Beranda blog Halaman 1762

Ketum PB PBI Siap Membangun Lintasan Boling di Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Nukilan.id – Ketua Umum PB PBI (Pengurus Besar Persatuan Boling Indonesia) DR. Jerry Sambuaga Berkomitmen membangun lintasan Boling di Provinsi Aceh.
Hal itu disampaikannya dalam menjamu Ketua Umum PB-PBI sekaligus pertemuan dengan pengurus Boling Aceh beberapa waktu lalu, pada Jum’at 18 lalu red.
Atas itu, Ketua Cabang Olahraga (Cabor) Bola Guling (Boling) Aceh, Tarmizi Aceh mendukung penuh komitmen Ketua Umum PB-PBI itu yang siap membangun lintasan cabang olahraga itu.
“Alhamdulillah, kita menyambut baik niat Ketua Umum Boling Pusat, Dr. Jerry Sambuaga sekaligus Wakil Menteri Perdagangan RI yang sudah berkomitmen membangun Lintasan di Aceh,” ujar Tarmizi Panyang, Jum’at, 25/03/2022.
Tarmizi melanjutkan, ianya juga mendukung penuh apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan nantinya kedepan.
“Harapan kami semoga janji Ketua Umum PB PBI  terwujud, demi tercipta kemajuan cabor Boling Aceh dan agar siap mengikuti bermacam even olahraga baikNasional dan Internasional,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut ikut dihadiri Sekum Boling Aceh, Ilyas M. Harun, Bendahara Boling Aceh, Zulfikar, atlet senior Zulfidarni dan segenap pengurus lainnya yang ada di Banda Aceh.
Pengprov Boling Aceh juga mengapresiasi atas keterwakilan satu pengurusnya yang sudah masuk dalam pengurus Pusat PBI priode 2020-2026 yaitu Ilyas M. Harun yang saat ini juga menjabat sebagai sekum Boling Aceh. []

Sambut HUT Aceh Tamiang Ke-20, Ratusan ASN Lakukan Gotong Royong Massal

Penulis
Mirzu
-
0
Sekda Asra bersama Kepala DLH Aceh Tamiang, Surya Luthfi, S. STP saat mengecek dan membersihkan drainase yang tersumbat di Pasar Pagi Kota Kuala Simpang. (Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang melakukan gotong royong massal pada Kamis (24/3/2022). Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Aceh Tamiang ke-20 yang jatuh pada 10 April 2022 mendatang.

Gotong royong yang dilaksanakani selama dua hari ini dimulai dari pasar pagi Kota Kuala Simpang itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tamiang, Drs. Asra yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tamiang, Surya Luthfi, S. STP.

Pantaun Nukilan di lokasi, ratusan ASN tersebut mengumpulkan sampah yang berserakan di sepanjang jalan, melakukan pengecekan dan pembersihan drainase pembuangan limbah yang tersumbat. Selain di pasar pagi Kota Kuala Simpang, pembersihan juga dilakukan di sepanjang jalan Letjen Suprapto.

Sembari ikut terjun langsung pada aksi pembersihan tersebut, Sekda meminta kepada para pedagang untuk meningkatkan kesadaran diri dalam menjaga kebersihan di lingkungan pasar.

“Jaga kebersihan lingkungan kedainya masing-masing. Sebaik apapun drainase yang kita buat, kalau kesadaran dari pedagangnya tidak ada, maka sama saja masalah sampah dan limbah Pasar Pagi ini tetap tidak akan terselesaikan,” tegas Asra.

Selain itu, Sekda menyebutkan, malam nanti Pemkab Aceh Tamiang akan mengirimkan alat berat untuk membongkar selokan yang tersumbat di areal Pasar Pagi Kota Kualasimpang.

“InsyaAllah Nanti malam kita akan bawa alat berat untuk bongkar selokan yang tersumbat dan akan diganti dengan plat besi. Maka, sekali lagi kami menghimbau dengan sangat kepada para pedagang untuk bisa menjaga tempatnya masing-masing,” ujarnya dengan penuh harapan.

Reporter: Poris

Soal Wacana Penundaan Pemilu, Begini Tanggapan Pengamat Politik

Penulis
Mirzu
-
0
Aryos Nivada. (foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Skenario baru terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 diduga mulai dilakukan Pemerintah. Seperti yang dikatakan Konsultan media dan politik, Hersubeno Arief, bahwa Skenario baru yang dilakukan Pemerintahan Jokowi ini dinilai melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, KPU akan menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan alasan dana yang tidak terpenuhi.

“KPU menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan pemilu, alasannya karena dana pemilu yang mereka ajukan tidak bisa dipenuhi pemerintah dan kemudian juga waktu penyelenggaraannya itu sangat mepet,” ujar Hersubeno Arief sebagaimana dilansir pikiranrakyat.com (23/3/2022)

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dan Keamanan, Aryos Nivada menyarankan, sebaiknya negara dalam hal ini  perlu memberi pernyataan tegas perihal anggaran Pemilu 2024  yang hingga kini belum disahkan, agar tidak menimbulkan kegaduhan.  Jangan sampai ini menjadi pintu masuk untuk mengkonsolidasi gerakan dari partai politik maupun elite pendukung Pemilu 2024 yang menginginkan Pemilu ditunda.

“Perlu dipahami bahwa apabila negara tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran Pemilu sebagaimana diusulkan oleh penyelenggara, maka harus menjelaskan secara detail ketidaksanggupan tersebut kepada publik. Jangan sampai nanti negara dan penyelenggara diklaim sebagai aktor penundaan Pemilu,” tegas Aryos dalam keterangannya kepada Nukilan, Jumat (25/3/2022).

Menurutnya, negara harus memberikan kepastian berdemokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan Pemilu tepat waktu. Karena secara regulasi sudah ditetapkan Pemilu berlangsung di tahun 2024. Sehingga wajib penyelenggara negara tunduk pada ketentuan konstitusi dan regulasi.

