkebunan kopi di Bacan ,” katanya. [mongabay]

Aceh Deflasi, Harga Minyak Goreng Kembali Turun

0
Ilustrasi. Minyak Goreng Subsidi. (Foto: bisnisindonesia)

Nukilan.id – Inflasi bulanan Aceh pada bulan Februari 2022 menurut data BPS tercatat terjadi deflasi sebesar -0,60% (month to month), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 1,04%. Sedangkan secara tahunan mengalami inflasi 2,55% (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi pada Februari 2021 yang berada pada angka 2,59%. Angka tersebut berada di dalam rentang target inflasi nasional, yaitu sebesar 3% ± 1%.

Secara bulanan, faktor pendorong utama deflasi di Aceh pada periode laporan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan komoditas pemberi andil terbesarnya adalah: Ikan Tongkol (andil -0,41%), Telur Ayam Ras (andil -0,23%), Daging Ayam Ras (andil -0,17%), Minyak Goreng (andil -0,14%), dan Ikan Kembung (andil -0,10%).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani memperkirakan pada bulan Maret 2022 inflasi berisiko meningkat. Dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia, beberapa komoditas menunjukkan peningkatan harga. “Pantuan kami pada hari ini, untuk komoditas cabai merah di kedua pasar tradisional yaitu Peunayong dan Ulee Kareng mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di atas 20% bahkan ada yang naik 43% date to date. Hal ini diakibatkan pengaruh cuaca dan banjir di daerah asal komoditas tersebut” tutur Achris (2/3/2022).

Untuk mengantisipasi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Aceh direncanakan akan mengadakan High Level Meeting dalam rangka mengkoordinasikan strategi pengendalian inflasi pada triwulan I 2022. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan stok dan produksi komoditas bahan pangan strategis, penyusunan jadwal operasi pasar, optimalisasi cold storage, melakukan pencegahan praktik penimbunan bahan pangan strategis, serta mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD), sesuai dengan Roadmap TPID 2022-2024 yang telah dirancang pada awal tahun 2022.

Terkait komoditas minyak goreng, Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengunjungi Provinsi Aceh untuk memeriksa ketersedian dan kestabilan harga minyak goreng di Aceh. Sebagai tindak lanjutnya, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) telah memasok 30.000 liter minyak goreng curah ke Banda Aceh. Achris menuturkan, harga minyak goreng telah berangsur-angsur turun sejak akhir Februari 2022. Harga minyak goreng curah tercatat turun ke level Rp. 15.500/kg pada hari Rabu (2/3). Meskipun demikian, masyarakat tetap dihimbau agar dapat menerapkan belanja bijak atau membeli sesuai dengan kebutuhan normal sehari-hari. Tidak perlu melakukan penimbunan atau menyetok melebihi kebutuhan. Selain itu, TPID perlu bersinergi dengan Satgas Pangan dalam rangka mencegah praktik penimbunan, serta memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.[]