“Artinya tidak ada khilafiah dalam hal memberikan ruang berdemokrasi bagi rakyat,” ujar Aryos.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) ini juga menegaskan, bahwa kewajiban negara memastikan pemenuhan anggaran Pemilu tersedia. Bila tidak, maka rakyat akan beranggapan negara sedang melakukan pengkondisian dalam merekayasa penundaan Pemilu 2024.

“Tapi kalau terkait masalah anggaran solusinya saya kira sederhana.  karena banyak mekanisme yang bisa dilakukan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu. Anggaran dapat dipenuhi melalui beragam mekanisme, salah satunya melalui pengoptimalan anggaran negara melalui recofusing anggaran. Ini sebenarnya tergantung dari skala prioritas dari rezim pemerintahaan saat ini. Apabila memang pemilu dianggap agenda prioritas, dana pasti ada. Sama seperti agenda pemindahan Ibukota negara yang menelan dana ratusan triliun di tengah pandemi. Jangan sampai masyarakat menganggap agenda pemindahan ibukota ada dana, tapi agenda demokrasi yang merupakan hak konstitusional rakyat justru negara beralasan tidak ada dana,” jelas aryos.

Terakhir, Aryos juga menjelaskan, bahwa Pemilu merupakan amanah konstitusi. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga kesinambungan berdemokrasi sekaligus menjaga hak konstitusional rakyat.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdasarkan hitungan Bappenas mencapai Rp466,9 triliun. Dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp90 triliun. Sementara anggaran untuk pelaksanaan Pemilu usulan akhir KPU hanya berkisar Rp76,6 triliun. Anggaran tersebut telah beberapa kali mengalami rasionalisasi dari usul KPU sebelumnya sebesar Rp86 Triliun.

Oleh karena itu, saat ini KPU terus mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk segera mengesahkan anggaran Pemilu tahun 2024.

Ketua KPU, Ilham Saputra telah menyurati DPR-RI untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Karena KPU butuh kepastian untuk memulai tahapan Pemilu yang akan dimulai Juni. Ia meminta pembahasan tersebut dilakukan sebelum pergantian Komisioner. []

Reporter: Reji

Sekretaris Wushu Aceh Masuk Kepengurusan PB

Penulis
Mirzu
-
0
Zahirsyah Oemardy dilantik untuk memperkuat PB Wushu Indonesia diposisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Wushu Indonesia (Wushu) Aceh, Zahirsyah Oemardy dilantik sebagai Pengurus Besar (PB) Wushu Indonesia yang kembali dipimpin Airlangga Hartarto untuk periode 2022-2026.

Zahirsyah Oemardy dilantik untuk memperkuat PB Wushu Indonesia diposisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. “Kepercayaan ini harus kita rawat dan jaga, semoga bermanfaat untuk kemajuan Wushu di Aceh khususnya,” ujar dia, Kamis (24/3/2022).

Ia mengatakan, masuknya di kepengurusan PB mendapat dukungan penuh dari Ketua Pengprov Wushu Aceh, Kennedi Husein. Apalagi, dia merupakan satu-satunya orang dari Aceh yang masuk dalam kepengurusan PB periode ini.

Seperti diketahui, ppacara pengukuhan dan pelantikankepengurusan PB Wushu Indonesia periode 2022-2026 dilaksanakan di di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Jakarta, Selasa (22/3).

Kata Zahirsyah, Ketua Umum PB Wushu Airlangga Hartarto menargetkan sejumlah kejuaran regional dan internasional masuk program kerja selama empat tahun ke depan. “Beliau menjelaskan target kepengurusan empat tahun ke depan dan khususnya agenda PB Wushu Indonesia dalam waktu dekat,” kata dia.

Mengutip Airlangga, Zahir mengatakan target jangka pendek PB Wushu Indonesia, adalah memenangkan sejumlah kejuaran yang bakal digelar pada tahun ini. “Yang paling dekat adalah kejuaraan-kejuaraan tingkat regional dan internasional seperti SEA Games maupun Asian Games, serta bulan Desember ini akan ada Kejuaraan Dunia Wushu Junior di Indonesia,” ujar dia. []

KKP Selesaikan Rencana Zonasi Pemanfaatan Ruang Laut Indonesia

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi nelayan melaut. (Foto : shutterstock)

Nukilan.id – Peran dan fungsi Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) menjadi sangat penting dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Salah satunya, adalah untuk kepentingan pertumbuhan investasi dengan mengadopsi prinsip ekonomi biru.

Dari 20 rencana zonasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebanyak 12 RZ ditargetkan bisa diselesaikan pada 2024 mendatang. Untuk itu, KKP mempercepat proses penyusunan Peraturan Presiden RI tentang RZ KAW.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan saat ini adalah dengan melaksanakan akselerasi penyusunan dan penetapan rencana zonasi.

“Juga, menyusun dan menetapkan materi muatan teknis ruang laut untuk diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah, mengingat fungsinya yang sangat penting,” ungkap dia, Selasa (22/3/2022) di Jakarta.

Pentingnya kehadiran Perpres tentang RZ KAW, karena itu bisa berperan sebagai prasyarat untuk penerbitan izin berusaha di ruang laut bagi para pelaku usaha. Prasyarat yang dimaksud, adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurut dia, tanpa ada rencana zonasi dan Perpresnya, maka KKPRL tidak bisa diterbitkan sebagai prasyarat dan itu akan berakibat pada keberlangsungan usaha yang akan dijalankan oleh pelaku usaha. Singkatnya, tanpa KKPRL itu akan menghambat kegiatan berusaha dan non berusaha di laut.

Adapun, dari 12 rencana zonasi yang ditargetkan bisa selesai pada 2024, sebanyak empat sudah diterbitkan saat ini. Keempatnya adalah Perpres RI Nomor 83 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Makassar, Perpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Jawa, Perpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Sulawesi, dan Perpres Nomor 5 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Tomini.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto pada kegiatan webinar yang diadakan pada Selasa (22/3/2022), mengatakan bahwa penyusunan rencana zonasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Dalam PP tersebut, terdapat 20 rencana zonasi kawasan antarwilayah yang wajib disusun meliputi laut, selat dan teluk lintas provinsi. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan minimal 12 di antaranya dapat selesai hingga tahun 2024.

Di luar peran dan fungsi yang sudah disebut di atas, RZ KAW juga bisa memiliki peran lain, yakni bagaimana memastikan kegiatan menetap yang ada di ruang laut bisa berjalan harmonis. Kegiatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut, adalah perikanan tangkap, budi daya lepas pantai, eksplorasi minyak dan gas (migas), pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta pariwisata.

Suharyanto mengatakan, para pihak yang memanfaatkan ruang laut dan sudah ditetapkan ruang zonasinya, harus bisa bertanggung jawab penuh. Mereka harus segera mengurus KKPRL untuk menghindari persoalan yang dapat menghambat jalannya kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Jangan sampai, saat pelaku usaha sudah mulai melaksanakan kegiatan pada ruang laut, mereka harus bentrok dengan kegiatan nelayan yang ada di wilayah yang sama. Permasalahan seperti itu tidak boleh terjadi, karena itu akan memicu banyak masalah lain.

Dia mencontohkan, pelaku usaha yang bergerak pada jalur pipa dan kabel bawah laut pasti akan mengadakan kegiatan pemasangan atau pemeriksaan kabel dan pipa. Jika tidak ada KKPRL, maka kegiatan akan terancam tidak berjalan baik dan membahayakan semua pihak.

Selain empat RZ yang sudah diterbitkan, saat ini Pemerintah Indonesia tengah menyusun tiga Perpres RZ KAW, di antaranya untuk perairan Teluk Bone yang secara administrasi berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, RZ KAW untuk Laut Maluku, dan RZ KAW untuk Natuna dan Natuna Utara.

Asisten Deputi Bidang Perekonomian Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretaris Negara Hayu Sihwati Lestari menerangkan, penyusunan tiga Perpres RZ KAW dilakukan oleh KKP dan dibawah pengawasan langsung pihaknya.

Dia menjanjikan, saat ini proses sedang dalam tahapan otentifikasi utuk berlanjut ke tahapan distribusi. Kerja sama dan koordinasi dengan KKP tersebut dilakukan untuk menghasilkan aturan yang jelas bersih dan jelas (clean and clear) sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Sementara, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rasman Manafi mengatakan, penerbitan Perpres RI tentang RZ KAW diharapkan bisa memacu optimalisasi pemanfaatan ruang laut di atas 12 mil dan sekaligus mendorong inovasi teknologi untuk kegiatan di berbagai sektor.

Menurut dia, penyelesaian dokumen Perpres RI tentang RZ KAW, akan menjadi dasar untuk percepatan investasi melalui penyederhanaan penyelenggaraan perizinan pengelolaan ruang laut. Karenanya dia berharap proses percepatan yang dilakukan KKP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bisa berjalan lancar.

Fungsi Strategis

Mengacu pada dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), sebanyak 12 RZ KAW harus sudah ada maksimal pada akhir 2024 dan sudah sah sebagai Perpres RI. Target itu harus bisa dikejar dan diselesaikan, agar pemanfaatan ruang antar wilayah menjadi optimal.

Rasman Manafi menjelaskan bahwa RZ KAW memiliki tiga fungsi strategis. Pertama, fungsi hierarkis perencanaan dan operasionalisasi, dengan menempatkan RZKAW sebagai arahan bagi penyusunan muatan perairan pesisir rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada Provinsi terintegrasi.

Pada fungsi pertama, berlaku juga sebagai arahan bagi penyusunan materi teknis perairan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTR KSN) terintegrasi, dan sebagai operasionalisasi rencana rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) terintegrasi.

Fungsi kedua, adalah untuk effective occupation, dimana delineasi RZ KAW pada wilayah-wilayah perbatasan Negara menggunakan klaim maksimal batas wilayah. Sehingga, upaya terkait kedaulatan Negara sudah diperkuat melalui penguasaan batas wilayah Negara secara administrasi, meskipun secara fisik di beberapa tempat mungkin belum disepakati.

Fungsi ketiga, adalah sebagai arahan kegiatan, dimana RZ KAW menjadi landasan bagi pemberian izin berusaha pada wilayah perairan di atas 12 mil laut. Untuk saat ini, beberapa kegiatan di atas 12 mil sudah bisa dilakukan proses perizinan, pengelolaan, dan pemanfaatnya pada wilayah konservasi yang dikelola KKP dan taman nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Utamanya adalah instalasi kabel bawah laut dan barang muatan kapal tenggelam atau BMKT,” tutur dia.

Fokus perhatian yang diberikan Pemerintah Indonesia pada dua kegiatan tersebut, karena keduanya ada dalam zona alur bersama migrasi dan juga alur navigasi pelayaran. Untuk itu, perlu ada tata kelola yang tepat dan benar agar kegiatan-kegiatan di alur alur tersebut berjalan baik.

Terlebih, karena KKP sudah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Aturan tersebut menjadi rujukan untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan instalasi kabel bawah laut.

“Instalasi kabel bawah laut dan BMKT menjadi perhatian saya dan ini perlu menjadi prioritas tahun ini. Ini menjadi kesempatan agar pemanfaat lain supaya tidak terganggu,” sebut dia.

Perlunya melaksanakan pengelolaan dengan baik dan hati-hati, karena Rasman Manafi meyakini kalau ruang laut adalah wilayah yang bisa berbagi fungsi dan manfaat secara bersamaan. Sebagai wilayah sangat dinamis, pemanfaataan ruang laut melibatkan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, sebagai wilayah pengelolaan laut yang sangat strategis, diperlukan pelaksanaan yang tepat dan bijak. Mengingat, jika terjadi kesalahahan kecil dan bahkan fatal, maka akan terjadi penurunan sumber daya dan jasa lingkungan.

Akan tetapi, walau sudah ada target hingga 12 RZ KAW, namun dia tidak mengelak jika masih ada wilayah perairan yang masih belum mendapat perhatian sampai sekarang. Meskipun, wilayah tersebut seharusnya bisa diusulkan untuk dibuatkan rencana zonasinya.

Sembari berjalan dan terus dikembangkan, Pemerintah Indonesia akan terus bekerja untuk mendorong percepatan rencana zonasi, termasuk RZ KAW yang ditargetkan bisa mencapai 20 wilayah. Bersamaan dengan itu, upaya optimalisasi juga dilakukan pada RZ KAW yang sudah ditetapkan dan diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk banyak hal.

“Zonasi ini dapat dimanfaatkan, memberikan kepastian hukum, dan dapat dinikmati masyarakat kita. Bagi wilayah yang belum ditetapkan menjadi pekerjaan untuk kita dan diharapkan bisa kita lakukan percepatan,” tegas dia.

Di sisi lain, saat Perpres RI tentang RZ KAW berhasil ditetapkan dan diterbitkan nanti, tahapan sosialiasi harus menjadi prioritas untuk dilakukan oleh KKP bersama elemen lain yang terlibat. Proses tersebut melibatkan masyarakat dan pelaku usaha yang akan bergerak bersama untuk memanfaatkan ruang laut.

“Agar pelaku usaha maupun masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan pola pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan aturan Pemerintah,” tambah dia.

Dengan adanya sosialisasi, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha bisa tahu aturan dalam pemanfaatan ruang laut. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, maka penegakan hukum wajib dilaksanakan.

Diketahui, rencana zonasi dan rencana tata ruang matra laut secara tegas menetapkan arahan untuk kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum di wilayah perairan. Sebagai contoh, dalam Perpres RI 3/2022 tentang RZ KAW Laut Jawa telah ditetapkan arahan untuk kawasan konservasi di perairan pesisir seluas 1,6 juta hektare, dan kawasan pemanfaatan umum seluas 12,8 juta ha.

Untuk ruang laut di luar perairan pesisir, yaitu di atas 12 mil laut yang diukur dari garis pantai, dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan umum seluas 39,9 juta ha, dan untuk fungsi konservasi seluas 609,2 ribu ha.

Contoh berikutnya adalah Perpres 5/2022 tentang RZ KAW Teluk Tomini yang memiliki cakupan luas wilayah berbeda dari laut Jawa. Arahan pengembangan RZ KAW Teluk Tomini di perairan pesisir adalah untuk kawasan konservasi seluas 579,1 ribu ha, dengan arahan pemanfaatan umum seluas 2,8 juta ha.

Adapun ruang laut di luar perairan pesisir, dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan seluas 2,1 juta ha dan kawasan konservasi seluas 119,6 ribu ha.

Terakhir, Perpres 4/2022 tentang RZ KAW Laut Sulawesi yang memiliki cakupan pengaturan sampai di wilayah yurisdiksi Indonesia berbatasan dengan Filipina, mendapat alokasi untuk pemanfaatan umum di wilayah yurisdiksi seluas 18,4 juta ha, dengan pengembangan konservasi seluas 1,3 ribu ha.

Sementara, untuk pemanfaatan di wilayah perairan, Perpres tersebut mengalokasikan seluas 2,5 juta ha, dan untuk kawasan koservasi ditetapkan seluas 66,9 ribu ha. [Mongabay]

Sigofi Ake, Ritual Membersihkan Air dari Ternate

Penulis
Mirzu
-
0
Warga Ternate Utara, Maluku Utara, melaksanakan ritual sigofi ake atau membersihkan air di Mata Air Ake Gaale. Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia

Nukilan.id – Puluhan orang berbaju putih dan berpeci berkumpul di ujung kampung. Ada tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama. Mereka duduk di kursi melingkari meja kecil di hilir sumber air Tanah Ake Gaale di Kelurahan Sangaji, Kota Ternate Utara, Maluku Utara.

Di meja kecil itu ada tumpeng kecil dengan telur di bagian atasnya. Ada wadah kecil dari daun woka (livestonia) berisi sejumput beras kuning.

Mereka ini akan melaksanakan ritual atau baca doa sigofi ake atau membersihkan air. Ritual ini sebagai sebuah ikhtiar, permintaan pada sang pencipta dan para leluhur yang melindungi sumber air sebagai simbol kehidupan.

Sebelum prosesi mulai, salah satu pemangku adat sudah ziarah tiga tempat di kawasan ini yang dikenal dengan momole atau jere. Momole ini tempat keramat yang diyakini memiliki kekuatan.

Usai ziarah baru ritual baca doa. Mereka panjatkan permintaan pada penguasa alam darat dan laut. Setelah memanjatkan doa di hilir sumber air, mereka berpindah ke tempat di mana sumber air keluar.

Di sini, mereka ritual melepas biai dan perahu kecil ke air. Biai adalah wadah terbuat dari daun woka. Juga ada perahu kecil dibuat dari pelepah sagu lengkap dengan rumahnya. Dalam biai diletakkan beberapa bahan sesaji seperti pinang, sirih, dan kapur.

Sebelum baca doa mulai ada dua warga yang memiliki hubungan dengan pemilik roh penguasa air kawasan duduk di panggung kecil di atas air. Panggung ini berjarak sekitar 10 meter dari mereka yang membaca doa.

Di atas panggung itu ada wadah dari daun woka atau biai dengan isi seperti sirih pinang dan kapur. Bahan- bahan ini disebut menjadi sesaji bagi roh pemilik air.

Di hadapan para pembaca doa ada perahu kecil lengkap dengan rumah, tumpeng kecil dan air putih.

Pembacaan doa dimulai ketika seseorang di antara dua orang yang memimpin ritual, memberi kode. Doa-doa ini umum dibacakan masyarakat di Moloku Kie Raha, yakni doa Syech Abdulkadir Jailani, doa Assihi Thaib dan doa kie atau pulau. Usai pembacaan doa lanjut ritual melepas biai dan perahu ke air.

Pelepasan biai ke air ini untuk meminta kekuatan untuk menjaga dan melindungi air hingga tetap mengalir dan menghidupi warga di Ake Gaale dan Kota Ternate.

“Biai itu bermakna membawa pesan kekuatan yang lahir dari air. Jika kekuatan air ini baik, maka air yang keluar dari dalam air juga jernih. Itu maknanya,” kata Abdul Muthalib, tokoh masyarakat Ake Gaale.

Ritual lanjutan doa di mata air Ake Gaale kedua– yang saat ini dibuat kolam retensi untuk menampung air.

Usai baca doa, ada tarian cakalele sebagai manivestasi kegembiraan, harapan dan ucap syukur sang pencipta dan leluhur menjaga air di kampung ini.

“Sebenarnya seluruh doa yang dipanjatkan dan prosesi itu untuk keselamatan serta meminta keridhoan sang pencipta,” katanya.

Tradisi ini kearifan orang Moloku Kie Raha (Maluku Utara), kini sudah jarang dilakukan.

“Ini upaya kami mengembalikan air Ake Gaale ini, [upaya] tidak hanya dengan membuat sumur resapan dan menanam pohon, juga, mengangkat kembali tradisi lama leluhur menjaga air dan alam.”

Ritual ini juga sebagai penguat dan pengingat betapa penting upaya konservasi air tanah.

Sumber air di sini antara lain diambil PDAM untuk pasokan air ke Kota Ternate.

Alwan M Arif, Ketua Komunitas Save Ake Gaale bilang, ada tiga hal berhubungan dengan air bawah tanah, yakni, pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian.

“Apa yang dilakukan warga termasuk ritual ini bagian dari pelestarian atau konservasi. Proses pembuatan sumur resapan biopori dan yang dilakukan warga Ake Gaale dengan ritual Sigofi Ake ini bagian dari pelestarian air,”katanya.

Kalau pengendalian terhadap daya rusak air baik fisik maupun kimia karena ada pencemaran, katanya, itu jadi tugas pemerintah dan ilmuan.

Bersamaan dengan momentum Hari Air Sedunia 22 Maret ini, warga yang bermukim di sekitar sumber mata air Ake Gaale, menyambut dengan berbagai kegiatan dimotori Save Ake Gaale. Ini komunitas dari Kampung Sangaji yang berfokus penyelamatan sumber air tanah.

Komunitas bersama warga juga bikin sumur resapan dan kampanye menjaga air tanah termasuk kepada siswa di Kota Ternate.

Pada puncak acara 30 Maret, akan ada penanaman sagu di Perumda Ake Gaale, kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate dan Perusahaan Daerah Ake Gaale Ternate.

Di lokasi sumber air ini, tumbuhan pelindung utama adalah sagu. Komunitas Save Ake Gaale dan masyarakat berinisiatif konservasi sagu hingga air terjaga.

Muthalib meminta pemerintah daerah ikut menambah pembangunan sumur resapan terutama di daerah ketinggian tak jauh dari sumber mata air.

“Kami percaya jika pemerintah menambah bangun sumur resapan di ketinggian akan membuat air di kawasan ini makin baik,”harap Thalib.

Saat ini, Komunitas Save Ake Gale dan warga sudah membangun 300 lebih sumur resapan. Pemerintah, katanya, bisa menambah dengan bangun 700 sumur resapan lagi.

Laporan Kajian Kerentanan Mata Air Ake Gaale di Kota Ternate melalui Program USAID Indonesia Urban Water Sanitition and Hygiene (USAID IUWASH) menyebutkan, Ake Gaale merupakan mata air dengan debit paling besar. Ia andalan sumber air baku bagi Perusahaan Umum Daerah Kota Ternate dan masyarakat sekitar.

Data sistem pelayanan PDAM Kota Ternate, menyebutkan, Mata Air Ake Gaale melayani 70.902 sambungan rumah atau sekitar 25,3% dari pelayanan PDAM atau setara 19,8 % jumlah penduduk Kota Ternate.

Saat ini, terjadi penurunan debit air tanah di Ake Gaale sampai 25%.

Kadri Daud, peneliti air tanah kota juga akademisi Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate menyebutkan, kondisi air tanah di Pulau Ternate terjadi penurunan signifikan.

Dari riset terlihat, dalam 2018-2021, rata rata penuruan tanah sedalam satu meter.

Satu contoh, sumber mata air Ake Gaale debit air sekitar 103 liter per detik. Dalam perkembangan, dengan kondisi bentang alam tetap tetapi pemanfaatan bertambah debit air 75 liter per detik. Bahkan pada 2014, terjadi intrusi air laut hingga menyebabkan sumber air tercemar secara fisik dan kimia.

“Pada 2018, kapasitas produksi PDAM meningkat, 105 liter per detik setelah ada penambahan lima sumur di Tubo [daerah lebih tinggi]. Di Ake Gaale kondisinya juga belum pulih secara keseluruhan.” [Mongabay]

Sirkuit Mandalika Masuk Kalender Balap Mobil GT World Challenge Asia

Penulis
Mirzu
-
0
© gt-world-challenge-asia.com

Nukilan.id – Tidak berhenti di MotoGP, kesempatan Sirkuit Mandalika untuk menjamu kompetisi internasional dengan menjadi tuan rumah ajang balap di tahun 2022 masih akan terus berlanjut. Kali ini, dipastikan jika Mandalika akan menyambut gelaran GT World Challenge Asia pada bulan Oktober mendatang.

Sedikit informasi pembuka, GT World Challenge Asia merupakan ajang balap mobil sport atau grand tourer di level Asia. Grand tourer (GT) sendiri adalah jenis mobil mewah yang dirancang untuk berkendara jarak jauh dengan kecepatan tinggi.

Menilik perhitungan secara umum, satu unit mobil GT yang digunakan dalam ajang ini diperkirakan dapat menyelesaikan satu putaran (lap) sebuah sirkuit dengan durasi 1 menit 15 detik.

Durasi tersebut lebih unggul jika melihat rekor lap tercepat Sirkuit Mandalika yang masih dimiliki oleh pebalap Repsol Honda, Pol Espargaro dengan durasi 1 menit 31,060 detik pada tes pramusim MotoGP Mandalika yang berlangsung di bulan Februari lalu.

Tentang GTWC Asia dan Indonesia di seri ke-6

Dalam kalender resmi musim 2022 yang telah dirilis oleh pihak GT World Challenge Asia, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk balap seri ke-6 sekaligus terakhir yang secara spesifik berlangsung di tanggal 21-23 Oktober mendatang.

Ajang balap ini sendiri akan dimulai pada tanggal 20-22 Mei dengan terlebih dulu menjalankan seri balap pembuka yang berlokasi di Sirkuit Sepang, Selangor, Malaysia.

Kemudian dilanjut dengan 4 seri balap yang semuanya berlangsung di Jepang, lebih tepatnya Sirkuit Suzuka dan Fuji yang keduanya digelar pada bulan Juli, Sirkuit Sugo pada bulan Agustus, dan Sirkuit Okayama di bulan September, sebelum akhirnya menutup musim balap tahun ini di Indonesia.

Sedikit mengenal mengenai kompetisinya, GT World Challenge (GTWC) adalah ajang balap mobil internasional yang dijalankan oleh SRO Motorsports Group. Secara global, kompetisi ini tidak hanya berlangsung di Asia, namun juga region lainnya yakni GTWC Amerika dan GTWC Australia.

Sementara itu mengenai pihak yang berpartisipasi, ajang ini menjadi tempat bagi para produsen manufaktur mobil mewah di dunia, untuk bersaing menunjukkan kekuatan dan kecepatan dari masing-masing mobil andalan mereka.

Untuk region Asia sendiri, diketahui ada sebanyak 8 kompetitor produsen mobil mewah yang berpartisipasi di mana terdiri dari Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG, dan Porsche.

Homologasi FIA dan gelaran kembali WSBK

Sementara itu pada hari Kamis (24/3) kemarin, Sirkuit Mandalika diketahui tengah menjalani tahap homologasi oleh otoritas balap mobil dunia atau Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Mengutip publikasi yang beredar, Gatot Widakdo selaku Media Communication MGPA menyebut jika sebanyak empat delegasi FIA, perwakilan IMI, dan Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, ikut melakukan inspeksi sirkuit serta memastikan kelayakan lintasan tersebut untuk dipakai adu kecepatan oleh sederet mobil mewah berkecepatan tinggi.

“Siang ini Dirut MGPA akan menemani pihak dari FIA, regulator motorsport roda empat dari amerika, dan tiga orang dari IMI untuk melihat Sirkuit Mandalika dalam rangka mendapatkan homologasi,” ujar Gatot, mengutip Sindonews.com.

Sementara itu selain GTWC Asia, selang satu bulan setelahnya gelaran World Superbike (WSBK) juga diketahui akan kembali digelar di Mandalika, tepatnya di tanggal 11-13 November. Pada musim ini, WSBK Mandalika 2022 menjadi seri ke-11 dan tidak lagi menjadi seri penutup musim seperti yang terlaksana pada tahun 2021 kemarin. [GNFI]

Presiden Putin akan Hadiri KTT G20 di Bali

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Presiden Putin © Gambar asli pixabay.com dan freepik.com (diolah lebih lanjut oleh A. Hananto)

Nukilan.id – Hari-hari belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan dunia, setelah tersiar kabar bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan memenuhi undangan Indonesia untuk menghadiri pertemuan G20 di Bali akhir tahun 2022 ini. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva pada Rabu mengatakan, Presiden Putin sendiri juga berniat untuk datang ke KTT G20 Indonesia.

Rencana kehadiran Putin di G20 sebelumnya diungkap oleh Duta Besar Rusia, Lyudmila Vorobieva di Jakarta Rabu lalu. Dia menyebut Putin berniat hadir di KTT G20 sebagai tanggapan atas informasi soal AS dan sekutunya yang sedang berencana mendepak Rusia keluar dari kelompok G20. Vorobieva menjelaskan bahwa G20 bukan merupakan sebuah pertemuan untuk membahas krisis di Ukraina. Agenda tersebut untuk meningkatkan masalah perekonomian dunia.

“G20 bukan hanya pertemuan puncak, melainkan adalah sebuah proses. Ada banyak pertemuan yang diadakan oleh Indonesia baik online maupun offline dan Rusia berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut,” kata Dubes Rusia di Jakarta seperti dikutip oleh Detik.com. “Mengeluarkan Rusia (dari keanggotaan G20 tidak akan membantu masalah ekonomi,” tambahnya.

Dari berbagai sumber, tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia, yang kini mengetuai G20, dan anggota lain seperti India, Brazil, Afrika Selatan dan China akan setuju untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok itu, kecuali Rusia sendiri yang memutuskan untuk mengundurkan diri.

Rusia, tambah Vorobieva, mendukung penuh Presidensi Indonesia dalam ajang G20 tahun ini. Dia pun heran dengan banyaknya negara-negara Barat yang ingin mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20.

Beragam Respon

Sejumlah negara barat disebut keberatan dengan kehadiran Presiden Vladimir Putin. Dikutip dari berbagai sumber, AS dan sekutunya keberatan dengan kedatangan Putin ke G20. Tentu saja karena Rusia sedang berada di bawah kecaman dunia atas serangannya ke Ukraina. Perdana Menteri Australia Scott Morrison langsung menanggapi rencana kedatangan Putin dengan mengatakan bahwa keputusan Indonesia mengizikan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di G20 adalah langkah yang terlalu jauh. “Saya pikir di ruangan kita perlu mengundang orang-orang yang tidak menyerang negara lain,” kata Morrison seperti dikutip dari AFP.

“Rusia menginvasi Ukraina. Ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional,” kata Morrison pada konferensi pers di Melbourne. “Dan ide untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin… bagi saya, adalah langkah yang terlalu jauh.”

Mengutip Reuters, seorang pejabat Uni Eropa menilai kehadiran Rusia akan menjadi sesuatu yang sangat problematis. “Sudah dikatakan sangat jelas kepada Indonesia bahwa kehadiran Rusia dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi negara G20 yang bakal berlangsung nanti akan sangat bermasalah bagi negara-negara Eropa,” katanya.

Respon yang sama juga datang dari Presiden AS, Joe Biden, yang mengatakan bawah dia siap bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, dengan syarat Indonesia juga harus mengundang Ukraina dalam KTT G20.

“Jika Indonesia dan negara lainnya tidak setuju, maka menurut pandangan saya kiranya perlu juga mengajak Ukraina untuk menghadiri pertemuan,” kata Biden mengutip AFP, Jumat 25 Maret 2022.

Respon Ukraina

Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mendesak agar semua pihak memboikot Rusia dari forum internasional atas tindakannya menginvasi Ukraina. Vasyl menyatakan bahwa Presiden Putin tidak berhak mengikuti untuk berpartisipasi dalam forum internasional atau pertemuan mulitlateral apa pun. Menurutnya, kehadiran Putin di forum internasional berarti bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan martabat manusia.

Respon Cina

Cina adalah sekutu Rusia yang sejauh ini belum mengecam tindakan invasi terhadap Ukraina. Terkait dengan rencana negara-negara barat ingin mengeluarkan Rusia dari G20, Kemenlu Cina menolak hal tersebut. “Anggota Kelompok G20 tidak memiliki wewenang untuk mengusir Rusia dari organisasi ini,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, dikutip dari Reuters.

“G20 merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain,” kata Wang, berbicara kepada wartawan pada Rabu, 23 Maret 2022.

Respon para pengamat

Direktur Biro Riset Ekonomi Asia Timur di Australian National University, Shiro Armstrong dan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Rizal Damuri melihat, konflik Rusia-Ukraina membuat agenda G20 tentang kerja sama untuk pemulihan pandemi menjadi sulit.

Karena itu, keduanya berharap agar Indonesia berusaha menjaga G20 tetap berfokus pada kerja samanya.

“Indonesia harus menemukan cara untuk menjaga agar G20 tetap fokus pada hasil kerja sama dan diarahkan pada pemulihan ekonomi,” kata Shiro Armstrong dan Rizal Damuri, dikutip dari South China Morning Post, Kamis (24/3/2022).

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengkritik sikap Kemlu yang menyebut akan mengundang semua anggota G20, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, ke forum KTT G20 di Bali. TB Hasanuddin menyebut seharusnya Kemlu membicarakan dulu hal tersebut dengan anggota G20 lainnya.

Anggota DPR dapil Jawa Barat ini menilai akan ada dampak dari diundang atau tidak diundangnya Rusia dalam forum KTT G20 tersebut. Meski begitu, dia kembali mengingatkan keputusan bukan ada di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengakan, jika Putin datang ke Indonesia saat Presidensi G20, maka harus disambut positif. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mendamaikan kedua belah pihak, antara Eropa dan Amerika sebagai anggota G20,” kata Bima saat dihubungi MNC Portal, Kamis (24/3/2022).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo memiliki tugas yang cukup penting untuk meredakan pihak-pihak yang bersitegang tersebut. Presiden perlu menyinggung dampak ekonomi global akibat perang tersebut, di saat perekonomian baru mulai pulih pasca-pandemi. “Presiden perlu mengingatkan kepada Rusia, bahwa invasi yang dilakukannya membawa instabilitas terhadap perekonomian secara global,” sambung Bima.

Respon resmi Indonesia

Kementerian Luar Negeri Indonesia Kemlu merespon ‘hiruk pikuk’ ini dan memberikan penjelasan mengenai rencana kehadiran Putin di G20. Kemlu mengatakan Indonesia sebagai ketua presidensi tahun ini mengundang semua negara anggota. Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Triansyah Djani menegaskan bahwa Indonesia yang kini memegang Presidensi G20 akan tegak lurus dengan aturan yang ada.

“Sebagai Presidensi [G20], tentunya dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20, bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip based on principal,” kata Triansyah dalam koferensi pers virtual, Kamis (24/3/2022).

Tri mengatakan Indonesia dalam setiap forum internasional selalu berpegang teguh pada aturan. Begitu juga saat mengetuai G20 tahun ini.

“Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi atau forum atau organisasi baik itu dalam konteks badan-badan PBB pada saat kami memimpin dewan keamanan di PBB atau ASEAN atau organisasi lainnya selalu berpegang pada aturan, prosedur yang berlaku, demikian juga di G20,” jelasnya.

Tri kembali menegaskan bahwa Indonesia sebagai presiden G20 tahun 2022 mempunyai kewajiban untuk mengundang semua anggota. Dia menegaskan bahwa agenda utama G20 adalah pemulihan ekonomi global.

“Oleh karena itu, memang kewajiban untuk semua presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. Saya ingin underline juga seperti yang saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa pentingnya kita semua fokus di G20 untuk menangani global recovery yang merupakan prioritas banyak penduduk di dunia ini,” katanya.

“Seperti diketahui, dunia ini kan belum sepenuhnya keluar dari crisis dan pandemi, serta banyak negara, khususnya negara-negara berkembang ini masih mengalami kesulitan ekonomi dan masih sulit, even untuk mencapai target yang diharapkan G20 untuk dapat dorong global recovery tersebut. Jadi, in shorten, I think we’ll, kita akan continue melaksanakan tugas kita seperti halnya presidensi-presidensi sebelumnya,” imbuhnya.

Ketua Penyelenggara Acara Presidensi G20 Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan turut menanggapi soal rencana sejumlah negara Barat mendepak Rusia dari keanggotaan G20. Luhut menegaskan bahwa pertemuan G20 adalah forum ekonomi dan tidak ada politik. Ia juga menyebut bahwa terlalu dini baginya untuk berkomentar mengenai isu didepaknya Rusia dari G20.

Sumber: GoodNewsFromIndonesia

Sampah di MotoGP Mandalika Capai 51 Ton

Penulis
Mirzu
-
0
Penonton ajang MotoGP Mandalika Lombok Tengah NTB. (Foto: Antara/Akhyar).

Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) tiba-tiba kebanjiran sampah. Sampah dimaksud berasal dari gelaran MotoGP Mandalika 20 Maret lalu. Dinas Lingkungan Hidup menyebut sampah, organik maupun anorganik, yang dihasilkan dari ajang MotoGP itu mencapai 51 ton.

“Semua sampah telah terangkut ke TPA (tempat pembuangan akhir),” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Supardiono, dikutip dari Antara, Kamis (24/3/2022).

Sampah yang diproduksi dari ajang MotoGP ini disebut hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan sampah yang dihasilkan dari ajang World Superbike (WSBK) 2021 yang hanya 24 ton. Akan tetapi jumlah sampah pada ajang MotoGP di atas merupakan hasil perhitungan sementara, karena saat ini masih dilakukan pembersihan usai acara balapan.

“Itu baru sementara. Yang jelas lebih banyak dari WSBK.”

Untuk diketahui jumlah penonton balap MotoGP Mandalika kemarin mencapai 60 ribu sesuai dengan tiket yang dijual oleh pihak penyelenggara. Tidak heran bila jumlah sampah yang dihasilkan juga lebih banyak dari ajang WSBK, yang jumlah penontonnya hanya sekitar 15 ribu orang.

Sebelum dibawa ke TPA, sampah tersebut lebih dulu dipilah. Untuk sampah plastik ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dibawa ke tempat daur ulang.

“Sampah organik dibawa ke Desa Sengkol, sedangkan sampah anorganik dibawa ke TPA Desa Pengengat,” kata Supardiono.

Lebih lanjut Supardiono menyebut, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam ajang MotoGP hanya sebagai pendukung saja, karena telah ada petugas khusus yang telah disiapkan pihak penyelenggara untuk penanganan sampah yang dihasilkan ajang itu.

“Telah ada petugas khusus. Kita hanya membantu. Sampai saat ini kita masih menunggu laporan untuk total sampah yang telah dibersihkan.” [Betahita]

YKIM Dukung dan Apresiasi Terselenggaranya Muktamar IDI XXXI di Aceh

Penulis
irfan
-
0

Nukilan.id – Ketua Yayasan Kerja Indonesia Maju (YKIM) Aceh Muchti Chairul H mendukung dan mengapresiasi Pemerintah Aceh mengelar kegiatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) ke XXXI pada 22-25 Maret 2022.

Pemerintah Aceh menaruh Perhatian besar kepada organisasi IDI atas pilihan mereka menggelar Muktamar di Aceh,” kata Muchti Chairul kepada Nukilan.id Banda Aceh, Kamis (24/3/2022).

Menurut Muchti, dengan diselenggarakanya Muktamar IDI menghadirkan peserta lebih kurang 1.700 orang, ini sebuah sikap yang harus apresiasi, dengan menjadikan Aceh sebagai daerah penggelaran Muktammar Nasional.

Hal itu membentuk citra baik, bahwa Aceh Daerah aman, nyaman serta alamnya sangat indah. Maka ini akan menjadi rujukan baru untuk wisatawan, khususnya wisatawan lokal yang mau beliburbelibur,” ucapnya.

Oleh karena itu, dengan adanya Muktamar dan mendatangkan 1.700 peserta di tambah lagi dengan keluarga, ini berdampak baik bagi usaha Perhotelan, UMKM, tempat Wisata Kuliner serta menjadi momen bagus dalam pemulihan ekonomi Aceh. Apalagi selama dua tahun terakir, kita dilanda Pandemi Covid 19 yang begitu berat sehingga membuat perekonomian ambruk.

Dengan kebijakan IDI menggelar Muktamar di Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya semua fasilitas yang dibutuhkan sehingga kegiatan Mutammar IDI XXXI bisa berjalan dengan baik,” sebut Muchti.

Muchti menjelaskan, terkait anggaran Rp 2 Milyar yang digelontorkan Pemerintah Aceh, tidak hanya untuk acara Mutammar IDI semata tapi juga digunakan untuk merenovasi gedung Banda Aceh Convention Hall (BACH) yang digunakan oleh peserta Mutammar IDI dan ada beberapa tempat yang harus diperbaiki sehingga baru layak untuk digunakan.

Maka dari itu, Muchti sangat mengapresiasikan Pemerintahan Aceh yang tentunya di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, semoga Acara Mutammar IDI XXXI berjalan dengan sukses.

Dan meminta kepada semua pihak untuk bisa menglihat sisi positifnya, agar bisa mempromosikan diri “Aceh” dengan Ivent-Ivent yang lebih besar, sehingga kedepan akan banyak wisatawan yang tidak takut untuk berdatangan ke Aceh. Sehingga bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakat Aceh nantinya,” ungkap Muchti.[]

1...1,7611,7621,763...2,399Halaman 1,762 dari 2,399

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id